IJTI Lampung Gelar Diskusi Publik Perda Penyelenggara Televisi Daerah

Para Narasumber pada diskusi publik tentang Perda penyelenggara televisi daerah di Hotel Bukit Randu Sabtu 12 Desember 2015.

Para Narasumber pada diskusi publik tentang Perda penyelenggara televisi daerah di Hotel Bukit Randu Sabtu 12 Desember 2015.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Lampung menggelar diskusi publik tentang Peraturan Daerah (Perda) penyelenggara televisi daerah di Hotel Bukit Randu, Sabtu 12 Desember 2015. Diskusi publik ini merupakan rangkaian dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke II yang mengusung tema “Jurnalis berwarna, independent yang utama”.

Dalam diskusi publik ini, dihadiri oleh Pemimpin Redaksi INews TV, Jamalul Insan, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, Tamri.

Pimred INewsTV, Jamalul Insan, mengatakan setelah keluar perda ini, IJTI Lampung dan seluruh stokholder insan pertelevisian harus menjaganya dan mengawalnya agar berjalan dengan baik.

“Saat ini INews TV memiliki 52 siaran televisi berjaringan yang tersebar di seluruh indonesia. Namun, Kami baru memiliki 23 kantor biro berjaringan di daerah yang salahsatunya ada di Lampung,” jelasnya.

Jamal, sapaan akrab Jamalul Insan, menambahkan tidak mudah untuk melakukan produksi lokal, karena terbentur dengan pembiayaan dan potensi di setiap daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, mengutarakan bahwa lahirnya perda ini atas tidak konsikuennya tentang siaran daerah. Awalnya pembahasan perda ini memiliki dua opsi yakni tentang jasa penyiaran daerah dan penyelenggara siaran televisi di daerah. Namun opsi tentang jasa penyiaran daerah, bukanlah wewenang daerah.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan penerapan penyelenggara siaran televisi di daerah akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Lampung, melalui 10 persen muatan lokal dengan mengangkat potensi-potensi yang ada di Lampung.

“Melalui perda ini juga akan memberikan wewenang ke KPID Lampung untuk menjalankan perda dan mengawasi siaran2 televisi,” paparnya.

Ketua KPID Lampung, Tamri, meminta agar seluruh televisi nasional untuk menerapkan 10 persen siaran lokal yang ada di Perda tersebut. Dalam penerapan tersebut, jangan menyiarkan siaran di jam-jam “hantu” yang tidak ada masyarakat untuk menonton.

“Di Provinsi Lampung ini memiliki banyak SDM yang tidak kalah dengan kemampuan di pusat, dalam menerapkan pelaksanaan muatan lokal 10 persen itu,” tegasnya.***

Reporter : Robert

1067 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *