Pemprov Lampung proyeksikan pendapatan asli Rp220 miliar

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Penyampaian KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, Kamis (6/8) di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Penyampaian KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, Kamis (6/8) di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015. Tema itu ialah “Pemantapan Perekonomian Daerah sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan”.

Tema ini dijabarkan dalam tujuh Prioritas Pembangunan yaitu; Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas wilayah, Revitalisasi pertanian dalam rangka pemantapan ekonomi daerah untuk peningkatan rakyat yang berkeadilan, Memperluas kesempatan kerja dan akses pelayanan pendidikan serta kesehatan, Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan, Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan, Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana dan Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Penyampaian KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, Kamis (6/8) di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung.

Lebih lanjut dikatakan, perubahan dasar ekonomi makro dalam Perubahan KUA Tahun 2015. Perubahan antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi sebagai akibat perkembangan perekonomian nasional dan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,0–5,4 persen, lebih rendah dari asumsi APBD tahun 2015 sebesar 6,0 – 6,5 persen. Selain itu Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 plus minus 1,0 persen atau lebih tinggi dari asumsi dalam APBD sebesar 4 sampai 5 persen.

Untuk itu Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar plus minus persen.

Lebih lanjut disampaikan, secara nominal proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) peningkatan sebesar Rp 220,054 Milyar. Hal ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 8,9Milyar. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 12,68 Milyar dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,815 Milyar dari sebelumnya Rp.1,579 Trilyun menjadi Rp. 1,580 Trilyun lebih didorong oleh penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.25,139 Milyar. Pada pos ini terjadi banyak penurunan dibanding target awal, dimana Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan DAU mengalami penurunan masing–masing Rp124,81 Milyardan Rp. 95,726 Milyar.

Pada pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar Rp.265,665 Milyar. Peningkatan didorong oleh Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 259 Milyar yang dialokasikan pada belanja Bidang Pendidikan.

Disisi Belanja, Belanja Langsung SKPD mengalami peningkatan sebesar Rp. 273,382 Milyar. Dana ini dialokasikan sebagai langkah antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro lokal maupun nasional menuju sinkronisasi program pemerintahan daerah dengan program nasional.

Secara nominal Belanja Tak Langsung Pemerintah Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar Rp. 85 Milyar. Angka ini bersumber dari meningkatnya dana transfer pusat (BOS Bidang Pendidikan) serta penyesuaian beberapa kode rekening belanja di beberapa SKPD.

Dijelaskan Gubernur, untuk Pembiayaan pembangunan di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp. 69,861 Milyar berasal dari SILPA Tahun 2014. SILPA untuk mendukung belanja pembangunan yang sebagian besar dilaksanakan Badan Layanan Usaha Daerah. Selain itu untuk tambahan penyertaan modal investasi daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .***

Reporter : Robert

818 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *