Gubernur Lampung berharap BPKP dapat memberikan pertimbangan dari sudut pandang pengawasan

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat memberikan sambuatan usai melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, serta serah terima jabatan dari Iman Achmad Nugraha kepada Sally Salamah Kamis (25/2) di Balai Keratun Kantor Gubernur.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo saat memberikan sambuatan usai melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, serta serah terima jabatan dari Iman Achmad Nugraha kepada Sally Salamah Kamis (25/2) di Balai Keratun Kantor Gubernur.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur M. Ridho Ficardo mengharapkan peran BPKP dalam mengawal program strategis terus meningkat. Seperti mengawal pelaksanaan pembangunan jalan tol, Bandara Raden Inten dan infrastruktur lainnya. Langkah kongkrtinya dengan memberikan pertimbangan dari sudut pandang pengawasan sehingga dapat diminimalisir permasalahan-permasalah yang mungkin terjadi.

Selain itu, dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, Gubernur juga meminta BPKP mengawal proses pelaksanaan pergeseran kewenangan pemerintah daerah sebagai dampak dari dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“BPKP juga dapat mengawal pelaksanaan Undang-Undang Desa. Sehingga desa dapat memanfaatkan dana yang diterima secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan di desa serta terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum,” ujar Gubernur Lampung. Hal itu dikatakannya saat melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, serta serah terima jabatan dari Iman Achmad Nugraha kepada Sally Salamah Kamis (25/2) di Balai Keratun Kantor Gubernur.

Lebih lanjut disampaikan, untuk meningkatkan perannya, BPKP perlu meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. Sehingga Inspektorat dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai early warning system. Selain itu, BPKP juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung. Melalui upaya ini diharapkan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP terus meningkat.

“BPKP sesuai dengan bidang kompetensinya diharapkan terus mengawal pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di wilayah Provinsi. Apalagi BPKP juga telah mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan penerapan standar akuntansi berbasis akrual tersebut,” kata Gubernur M.Ridho Ficardo.

Sementara itu Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Bidang Perekonomian Kemaritiman Nurdin, menyampaikan pemerintah mempertimbangkan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Terkait hal ini Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam Perpres ini disebutkan, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya,” bunyi Pasal 3 Perpres tersebut.

BPKP bertugas mengawal percepatan pembangunan nasional, agar betul-betul sesuai dengan peraturan keuangan.***

Reporter : Robert

672 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *