Radio Suara Wajar 96.8 FM

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan ini merupakan wujud ketaatan Pemprov Lampung terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah. Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Jumat (2/10) di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI di Jakarta.

Dijelaskan Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah, dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung diwakili Asisten Bidang Umum Hamartoni Ahadist. Penghargaan diserahkan pada acara Rakornal Akuntasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015.

“Penghargaan ini karena Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih WTP dalam laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 lalu,” jelas Heriyansyah. Acara juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Wamenkeu Mardiasmo.

“Melalui penghargaan diharapkan ke depan Lampung dapat lebih optimal mengelola keuangan daerah. Sehingga dapat meraih WTP. Kita tidak boleh puas diri, ke depan harus lebih baik lagi,” ujar Heriyansyah

Dalam sambutannya Menkeu Bambang Brodjonegoro sebelum menyerahkan penghargaan WTP 2015, mengatakan sudah saatnya Indonesia memasuki era baru pelaporan keuangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Tahun ini, Kemenkeu RI menyerahkan penghargaan WTP kepada 287 instansi pemerintah yang terdiri dari 62 kementerian/lembaga, 26 Pemerintahan Provinsi, 149 Pemerintahan Kabupaten dan 50 Pemerintahan Kota.

Selain acara penyerahan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan Daerah, dilaksanakan pula Rapat Nasional Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015. Acaran tersebut untuk menyamakan persepsi untuk menghadapi berbagai tantangan serta menguatkan kemitraan antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah

“Dengan Rakor diharapkan menyamakan persepsi antar pejabat dalam pengelolaan keuangan bersamaan dengan standar akuntansi, regulasi, kebijakan serta sistem dan prosedur yang dibutuhkan dalam implementasi berbasis Akrual,” jelas Heriyansyah.***

Reporter : Robert