Pemprov Lampung Adakan Rembuk Keterbukaan Informasi Daerah

Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadist saat membuka acara rembuk keterbukaan informasi daerah, Kamis (17/12) di Bandar Lampung.

Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadist saat membuka acara rembuk keterbukaan informasi daerah, Kamis (17/12) di Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Informasi Provinsi Lampung mengadakan acara rembuk keterbukaan informasi daerah, Kamis (17/12) di Bandar Lampung. Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam acara yang bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik Mendorong Implementasi Program Nawa Cita dan Pemerintahan Lampung Yang Bersih” ini dibuka Oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadist.

Dalam sambutannya dikatakan, tujuan dari acara untuk menyamakan persepsi dalam rangka mengakomodir proses transparansi keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung. Selain itu mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terkait tentang keterbukaan informasi publik. “Sehingga permasalahan dapat diatasi secara bersama–sama. Seperti aturan mengenai ketentuan untuk mencari informasi,” ujar Asisten.

Lebih lanjut disampaikan, dalam arahannya juga disampaikan, keterbukaan informasi publik sudah menjadi kelaziman bagi aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan. Sebagaimana amanat Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan Warga negara berhak mendapatkan informasi yang diperlukan.

Ditambahkan Kabag Humas Heriyansyah, acara menghadirkan narasumber Ketua Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Iman Achmad Nugraha, Akademisi Universitas Lampung, DR. Deddy Hermawan.

Peserta terdiri dari para pemimpin media massa di Lampung. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO diantaranya Ombudsman RI Perwakilan Lampung, WALHI Lampung,dan Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan SKPD di Pemprov Lampung.

Diharapkan setelah mengikuti acara rembuk keterbukaan informasi daerah ini para peserta benar–benar menjadi aparatur negara yang memahami tentang penerapan Undang–Undang no.14 tahun 2008, dapat mengiplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari–hari untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses Informasi dari Pemerintah.***

Reporter : Robert

901 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *