Gubernur Kumpulkan Seluruh Pimpinan Media Cetak se-Lampung

Rapat Koordinasi dan Verifikasi Media Cetak Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 di Ruang Sungkai Balai Keratun, Rabu (16/12/2015).

Rapat Koordinasi dan Verifikasi Media Cetak Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 di Ruang Sungkai Balai Keratun, Rabu (16/12/2015).

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Humas dan Protokol dan media cetak dapat menyamakan persepsi dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan bacaan Tahun 2016. Demikian disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadist dalam Rapat Koordinasi dan Verifikasi Media Cetak Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 di Ruang Sungkai Balai Keratun, Rabu (16/12/2015).

“Melalui kesempatan ini diharapkan seluruh pimpinan perusahaan media cetak yang akan melakukan kerjasama pengadaan bahan bacaan dengan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan UU No. 40/1999 dan harus melalui proses verifikasi baik kelengkapan administrasi maupun persyarakat fisik perusahaan pers”, jelasnya.

Lebih lanjut Asisten Bidang Administrasi Umum menambahkan, sebagaimana dalam Amanat Pasal 9 ayat 2 UU No.4/1999 tentang Pers disebutkan, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sesuai Standar Perusahaan Pers badan hukum Indonesia yang dimaksud adalah berbentuk Perseroan Terbatas atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“Selain itu pada pasal 12 UU No.40/1999 dinyatakan, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penangungjawab secara terbuka. Bagi perusahaan pers yang melanggar dapat dipidana denda sekurang-kurangnya 100 juta”, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Karo Humas dan Protokol Bayana menjelaskan, tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk memverifikasi perusahaan pers yang akan bekerjasama dalam pengadaan bahan bacaan pada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung. Yakni sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Ketua PWI Provinsi Lampung Supriyadi Alfian mengatakan, ketentuan yang mewajibkan pers berbadan hukum harus ditegakkan.

Selain perusahan, wartawan juga harus ditata dan diuji kompetensinya. “Masih ada beberapa media yang dalam pemberitaan perlu dibina. Selain itu anggaran perlu ditingkatkan agar kemitraan dengan Pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Lampung semakin meningkat, “ujarnya.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah dalam acara ini turut hadir sejumlah kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Perwakilan Organisasi Wartawan serta Perwakilan Redaksi Media Cetak di Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

545 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *