Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2016 Oleh DPRD Lampung dan Pemprov

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal saat menandatangani menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2016 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (16/11/2015).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal saat menandatangani menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2016 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (16/11/2015).

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun 2016. Penandatanganan oleh Wakil Gubernur Bachtiar Basri dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2016 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (16/11/2015).

Dalam kesempatan tersebut Bachtiar menjelaskan bahwa sidang paripurna ini merupakan rangkaian proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dan merupakan tahapan lanjutan dari pembicaraan dan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif dalam memformulasikan Kebijakan umum APBD dan prioritas program kegiatan pembangunan daerah Tahun 2016.

“Berdasarkan kesepakatan bersama terdapat beberapa hal yang melandasi kebijakan umum APBD Tahun 2016 diantaranya Tujuan Mobilisasi Kapasitas Fiskal disisi Pendapatan Daerah dan Arah Alokasi Belanja Daerah”, jelasnya.

Terkait dengan pembahasan bersama yang telah dilaksanakan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD telah disepakati struktur R-APBD bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5.350.902.785.048,- dengan komponen PAD Rp. 2.441.322.317.948,-, Dana Berimbang Rp. 1.821.186.563.100,- dan lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 1.088.393.904.000,-.

Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp. 5.359.402.785.048,- dengan komponen Belanja Tak Langsung sebesar Rp.3.118.608.412.048,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.240.794.373.000,- serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 8.500.000.000,- dengan komponen Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 98.750.000.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 90.250.000.000,-

Selanjutnya Bachtiar juga mengungkapkan terdapat beberapa kesepakatan dalam pembahasan PPAS R-APBD Tahun 2016 terdapat beberapa pokok bahasan yang terkait dengan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

“Disisi Pendapatan Daerah diproyeksikan lebih tinggi Rp. 8,6 Miliyar dari yang semula diajukan dalam R-APBD Tahun 2016, disisi Belanja Daerah terdapat beberapa tambahan dan penyesuaian alokasi dana dibeberapa SKPD dan disisi Pembiayaan disepakati untuk melakukan penyesuaian pada alokasi dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Komponen Pengeluaran Pembiayaan”, ujarnya.

Bachtiar menambahkan asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2016, TAPD dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung mensepakati tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat laju inflasi, persentase penduduk miskin serta persentase tingkat pengangguran terbuka.

“Sedangkan asumsi indikator pembangunan lainnya disepakati pula tentang IPM pada kisara 67 sampai 68, Pendapatan perKapita sebesar 24 sampai 25 juta rupiah, Nilai Tukar Petani sebesar 104, pertumbuhan PAD sebesar 2,4 hingga 5 persen dan kondisi jalan Provinsi 70 persen dalam kondisi mantap”, tambahnya.

Dalam rapat ini turut hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Anggota Fokorpimda, Kepala BPK Perwakilan Lampung, sejumlah kepala kanwil, kementrian dan pimpinan perguruan tinggi, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

1733 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *