Lampung Tuan Rumah Rakor Kepegawaian Instansi Pemda se-Wilayah Kantor Regional V BKN Jakarta

Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana (tengah) Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi Instansi Pemerintah Daerah se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, Senin (9/11/2015).

Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana (tengah) Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi Instansi Pemerintah Daerah se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, Senin (9/11/2015).

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi Instansi Pemerintah Daerah se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta. Rakor ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas kepegawaian serta kapabilitas pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN.

Rapat yang digelar di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, Senin (9/11/2015) ini diikuti peserta dari 32 Kabupaten/Kota yang masuk dalam Regional V BKN Jakarta, diantaranya dari Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat serta Lampung.

Dalam arahannya Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menjelaskan, tugas yang diemban BKN berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melakukan pengawasan dan pengendaliaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.

“Tugas ini hanya dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta kerjasama yang harmonis. Yakni antara BKN dengan Pemerintah Pusat dan Daerah”, jelasnya.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam sambutannya menjelaskan, dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung didukung dengan SDM Aparatur sebanyak 114.426 PNS. Terdiri dari Pemerintah Provinsi Lampung 8.679 PNS dan Kabupaten/Kota 105.747 PNS.

“Dengan aparatur sebesar itu maka semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang harus diberikan setiap PNS. Sehingga menuntut kesigapan dan kecermatan bagi setiap PNS untuk segera menyesuaikan perubahan dan tuntutan tersebut”, jelasnya.

Dijelaskan Bachtiar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan pedoman dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. UU tersebut, mengalami perubahan yang sangat signifikan jauh berbeda dengan UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999. “Hal ini tentunya harus disikapi dan segera dilakukan sosialisasi agar PNS mengerti dan memahami UU tersebut”, tambahnya.

Terkait pelaksanaan e-PUPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Bachtiar menginformasikan saat ini sudah mencapai 99% dan kekurangan 0,1%. Ditargetkan dan kegiatan ini selesai dalam waktu singkat.

Dalam kesempatan ini Karo Humas dan Protokol Bayana menambahkan, Wakil Gubernur kembali menghimbau agar seluruh PNS/ASN bersikap netral dalam Pemilukada Serentak di 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada 9 Desember mendatang.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Yakni untuk menjaga netralitas PNS dilingkungan unit kerja masing-masing”, jelasnya.

Diinformasikan oleh Kabag Humas Heriyansyah, rapat dihadiri Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta I Nyoman Arsa, sejumlah Kepala SKPD dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta sejumlah perwakilan BKD di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

889 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *