Radio Suara Wajar 96.8 FM

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2016 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah kepada 15 Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi dan Satuan Kerja Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Kamis (17/12/2015).

Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam kesempatan ini Satuan Kerja Vertikal di Provinsi Lampung juga turut melakukan penandatangan Pakta Integritas yang disaksikan Langsung oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Lampung Sahat MT Panggabean.

Adapun Satuan Kerja yang melakukan Penandatanganan Pakta Integritas diantaranya BPK RI, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Pengadilan Tinggi Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, Lanal Panjang Provinsi Lampung, Brigif 3 Marinir Piabung, Kanwil Hukum dan HAM Lampung, Kanwil Ditjen Pajak dan Lampung, Kanwil Agama Lampung, Universitas Lampung, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Dalam arahannya Gubernur Lampung menjelaskan bahwa Alokasi anggaran APBN untuk Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah sebesar 9 Trilyun yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Kantor Pusat dan Kantor Daerah. Alokasi tersebut mengalami peningkatan 18,03% dibandingkan dengan alokasi dana APBN Tahun 2015.

Dalam kesempatan ini Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah yang telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan atas prestasi tersebut Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dalam pencapaian kinerja dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 75 Milyar.

Penyerahan DIPA APBN Tahun 2016 dan Pemberian Penghargaan Daerah Berprestasi diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh Gubernur di Indonesia pada (14/12) lalu di Istana Negara”, jelasnya.

Gubernur juga menambahkan bahwa kekuatan fiskal diharapkan dapat menjadi stimulan dalam proses pembangunan yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga oleh selurih masyarakat terutama menggerakan investasi dari kalangan swasta. Sehingga diharapkan hasil pembangunan terus meningkat dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata.

“Untuk itu diperlukan upaya membangun sinergi antara program-program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum-forum koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap tingkat kelembagaan”, ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah dan Kepala SKPD serta Satuan Kerja Vertikal mulai bekerja pada awal Tahun Anggaran 2016 guna efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di Provinsi Lampung. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah, efisiensi serta percepatan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah, dalam kesempatan yang sama Kakanwil DJPB Wilayah Lampung Sahat MT Panggabean menjelaskan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung beserta instasi vertikaal dibawahnya siap mendukung pelaksanaan anggaran menunjang program-program pemerintahan yang tercantum dalam DIPA agar dapat diwujudka tepat waktu, berkualitas dan akuntabel.

“Saat ini terus dilakukan perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran melalui penyempurnaan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara outcome, output, aktivitas dan input”, jelasnya.***

Reporter : Robert