Radio Suara Wajar 96.8 FM

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sepakat melakukan koordinasi dan sinergitas terkait pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan Lampung maju dan sejahtera. Demikian disampaikan dalam acara audiensi Wakil Gubernur Lampung Bactiar Basri dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah di ruang kerjanya, Selasa 26 April 2016.

Dalam arahan Bachtiar Basri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki program gerakan membangun (Gerbang) Desa Saburai dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Di tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan Program Gerbang Desa di 30 desa tertinggal dan tahun 2016 ini telah dianggarkan sebanyak 70 desa, dengan harapan tahun 2019 Lampung berhasil mengentaskan kemiskinan di 390 desa tertinggal.

“Dalam mewujudkan upaya tersebut tentunya diperlukan berbagai sinergitas, koordinasi dan dukungan stakeholder terkait termasuk instansi vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga Program Gerbang Desa ini dapat berjalan sukses dan lancar,” ujarnya.

Selain itu Wagub menegaskan bahwa pengawalan dan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Program Gerbang Desa tetapi juga program lainnya terkait pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Untuk itu kami berharap, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dapat bersama-sama bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam mengawal berbagai program pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah menjelaskan bahwa jajarannya telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal pelaksanaan dana desa, sehingga hal ini sangat sesuai dengan program yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu terkait laporan keuangan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan beberapa kabupaten/kota se-Provinsi Lampung melalui aplikasi SIMDA.

“Sehingga setiap pelaksanaan keuangan telah terkoneksi langsung melalui sistem dan terhubung langsung dengan Bank Pemerintah guna meminimalisir terjadinya kesalahan data dan diharapkan kerjasama ini dapat terus dilaksanakan di seluruh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung,” terangnya.

Diinformasikan Kabag Humas Heriyansyah, perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga giat melakukan training terkait peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintahan dan hal ini dapat bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam acara ini turut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Hamatoni Ahadis, Inspektur Provinsi Lampung Sudarno Eddi serta perwakilan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert