Radio Suara Wajar 96.8 FM

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di 390 desa tertinggal di daerah itu.

Dikatakan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri pada rapat koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Bandarlampung,  kemarin, pemprov Lampung pada 2015 telah melaksanakan program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) dengan memberikan bantuan kepada 30 desa tertinggal dan tahun 2016 ini telah dianggarkan sebanyak 70 desa, dengan harapan pada 2019 Lampung berhasil mengentaskan kemiskinan di 390 desa tertinggal.

Progam khusus itu sudah berjalan sejak 2015 dan hingga tahun ini sebanyak 100 desa tertinggal telah mendapatkan bantuan senilai Rp300 juta per desa untuk pembangunan di desa.

Ia menyebutkan, dalam mewujudkan upaya tersebut tentunya diperlukan berbagai sinergitas, koordinasi dan dukungan pemangku kepentingan terkait termasuk instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga Program Gerbang Desa itu dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, pengawalan dan pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap program Gerbang Desa tetapi juga program lainnya terkait pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Pihaknya berharap, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dapat bersama-sama bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawal berbagai program pembangunan di provinsi ini.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salamah menjelaskan, jajaran BPKP telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal pelaksanaan dana desa, sehingga hal ini sangat sesuai dengan program yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, terkait laporan keuangan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan beberapa kabupaten/kota se-Provinsi Lampung melalui aplikasi Simda.

Sehingga setiap pelaksanaan keuangan telah terkoneksi langsung melalui sistem dan terhubung langsung dengan bank pemerintah guna meminimalkan terjadinya kesalahan data dan diharapkan kerjasama tersebut dapat terus dilaksanakan di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga giat melakukan pelatihan terkait peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintahan dan hal ini dapat bekerjasama dengan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.