Ini Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016

Rapat Paripuna DPRD Provinsi Lampung yang berlangsung pagi tadi, Kamis 19 November 2015 di Ruang Sidang kantor setempat.

Rapat Paripuna DPRD Provinsi Lampung yang berlangsung pagi tadi, Kamis 19 November 2015 di Ruang Sidang kantor setempat.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyampaikan jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di ruang sidang, Kamis (19/11/2015).

Dijelaskan oleh Bachtiar, R-APBD Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.

“Sebagaimana dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, maka R-APBD 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016 dan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS yang telah disepakati bersama”, jelasnya.

Lebih lanjut Bachtiar menambahkan melihat tinjauan sisi pendapatan dalam struktur APBD T.A 2016, Pemerintah Provinsi Lampung sependapat dengan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah.

“Peningkatan PAD menggambarkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan, namun dalam upaya penggalian PAD dilakukan dengan menghindari langkah kerja yang dapat menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat”, ujarnya.

Sedangkan terkait PAD yang berasal dari hasil pengelolaan BUMD, Bachtiar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pembinaan kepada BUMD melalui Peraturan Gubernur No. G/281/B.IV/HK/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Pengarahan dan Pembinaan BUMD Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mnegalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari total Belanja serta alokasi belanja fungsi kesehatan sebesar 11,1 persen dari Total Belanja di luar gaji sesuai amanat perundang-undangan.

“Alokasi dana pendidikan untuk pembangunan 6 unit sekolah baru SMA/SMK dan beberapa ruang kelas baru yang tersebar di Pesisir Barat, Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Sedangkan alokasi belanja fungsi kesehatan tersebar di Dinas Kesehatan, RS Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa”, tambahnya.

Ditambahkan Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian sasaran 70 persen jalan dalam kondisi mantap serta pembangunan disektor pertanian, industri, pariwisata serta sektor-sektor lain yang dapat mempercepat meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Menurutnya, hal-hal yang memerlukan klarifikasi dan penjelasan lebih detail akan disampaikan secara langsung oleh masing-masing SKPD pada pembahasan di Sidang Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.

Sebagai informasi, pada Rapat Paripurna DPRD ini turut hadir pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, Anggota Fokorpimda, Pimpinan BUMN, BUMD, Kepala Kanwil, Kementerian dan Lembaga di Provinsi Lampung, serta sejumlah Kepala SKPD dan Pejabat Eselon di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

751 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *