Rekonsiliasi dan Pemberdayaan Sosial Pasca Konflik

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial DR. Andi ZA Dulung , hari ini (20/8) di Bukit Randu Bandar Lampung.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial DR. Andi ZA Dulung , hari ini (20/8) di Bukit Randu Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya membangun suasana damai dan kerukunan antar warga masyarakat. Apalagi, di Lampung pernah terjadi konflik sosial yang melibatkan warga antar pekon. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan pasca konflik guna mengurangi trauma dan membangun hubungan yang harmonis.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial DR. Andi ZA Dulung mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatan dan instansi terkait mengatasi konflik beberapa waktu lalu tersebut.
“Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pemberdayaan pasca konflik merupakan upaya mengurangi trauma. Selain itu juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan damai antar warga,” ujar Dirjen.
Hal tersebut disampaikannya, hari ini (20/8) di Bukit Randu Bandar Lampung ketika membuka Kegiatan “Rekonsiliasi dan Pemberdayaan Pasca Konflik.
Acara juga dihadiri Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Prof. Syahabudin, Mag, narasumber dari Widyaiswara Pusdiklat Kemensos dan STKS, Polda Lampung, Korem 043 dan Akademisi Unila. Peserta berasal dari tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, juga unsur Kodim dan Polsek dari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
Kepala Dinas Sosial Satria Alam mengatakan, tema kegiatan yaitu Konsep Membangun Persatuan dan Kebersamaan sebagai Modal Utama dalam kehidupan Kita bersama.
“Sesuai dengan tema kearifan lokal, maka kita harus se-andanan se-babangan yakni saling menyayangi dan saling ngemong, Hal ini guna menghindari terjadinya konflik sosial,” kata Kadis Sosial. Ia berharap, setelah kegiatan ini para peserta menjadi Relawan Pelopor Perdamaian.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik.
Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.
Penanganan Konflik pada saat terjadi konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
Selanjutnya, pada fase pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. UU No. 7 Tahun 2012 juga mengatur mengenai peran serta masyarakat, dan pendanaan penanganan konflik.***

Reporter : Robert

1686 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *