Category: News Update RSW 96,8 FM

BANDARLAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Label Standar Nasional Indonesia (SNI) telah menyeret seorang pedagang mainan di Lampung. Hendri, pedagang mainan di bilangan Jl Hayam Wuruk, Kedamaian, Bandar Lampung, sudah 13 bulan terakhir harus berurusan dengan hukum gara-gara label SNI di barang dagangan mainan.

Hendri telah menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia pun telah tiga kali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hendri sendiri telah menyampaikan keberatan atau eksepsi atas proses hukum yang membelitnya. Eksepsi Hendri akan diputuskan oleh majelis hakim pada Jumat (20/11/2015) mendatang.

Saat menjalani sidang pada Selasa (10/11/2015) siang, Hendri tampak pasrah. Jaksa penuntut umum (JPU) tetap meminta hakim melanjutkan persidangan karena mengganggap surat dakwaan sudah sesuai persyaratan formil.

“Ini sudah sidang ketiga mbak. Sebelumnya juga ada pemeriksaan 7 kali. Ya, seperti ini terus. Datang, (sidang) sebentar, tak sampai lima menit,” ujar Hendri.

Hendri merasa ada yang janggal pada kasus yang kini menjeratnya. Ia mengungkapkan, kasus ini terjadi sejak awal Oktober 2014. Ketika itu, petugas kepolisian datang melakukan razia di tempat usahanya. Dari razia tersebut, polisi menemukan produk mainan yang dijual Hendri tak dilengkapi dengan label SNI. Hendri mengaku tidak diberi sosialisasi terlebih dahulu terkait penjualan mainan tersebut.

“Tidak ada sosialisasi. Tidak ada laporan dari konsumen juga. Langsung saja dirazia dan sampai sekarang ini saya dipanggil terus untuk sidang. Waktu itu hanya dari kepolisian tanpa didampingi pihak Disperindag. Ada enam mainan jualan saya yang disita,” imbuhnya.

Ia menilai kepolisian tidak adil. Menurut dia, masih banyak pedagang lain yang menjual mainan tak berlabel SNI, namun mereka tak ditindak.

“Kita ini kan hanya pedagang, penyalur saja, nggak ngurusin yang SNI itu. Masih banyak lho pedagang yang seperti saya juga. Coba dicek di kios-kios Pasar Bawah misalnya. Itu kan tempat grosirnya mainan,” kata Hendri seperti dilansir tribunnews.com.

Meski begitu, Hendri mengaku kini cuma bisa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Sudah Diperingatkan

Kasubdit 1 Indagsi Reskrimsus Polda Lampung, AKBP Yudy Chandra mengatakan, penindakan terhadap Hendri sudah sesuai aturan. Sebelum melakukan razia pada Oktober 2014 lalu, polisi terlebih dahulu memberi peringatan kepada Hendri.

Ia mengungkapkan, peringatan dilayangkan Polda Lampung pada Mei dan Juni 2014. Menurut Yudy, pemilik toko mainan itu tidak menggubris peringatan dari Polda Lampung. Pada Oktober 2014, Subdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Investasi) Reskrimsus Polda Lampung akhirnya merazia toko mainan milik Hendri.

“Sebelum penindakan dilakukan, kami sudah peringatkan untuk tidak menjual mainan non-SNI,” ujar Yudy di Mapolda Lampung, Kamis (12/11).

Menurut Yudy, perbuatan melawan hukum Hendri telah lama menjadi perhatian pihak Polda Lampung. Penindakan berupa razia dilakukan setelah melalui tahapan pemantauan yang memakan waktu panjang. Setelah petugas yakin dan memastikan Hendri melakukan penjualan berskala besar atau sebagai distributor, barulah polisi ditindak.

“Pemantauan anggota di lapangan sudah lama. Toko milik Hendri sebagai distributor, mampu memasok tiga toko di Bandar Lampung. Mendistribusikan barang yang tidak ber-SNI itu, juga di sekitar toko miliknya daerah Pasar Tugu,” papar Yudy.

Perbuatan tersangka, lanjut dia, sangat membahayakan pengguna mainan. Apalagi jika anak-anak memainkannya tanpa pengawasan orangtua. Petunjuk pengunaaan dalam kemasan mainan yang dipasarkan juga tidak ada. Yudy mengatakan, bahan kimia yang digunakan juga tidak ditulis dengan jelas di kemasan produk. Hal itu yang menjadi dasar aparat melakukan razia.

“Tidak mungkin kita harus menunggu adanya korban baru bertindak. Mainan yang diperdagangkan Hendri sangat berbahaya,” kata Yudy.

Terpisah, Humas PN Tanjungkarang, Nelson Panjaitan, mengatakan, proses hukum terhadap Hendri belum bisa dinilai cepat atau lambat. Sebab, harus dilihat dulu proses awal perkara tersebut.

“Perkaranya sudah masuk tahap tanggapan. Selanjutnya tahapan putusan,” ujar Nelson Panjaitan, Kamis.(tribunnews.com)