FKP Lampung Minta Polisi Tangkap Pemimpin Gafatar

gafatarRADIO SUARA WAJAR – Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Lampung, Ismail Zulkarnain, meminta aparat kepolisian untuk menangkap pimpinan Gerakan Fajar Nusantara, karena diduga telah melakukan penistaan agama.

“Undang-undangnya `kan sudah jelas, jadi pemimpinnya itulah yang harus ditangkap, sehingga tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi,” kata dia, saat menghadiri pemulangan anggota eks Gafatar, di Wisma Haji Lungsir Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Kamis (28/1).

Menurut dia, korbannya sudah banyak, bahkan pimpinannya itu menyatakan bukan lagi beragama yang sah dan diakui di Indonesia.

“Seperti halnya Lia Eden atau lainnya, pemimpin Gafatar ini mengajak orang-orang yang memang tidak begitu paham dengan agama untuk menjadi pengikutnya, sehingga mereka mudah untuk dipengaruhi atau dicuci otaknya,” kata dia.

Pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Solihin Lampung itu menambahkan, para pemimpin Gafatar itulah yang harus ditangani segera, sehingga tidak muncul lagi kejadian serupa dengan masyarakat yang menjadi korbannya.

Terkait Nirma Thano, salah seorang warga Bandarlampung yang dinyatakan hilang menjadi pengikut Gafatar, Ismail menyatakan bahwa yang bersangkutan bersama istri dan anaknya bukan ke Kalimantan untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

“Dia (Nirma Thano, Red) sedang mengajukan pindah tugas ke Kalimantan, dan surat pindahnya juga sudah ada,” kata dia lagi.

Namun, ia melanjutkan, saat pendataan warga yang baru pindah Nirma dan keluarganya dikategorikan sebagai eks anggota Gafatar asal Lampung. Bahkan, kendaraan pribadi yang dibawa dari Lampung masih tertinggal di sana.

Bagi para mantan anggota Gafatar lainnya, pimpinan pesantren ini mengaku siap menerima, sehingga bisa dibina kembali.

“Mereka itu hanya korban saja, sehingga harus dibina agar tidak meresahkan masyarakat lagi,” ujarnya.

Ayah mertua Nirma Thano, Syaiful Husin, membenarkan bahwa menantunya ternyata sedang mengajukan pindah ke Kalimantan.

“Saya baru tahu kalau anak saya itu sedang mengajukan pindah tugas ke Kalimantan,” kata dia.

Untuk sementara, ia melanjutkan, pihaknya mengungsikan keluarga Nirma ke tempat kerabatnya di Lampung Selatan.

“Biar tidak tertekan, jadi kami tempatkan di salah satu rumah keluarga di Lampung Selatan,” ujar dia.

Berdasarkan data, sebanyak 11 orang yang diduga mantan anggota Gafatar telah tiba di Lampung sekitar pukul 05.30 WIB, dan secara bertahap langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

 

DKP Lampung Targetkan Peningkatan Produksi Ikan

Pekerja mengangkut ikan Lemuru hasil tangkapan di Pantai Kelan, Bali, Jumat (12/12). Kondisi cuaca yang cenderung tidak stabil dan gelombang tinggi di kawasan Selat Bali membuat hasil tangkapan nelayan tidak menentu. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/ss/Spt/14

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produksi ikan konsumsi pada 2016 minimal sebesar 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Setiato, di Bandarlampung, Jumat, mengatakan, peningkatan produksi tersebut minimal harus mencapai produksi ikan Lampung pada 2014 bahkan 2013.

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyebutkan, produksi total ikan budi daya di Lampung pada 2015 tercatat hanya 117.257 ton.

Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan 2014 yang sempat mencapai 152.309 ton. Penurunan paling signifikan terasa pada produksi ikan laut yang mencapai 34,89 persen, dari 6.775 ton pada 2014, menjadi hanya 4.411 ton saja pada 2015. Sedangkan produksi ikan air tawar mengalami penurunan signifikan sebesar 24,33 persen dari 74.471 ton pada 2014 menjadi 60.298 ton pada 2015.

Untuk produksi ikan tambak, penurunan produksi pada 2015 pun terjadi sebesar 26,06 persen dari 71.063 ribu menjadi hanya 52.547 pada 2015.

Penurunan produksi perikanan budidaya di wilayah Lampung sepanjang 2015 disebabkan karena adanya musim kemarau berkepanjangan, yang menyebabkan berkurangnya sumber air.

“Salah satunya musim kemarau panjang, tapi memang pengetahuan pembudidaya kita tentang pemanfaatan air secara efektif masih sangat kurang,” kata dia.

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya pada 2016, sejumlah upaya dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah mendorong tumbuhnya produksi budidaya perikanan rumah tangga dengan mengkampanyekan perikanan organik.

Konsep perikanan organik mengedepankan pemanfaatan budidaya tanaman air untuk pakan ikan, dan menihilkan penggunaan pelet atau pakan ikan pabrik. Pada konsep ini, 70 persen biaya produksi bisa ditekan, karena tidak ada cost untuk membeli pelet, sehingga bisa dijangkau oleh pembudidaya rumah tangga, yang rata-rata modalnya kecil.

 

Pemkab Pringsewu Sediakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Miskin

150813046bantuanhukumRADIO SUARA WAJAR – Warga miskin yang menjadi korban kriminalitas dapat mengajukan bantuan hukum kepada pemerintah. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Pringsewu Waskito, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.
Dia memastikan bila pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pra sejahtera telah diatur dalam peraturan daerah (perda) Pringsewu. Namun, warga miskin yang dapat mengajukan bantuan hukum gratis hanya korban.

“Kalau kami bisa, kalau sudah mampu akan kami anggarkan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum warga miskin,” ujar Waskito, usai Sosialisasi Cerdas Hukum yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM, di Rumah Adat Pekon Wates Timur, seperti dilansir tribunnews.com, Kamis (28/1/2016).

Waskito mengatakan, bantuan hukum juga bisa diajukan ke Kemenkumham. Contoh bantuan hukum yang dapat diberikan, di antaranya korban pencabulan dan kekerasan.

Kasubid Kemajuan HAM Kanwil Kemenhunkam Lampung Rugun Pakpahan memaparkan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan total peserta 31 ribu orang.

“Khusus Kabupaten Pringsewu, seluruh pesertanya pelajar,” ujarnya.

 

Efek Krisis Keuangan Pemkot Bandar Lampung, Lambatnya Pembayaran Insentif Guru Honorer

gambar-kartun-krisis-keuanganRADIO SUARA WAJAR – Badai krisis keuangan menimpa Pemkot Bandar Lampung sejak 2015 lalu. Menipisnya dana segar yang tersedia di kas daerah menimbulkan dampak yang luas, bahkan hingga tahun ini.

Efek yang paling terlihat adalah terlambatnya pembayaran insentif guru honorer, ketua RT, kepala lingkungan, babinsa, babinkamtibmas, pegawai honorer pemkot, hingga dana tunjangan sertifikasi guru. Belum lagi kewajiban-kewajiban pemkot lainnya, seperti pembayaran proyek kepada perusahaan rekanan. Padahal, proyek-proyek tersebut telah selesai sejak 2015 lalu.

Keterlambatan pembayaran insentif sangat disesalkan oleh mereka yang berhak menerimanya. Pasalnya, dana tersebut sangat mereka butuhkan.

Seperti dilansir tribunnews.com, para pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ikut merasakan imbasnya. Hingga mendekati akhir Januari 2016, mereka belum juga mendapat kepastian kapan menerima insentif. Padahal, biasanya mereka mendapatkan honor setiap awal bulan.

Seorang pegawai honorer Bapol PP Bandar Lampung mengaku terpaksa meminjam uang guna menutupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, ia terpaksa membawa bekal nasi dari rumah guna mengurangi pengeluaran.

”Biasanya awal bulan sudah dibayar. Tapi, Januari ini sampai tanggal sekarang (kemarin) belum dibayar. Kami juga nggak tahu kenapa. Namanya pegawai honor. Cuma (insentif) itu yang kami tunggu,” tutur pria yang tidak mau disebutkan namanya ini, Kamis (28/1).

”Sekarang aja kita sudah ngos-ngosan. Terpaksa pinjam uang. Kalau lagi nggak ada uang, kadang bawa bontot dari rumah,” kata pegawai honorer yang mengabdi di lingkungan DPRD Bandar Lampung ini.

Sementara rekannya sesama pegawai honorer mengaku keterlambatan pembayaran insentif bulan Januari membuatnya tidak semangat kerja.

”Gimana kerja mau semangat, sampai tanggal sekarang belum gajian. Biasanya setiap awal bulan. Sekarang sudah tanggal 28 (Januari) gaji belum jelas,” ujar pegawai wanita ini.

Perempuan yang dua tahun lebih bekerja sebagai pegawai honorer ini juga mengaku terpaksa menunggak pembayaran angsuran di perusahaan pembiayaan. Bahkan, ia merasa resah karena kediamannya di kawasan Telukbetung sempat didatangi debt collector.

”Saya biasa bayar cicilan tanggal 5. Tapi, karena belum gajian, terpaksa saya minta tunda. Paling bayar denda. Kalau mau pinjam uang sama teman berat juga,” tandasnya.

Hal sama dialami S. Pegawai honorer di pemkot ini terpaksa berutang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Karena gaji bulan ini belum dibayarkan, terpaksa saya meminjam dulu untuk keperluan sehari-hari. Kebutuhan saya juga banyak. Bukan hanya makan. Tapi, juga untuk membayar sewa tempat tinggal,” ungkap S.

 

Pol PP Bandarlampung Bantu Atur Lalulintas

lampungonline_cf9e-15e2d-487a0-12975-81bc9-3068f-3288

Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandarlampung, Cik Radin

RADIO SUARA WAJAR – Sekitar 300 personel Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandarlampung membantu pihak kepolisian mengatur lalulintas di jalan utama kota “Tapis Berseri” yang kerap mengalami kemacetan.

“Untuk membantu pihak kepolisian dan dinas perhubungan, kami menurunkan 300 personel Pol PP yang selalu siap mengatur lalulintas,” kata Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandarlampung, Cik Radin di Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Jumat (29/1).

Dia mengatakan, 300 personel ini tidak hanya turun ke jalan membantu arus lalu lintas, tapi ada yang turut menjaga pasar dan sejumlah lahan parkir. Ia melanjutkan, ini dilakukan secara bergantian sehingga mereka selalu kebagian untuk membatu arus lalu lintas dan menjaga parkir.

“Dengan dibantunya Pol PP harapannya kemacetan di Kota Bandarlampung dapat teratasi, sebab yang dilakukan ini merupakan pelayanan ke masyarakat,” kata dia.

Ini diungkapkannya, bentuk pelayanan Pol PP kepada masyarakat ditengah kemacetan yang saat ini menghantui masyarakat. Sejumlah warga pun menyambut baik dengan adanya Pol PP yang turut membantu mengatur lalulintas.

“Saya lihat personel dishub memang kurang, namun banyak terbantu oleh Pol PP yang mengatur lalu lintas,” kata Ikhsan warga Kecamatan Kemiling.

Dia mengatakan, lalu lintas di Bandarlampung pun sedikit lebih lancar dibandingkan dengan beberapa waktu lalu. Hal senada disampaikan, Tommy warga Kecamatan Rajabasa bahwa arus lalu lintas sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Sebelumnya memang sangat macet terutama wilayah Rajabasa,” kata dia.

Keberadaan Pol PP dan pegawai dishub, lanjut dia, turut membantu kelancaran arus lalulintas terutama di beberpa lokasi yang jarang bahkan tak ada polisi lalulintasnya.

Noviar, warga Labuhanratu mengatakan dia sering melewati jalur belakang jika ke kota yakni Jalan Panglima Polim dan kerap terjebak macet di perempatan dengan jalan Pagaralam (Gang PU).

“Keberadaan pol PP dan anggota dishub sangat membantu kelancaran di sana. Sebab, pengendara sering tak sabar manakala lampu sedang merah sehingga menimbulkan kemacetan. Apalagi saat lampu padam, kian parah,” kata dia.

 

Dinas Kelautan Lampung Sosialisasikan Konsep Perikanan Organik

20150827kadis_dkp_setiato

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Setiato

RADIO SUARA WAJAR – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung akan menyosialisasikan pengembangan konsep perikanan organik sebagai bagian dari program peningkatan produksi ikan air tawar pada 2016.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Setiato, di Bandarlampung, Kamis, mengungkapkan konsep perikanan organik tersebut adalah pembudidayaan ikan di kolam dengan meniadakan penggunaan pelet (makanan ikan pabrikan) sebagai konsumsi makanan mereka.

Konsumsi makanan ikan itu digunakan tumbuhan air yang hidup dan dibudidayakan secara alami di areal kolam.

Melalui konsep tersebut, katanya, ditargetkan akan lebih banyak pembudidaya ikan air tawar dari sektor rumah tangga, mengingat biaya produksi untuk budidaya ikan organik 70 persen lebih murah dari budidaya ikan air tawar non-organik.

“Selama ini budidaya ikan air tawar lebih didominasi oleh pemodal besar karena operasional yang mahal, 70 persen di antaranya untuk konsumsi makanan ikan atau pelet,” kata dia.

Konsep budidaya perikanan organik, lanjut Setiato, karena meniadakan konsumsi pelet, maka ongkos produksi pembelian pelet tidak masuk dalam biaya produksi.

Konsep perikanan organik akan dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, utamanya di daerah potensial penghasil benih ikan air tawar di Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Kota Bandarlampung.

Program ini sudah diujicobakan pada 2015 pada dua kabupaten/kota di Lampung, yaitu Kota Bandarlampung dan Kabupaten Mesuji, dengan patin dan gabus sebagai bagian dari jenis ikan yang dikembangkan. Produksi ikan air tawar pada 2015 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 24,33 persen.

Pada 2015, produksi ikan air tawar di Lampung hanya mencapai 60.298,43 ton, sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 74.470,64 ton. Produksi ikan kolam di Lampung pada 2015 mengalami penurunan 19,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2015, produksi ikan kolam hanya sebesar 56.186,48 ton, sedangkan 2014 mencapai 74.470,64 ton.

 

Jumlah Angkot di Bandar Lampung Kian Berkurang

angkutan_Kota

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Warga Bandar Lampung saat ini cenderung memilih naik kendaraan pribadi saat bepergian ketimbang naik angkutan umum seperti angkot dan Bus Rapid Transit (BRT). Alasannya cukup kompleks, menurut IB Ilham Malik, pengamat transportasi Universitas Bandar Lampung (UBL), hal ini karena masyarakat tidak puas terhadap kondisi angkutan umum yang ada.

Buruknya kondisi angkutan umum yang dimaksud di antaranya, buruknya dalam hal pelayanan, kondisi fisik angkutan, sedikitnya armada, tarif yang tidak pasti, dan kondisi lalu lintas yang tidak mendukung karena macet. Menurut Ilham, kondisi itu juga diakibatkan kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani atau mengelola angkutan umum di kota Tapis berseri ini. Karenanya, menurut Ilham,  evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan BRT itu menjadi kebutuhan masyarakat.

Terkait kendaraan pribadi, ini kesalahannya ada pada pemerintah sendiri. Karena selama ini pemda hanya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi di sisi lain pajak kendaraan pribadi masih rendah, dan parkir juga murah.

Sementara itu Kasi Pengendalian dan Pengawasan Operasional Lalu Lintas Dishub Bandar Lampung Bambang Simon menyatakan, jumlah angkutan kota (angkot) di Kota Tapis Berseri ini terus berkurang dari tahun ke tahun.

“Angkot di Bandar Lampung ini jumlahnya terus berkurang. Perbandingan jumlah pastinya nanti akan saya  paparkan sepulang dari Jakarta. Saat ini saya mendampingi Kadis menghadiri acara di Kementrian,” kata Bambang seperti dilansir duajurai.com Kamis (28/1/).

Bambang menjelaskan, data terakhir pada akhir 2015 total jumlah angkot di Bandar Lampung adalah 949 unit angkot yang tersebar di seluruh trayek di Kota Bandar Lampung. Sementara, jumlah angkot di Kota Bandar Lampung pada Maret 2015 lalu mencapai 1.549 unit yang terbagi dalam 14 trayek. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah angkot kurang lebih 1.643 unit.

Kian menurunnya jumlah angkot ini seakan membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap angkot makin menurun. Saat ini masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum.

 

Jujur; Salah Satu dari Delapan Ikrar Pelajar Cerdas Hukum

????????????????????????????????????

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Penyuluhan hukum serentak dilaksanakan hari ini (28/1) langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara yang ditandai dengan pembacaan ikrar pelajar. Di Lampung, acara dipusatkan di pelataran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sekaligus launching ”Relawan Pelajar Cerdas Hukum” yang diikuti SMA/SMK/SLTA se-Bandarlampung.

Seperti dilansir radarlampung.co.id, Kamis (28/1), delapan ikrar relawan pelajar tersebut adalah sebagai berikut; pertama, Tekun dan bekerja keras dalam proses Belajar Mengajar, kedua, Menghargai Orang Tua, Guru, dan teman-teman, tiga Jujur, empat tidak menyontek, Lima Tidak terlibat dalam tawuran dan tindak kekerasan lainnya, keenam mencegah dan melaporkan tindakan Bullying, ketujuh Mencegah dan melaporkan Penyalahgunaan Narkoba dan terkahir taat pada peraturan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Pembacaan ikrar juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, perwakilan Kajati, perwakilan Polda Lampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Harun Al Rasyid, Kasat Pol PP Achmad Syaefulloh dan Karo Hukum Setda Provinsi Lampung Zulfikar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Dardiansyah, menyampaikan, Kementerian Hukum dan HAM yang secara tugas dan fungsi mempunyai peran dalam pembentukan hukum, pembudayaan hukum, pelayanan hukum, penegakkan hukum dan pemajuan HAM. Selain itu bertanggung jawab mewujudkan kemanfaatan hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

 

Belasan Pengikut Gafatar Pulang ke Lampung

gafatarRADIO SUARA WAJAR – Sebanyak 11 warga eks pengikut Gafatar asal Lampung telah tiba di Bandarlampung, Kamis (28/1), untuk dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing dari ratusan warga asal daerah ini yang semula berada di Kalimantan Barat.

Berdasarkan informasi pihak berwenang di Bandarlampung, mantan anggota pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang merupakan warga Lampung telah dipulangkan hari ini sebanyak 11 orang.

Sebelas warga itu adalah keluarga Nirma Thano (30) alamat Jl Ryacudu Gang Hasan I No 8 Bandarlampung bersama Rika Karolin (29/istrinya), dan Cinde (2) anak perempuannya.

Warga eks pengikut Gafatar lainnya yang dipulangkan ke Kabupaten Tulangbawang Barat adalah Fatoni (43) alamat Marga Kencana RT14/03 Kecamatan Tulangbawang Udik bersama Pariah (43) istrinya, dan M Yusuf Al Fatih (16), Zein Iwan Adrian (9) dua anak lelakinya, dan Nazmi Nabila (14) anak perempuan mereka.

Mantan pengikut Gafatar warga Kabupaten Tanggamus yang dipulangkan adalah Kasmin (31) alamat Desa Merbabu Kecamatan Kelumbayan, bersama Mastiayu (34) istri, dan Yusuf S (5) anaknya.

Mantan pengikut Gafatar asal Lampung itu dipulangkan ke daerah asal tanpa diberikan pembekalan atau pembinaan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sebanyak delapan orang dari 11 mantan pengikut Gafatar itu telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Sebanyak lima orang warga Tulangbawang Barat dan tiga warga Tanggamus sudah dipulangkan ke wilayah masing-masing tanpa pembinaan maupun pembekalan terlebih dahulu.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Suhaili mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan pembinaan karena dikhawatirkan akan menyebabkan penyebaran agama baru di kalangan mereka.

“Mereka itu sudah bukan pemeluk agama Islam atau agama lainnya yang sah dan diakui di Indonesia, jadi kami tidak punya kewenangan membina mereka,” kata dia lagi.

Namun Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Lampung, Ismail Zulkarnain, mengingatkan agar warga eks anggota Gafatar itu bisa dilakukan pembinaan agar dapat kembali ke jalan yang benar.

“Polisi harus menangkap para pimpinan gerakan itu karena sudah menistakan agama, sekarang agama yang sah dan diakui di negeri ini `kan sudah jelas,” katanya pula.

Menurut dia, para pemimpin Gafatar itulah yang wajib diproses secara hukum. Seluruhnya sebanyak 256 orang warga Lampung yang menjadi pengikut Gafatar di Kalimantan Barat segera dipulangkan ke wilayah masing-masing.

“Jajaran polres sudah melakukan pendataan masing-masing warga di daerahnya yang dikabarkan hilang ikut kelompok Gafatar tersebut,” kata Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih pula.

 

Korban Mafia Sertifikat Bertambah

Mafia-TanahRADIO SUARA WAJAR –  Setelah menyita perhatian Bupati Mesuji Khamamik, satu persatu korban mafia sertifikat di Desa Bujung Buring, dan Desa Bujung Buring Baru mulai buka suara.

Suyadi (55), warga Desa Bujung Buring Baru, mengaku menjadi korban intimidasi dari para mafia sertifikat di desanya. Dia menuturkan, jika dua tahun silam dipaksa melepaskan lahan satu hektare yang dipenuhi tanaman karet siap sadap dengan uang ganti rugi hanya Rp22,5 juta.

“Saya membeli lahan itu dari Kodirin dengan uang Rp12 juta sekitar tahun 2004 silam, semua bukti pembelian sudah ada. Namun, dua tahun lalu saya didatangi Jarkasih serta Sopan dengan membawa seberkas surat. Mereka bilang jika lahan saya itu bermasalah karena menjadi jaminan Pak Jalil,” tutur Suyadi di rumahnya, Rabu (27/1).

Setelah berlangsung pembicaraan singkat waktu itu, lanjut dia, dirinya langsung diajak ke kepala desa Budi pada waktu itu. Di rumah kepala desa, Suyadi diadili Jarkasih, Kodirin, Sopan, serta kepala desa Budi.

“Saya mau pulang untuk berunding dengan keluarga saja tidak boleh, alasannya harus selesai hari itu juga. Mereka langsung membuat berita acara, dan saya sama sekali tidak membaca sitrat tersebut. Dan saya dipaksa untuk menandatangi itu, karena takut, akhirnya saya mau,” kata dia seperti dilansir lampost.co, Kamis (28/1).

Beberapa hari kemudian, saya dikirimi uang Rp22,5 juta sebagai ganti rugi atas lahan yang sudah saya garap selama 7 tahun dan kini sudah ditanami karet siap deres.

“Kami orang kecil bisa apa, hanya pasrah saja. Untuk menggarap lahan itu, saya sudah habis modal lebih dari Rp10 juta,” ungkap Suyadi.

Suyadi dan keluarganya saat ini hanya menggantungkan hidupnya kepada lahan karet setengah hektare milik mertuanya. Dalam sebulan, dirinya hanya mampu mendapatkan uang kurang dari Rp300 ribu. Dalam semua kasus sertifikat di Desa Bujung Buring dan Desa Bujung Buring baru, tidak lepas dari peran Jarkasih dkk.

Di sisi lain, Bupati Mesuji Khamamik sudah memerintahkan aparatur desa, dibantu Polsek Tanjung Raya, Koramil 426-01 Mesuji, untuk mendata siapa saja korban mafia sertifikat ini. Khamamik juga berjanji akan menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Jika memang ada yangg melanggar hukum, Kapolsek diminta tegas.

“Ini harus segera ditindak lanjuti. Jika memang masih bisa diselesaikan dengan Rembuk Pekon, maka selesaikan. Namun jika ada pelanggaran hukum, harus ditindak tegas. Kami berharap kasus seperti ini bisa menjadi contoh bagi aparatur desa untuk lebih memperhatikan masyarakatnya untuk bebas dari mafia apa pun,” jelas Khamamik dikantornya.

 

1 … 101 102 103 104 105 … 148