El Nino Berdampak Pemunduran Jadwal Tanam Petani

023148100_1439223190-20150810-El_Nino_11RADIO SUARA WAJAR – Menanggapi adanya El Nino akhir tahun lalu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Lampung, Lana Rekyanti melalui Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan, Eko Diah mengatakan El Nino berdampak pemunduran jadwal tanam petani.

“Kalau dampaknya sedikit banyak berpengaruh, karena otomatis jadwal tanam mundur. Mestinya Bulan oktober-november sudah tanam sesuai dengan target. Karena air yang tersedia itu sangat terbatas akibat El Nino,” jelas Diah seperti dilansir lampost.co, Rabu (27/1/2016).

Namun demikian Dinas Pertanian berusaha untuk mengejar target ketertinggalan itu di bulan Januari dan Februari 2016 ini, meskipun hujan yang turun belum merata.

“Walaupun hujan belum merata dan kontinyu setiap hari, dengan adanya curah hujan ini kita berupaya mengoptimalkan. Jadi begitu ada air hujan langsung gerak tanam dan gerak olah lahan,” imbuhnya.

Selain itu Dinas Pertanian melalui SK Pergub sisi pola tanam juga menambah area yang terkena irigasi air.

“Jadi membagi air daerah yang sekampung sistemnya yang tadinya gak pernah dapat air di musim gadu. Dengan peraturan itu pemakaian air dari 1,9 milimeter per detik per hekatare bisa ditekan menjadi 1,5 mililter untuk menambah ruas area,” jelas mantan Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Lampung ini.

Dinas pertanian juga melakukan gerakan percepatan pengolahan lahan dan tanam yang melibatkan unsur TNI.

“Melibatkan TNI sebagai pendamping, untuk melakukan gerakan petani. Baik saat tanam ataupun panen,” kata Diah.

Selain itu pada tahun 2016 ini dikeluarkan program cetak sawah seluas 11.050 hektare se-Lampung yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu Mesuji 6.000 hektare, Way Kanan 500 hektare, Tulangbawang barat 200 hektare, Pesisir Barat 1.350 hektare, dan Tulangbawang 3.000 hektare.

“Nanti bisa berkembang lagi jumlahnya dengan melihat potensi untuk dicetak. Ini dilakukan untuk meningkatkan produksi padi tahun 2016,” tutup Diah.

 

Bisnis Sewa HP di Lapas Dibandrol Rp 500 Ribu

MENGURANGI-BAHAYA-PENGGUNAAN-HANDPHONE-BLOG

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Penggunaan handphone (hp) di balik jeruji besi kembali menyeruak. Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda, Lampung Selatan, membeberkan dugaan “bisnis” sewa alat telekomunikasi dengan banderol Rp 500 ribu per bulan.

Seperti dilansir tribunnews.com, Kamis (28/1), napi berinisial WR menuturkan, penggunaan HP oleh napi diperbolehkan dengan persetujuan dua syarat utama. Pertama, biaya sewa Rp 500 ribu per bulan. Syarat kedua adalah izin dari tamping atau napi yang ditunjuk oleh oknum petugas untuk menjalankan “roda bisnis” di hotel prodeo.

“Sebenarnya di sini (Lapas Kalianda) bisa bawa atau sewa handphone, tapi harus diketahui oknum Lapas. Tapi, oknum itu tidak langsung turun. Semua urusan biaya diatur oleh tamping sebagai orang kepercayaan oknum Lapas,” kata WR, kepada Tribun, Rabu (28/1).

Ia menambahkan, seorang tamping merupakan perpanjangan tangan oknum petugas, sekaligus bertugas mengurusi “bisnis” di suatu blok. Menurut WR, penggunaan HP di penjara sebenarnya supaya dapat berkomunikasi dengan keluarga saja. Sebab, banyak narapidana pasti juga merasakan rindu dengan keluarganya.

Meski ada “bisnis” sewa HP di penjara, WR mengatakan, bukan berarti setiap napi bisa melakukan transaksi. Hanya napi tertentu yang diperbolehkan memakai HP secara leluasa.

“Biasanya napi itu berduit dan bisa dipercaya,” ujarnya.

Bagi napi berkantong tipis dan belum dipercaya, sambung WR, tetap bisa menggunakan alat komunikasi tersebut.

“HP itu kan dibawa ke dalam sel. Jadi teman satu selnya bisa pinjam. Tapi, biasanya ada hitung-hitungan juga. Gak asal pinjam gitu saja,” paparnya.

Terpisah, PI yang merupakan mantan napi di Lapas Kalianda, membenarkan adanya “bisnis” sewa HP di balik jeruji besi. Meskipun dilarang secara tegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, faktanya tak sedikit napi yang “bermain” ponsel di Lapas.
PI menuturkan, napi yang mengantongi “izin” penggunaan HP di Lapas, biasanya tidak terang- terangan menunjukkannya kepada seluruh napi. Karena dikhawatirkan terjadi kericuhan antarnapi di Lapas. Sebab, semua napi pasti tahu bahwa HP dilarang di dalam Lapas.

 

FMGI Lampung Kecam Pemerasan Dialami Kepala Sekolah

w750_h400px__1440259927

Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Hadi Aspirin

RADIO SUARA WAJAR – Forum Martabat Guru Indonesia Provinsi Lampung mengecam keras segala tindakan intimidasi dan pemerasan dilakukan terhadap guru maupun kepala sekolah yang terjadi di Lampung.

Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung, Hadi Aspirin, di Bandarlampung, Seperti dilansir antaranews.com, Rabu (27/1), menyatakan perilaku pemerasan atau intimidasi dilakukan oknum mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun wartawan sampai memicu puluhan kepala sekolah minta mundur ini adalah potret buram pendidikan di Lampung.

Praktisi pendidikan di Lampung Lampung itu mengemukakan, aksi pemerasan disertai ancaman dialami para kepala sekolah, seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah maupun wilayah lain di Lampung sudah berlangsung lama.

“Bukan hal baru seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, adanya pemerasan itu sangat disayangkan dunia pendidikan Lampung. Pasalnya hal itu dibiarkan, sehingga makin lama merajalela. Hal ini menimbulkan kesan oknum-oknum seperti itu sengaja dibiarkan, hampir tidak berbuat apa pun, justru terlihat manis-manis saja dengan pejabat,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan, sikap ambigu pejabat itulah yang disayangkan, sehingga kepala sekolah seperti maju kena mundur kena.

“Seharusnya pejabat Dinas Pendidikan bisa mengayomi dan ikut memberi perlindungan terhadap guru dan kepala sekolah. Kasihan kepala sekolah, karena tekanan tidak hanya dari birokrasi tapi juga oknum preman yang mengatasnakan LSM atau wartawan,” katanya pula.

Karena itu, FMGI Lampung mengajak kepala sekolah dan guru, selama menjalankan tugas dengan benar dan profesional, untuk bersama-sama melawan segala macam bentuk tindakan yang mengerdilkan profesi guru.

“Guru dan kepala sekolah itu bekerja dilindungi undang-undang, jadi tidak perlu takut. Kumpulkan bukti bila perlu dijebak, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata dia.

FMGI, katanya pula, siap mengadvokasi para guru dan kepala sekolah yang diteror selama menjalankan tugasnya. Selain itu, Hadi yang sudah mengabdi sebagai guru hampir 30 tahun ini, juga mengajak LSM untuk bersama-sama bergerak memajukan pendidikan agar sekolah menjalankan tugas dengan benar.

“Namun jika LSM tidak jelas atau abal-abal masuk ke sekolah tidak punya tatakrama, sudah sepantasnya dilarang masuk sistem sekolah. Pada era otonomi, dengan begitu menjamur LSM-LSM yang tidak jelas atau abal-abal yang hanya mengandalkan beking pejabat. karena sudah meresahkan, sehingga sudah mendesak perlu ada penertiban terhadap keberadaan LSM-LSM itu,” ujarnya.

Hadi juga menyinggung peran pers sebagai pilar demokrasi, dalam perkembanganya dengan begitu menjamur wartawan dan majalah atau media yang tidak jelas terbitnya, bahkan begitu gampang banyak oknum yang mengaku sebagai wartawan.

Menurutunya, terkadang oknum tersebut masuk ke sekolah dan menghadiri acara tertentu, dengan mengabaikan sopan santun dan tatakrama. Ia berharap agar organisasi pers, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bergerak menyikapi hal tersebut.

“Bila perlu bentuk tim penegakan profesi jurnalis, sebab ulah oknum wartawan itu sudah merusak citra profesi, bahkan mengancam keberadaan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah-sekolah menjadi tidak diminati siswa,” katanya lagi.

Dia mencontohkan, menjelang Idulfitri atau pada saat bantuan operasional sekolah (BOS) cair, jumlah oknum wartawan atau LSM itu ‘membengkak’.

“Sudah waktunya organisasi pers itu menata anggotanya dan bila perlu menindak secara tegas wartawan yang melanggar kode etik dan melakukan pemerasan. Intinya, semua pihak harus menjaga harkat, martabat dan memberi perlindungan dan kenyamanan guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugas,” kata Hadi pula.

 

Janin Bayi Dibungkus Plastik Merah Ditemukan di Jl Palapa 5

w750_h400px__1453840062

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Janin bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan oleh petugas kebersihan (sokli) di sebuah tempat sampah di Jalan Palapa 5, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Selasa (26/1) pagi. Janin tersebut kini berada di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM). Kapolsek Kedaton Komisaris Handak Prakasa Qalbi membenarkan ada penemuan janin tersebut.

“Ya benar ada penemuan janin bayi,” kata dia, kemarin. Handak mengatakan, awalnya tukang sampah itu hendak mengambil sampah di Jalan Palapa 5.

Dia melihat sebuah kantong plastik berwarna merah dalam keadaan terbuka. Saat dilihat ke dalam kantong plastik, ada janin. Tukang sampah lalu melapor ke aparat setempat. Mendapat laporan, polisi langsung datang ke tempat kejadian perkara melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Handak mengutarakan, janin bayi tersebut diduga hasil aborsi.

“Kami perkirakan janin itu dikeluarkan secara paksa alias aborsi,” kata dia.

Menurut Handak, polisi masih menyelidiki siapa orangtua janin tersebut. Handak mengatakan, janin berjenis kelamin perempuan tersebut diperkirakan masih berumur enam bulan. Berat janin 1,1 kilogram dengan panjang 36 centimeter.

Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan celana tidur warna cream, pembalut perempuan, dan kantong plastik warna merah. Warga Jalan Setiabudi, Kelurahan Olok Gading, Telukbetung Barat pernah juga dihebohkan atas penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di tempat sampah, tepatnya di depan pemakaman umum, 6 Juli 2015 lalu.
Saat ditemukan kondisi bayi tersebut dalam keadaan sehat. Bayi tersebut lalu dirawat di rumah bersalin bidan Husnawati di Jalan AMD, Kelurahan Olok Gading.

 

Pindah Sel harus Setor Rp 10 Juta

lpRADIO SUARA WAJAR – Geliat “bisnis” di balik jeruji besi menyeruak di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II Kalianda, Lampung Selatan. Narapidana yang tak mau berdesakan di sel yang melebihi kapasitas, diperbolehkan pindah sel jika membayar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta.

Kepala LP Kalianda, Gunawan Trisnadi, menepis adanya pungutan liar (pungli) di “hotel prodeo” yang dipimpinnya. Ia mengklaim sudah bekerja secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku. Kondisi LP Kalianda saat ini memang sudah melebihi kapasitas. Idealnya napi di LP Kalianda sebanyak 300 orang, sesuai dengan daya tampung “hotel prodeo” tersebut. Namun, penghuni LP Kalianda saat ini tercatat 700 orang. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat daya tampung LP Kalianda.

Seorang napi di LP Kalianda berinisial AR, menyebutkan bahwa napi harus tidur dalam kondisi berdesakan di dalam sel. Pasalnya, satu sel tahanan ditempati 10 sampai 15 orang.

“Tidur saja harus kondisi menekuk kaki. Kami gak bisa lagi meluruskan kaki saat tidur karena sudah penuh,” kaya AR, kepada Tribun, Selasa (26/1).

AR menyebutkan, persoalan di LP kalianda bukan hanya kapasitas yang melebihi daya tampung. Ada “bisnis” terselubung di balik kondisi napi yang harus mendekam secara berdesakan di dalam sel.

Sejumlah napi berinisiatif untuk pindah sel dan blok tahanan. Pemindahan pun harus tetap disesuaikan dengan pengelompokan napi berdasarkan perbuatan tindak pidananya.
Namun, tutur AR, permintaan pindah sel itu gratis. Napi diminta sejumlah uang oleh oknum petugas. Ia menyebut nominal supaya proses pemindahan disetujui petugas berkisar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

“Di sini kita ditempatkan dalam satu sel tahanan sebanyak 10 sampai 15 orang. Jadi, kami tidur harus meringkuk dan tidak dapat selonjoran. Kalau minta pindah di sini harus bayar kisaran Rp 5 sampai Rp 10 juta,” ucap AR.

Setelah pindah sel, napi pun tetap harus mengucurkan sejumlah uang. Sebab, napi tersebut membayar lagi untuk keperluan seperti air dan kebersihan. AR menyebutkan, roda “bisnis” itu dikendalikan oleh oknum petugas melalui beberapa tamping, atau orang yang ditunjuk untuk mengurus suatu blok tahanan. Di LP Kalianda, sambung AR, terdapat empat orang tamping.

Selain pungli, napi lainnya berinisial DRT, mengaku kerap mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oknum LP. Menurut DRT, tindak kekerasan dialami napi jika jika ada masalah dalam hal pembayaran. Dia pun menyebutkan bahwa ada peraturan tidak tertulis terkait harga-harga kebutuhan di LP Kalianda. Misalnya, penggunaan ponsel di dalam sel tahanan.

 

Warga Rawajitu terganggu akibat jembatan rusak

20150507_051901_harianterbit_Jembatan_Rusak

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Kerusakan jembatan penghubung Desa Asaba SP 5A di Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung mengakibatkan akses transportasi warga setempat menjadi terganggu.

Menurut warga setempat, Seperti dilansir antaranews.com, Selasa (26/1), kerusakan jembatan penghubung itu membuat ratusan masyarakat kebingungan, mengingat jembatan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya menuju Desa Asaba SP 5A Rawajitu Utara.

Saat ini kondisi jembatan tersisa puing-puing besinya, sehingga hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Warga setempat menduga kerusakan jembatan itu akibat pembangunannya tak sesuai keinginan masyarakat dan diduga dikerjakan tidak sesuai ketentuan.

Padahal jembatan penghubung Desa Asaba SP 5A itu dibangun pada tahun 2014 yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mesuji. Jembatan itu rusak parah di bagian sampingnya sehingga tak dapat dilewati kendaraan lagi. Jembatan yang merupakan satu-satunya sarana penghubung menuju Desa Asaba SP 5A hingga saat ini belum juga diperbaiki.

Warga berharap kerusakan jembatan itu segera diperbaiki, agar tidak mengganggu kondisi perekonomian masyarakat. Dikhawatirkan bila tak cepat diperbaiki, semakin lama jembatan itu pasti akan semakin parah kerusakannya.

Kepala Dinas PU Mesuji, Ir Huminsa Lubis, membenarkan adanya beberapa jembatan di Mesuji yang mengalami kerusakan akibat cuaca buruk di daerah itu, dan diharapkan dapat segera diperbaiki.

 

Inilah Daftar Warga Lampung Pengikut Gafatar yang Dipulangkan

gafatarRADIO SUARA WAJAR – Ternyata terdapat ratusan warga asal Lampung yang menjadi pengikut Gerakan Fajar Nusantara berada di Kalimantan Barat. Mereka akan segera dipulangkan ke Lampung.

Direktur Intelkam Polda Lampung, Kombes Mochamad Rodjak Sulaeli, mengatakan, dari ratusan warga mengaku asal Lampung yang menjadi pengikut Gafatar dan berada di Kalimantan Barat itu, warga Kabupaten Lampung Utara merupakan jumlah terbanyak.

“Sebanyak 256 warga Lampung yang terdata, sekitar separuhnya berasal dari Kabupaten Lampung Utara sejumlah 96 orang,” kata dia, di Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Rabu (27/1).

Data tersebut sementara yang didapatkan petugas Ditintelkam Polda Lampung melalui koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat pada tujuh kabupaten di Kalimantan Barat.

Berdasarkan pendataan petugas Ditintelkam Polda Lampung yang berangkat ke Kalimantan Barat, di atas kertas terdata 256 warga Lampung, yaitu 142 laki-laki dan 114 perempuan.

Jumlah warga tersebut, ia menambahkan, belum tentu semuanya warga Lampung, sehingga saat mereka nanti sudah sampai di Lampung pihaknya akan melakukan pengecekan ulang apakah mereka semuanya warga Lampung atau ada yang mengaku sebagai warga Lampung.

“Pengecekan ulang tersebut untuk mencocokkan data, karena sebelumnya kami telah menemukan dua keluarga yang berasal dari Medan dan Kepulauan Riau mengaku sebagai warga Lampung Utara,” katanya pula.

Terkait dengan masalah pemulangan mereka, pihaknya tetap akan melakukan pengawalan hingga semuanya sampai di Lampung, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintahan untuk menangani ratusan warga tersebut.

Pihaknya sudah melakukan koordinasi, dan sebagai antisipasi juga berharap pemerintah bisa menyediakan mereka tempat singgah maupun tempat untuk berdomisili yang pasti, agar menghindari hal-hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar tempat mereka tinggal.

“Itu harus diungkapkan agar bisa cepat mengambil langkah yang tepat. Selain itu, setelah penempatan di Lampung, kami akan terus memantau perkembangannya,” ujar dia.

Berdasarkan data, sekitar 256 warga yang berada di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat tersebut, dengan rincian berada di Kabupaten Ketapang, asal Lampung Utara laki-laki 53 orang, perempuan 43 orang, asal Lampung Tengah laki-laki 13 orang, perempuan 8 orang, asal Lampung Selatan laki-laki 1 orang, tak ada perempuan, asal Way Kanan laki-laki 3 orang, perempuan 2 orang, asal Mesuji laki-laki tak ada, perempuan 4 orang, asal Lampung Timur laki-laki tak ada, perempuan 1 orang.

Sedangkan tanpa NIK KTP, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Jumlahnya, laki-laki 72 orang, perempuan 60 orang, dan tanpa NIK KTP sebanyak empat orang.

Warga di Kabupaten Kayong Utara, warga asal Lampung Utara laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang, asal Lampung Tengah laki-laki tak ada, perempuan 3 orang, asal Lampung Selatan laki-laki tak ada, perempuan 2 orang.

Lalu, warga tanpa NIK KTP laki-laki 30 orang, perempuan 20 orang. Jumlahnya laki-laki 35 orang, perempuan 29 orang, dan tanpa NIK KTP sebanyak 51 orang.

Warga di Kabupaten Muara Pawan, asal Lampung Utara laki-laki 21 orang dan perempuan 16 orang. Lalu, di Kabupaten Sintang, tanpa NIK KTP laki-laki 5 orang dan perempuan 4 orang, di Kabupaten Mempawah asal Lampung Utara laki-laki tak ada, perempuan 1 orang, asal Metro laki-laki 2 orang, perempuan tak ada, tanpa NIK KTP perempuan 1 orang.

Sedangkan di Kabupaten Melawi, tanpa NIK KTP laki-laki 4 orang, perempuan 1 orang, dan di Kabupaten Kubu Raya, tanpa NIK KTP laki-laki 2 orang, dan perempuan 1 orang.

 

AKBP Harseno, Kapolres Way Kanan, Nominasi Penilaian Kompolnas Award 2015

Kapolres-Way-Kanan-Harseno

Kapolres Way Kanan AKBP Harseno, SIK, MM.

RADIO SUARA WAJAR – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang dinilai gigih dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Ada 16 anggota polisi yang mendapatkan Kompolnas Award 2015 dalam penilaian tingkat kapolres, kapolresta, kapolrestabes, dan kapolres metro.

Salah satu Komisioner Kompolnas M. Nasser mengatakan, proses seleksi penghargaan Kompolnas Award 2015, dilakukan berdasarkan penilaian cukup ketat dalam menjaring anggota polisi yang kinerjanya banyak menonjol dan berkontribusi dengan masyarakat.
Ia menjelaskan, dalam menjaring nama polisi berprestasi, Kompolnas menyebarkan surat telegram kepada setiap polda di Indonesia. Setelah mendapatkan nama polisi berprestasi itu, Kompolnas menyeleksi mereka.
“Kemudian, hasilnya ada 46 calon yang dilanjutkan seleksi terpadu. Dari 46 orang itu, 9 kapolres yang terpilih. Penilaian kami banyak, salah satunya kemampuan inovasi di lapangan,” ujar Nasser di acara Rapat Pimpinan Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Januari 2016.
Ada tiga kapolresta yang mendapatkan urutan terbaik penghargaan Kompolnas Award 2015, yaitu:
1. Kapolres Malang Kota, Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Singgamata.
2. Kapolres Pangkep, Polda Sulawesi Selatan, AKBP M. Hidayat.
3. Kapolres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara, AKBP Victor Togi Tambunan.
Sementara itu, ada enam kapolresta yang masuk dalam nominasi penilaian Kompolnas Award 2015.
1. Kapolres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Hendro Pandowo.
2. Kapolres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wahyu Hadiningrat.
3. Kapolres Jember, Polda Jawa Timur, AKBP Sabilul Alif.
4. Kapolres Dumai, Polda Riau, AKBP Suwoyo.
5. Kapolres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah, AKBP Lutfi Setiawan.
6. Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Harseno.

Satu Penderita DBD Meninggal di Pringsewu

Ilustrasi-Tewas2-edit1RADIO SUARA WAJAR – Warga Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Bonisah (46), meninggal dunia diduga akibat terserang demam berdarah dengue (DBD). Korban meninggal pada Senin (18/1/2016) di rumahnya, seminggu setelah pulang dari Taiwan.

Seperti dilansir lampost.co, Selasa (26/1), kematian korban menambah daftar kelam kasus DBD di daerah bumi Jejama Secancanan yang selalu merenggut korban jiwa setiap tahunnya. Sebelumnya, Imam Arif Rafidiansyah (9), warga Pekon Wonokriyo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, pasien penderita dengue shock syndrome (DBD berat), meninggal dunia pada 2015 lalu. Sementara sebanyak 4 kasus DBD di Kecamatan Pardasuka, 1 orang diantaranya meninggal dunia.

Kematian Bonisah masih diragukan Camat Pardasuka, DM Fitri, jika korban sebelumnya terjangkit DBD di wilayahnya. Menurut dia, belum genap satu bulan korban pulang ke kampung halaman, korban yang bekerja di luar negeri itu dinyatakan meninggal lantaran DBD.

Meskipun demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada akan penyebaran jenis penyakit yang sering muncul di musim hujan. Terlebih, pada meningkatnya kasus DBD yang harus merenggut jiwa salah satu warga di wilayahnya, ujar DM. Fitri.

Fitri menjelaskan sosialisasi yang telah diberikan dari dinas kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan yang bermasalah lantaran adanya korban meninggal akibat DBD untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti halnya melakukan 3M +. Yakni menguras, menutup, dan mengubur, serta mendaur ulang bahan atau barang yang bisa digunakan, abatisasi, dan larvasida atau pemfogingan.

Tercacatat dari data dinas kesehatan kasus DBD sekitar 30 kasus yang tersebar di tujuh kecamatan, di kecamatan Pardasuka sekitar 4 kasus satu orang meninggal yang diduga akaibat DBD. Kasus yang tersebar merata di 7 kecamatan, yakni 5 kasus DBD di Kecamatan Sukoharjo, 6 kasus di Kecamatan Gading Rejo, 6 kasus di Kecamatan Pringsewu, 1 kasus di Kecamatan Banyumas, 5 kasus di Kecamatan Adiluwih, 3 kasus di Kecamatan Pagelaran.

 

Warga Palas Keluhkan Pelayanan di PRI Bumidaya Tidak Maksimal

10307_27909_dokter2

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Sejumlah masyarakat Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Rawat Inap (PRI) Bumidaya yang dinilai tidak maksimal. Pasalnya, sejak lima bulan yang lalu hingga sekarang pusat kesehatan masyarakat itu tidak memiliki dokter umum.

Jono (31) warga Desa Bumiasih, Kecamatan Palas, mengatakan ia merasa kecewa dengan pelayanan PRI Bumidaya yang dinilai kurang maksimal melayani masyarakat. Sebab, pusat pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat selama 24 jam itu tidak memiliki dokter umum. Akibatnya, masyarakat yang hendak berobat harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda.

“Dulu pernah sekitar tiga bulan yang lalu pada malam hari ada keluarga yang sakit berat dan dilarikan ke PRI Bumidaya untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Sesampainya, salah satu petugas piket di PRI itu menyatakan tidak sanggup karena harus ditangani langsung dokter. Karena tidak ada, terpaksa dirujuk ke RSUD Bob Bazar Kalianda,” kata dia saat ditemui di desanya, Senin (25/1/2016).

Seperti dilansir lampost.co, dia juga menyayangkan PRI Bumidaya yang telah memiliki fasilitas yang lebih dibanding dengan puskemas biasa mengalami kekosongan seorang dokter umum. Ia berharap Pemkab Lamsel untuk segera mengambil tindakan, seperti mengisi kekosongan posisi dokter umum tersebut.

“Ya, mau sampai kapan PRI Bumidaya akan mengalami kekosongan dokter umum. Puskesmas lain memiliki dokter umum, kok sekelas PRI tidak memiliki dokter. Jelas, pelayanannya tidak maksimal. Buat apa ditingkatkan menjadi PRI kalau tidak memiliki dokter,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan Tukiman (47) warga Desa Pulaujaya, Kecamatan Palas. Ia merasa keberatan bila ada keluarganya atau dirinya sendiri mengalami sakit yang cukup membutuhkan pertolongan dokter harus dirujuk ke RSUD Bob Bazar.

“Ya, kalau memang bisa di atas di tingkat PRI kenapa harus ke rumah sakit. Yang jelas, kalau di PRI Bumidaya ada dokter paling tidak ada pertolongan pertama. Ke rumah sakit itu harus membutuhkan waktu cukup lama,” kata dia.

Sementara itu, Kepala PRI Bumidaya, Waluyo membenarkan adanya kekosongan tenaga dokter umum selama lima bulan terakhir sehingga pelayanan menjadi tidak maksimal. Meski demikian, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Jika ada masyarakat yang mengalami sakit ringan, maka bisa ditangani langsung. Namun, jika masyarakt itu mengalami sakit berat atau membutuhkan dokter, kami akan langsung merujuk si pasien ke RSUD Bob Bazar Kalianda. Yang jelas, kami akan berupaya menerapkan standar operasional prosedur (SOP),” kata dia.

Mengenai kekosongan dokter tersebut, Waluyo mengatakan, pihaknya telah melaporkan sekaligus mengusulkan ke Pemkab Lamsel melalui Dinas Kesehatan untuk dapat segera dapat mengisi kekosongan itu.

“Sudah kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan. Hingga sekarang kami masih menunggu pengisian dokter umum itu. Selama kekosongan ini kami barusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” ujar dia.

 

1 … 102 103 104 105 106 … 148