Workshop sebagai sarana peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan

pembukaan acara workshop perencanaan pembangunan di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Selasa 02 Februari 2016.

Pembukaan acara workshop perencanaan pembangunan di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Selasa 02 Februari 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Workshop sebagai salah satu sarana peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan. Demikian dikatakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Fahrizal Darminto, Selasa (02/02) saat memberikan sambutan pada pembukaan acara workshop perencanaan pembangunan di Ballroom Novotel, Bandar Lampung.

“Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek, proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah,” ujarnya Fahrizal Darminto.

Dipaparkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka hasil perencanaan selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk pembangunan.

“Berupa pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap keikutsertaan dalam pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia,” terangnya.

Fahrizal Darminto menegaskan bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang seragam mengenai proses, tahapan dan mekanisme perencanaan, maka perlu dilakukan penyegaran dan peningkatan kemampuan seluruh Aparatur Sipil Negara. Khususnya Aparatur Sipil Negara yang berada pada wilayah perencanaan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Salah satunya melalui kegiatan workshop perencanaan yang akan dilakukan hingga dua hari kedepan. Diharapkan nantinya, Aparatur Sipil Negara yang menangani penyusunan dokumen perencanaan, maupun menghasilkan produk perencanaan yang secara yuridis formal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan good governance,” pungkasnya.

Dalam penutupnya dikatakan oleh mantan Kepala Bappeda Provinsi Lampung ini sinergitas program dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi satu keharusan bagi keberhasilan pembangunan di Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori serta Kepala Bappeda dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert

587 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *