Ketua BPK RI Kunjungi Lampung

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (kanan) menyerahkan cendramata pada Ketua BPK RI Harry Ahar Azis (kiri), di Minggu malam (20/9) di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri (kanan) menyerahkan cendramata pada Ketua BPK RI Harry Ahar Azis (kiri), Minggu (20/9) di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Ketua BPK RI Harry Ahar Azis menilai Lampung termasuk Provinsi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah karena telah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Secara Nasional masih 10 persen daerah yang belum WTP. Untuk itu telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi target tahun 2019, seluruh daerah harus 100 persen berpredikat WTP. Demikian disampaikannya ketika beramahtamah dengan Pemprov Lampung beserta jajaran, Minggu malam (20/9) di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur.

Dijelaskan Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Heriyansyah, hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Nampak hadir Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Marwan Cik Asan, Ketua BPK Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni, Tonny Eka Chandra mewakili Ketua DPRD Lampung, Inspektur Provinsi Sudarno Eddi, Kadis Kominfo Sumarju Saeni dan lainnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung upaya Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Wagub meminta seluruh satuan kerja memfasilitasi dan mensupport kegiatan BPK. Wagub memerintahkan satker untuk memberikan pelayanan dan data yang dibutuhkan. Termasuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibutuhkan.

“Wagub juga meminta untuk berkoordinasi dengan pemkab/pemkot. Yakni terkait pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama,” kata Heriyansyah.

Lebih lanjut disampaikan, momen pemeriksaan BPK merupakan upaya penyempurnaan pengelolaan keuangan negara. Sehingga ke depan lebih akuntabel,berkualitas dan handal. BPK menyiapkan kebijakan pemeriksaan yang bisa mengukur pengelolaan dan alokasi belanja negara atau daerah dalam upayanya untuk mencapai indikator-indikator kemakmuran rakyat.

BPK juga membuat kebijakan dengan memproiritaskan pemeriksaannya pada program-program yang langsung berkaitan dan bisa dirasakan oleh masyarakat seperti pemeriksaan pada program yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain.

Dengan adanya kebijakan yang sudah diambil BPK dalam melakukan pemeriksaan atas program-program yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemeriksaan BPK dapat mempertegas upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.***

Reporter : Robert

 

1315 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *