LBH Laporkan Dugaan Perdagangan Orang Ke Polisi

Perdagangan OrangRADIO SUARA WAJAR – Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung akan melaporkan dugaan praktik perdagangan orang atau human trafficking ke Kepolisian Daerah Lampung.

“Kami segera melaporkan pengaduan masyarakat Kabupaten Pesawaran ini ke Polda Lampung, karena adanya indikasi perdagangan manusia pada penyaluran tenaga kerja tersebut,” kata Muhammad Ilyas, staf LBH di Bandarlampung, Selasa.

Menurut dia, indikasi perdagangan orang itu terjadi karena penyalur tenaga kerja (PJTKI) yang mengurus warga Pesawaran itu, disinyalir ilegal dan pihak perusahaan itu sempat melakukan pengancaman apabila kasus tersebut terus dipertanyakan.

Bahkan, ia melanjutkan, dari laporan keluarga warga itu, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan dialami empat orang warga Pesawaran tersebut.

“Penyaluran TKI ini disinyalir merupakan sarana perdagangan manusia terselubung, sehingga dimungkinkan adanya korban lainnya,” katanya seperti dirilis antaranews.com, Rabu (02/12).

Dia menduga ada sindikat yang menjadi penanggung jawab persoalan itu, sehingga perlu adanya penyelidikan dari pihak kepolisian.

“Polisi diharapkan dapat menuntaskan kasus ini, karena disinyalir akan banyak korban lainnya warga daerah ini yang dijadikan `sapi perahan` di negara lain tersebut,” ujar dia.

Ia menyebutkan, secepatnya akan membawa laporan itu ke polisi agar bisa segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum itu.

Sebelumnya, sebanyak empat orang warga Desa Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga menjadi korban perusahaan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ilegal.

“Empat orang itu dijanjikan bekerja pada sektor pertamanan, namun pada kenyataannya mereka ditempatkan pada perusahaan pemecah batu dan bongkar muat barang di Malaysia,” ujar Dian Ansori, salah seorang paman korban.

Menurut dia, keempat korban itu dipekerjakan oleh agen PJTKI PT Mitra Solusi Integritas yang agennya merupakan mantan Kepala Dusun Enggal Mulyo Kecamatan Tegineneng, Suloso.

“Kami sudah mengkonfirmasi kepada Suloso terkait kebenaran perusahaan PJTKI itu, namun setelah ditelusuri alamat yang tertera di kop surat tidak ada atau palsu,” katanya.

Bahkan saat pencarian di wilayah Cimanggis Depok, ia melanjutkan, Suloso memberikan surat pernyataan ganti rugi terkait empat warga Margo Mulyo yang bekerja di Malaysia itu apabila hendak mengundurkan diri bekerja di sana. Kemudian, diketahui ternyata kantor notaris yang mengeluarkan perjanjian pernyataan tersebut juga merupakan akal-akalan dari Suloso untuk menutupi pencarian tersebut.

 

Tol Mesuji-Palembang Dibangun

tol-bakauheni-terbanggi-besar-_151112113321-288

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Provinsi Lampung kembali siap disibukkan dengan pembangunan jalan tol. Namun kali ini pembangunanya tidak lagi di ruas  jalan tol trans Sumatera (JTTS) ruas (Bakauheni-Bakauheni), namun melanjutkan pembangunan tol dari Terbanggi Besar- Pematang Panggang – Kayu Agung (Sumsel).

Seperti dirilis lampungprov.go.id, Gubernur Lampung, Ridho Ficardo pun mengakui bahwa pembangunan tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang – Kayu Agung segera dilaksanakan. Langkah awal pembangunan sama seperti sebelumnya yakni membentuk tim percepatan yang dipimpin pemprov lampung.

Hal ini segera dilakukan di Desember 2015 sebab dana untuk pembangunan dari Pemerintah pusat sudah disiapkan.

“Katanya gitu, dokumen perencanaan sudah kami terima, kami akan membuat tim untuk segera melaksanakan hal tersebut. Untuk segera kita proses, supaya pembangunan bisa berjalan.”ujar Gubernur seusai mengikuti Rapat Koordinasi persiapan Pemilukada dan Libur Natal dan Tahun Baru di  Bandarlampung Selasa (1/12).

Gubernur mengatakan pihaknya juga sudah menyampaikan soal rencana pembebasan lahan ini kepada para Bupati yang wilayahnya akan dilewati sambungan tol ini.

“Timnya akan dibentuk seperti yang kemarin, iya betul dibagi dua. Rencananya mulai Desember ini Insya Allah tim langsung turun, tadikan sudah disampaikan juga ke Bupati.” terangnya.

Senada dengan Gubernur, Asisten I Bidang Pemerintahan Rifki Wiriawan mengatakan dokumen perencanaan yang terdiri dari peta arah, koordinat, dan gambar-gambar jalan tol kearah Palembang masih dipelajari bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung.

“Kemudian nanti kita sosialisasikan, targetnya untuk sosialisasi kita kejar dibulan desember ini. Kalau enggak bisa pada awal tahun depan. Sekarang kita masih dalam tahap mempelajari dokumen perencanaanya ini.” Kata Ketua Tim II Percepatan Jalan Tol ini saat ditemui kemarin.

 

Dinas Kesehatan Terapkan Dua Strategi Kendalikan HIV AIDS

hiv-curtRADIO SUARA WAJAR – Hari AIDS sedunia diperingati tiap tanggal 1 Desember. Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Kesra RI nomor B.73/MENKO/KESRA/IV/2014 tertanggal 24 April tentang penunjukan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI sebagai ketua panitia nasional hari AIDS sedunia tahun 2015 dan ditindak lanjuti Kepmenhub RI nomor KP.458 tahun 2015 tentang pembentukan panitia nasional hari aids sedunia dengan tema “Perilaku Sehat”.

AIDS pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai September 2014 HIV-AIDS tersebar di 381 atau 78 persen dari 498 kabupaten/kota se-Indonesia. Kasus pertama kali dilaporkan di Provinsi Bali dan dilaporkan di Provinsi Lampung sejak 2002. Laporan penderita HIV AIDS sudah dilaporkan di seluruh Kab-Kota di Provinsi Lampung.

Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada Agustus 1987 oleh James W. Bunn dan Thomas Netter, dua pejabat informasi masyarakat untuk Program AIDS Global di Organisasi Kesehatan Sedunia di Geneva, Swiss.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr.Hj.Reihana.M,Kes yang juga Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan HIV AIDS) Provinsi Lampung mengungkapkan, Pemerintah daerah Provinsi Lampung terus berupaya menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV AIDS, menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan, ujarnya.

“Ya, selain itu Peran serta remaja, perempuan, keluarga dan masyarakat umum termasuk ODHA pelu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan HIV AIDS “, kata Reihana dalam rilisnya, Senin (30/11).

Menurutnya, tujuan dari peringatan hari aids sedunia tahun 2015 adalah mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV-AIDS pada individu keluarga dan masyarakat, jelasnya.

seperti dikutib dalam lampungprov.go.id, Pemerintah provinsi Lampung memiliki dua strategi dalam hal mengendalikan penyakit HIV AIDS seperti, program kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) yang merupakan suatu program kampanye dengan sasaran usia 14-25 tahun yang diharapkan memmpunyai pengetahuan yang komprehenshif, sehingga bisa mencegah dirinya sendiri,keluarga, teman dan masyarakat pada umumnya yang terkena HIV AIDS lalu, cegah stigma ODHA serta peran aktif membantu ODHA dalam akses layanan kesehatan, terangnya.

Kemudian, program Pengendalian Penyakit berupa pemberian layanan KTS (Konseling Testing Sukarela) 51 buah, klinik IMS (Infeksi Menular Seksual) 15 buah, Klinik PPIA (Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) 4 buah, Klinik PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) 4 buah, PTRM (Program Terapi Rumatan Metadone) 1 buah, LASS (Layanan Alat Suntik Steril) 2 buah, paparnya.

Sedangkan laporan kasus HIV yang masuk ke Dinkes Provinsi Lampung sejak tahun 2002 hingga 2015 (Oktober) tentatif seperti, Penderita HIV AIDS berdasarkan kelompok usia umumnya didominasi oleh usia 25-49 tahun sebesar 79 persen, usai 20-24 tahun 10 persen, usia 50 tahun 4 persen, usia 4 tahun kebawah 4 persen, usia 5-14 th 2 persen dan 15-19th 1 persen.

Sedangkan, Proporsi kasus resiko tertinggi terbanyak pada pasangan resiko tinggi sebesar 31 persen, Pelanggan Pekerja Seks sebesar 23,5 persen, Wanita Pekerja Seks 17 persen, lain lain 14 persen, pengguna narkoba suntik 12 persen,  dan laki laki suka laki-laki  sebesar 3,5 persen serta Waria 2 persen, pungkasnya.

Provinsi Lampung Siap Laksanakan Pilkada Serentak

oketimes_KPU-Riau-Lakukan-Persiapan-Jelang-Pemilukada-SerentakRADIO SUARA WAJAR – Berdasarkan undang undang (UU) nomor 8 tahun 2015 yang mengatur tentang tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak adalah momentum menuju pemilihan yang lebih baik secara tahapan yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember mendatang, sedangkan sebelumnya tidak dilaksanakan pemilihan serentak.

Demikian dikatakan anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) provinsi Lampung Moses Herman saat dialog interaktif disalah satu stasiun televisi lokal, Senin (30/11).

Menurutnya, jika pada tahapan pertama, kedua dan ketiga telah selesai, maka seluruh jabatan kepala daerah seperti bupati dan walikota nantinya akan berakhir secara serentak, ini maksud dari tujuan undang undang yang mengatur tentang pilkada tahapan secara serentak, ujarnya.

“Ya, kalau yang lalu kan hanya berdasarkan akhir dari masa jabatan bagi seluruh kepala daerah, baik bupati maupun walikota ” kata Moses Herman yang juga mantan walikota Metro.

Karna itu, tahun ini adalah bisa kita sebut tahun serentak yang sebelumnya tidak ada pelaksanaan pilkada seprti tahun ini, tambahnya.

Ditegaskannya bahwa, secara umum di provinsi Lampung, pemilihan kepala daerah sudah siap, selain sosialisasi yang cukup, masyarakat juga menyambut baik pilkada serentak, tegasnya.

Kita akui tentu ada beberapa kendala yang telah terjadi seperti, adanya kejadian kerusakaan alat peraga kampanye, adanya dugaan dugaan yang katanya para pns berlaku tidak netral, adanya gugatan pembatalan atau pernyataan gugur, inilah kendala kendalanya, namun semua telah teratasi dan berjalan seperti semula, terangnya.

Intinya, berdasarkan pengamatan, kondisi di provinsi Lampung sudah sangat baik, karna seluruh elemen baik calon maupun tim kampanye serta masyarakat sudah memahami, jelasnya. Sedangkan, untuk kabupaten baru di Lampung yang pertama kali melaksanakan pilkada adalah kabupaten Pesisir Barat dan yang lainnya kabupaten/kota lainnya sudah pernah terselenggara pilkada, termasuk kota Metro dan kota Bandar lampung, jadi kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak secara rill masyarakat kota lebih peka dalam tanggap pilkada, namun, kita harapkan kepada penyelenggara tentu persiapan akan lebih baik lagi, ucapnya.

” Ada dua kota yang akan selenggarakan pilkada kota Metro dan kota Bandar lampung, sedangkan lainnya kabupaten ” kata Moses.

Dugaan dugaan laporan tentu berpariasi antara kabupaten dan permasalahan di kota, kita sadari akses kabupaten tentu memiliki kendala baik jangkauan maupun akses transportasi, tandasnya.

Diketahui, Pemerintah telah mengesahkan dua undang-undang terkait pelaksanaan pilkada serentak. Dua undang-undang (UU) itu yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

UU itu telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 18 Maret 2015. Sebelumnya, kedua UU itu telah disetujui secara aklamasi oleh DPR pada Selasa 17 Maret 2015.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5  tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

300 Kg Daging Celeng Ilegal Diamankan di Bakauheni

13875-daging-celeng-polres-bojonegoro-gagalkan-peredaran

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Tidak hanya modus penyelundupan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) dari Sumatera ke Jawa yang kerap berubah-ubah untuk mengelabui petugas, tapi pengiriman daging celeng tanpa kelangkapan dokumen pun bervariasi.
Seperti yang diamankan petugas Pos Balai Karantina Pertanian dari bagasi bus di areal parkir dermaga II Pelabuhan Bakauheni, Minggu (29/11/2015), sekitar pukul 23.30.
Sebanyak 300 kilogram daging celeng ilegal asal Ogan Komering Ulu, Sumsel yang hendak diselundupkan ke Jakarta itu digagalkan petugas karantina dari dalam bagasi bus PO Sri Lambang BG-3007-FB.

“Daging celeng tanpa dilengkapi dokumen resmi itu diselipkan di antara paket madu lebah seberat 1.030 kilogram (kg) yang dilengkapi surat menyurat dari karantina daerah asal dan tujuan,” kata Penanggungjawab Balai Karantina Pertanian (BKP) Wilayah Kerja (wilker) Bakauheni Azhar kepada Lampung Post, Senin (30/11/2015).

Menurut dokter hewan itu, modus pengiriman daging celeng asal OKU ini terbilang modus baru, lantaran diselipkan di antara muatan karantina yang dilengkapi dokumen resmi.

“Selain itu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kendaraan yang melintasi pelabuhan Bakauheni, kami juga meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, yang selama ini mempunyai andil besar dalam mengungkap kasus penyelundupan daging celeng ilegal ini,” ujar Azhar.

Menurut dia, setiap hasil karantina pertanian yang akan dikeluarkan dari wilayah ke wilayah lain waji dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan.

“Jika melanggar undang-undang tersebut pelaku bisa kena denda Rp200 juta, dan hukuman penjara maksimal 2 tahun,” ungkapnya.

Sementara itu, sopir bus Sri Lambang jurusan Palembang, Sumsel-Jakarta Dani Irawan (37) mengaku mendapat upah Rp400 ribu.

“Barang paketan yang tidak saya ketahui apa isinya ini, saya bawa dari Pol bus di OKU dan dititipkan ke pul bus di Jakarta Selatan,” kata warga Kelurahan Baturaja, Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumantera Selatan.

 

Tidak Ada Listrik PLN, Perangkat KTP-el tak Berfungsi

lampu-mati

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Belum adanya aliran listrik PLN di Tiyuh (desa) Pagardewa, Kecamatan Pagardewa, Tulangbawang Barat membuat pelayanan pemerintah tenganggu. Salahsa tunya, pelayanan pembuatan KTP-el. Untuk mendapatkan pelayanan KTP-el, masyarakat terpaksa harus langsung menuju kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Ibukota Kabupaten.

“Salah satu bukti terhambatnya pelayanan adalah tidak berfungsinya perangkat perekaman KTP-el di kantor kecamatan ini,” ujar sekretaris camat Pagardewa, Umar Usman, seperti dilansir lampost.co, Senin (30/11/2015).

Selain pelayanan tersebut, kata dia, pelayanan untuk surat menyurat yang mendesak juga acapkali terganggu. Sebab, untuk memungsikan perangkat komputer harus menggunakan tenaga genset.

“Pelayanan surat-menyurat bisa kami lakukan jika gensetnya menyala,”ujarnya

Dia mengaku belum masuknya aliran listrik tersebut menjadi keluhan utama masyarakat di ibu kota kecamatan tersebut. Bahkan, keluhan ini menjadi keluhan setiap ada kunjungan unsur pemerintah provinsi, kabupaten bahkan pusat di tiyuh tersebut.

“Kalau usulan sudah berulangkali disampaikan ke pada PLN. Tapi, sampai saat ini belum ada realisasinya,”kata dia.

Belum adanya aliran listrik tersebut juga menjadi kendala Pemkab dalam mempromosikan kawasan wisata alam dan religius di pagardewa tersebut. Meskipun pemkab telah melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di kawasan tersebut dengan terwujudnya pembangunan jembatan dan jalan yang melintasi aliran waykiri dan waykanan dari Pemumangan-Pagardewa dan Gunungterang.

Usman menjelaskan Pagardewa merupakan salah satu kawasan objek wisata religi andalan di Tubaba, karena terdapat beberapa makam ulama penyebar agama Islam di Lampung yang dimakamkan di kecamatan ini di antaranya Minak Makdum Sakti, Minak Pati Prajurit, Minak Cakkai Dilangit dan masih banyak lagi.

Pada hari-hari besar tertentu, banyak warga baik dari Tubaba maupun dari luar daerah yang datang berkunjung. Namun, sayang ketika malam hari tiba, untuk masuk ke daerah tersebut kadang sangat menakutkan karena gelap, akibat minimnya penerangan.

“Akibat tak ada jaringan listrik dari PLN, maka masyarakat hanya mengandalkan tenaga surya bantuan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

 

Polemik JTTS Tidak sampai Pengadilan

tol-bakauheni-terbanggi-besar-_151112113321-288

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Polemik penolakan harga ganti rugi lahan jalan tol trans-Sumatra (JTTS) ruas Bakauheni—Terbanggibesar, masih terjadi. Namun, belum ada gugatan masyarakat yang sampai ke pengadilan.

Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tim I JTTS Ruas Bakauheni—Terbanggibesar, Syahrial Pahlevi, kepada Lampung Post pada Minggu (29/11).

Seperti dilansir lampost.co, Syahrial mengatakan untuk pembebasan lahan di Bakauheni dan Sabahbalau, Lampung Selatan, meskipun ada beberapa masyarakat yang tidak menerima adanya perbedaan luasan bangunan dan tanam tumbuh, setelah diberi pengertian oleh tim penilai, akhirnya menerima.

Menurut Syahrial, warga yang menolak, setelah diberikan pengertian dengan alasan terkait harga sudah dikaji secara mendalam, warga pun menerima. Dia menambahkan kajian harga bukan hanya pasaran, tetapi ada juga harga dampak kerugian akibat adanya jalan tol, untuk menentukan sekian per meternya.

Sementara itu, untuk kasus tim penilai di Lampung Tengah, Syahrial menjelaskan harga Rp35 ribu/meter yang ditentukan tim penilai itu hanya dasar tanah, nantinya ditambah. Biaya transaksi, tanam tumbuh, penggantian bangunan, dan premi usaha sehingga ditemukan nilai akhirnya.

 

Kapolres: Desa Kedaton Lampung Timur Sudah Kondusif

kapolres1

Kapolres Lampung Timur AKBP Juni Duarsah

RADIO SUARA WAJAR – Kapolres Lampung Timur AKBP Juni Duarsah menegaskan bahwa situasi di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur yang warganya sempat bertikai, situasinya sudah mulai kondusif.

Kapolres Lampung Timur itu melalui sambungan teleponnya, Minggu (29/11) malam, membenarkan telah terjadi aksi penyerangan oleh sejumlah orang dari salah satu dusun terhadap warga dusun tetangganya di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur pada Minggu petang.

Dia menjelaskan, kronologis kejadian penyerangan itu berawal dari ditemukan sesosok mayat di sungai desa setempat pada Minggu siang, dan ditengarai sebagai pelaku begal yang tewas karena telah dianiaya oleh warga.

“Setelah dimakamkan sore harinya, ternyata ada pihak yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan,” ujarnya seperti dilansir antaranews.com, Senin (30/11).

Lalu, akibat aksi provokasi sejumlah orang yang diduga sebagai kelompok begal itu, warga pun beramai-ramai melakukan penyerangan terhadap warga dusun tetangganya. Akibat aksi penyerangan itu, kata Juni, sempat terjadi aksi pembakaran rumah warga, tapi api dapat segera dipadamkan. Ia menyatakan, jajarannya sedang memburu dalang aksi penyerangan itu. Juni juga menegaskan saat ini situasi di desa itu sudah kondusif.

 

Pemkot Bandarlampung Tidak Akan Sikapi Penilaian Adipura

adipura

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Kota Bandarlampung tidak akan menyikapi penilaian Piala Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kota tersebut dengan nilai paling rendah pada tahun 2015.

“Penilaian yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tidak perlu disikapi secara berlebihan, sebab kementerian pun tidak pernah lagi melakukan pendampingan sejak tahun 2012,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Kota Bandarlampung, Zainudin di Bandarlampung, Jumat (27/11).

Dia mengatakan, pihaknya pun tidak mengerti parameter penilaian Kementerian Lingkungan Hidup (KHL) ini seperti apa, padahal Kota Bandarlampung mempunyai program kebersihan.

“Setiap hari Jumat kita selalu melakukan pembersihan di setiap kelurahan di Kota Bandarlampung,” katanya seperti dilansir antaranews.com, Sabtu (28/11).

Dia melanjutkan, selain pemkot rutin menggelar jumat bersih, disbertam pun selalu mengedepankan program kebersihan. Ia mengungkapkan, tidak hanya rutin membersihkan sampah setiap Jumat, pihaknya juga selalu menyiagakan personel dan mobil sampah untuk menyisir setiap tempat di Bandarlampung demi memastikan kebersihan di ibu kota provinsi ini selama 24 jam.

“Kita tidak mementingkan Adipura, yang kita kedepankan membudayakan pola hidup bersih dan sehat di Bandarlampung. Bandarlampung harus bersih dan indah, soal Adipura itu nomor kesekian,” katanya.

Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi mengatakan pihak pemkot agar mengajukan keberatan penilaian KLH soal Adipura. Ia melanjutkan, Pemkot Bandarlampung agar segera mengklarifikasi penilaian ini ke pemerintah pusat, sebab menyangkut citra baik yang sudah dibuat selama ini.

“Saya rasa Bandarlampung sudah jauh lebih baik dan bersih sejak lima tahun lalu. Kalau sampai dapat predikat kotor apa standar gradenya sampai dibilang kotor, saya tidak terima Bandarlampung dinobatkan paling kotor,” kata dia.

“Pemkot harus memperbaikinya, terutama untuk TPA Bakung yang saat ini luasnya sudah tidak bisa lagi menampung tonase sampah yang setiap harinya bertambah perlu dilakukan perluasan lahan,” kata dia.

Menurutnya, di samping protes atas predikat terkotor, penilaian ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Ia melanjutkan, termasuk dengan pembenahan pada ruang terbuka hijau (RTH) yang memang tidak ada di sini, jangan kalah dengan Kota Metro yang memiliki taman kota dan bisa dikunjungi gratis.

 

Hujan Berpelung di Perairan Lampung

menara-sigerBANDARLAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, dalam 24 jam, kondisi cuaca di wilayah perairan Lampung berpeluang hujan.

“Keadaan cuaca diperkirakan hujan di seluruh wilayah Perairan Lampung, kecuali perairan pantai timur Lampung,” kata Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Lampung Agustinus Setyo Nugroho di Bandarlampung, Sabtu.

Seperti dikutib dalam antaranews.com, Sabtu, (28/11), informasi cuaca di perairan pantai barat Lampung diperkirakan hujan, tinggi gelombang 0,5meter-1,25 meter dan tinggi gelombang maksimum 1,5 meter -2,5 meter, angin berembus dari tenggara dengan kecepatan 5 meter-10 knot.

Perairan Samudra Hindia barat Lampung angin berembus dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 5 knot-15 knot, cuaca hujan, tinggi gelombang 0,5 meter-1,25 meter dan tinggi maksimum 1,5 meter-2,5 meter.

Kondisi cuaca di perairan pantai timur Lampung berawan, angin berembus dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5-10 knot, tinggi gelombang 0,5-0,75 meter dan tinggi gelombang maksimum 0,75-1,25 meter.

Agustinus menyampaikan, prakiraan di perairan Selat Sunda bagian utara (Merak-Bakauheni), angin berembus dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 knot, cuaca hujan, tinggi gelombang antara 0,5-1,25 meter, dan prakiraan tinggi gelombang maksimum 1,5-2,5 meter.

Perairan Selat Sunda bagian selatan, angin berembus ke tenggara dengan kecepatan 5-15 knot, cuaca hujan, tinggi gelombang antara 0,75-1,5 meter, dan tinggi gelombang maksimum 1,5-2,5 meter. Prakiraan cuaca dan gelombang laut berlaku 24 jam, sejak 28 November 2015 pukul 07.00 WIB hingga 29 November 2015, pukul 07.00 WIB.

 

1 … 119 120 121 122 123 … 148