Polda Lampung Akan Jemput Warga Pengikut Gafatar

humas-sub

Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih

RADIO SUARA WAJAR – Kepolisian Daerah Lampung akan melakukan penjemputan dan menggali informasi secara langsung terhadap warga Lampung yang menjadi pengikut Gerakan Fajar Nusantara di Kalimantan Barat.

“Kami akan melakukan penjemputan dan wawancara langsung untuk mengetahui jumlah masyarakat Lampung yang terlibat dan berada di wilayah tersebut,” kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih di Bandarlampung, Kamis.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan pendataan terkait banyak laporan warga di Lampung hilang, diduga menjadi pengikut gerakan yang menyimpang itu.

“Ada tiga orang di Kalimantan yang sudah bisa dikonfirmasi, tapi identitasnya nanti akan kami informasikan kembali,” ujarnya.

Nanti, personel Polda Lampung akan ke sana untuk memperjelasnya.

“Menurut data ada sekitar 60-an warga Lampung yang diduga terlibat Gafatar di Kalimantan Barat, dan 40 warga lainnya menjadi pengikut ISIS,” katanya.

Sejauh ini, Polda Lampung telah menerima kabar bahwa tiga mantan pengikut Gafatar di Kalimantan Barat asal Lampung menyatakan ingin pulang dan akan segera dijemput. Sementara itu, jajaran Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menerima sebanyak lima laporan terkait orang hilang yang diduga terlibat dalam gerakan radikal.

“Ada lima laporan, namun hanya satu yang meninggalkan pesan agar tidak dicari karena tidak akan pulang lagi,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya, di Bandarlampung, Selasa.

Menurut dia, seperti dilansir antaranews.com, laporan itu masih dalam penyelidikan, sehingga terkait motif kepergian mereka belum teridentifikasi. Terkait dugaan mereka telah bergabung dengan kelompok radikal, Dery mengatakan masih menyelidiki, namun kemungkinan indikasi itulah yang menyebabkan mereka meninggalkan rumah.

“Intelijen kami masih melakukan pendataan mengenai orang hilang yang dimungkinkan bergabung dengan gerakan radikal tersebut,” kata dia.

Setidaknya ada sekitar 10–16 orang atau keluarga yang menghilang, namun di Polresta Bandarlampung baru menerima lima pengaduan.

 

Pemprov Lampung Terima Hibah 20 Unit Bus dari Kementerian Perhubungan

20151203kadishub_prov_idrus_effendi

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Idrus Effendi

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Provinsi Lampung mendapat bantuan sebanyak 20 unit Bus Rapid Transit dari Kementerian Perhubungan.

“Serah terima telah dilakukan di Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Idrus Effendi di Bandarlampung seperti dilansir lampungprov.go.id, Kamis.

Telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan masing-masing provinsi yang mendapatkan bantuan dari program 1.000 unit armada busway tersebut.

Pemberian BRT dari Kemenhub merupakan program Kemenhub yang diperuntukkan bagi provinsi yang tidak memiliki angkutan perbatasan dan mahasiswa sehingga dapat juga membantu masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi di daerah masing-masing. Dari Total 1.000 unit bus,Lampung mendapatkan 20 unit bus bantuan tersebut.Bus tersebut berkapasitas 50 orang.

Ia menjelaskan, untuk anggaran 20 unit BRT itu sendiri sebesar Rp26 miliar, dengan harga satu kendaraan senilai Rp1,3 miliar. Nantinya, kendaraan tersebut asetnya dimiliki oleh Kemenhub.

“Setelah penandatanganan penyerahan mobil tersebut, bus tersebut dapat digunakan setelah semua proses administrasi diselesaikan. Kami harapkan secepatnya akan  diselesaikan dan bisa dibawa ke Lampung,” jelasnya.

 

Di Lampura, PNS Pakai Hitam Putih, Pejabat Kenakan Baju Khas Lampung

seragam-jokowi1

PNS Lampura pakai pakaian seragam hitam putih

RADIO SUARA WAJAR – Pemkab Lampung Utara (Lampura) mulai memberlakukan penggunaan seragam hitam putih bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS), Kamis (21/1/2016).

“Mulai hari ini, para PNS diwajibkan memakai seragam hitam putih,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Lampura Wahyuni B Nur Samad, di ruang kerjanya, Kamis.
Seragam hitam putih menjadi alternatif pakaian seragam baru, yang wajib dikenakan setiap hari Kamis, pada minggu ketiga setiap bulannya.

Dijelaskan Wahyuni, kewajiban untuk menggunakan seragam hitam putih mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tanggal 2 November 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemkab Lampura.

“Tapi, peraturan tentang seragam itu hanya berlaku bagi PNS saja. Sedangkan, tenaga honorer tetap mengenakan pakaian sepertia biasanya,” katanya.

Perbup itu, lanjut Wahyuni, telah disampaikan ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Lampura. Mengenai atribut yang dikenakan, wanita berhijab itu menjelaskan, PNS hanya mengenakan papan nama, pin siger, dan pin korpri. Sementara, tanda kepangkatan tidak dipakai.

Selain seragam hitam putih, Pemkab Lampura akan menerapkan penggunakan pakaian khas Lampung bagi pejabat eselon II hingga IIIa. Pakaian khas Lampung akan digunakan setiap Kami pada minggu keempat setiap bulan.

“Laki-laki memakai kopiah khas Lampung dan tumpal (sejenis sarung). Wanita menggunakan baju kurung yang juga bermotifkan khas Lampung,” jelasnya.

PNS yang tidak mengenakan pakaian sesuai aturan, akan mendapatkan sanksi sesuai aturan.

“Karena sifatnya diatur dalam peraturan bupati, bagi PNS yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, akan diberi sanksi. Namun, sanksinya tidak langsung diberikan melainkan ada proses. Di mana, mereka akan diminta penjelasan dan kendala yang dihadapi,” tukasnya.

 

Polda Lampung Cari 40 Warga Lampung yang Hilang

logo-gafatarRADIO SUARA WAJAR – Aksi anarkis massa yang mengusir kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, langsung ditindaklanjuti pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk melindungi eks anggota Gafatar.

’’Eks Gafatar, bagaimanapun, harus dapat perlindungan dari pemda setempat. Mereka menjadi sasaran karena warga setempat tidak mau mereka berada di sana,” ujar Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo kemarin (20/1).

Menurutnya, perlindungan perlu diberikan karena walau bagaimanapun, eks Gafatar merupakan rakyat Indonesia. Apalagi kemungkinan mereka mengikuti kelompok tersebut karena ajakan dari pimpinan Gafatar.

’’Menurut saya, mereka ini ikut karena ajakan dari pimpinan-pimpinan Gafatar itu sendiri. Ada paksaan, bujukan, dan sebagainya. Sehingga mereka bisa bergabung dengan Gafatar,” ujarnya.

Mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengatakan, saat ini banyak anggota Gafatar yang sukarela memilih keluar dari organisasi tersebut. Karena menilai ada beberapa ajaran yang menyimpang.

’’Seperti di Ketapang, dengan kesadaran sendiri, mereka menyatakan kembali ke ajaran semula. Akhirnya di-Islam-kan ulang. Enggak ada masalah di Ketapang. Tetapi memang kemarin malam ada kejadian di Mempawah. Ini sebetulnya masih dalam koordinasi antara bupati dengan pengikut Gafatar,” ucapnya.

Sementara itu, para anggota Gafatar di Kabupaten Mempawah, Kalbar, langsung dievakuasi ke sejumlah kamp penampungan. Kemendagri berencana memulangkan seluruh pengungsi tersebut ke daerah masing-masing. Data dari TNI-AL menunjukkan, sedikitnya ada 1.529 anggota Gafatar yang berhasil dievakuasi ke kamp pengungsian.

’’Di Kabupaten Mempawah ada 1.119 jiwa, sementara di Kabupaten Kubu Raya ada 410 jiwa yang diungsikan,’’ terang Kadispenal Laksamana Pertama M. Zainudin melalui pesan singkat kemarin.

Saat ini, pihaknya menyiapkan KRI Teluk Bone untuk mengangkut para pengungsi tersebut ke Jawa tengah. KRI tersebut akan segera bertolak dari Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta. Selama menunggu KRI, Bekangdam XII Tanjungpura telah menyiapkan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi para pengungsi.

Zainudin menuturkan, kebutuhan logistik para pengungsi disiapkan Pemprov Kalbar. TNI AL saat ini juga masih menunggu apakah akan ada pengungsi tambahan. Khususnya, dari beberapa kabupaten yang didiami kelompok Gafatar di Kalbar.

’’Apabila meningkat terus, kami menyiapkan juga KRI teluk Gilimanuk,’’ tambahnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya sudah mengambil tindakan atas kejadian pembakaran dan pengusiran anggota kelompok Gafatar di Kalbar.

Selain mengutus Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo ke Kalbar, secara khusus Tjahjo menyatakan telah menghubungi Gubernur Kalbar dan jajaran intelijen setempat untuk mengantisipasi agar konflik tidak meluas.

’’Saya minta gubernur kendalikan situasi dan mengevakuasi mereka (anggota Gafatar) ke kampung asalnya,’’ terangnya kemarin.

Dia mengaku pihaknya tidak memberi perlakuan khusus kepada Gafatar. Kelompok tersebut, menurutnya cukup dibina lalu dievakuasi ke daerah asal sesuai kartu identitas yang dimiliki. Pekan depan, pihaknya akan mengumpulkan Kepala Badan Kesbangpol dan Kasatpol PP se-Indonesia di Jakarta. Persoalan konflik antara masyarakat dan Gafatar masuk salah satu agenda dalam rakor tersebut.

Aksi anarkis penyerangan pemukiman eks anggota Gafatar di Kalbar juga disesalkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia mengatakan, pemerintah memberikan jaminan perlindungan untuk para pengungsi eks Gafatar. ”Kita tidak mau tindakan intoleransi dilakukan siapapun,”’ ujarnya di Kompleks Istana Presiden kemarin (20/1).

Menurut Pramono, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mensesneg Pratikno untuk terus berkoordinasi, termasuk dengan aparat keamanan di Mempawah dan pemerintah daerah.

”’Agar menjalankan proses relokasi dengan baik,” katanya.

Terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Anton Charliyan menjelaskan, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan masyarakat itu kemungkinan besar karena kesadaran masayrakat untuk menolak Gafatar.

”Gafatar sebagai gerakan yang radikal dan terlarang tentu memang harus ditolak,” ujarnya.

Namun begitu, tentunya jangan sampai masyarakat melakukan penolakan secara berlebihan. Penggunaan kekerasan yang akhirnya melukai yang lainnya tentu sangat merugikan.

”Kami imbau masyarakat untuk bisa menahan diri,” tuturnya.

Bila masyarakat tetap tidak terkendali, maka tentu kepolisian bisa bertindak tegas untuk menegakkan hukum. Apalagi, jika memang ada yang melaporkan terkait masalah tersebut.

”Untuk yang merasa dirugikan silahkan lapor ke polisi, untuk masyarakat yang menolak tentunya harus percaya pada polisi,” tegasnya.

Sementara di Lampung, jumlah orang hilang yang dilaporkan kian banyak. Direktur Intelkam Polda Lampung M. Rozak Sualeli mengatakan, berdasarkan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dihimpun kepolisian, jumlah warga Lampung yang dinyatakan hilang lebih dari 40 orang.

’’Saya lupa rincian totalnya. Yang jelas lebih dari 40 orang yang ada di data kami,” ujarnya.

Dia mengaku belum bisa memastikan apakah seluruhnya hilang lantaran ikut bergabung dengan Gafatar. Sebab, kata dia, bisa saja ada yang sedang bepergian.

Kendati begitu, Rodjak memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Ditintelkam Polda Kalimantan Barat untuk mengetahui apakah ada warga Lampung yang dilaporkan hilang ditemukan di sana.

’’Nanti bisa diketahui apakah warga Lampung yang dinyatakan hilang ini gabung ke Gafatar di Kalimantan atau tidak. Yang jelas, keberadaan mereka yang hilang terus dilakukan penyelidikan dan pemantauan oleh intelijen kepolisian,” tandasnya.

Pada kesempatan kemarin, Rodzak juga mengaku pihaknya mendapatkan informasi ada warga hilang. Warga tersebut atas nama Fevi Hamijaya beserta keluarganya. Dia mengungkapkan, awalnya Fevi dikabarkan sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila). Namun, saat dicek, tidak ada dosen bernama Fevi.

’’Ada juga yang menyebutkan jika dia (Fevi) adalah dosen pada salah satu di universitas swasta di Bandarlampung. Informasi itu yang sedang kami selidiki,” katanya

Sementara itu, Dekan FP Unila Prof. Irwan Syukri Banuwa juga membantah jika di fakultasnya ada dosen bernama Fevi.

’’Tidak ada dosen atas nama Fevi,” tegasnya.

Senada disampaikan Kasubbag Kepegawaian Unila Dirzon. Menurut pria berkacamata ini, Fevi yang dinyatakan hilang bukanlah pegawai ataupun dosen di Unila. ’’Kami sudah berkali-kali mengecek, tetapi nggak ada. Itu bukan dosen kami,” tegasnya.

Tentang Gafatar

 

Jumlah Anggota: Diperkirakan 500 ribu (termasuk mantan anggota)
Jumlah Pengungsi Insiden Kalbar: 1.529 orang (sampai pukul 20.00)
Kabupaten Mempawah 1.119 jiwa
Kabupaten Kuburaya 410 jiwa

Tokoh-Tokoh Gafatar

–    Mahful Muis Tumanurung (Ketua Umum)
–    Wahyu Sandjaya (Waketum)
–    Berny Satria (Sekjen)
–    Muchtar Asni (Bendahara)
–    Bibit Samad Rianto (mantan dewan pembina, sudah mengundurkan diri)

Diolah dari Berbagai Sumber.

Banyak Juru Parkir Kota Bandarlampung Tanpa Dilengkapi Atribut dan Tidak Dilengkapi Karcis

juru-parkir-memarkir-motor

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Anggota DPRD Kota Bandarlampung, Poltak Aritonang, mengingatkan juru parkir di Kota Tapis Berseri, harus dilengkapi karcis sebagai bentuk tertib administrasi dan mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

“Sebagai bahan evaluasi Dinas Perhubungan Bandarlampung terkait dugaan kebocoran PAD pada tahun lalu, saat ini harus dimulai pembenahannya terutama administrasinya,” kata dia, di Bandarlampung, Rabu.

Ia menyatakan, kebocoran retribusi parkir pada tahun lalu diduga karena tidak tertib administrasi, salah satunya disebabkan tidak diberikan karcis kepada warga yang memarkirkan kendaraan mereka, sehingga tidak terpantau berapa uang masuk melalui karcis tersebut.

Padahal, katanya lagi, jika didukung administrasi yang rapi dan baik tentu dapat menghitung berapa pendapatan para juru parkir di areal yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

“Dengan karcis parkir itu bisa menghitung pendapatan yang masuk sesuai dengan karcis yang disobek, dan jika bisa diterapkan begitu tentunya administrasi akan lebih baik,” kata dia pula.

Selain itu, menurutnya, sumber daya manusia yang bertugas sebagai juru parkir dinilai kurang baik, sehingga mereka harus mendapatkan pelatihan atau peningkatan pemahaman atas pekerjaannya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Bandarlampung lainnya, Grafieldy Mamesah yang menegaskan sudah saatnya juru parkir di Kota Bandarlampung dilengkapi dengan karcis.

“Pembuatan karcis harus segera dilakukan sebagai upaya untuk tertib administrasi, dan meminimalkan kebocoran yang terjadi dari sektor ini,” kata politisi PKS itu pula.

Dia juga mengingatkan agar Dinas Perhubungan Bandarlampung mewajibkan untuk menaikkan setoran parkir kepada para koordinator parkir, agar kejadian tahun lalu berupa kebocoran retribusi parkir itu tidak terjadi lagi.

Menurut dia, pendapatan Kota Bandarlampung dari sektor perparkiran ini hanya 65 persen yang masuk ke kas daerah, dan selebihnya dipastikan hilang. Hal itu, katanya lagi, harus benar-benar dievaluasi, sehingga ke depan tidak akan terulang kembali.

Seperti dilansir antaranews.com, Sejumlah warga Kota Bandarlampung masih mengeluhkan banyak juru parkir tanpa dilengkapi atribut serta tidak memberikan bukti karcis penerimaan pembayaran parkir.

“Jangan dilihat uangnya seribu atau dua ribu rupiah, tetapi bagi kami itu harus ditertibkan karena kami pun harus melaporkan ke perusahaan untuk penggunaan dana parkir tersebut. Karena itu, perlu bukti karcis,” kata Sumitro, warga Kedaton, Bandarlampung.

Warga lainnya, Nasrul yang tinggal di Labuhanratu, juga mengeluhkan tidak tertib perparkiran di kota ini.

“Berhenti di warung pinggir jalan untuk membeli sesuatu tidak sampai dua menit, ketika akan jalan lagi sudah ada yang datang sambil membunyikan peluit meminta uang parkir sembari menarik sepeda motor untuk membantu mundur.

Menurutnya, hal seperti itu membuat warga kesal.

“Mau beli korek api nggak sampai dua ribu rupiah, harus bayar parkir dua ribu juga,” kata dia. (Ant)

Polda Lampung Sita Puluhan Ton Pupuk Ilegal

ee7048f208000dfa147c006dcfa37aff

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Kepolisian Daerah Lampung menyita puluhan ton pupuk bersubsidi yang diduga ilegal dari gudang di Kabupaten Lampung Timur.

“Pemiliknya tidak memiliki kelengkapan surat terkait pengecer atau distributor pupuk, sehingga kami sita seluruh pupuk yang ditimbun di gudang tersebut,” kata Kasubdit 1 Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Lampung, AKBP Yudy Chandra mewakili Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Dicky Patrianegara di Bandarlampung, Rabu.

Menurut dia, penangkapan itu menjadi salah satu jawaban terhadap masalah kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah ini.

“Pemilik pupuk berinisial MNA sudah ditetapkan sebagai tersangka dan barang buktinya telah disita,” katanya lagi.

Yudy menjelaskan, modus operandi tersangka yaitu dengan menyimpan dan mengedarkan pupuk alternatif yang diduga kandungan unsur haranya tidak sesuai dengan label yang tertera pada kemasan, dan memperdagangkan pupuk urea bersubsidi tanpa dilengkapi dengan surat penunjukan sebagai pengecer maupun distributor.

“Pupuk alternatif ini dikirim dari distributor yang berlokasi di Jawa Timur, dan pupuk urea bersubsidi tersebut sebagian dibeli dari kelompok tani,” ujarnya lagi.

Ia menyatakan, kasus tersebut masih proses penyelidikan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan para petani pada musim hujan dan tanam tahun ini.

“Kasusnya masih dikembangkan ke distributor di Jawa Timur, untuk mengetahui kebenarannya,” ujar dia lagi.

Ia mengimbau kepada seluruh petani di Lampung agar tetap waspada dalam menggunakan pupuk, karena diduga keberadaan pupuk alternatif ini masih tersebar di beberapa daerah.

Akibat perbuatannya, tersangka MNA dikenakan dakwaan berlapis, yaitu pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU RI Nomor 12/1992 tentang mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan label, dan pasal 6 ayat (1) huruf d UU Darurat Nomor 7/1955 tentang tindak pidana.

 

Kapolda Lampung: Lampung Bukan Sarang Begal

w750_h400px__1452969933

Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin

RADIO SUARA WAJAR – Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigjen Ike Edwin menegaskan bahwa Lampung bukan sarang atau tempat berkumpul para begal.

“Saya tidak ingin lagi mendengar Lampung atau wilayah Jabung di Kabupaten Lampung Timur dikatakan sebagai kampung begal,” kata Ike, Rabu (20/1/2016).

Menurut dia, penilaian itu merupakan prasangka yang terlalu mengada-ada, meskipun terdapat sejumlah pelaku kejahatan yang berasal dari wilayah itu.

“Nyatanya, pelaku kejahatan itu bukan hanya dari Jabung. Bahkan, ada juga yang berasal dari wilayah lain di Indonesia,” ucap Ike.

Untuk meminimalkan kejahatan di Lampung, pihaknya akan menggelar Operasi Simpatik yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian daerah ini.

“Saya akan dirikan tenda di Lapangan Enggal Bandar Lampung untuk menerima laporan langsung dari masyarakat, sehingga pengaduan yang disampaikan bisa ketemu langsung,” pungkas Ike.

 

Pembangunan Gardu Induk PLN Mesuji Semakin Tidak Jelas

113712520140310-132459780x390

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Pembangunan Gardu Induk PLN di Kabupaten Mesuji semakin tidak jelas. Sebab, hingga memasuki tahun 2016, pembangunan GI hanya selesai sebatas pemagaran. Padahal, PLN sudah berjanji kepada Pemkab Mesuji akan menyelesaikan pembangungan GI pada tahun 2015 kemarin.

Menanggapi itu, Bupati Mesuji Khamamik mempertanyakan pembangunan yang hingga saat ini tidak ada kejelasan. Padahal, seluruh masyarakat Mesuji sudah mengetahui rencana pembangunan GI yang sangat dinanti oleh masyarakat.

“Hingga saat ini tidak jelas dan tidak ada konfirmasi lanjutan dari pihak PLN. Kami ingin pihak PLN dapat dengan segera menindaklanjuti pembangunan tersebut,” jelas Khamamik di kantornya, seperti dilansir lampost.com, Selasa (19/1/2016).

Khamamik juga menyampaikan harapannya agar pembangunan GI dapat dengan segera dilanjutkan. Khamamik mengakui jika pihaknya sangat mengharapkan pembangunan GI dapat selesai mengingat kebutuhan listrik di Mesuji sangat besar.

“Pembangunan di segala bidang tengah kita lakukan. Semuanya perlu didukung dengan pasokan listrik yang baik. GI Mesuji bisa menjadi pemecah masalah jika sudah ada nantinya, artinya kami sangat membutuhkan itu,” lanjut Bupati.

Di sisi lain, Kepala Desa Simpang Mesuji, Supardi, menyayangkan terhentinya pembangunan GI. Sebab, pihaknya telah berusaha keras menyediakan lahan GI yang saat ini pembangunannya terbengkalai.

“Kami sudah berupaya keras agar mendapatkan lahan yang layak untuk GI, tentu dengan harapan tersedianya listik yang baik bagi masyarakat. Tentu kami menyayangkan jika pembangunan GI terbengkalai seperti ini,” jelas Supardi.

Sedangkan, masyarakat mengaku sudah gerah dengan buruknya pelayanan PLN selama ini. Listrik kerap mati tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, terlebih, daya listrik yang sering turun naik membuat barang elektronik milik masyarakat cepat rusak.

 

Bank Lampung Beri Beasiswa pada 260 Pelajar

?

RADIO SUARA WAJAR – Dalam rangka menyambut ulang tahun emas atau ke-50 yang jatuh pada 31 Januari 2016, Bank Lampung menggelar berbagai kegiatan sosial, di antaranya memberikan beasiswa kepada 260 pelajar dari anak pekerja kebersihan Provinsi Lampung dan pengecekan kesehatan gratis kepada 130 kaum perempuan dengan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA di halaman Kantor Cabang Utama Bank Lampung, Selasa (19/1/2016).

Ketua Ikatan Keluarga Bank Lampung (IKBL), Bintarti Mangkoe Sasmito mengatakan pemberian beasiswa kepada 260 pelajar baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang berprestasi berupa tabungan senilai Rp1 juta per anak.

“Mereka merupakan anak pekerja kebersihan Provinsi Lampung dari 12 kabupaten/kota. Dan kami bangga punya para tenaga kebersihan yang selalu menjaga dan memperhatikan kebersihan kota di Lampung ini, sehingga kita punya Tugu Adipura,” kata Bintarti di sela acara, seperti dilansir lampost.co, Selasa (19/1).

Selain itu, bantuan berupa sembako juga diberikan kepada para petugas kebersihan dalam bentuk makanan pokok yaitu beras, minyak goreng, kecap, mie instan, gula, dan lainnya.

“Kami berharap pemberian beasiswa ini dapat terus ditingkatkan yang dulu pada 2015 hanya 125 pelajar, saat ini bertambah 260 pelajar,” ujarnya.

Selain itu, hal terpenting yang dilakukan Bank Lampung dalam membantu program pengurangan kematian kaum perempuan akibat kanker serviks atau rahim. Dengan melakukan kerjasama dengan ikatan bidan di Kota Bandar Lampung, melakukan pengecekan secara gratis pendeteksian dini kanker leher rahim yang dapat menjadi kanker rahim yang sangat membahayakan nyawa kaum perempuan.

Selain itu, Ketua Penggerak Tim PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ridho Fichardo memberikan apresiasi terhadap kegiatan positif yang diselenggarakan Bank Lampung. Menurut dia, Bank Lampung sebagai banknya masyarakat Lampung semakin peduli dengan masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Lampung, Mangkoe Sasmito mengatakan Bank Lampung memiliki serangkaian kegiatan sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-50 diantaranya kunjungan ke panti jompo, donor darah, pemeriksaan gratis pendeteksian dini kanker mulut rahim, beasiswa, family gathering, dan kegiatan positif lainnya.

“Semua ini sebagai bentuk wujud syukur dan rasa terima kasih kami dan kami siap melayani sebagai jasa perbankan untuk masyarakat Lampung,” kata dia.

 

Polresta Bandarlampung Terima Lima Laporan Orang Hilang

79dery kasatreskrim

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya

RADIO SUARA WAJAR – Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menerima sebanyak lima laporan terkait dengan orang hilang yang diduga terlibat dalam gerakan radikal.

“Ada lima laporan. Namun, hanya satu yang meninggalkan pesan agar tidak dicari karena tidak akan pulang lagi,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya di Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Selasa (19/1).

Menurut dia, laporan itu masih dalam penyelidikan sehingga terkait motif kepergian mereka belum teridentifikasi. Terkait dengan dugaan bergabung dengan kelompok berpaham radikal, Dery mengatakan bahwa masih menyelidikinya. Namun, kemungkinan indikasi itulah yang menyebabkan mereka meninggalkan rumah.

“Intelijen kami masih melakukan pendataan mengenai orang hilang yang dimungkinkan bergabung dengan gerakan radikal,” katanya.

Ia menyebutkan setidaknya sekitar 10–16 orang atau keluarga yang menghilang. Namun, di polresta baru lima pengaduan yang masuk.

“Ini termasuk PNS Dishub Bandarlampung dan dosen salah satu universitas negeri di Lampung,” ujarnya lagi.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pengembangan dan keterangan baru bisa didapatkan dari pihak keluarga pelapor mengenai kehilangan mereka.

Sebelumnya, seorang pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah 1 bulan lebih pergi dari rumahnya di Jalan Kelengkeng 10 Perumahan Way Huwi, Lampung Selatan.

“Karena sudah 1 bulan Nirma Thano menghilang, saya lapor ke Polda Lampung sebagai orang hilang, dan hari ini resmi dilaporkan,” kata Syarif Husin, ayah mertua PNS yang dilaporkan hilang itu, di Bandarlampung, Senin (18/1).

Sebelum menghilang Nirma Thano (29), kata dia, PNS Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandarlampung dengan pangkat III B ini sering mengikuti kegiatan sosial sehingga pihak keluarga tidak ada rasa curiga dengan tingkah lakunya yang rajin beramal mengingat yang dilakukan dianggap baik.

Namun, pada pertengahan tahun 2015, dia mulai bersikap aneh terutama sebelum kepergiannya. Informasi dari rekannya yang sering membaca status media sosial milik Nirma Thano terdapat tulisan miliknya yang mengungkapkan bahwa ibadah salat tidak diperlukan lagi karena sedekah yang paling utama.

 

1 … 104 105 106 107 108 … 148