Category: News Update RSW 96,8 FM

Tim Pemantau Panen dan Penyerapan Gabah Adakan Rapat Evaluasi dan Rencana Kerja Tahun 2016

News Update RSW 96,8 FM
71Kepala-Bulog-Lampung

Kepala Perum Bulog Divre Lampung Dindin Syamsudin

RADIO SUARA WAJAR – Bulog Lampung mengalami kesulitan dalam penyerapan gabah pada tahun 2015.

“Banyak hasil produksi gabah yang diperdagangkan ke luar Provinsi Lampung. Hal ini berakibat pada keterbatasan Bulog Lampung melakukan penyerapan,” kata Kepala Bulog Divre Lampung Dindin Syamsudin saat rapat evaluasi pelaksanaan kerja tahun 2015 dan rencana kerja tahun 2016 di Ruang Sungkai Balai Keratun, kompleks Pemprov Lampung, seperti dilansir lampungprov.go.id, Selasa, (19/1/).

Dindin mengatakan, target dan realisasi pengadaan selama 2015 mengalami dua kali perubahan. Pertama, target 90.000 ton terealisasi 76.476 ton dengan presentase 84,97%. Kedua, tambahan target 40 ribu ton dan terealisasi 12.028 ton.

“Sehingga, total target 130.000 ton, dan terealisasi 88.503 ton atau 68,08%,” ujarnya.

Banyak kendala yang banyak dihadapi antara lain, penentuan/penertiban Harga Pembelian Pemerintah  (HPP) 2015 terlambat sehingga kehilangan momentum saat panen raya, penggilingan yang kesulitan memenuhi standar Inpres akibat keterbatasan sarana prasarana, dan keterbatasan space gudang penyimpanan.

Kendala lainnya, rata rata harga gabah/beras sepanjang tahun 2015 di atas HPP, dan saat panen raya tidak diimbangi dengan cuaca yang baik. Sebab, curah hujan yang cenderung tinggi membuat Bulog kesulitan memperoleh beras dengan kualitas sesuai Inpres 5/2015.

 

Leave a comment

Menteri PU Benarkan Penangkapan Politikus PDIP Terkait Proyek Jalan di Lampung

News Update RSW 96,8 FM
profil-damayanti-wisnu-putranti-kader-pdip-yang-ditangkap-kpk-XRP

Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti

RADIO SUARA WAJAR – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membenarkan penangkapan anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti terkait dengan proyek jalan di Lampung.

“Sekarang lagi proses penegakan hukum itu, lagi kita ikuti, sementara ini masih antara yang sudah banyak diberitakan, semua di Direktorat Jenderal Bina Marga, itu masalah jalan di Maluku,” kata Basuki saat ditemui di komplek Widya Chandra, Senin (18/1/2016).

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tersebut.

“Saya menunggu hasil dari KPK,” tuturnya seperti dilansir okezone.com, Selasa (19/1).

Seperti diketahui, dalam OTT, Tim Satgas KPK pada Rabu 13 Januari 2016 berhasil mengamankan enam orang. Mereka yang berhasil diamakan yakni Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, Dessi A Edwin, Julia Prasetyarini, Direktur Uatama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, dan dua orang sopir.

Setelah diperiksa intensif, KPK menetapkan Damayanti Wisnu Putranti, Dessi A Edwin, Julia Prasetyarini dan Abdul Khoir. Sementara dua sopir yang ikut ditangkap dibebaskan.

Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Damayanti, Dessy, dan Julia disangka menerima suap dari Abdul Khoir senilai SGD 99.000.

Damayanti, Julia, dan Dessy sebagai tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Abdul selaku tersangka pemberi suap disangka Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

Leave a comment

Dua Proyek Besar di Lampung dari Kemenhub

News Update RSW 96,8 FM

kemenhub-bahas-pp-tentang-pnbp-YcrRADIO SUARA WAJAR – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengerjakan 12 poyek atau paket kegiatan strategis untuk tahun anggaran 2016.  Dua diantaranya berada di Lampung.

Dua proyek besar itu yakni, Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung dengan kontraktor Perum DAMRI cabang Bandar Lampung; dan Perluasan Gedung Terminal bandara Radin Inten Lampung, Lampung dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Penandatanganan kontrak 12 paket senilai Rp 14,242 triliun dilakukan Menhub Ignasius Jonan di kantornya, Jakarta, Senin (18/1). Penandatanganan ini dihadiri Presiden Joko Widodo.

“Penandatanganan ini untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas nasional, multi year contract, subsidi/keperintisan, pengerukan, kegiatan yang dihibahkan, dan pinjaman hibah luar negeri,” ujar Jonan.

Kontrak kegiatan strategis yang ditandatangani itu terdiri dari dua kegiatan di sub sektor perhubungan darat, kegiatan di sub sektor perhubungan laut (4), kegiatan di sub sektor perhubungan udara (3), kegiatan di sub sektor perkeretaapian (2), dan kegiatan di pengembangan sumber daya manusia perhubungan (1). Menurut Jonan, fokus dan kebijakan di Kemenhub pada 2016, yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.

Berikut rincian 12 paket yang akan dikerjakan Kemenhub:

1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan segmen R.53.008 pada satker Perhubungan Darat Provinsi Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat dengan kontraktor PT. Buana Energy Prima;

2. Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung dengan kontraktor Perum DAMRI cabang Bandar Lampung;

3. Subsidi Angkatan Laut Perintis/5 Trayek Kontrak subsidi perintis/penugasan dengan rincian trayek:

a)Ambon-Geser-Manawoka/Amarasikaru-Gorom/Ondor-Kesui-Tior-Kaimer-P. Kur-P.Toyando-Tual-Dobo-Banda-Amahai-Ambon di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

b)Ambon-Tual-Elat-Molu-Larat-Rumean-Tutukembong-Saumlaki-Adaut-Seira-Dawera/Dawelor-Kroing-Marsela-Saumlaki-Tutukembong Rumean-Laray-Molu-Elat-Tual-Ambon di Ambon,  Maluku dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

c)Ambon-Amahai-Serua-Nila-Teon-Bebar-Wulur-Tepa-Lelang/Mahalela-Luang-Lakor-Moa-Leti-Wonreli-Kisar-Arwala/Sutilarang-Ilwaki-Upisera-Kupang di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

d)Ambon-Werimana/Bemo-Kelmuri-Geser-Gorom/ondor-Fakfak-Bula-Kobisadar-Wahai-Fafanlaf-Waigama/Misol-Sorong di Ambon,  Maluku dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

e)Ambon-Bebar-Wulur-Romang-Kisar-Leti-Moa-Lakor-Luang-/P.Tamta-Lelang-/Elo-tepa-Lewa/Dai-Dawera/Dawelor-Kroing-Marsela—Saumlaki di Ambon, Maluku dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

4. Subsidi Angkutan Ternak Kupang-Bima-Tg. Perak-Tg. Emas-Cirebon di Kupang,  NTT dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

5. Subsidi Angkutan Laut dalam rangka penyelenggaraan tol laut di Surabaya Jawa Timur dan di Jakarta dengan kontraktor PT PELNI (Persero);

6. Repowering KN. Merak,  Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung di Bitung, Sulawesi Utara dengan kontraktor PT Putindotrasa Wisesa;

7. Konstruksi perluasan landasan pacu dari 2.060 m x 45 m menjadi 2.500 m x45 m pada Bandara Domine Eduard Osok Sorong di Sorong, Papua Barat dengan kontraktor PT kam;

8. Perluasan Gedung Terminal bandara Radin Inten Lampung, Lampung dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

9. Pekerjaan pelapisan Runway,  Taxiway, dan Apron Bandara Syukran Aminuddin Amir di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dengan kontraktor PT Pelita Shakti;

10. Pembangunan jalan KA di KM  236.000 s/d KM 237.000 sepanjang 3000 meter sp.emplasment Dumai pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara di Sumatera Utara dengan kontraktor PT Tiga Mandiri Jaya;

11. Perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara di Sumatera-Jawa dengan kontraktor  PT KAI (Persero); dan

12. Pembangunan Gedung kelas Charlie Kampus Baru ATKP di Makassar dengan kontraktor PT Boriandy Putra.

Leave a comment

Kuota SNMPTN Lampung Tahun Ini Jadi 40 Persen

News Update RSW 96,8 FM

snmptn-2015RADIO SUARA WAJAR – Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) memastikan kuota tahun ini turun 10 persen, yakni dari 50 persen menjadi 40 persen. Sementara kuota Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) minimal 30 persen dan ujian mandiri (UM) maksimal 30 persen.

Menurut Rektor Unila Hasriadi Mat Akin, penurunan kuota SNMPTN menjadi 40 persen merupakan kewenangan pemerintah pusat.

”Keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Jadi diharapkan semua calon mahasiswa dan sekolah untuk mempersiapkan semuanya, termasuk persyaratan pendaftaran,” ujar Hasriadi, seperti dilansir tribunnews.com, Senin (18/1).

Ketua Panitia SNMPTN Unila M Komarudin mengatakan, seluruh sekolah diimbau segera mengisi Pangkalan Data Sekolah Siswa (PDSS) ke server pusat di laman https://pdss.snmptn.ac.id/ .

“Jadi sebaiknya sekolah dan siswa juga harus aktif dalam mencari informasi tentang SNMPTN, sehingga akan memudahkan siswa masuk di PTN yang diinginkan dan juga akreditasi sekolah memengaruhi siswa bisa masuk PTN,” ucapnya.

Komar menjelaskan, mulai tahun ini PTN makin memperketat proses penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN ini. Selain mengurangi jumlah kuota penerimaan peserta SNMPTN, integritas sekolah juga menjadi penentu nilai rapor sekolah.

Dosen fakultas teknik program studi teknik elektro ini mengatakan, pengurangan tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti bahwa dilihat dari SBMPTN memiliki korelasi positif dibandingkan dengan SNMPTN. Sebab, selama ini nilai rapor selalu mengalami inflasi, kemudian nilai rapor sering menunjukan angka mendekati nilai 100.

 

Leave a comment

Penerimaan CPNS: Pemprov Lampung Belum Putuskan

News Update RSW 96,8 FM

cpns-20146RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Provinsi Lampung belum memutuskan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah itu menyusul Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menyatakan moratorium rekrutmen CPNS pada 2016 terbuka dan sifatnya terbatas.

“Artinya, masih ada formasi tertentu yang dibuka lantaran sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Zaini Nurman, di Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Senin (18/01).

Pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut, apabila untuk jumlah kebutuhan masih data yang lama, serta siap anggaran juga sudah siap baik untuk penerimaan di provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menyebutkan, rencananya formasi yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya dengan kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu orang.

Terkait kuota yang diharapkan, Pemprov Lampung akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dan sesuai dengan analisa beban kerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah setempat.

“Untuk pendataan ulang kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan datanya ada di kabupaten dan kota masing–masing. Kalau pendataan di kabupaten kota sudah punya datanya, tapi itu bukan wewenang kami, tapi datanya sudah siap,” jelasnya.

Zaini menjelaskan, kendati pembukaan CPNS di daerah belum dapat dipastikan, BKD provinsi dan kabupaten/kota tidak merasa keberatan untuk menggelar seleksi CPNS.

“Belum ada informasi atau surat resmi ke kita. Kalau ada kita sudah siap. Bahkan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Timur juga pernah menanyakan soal pembukaan CPNS ini dan mereka sudah menganggarkan kalau ternyata memang ada pembukaan tes CPNS tersebut,” tambahnya.

Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi BKD Provinsi Lampung, Herman mengatakan untuk tenaga kesehatan di lingkungan Pemprov Lampung yaitu RSUDAM, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Jiwa Lampung, Pemprov membutuhkan 184 tenaga kesehatan yaitu 94 dokter, 59 perawat, dan 31 bidan data per 30 November 2015.

“Data itu berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Untuk tenaga guru semua masih wewenang kabupaten dan kota sampai nantinya dialihkan ke kita. Jadi kami tak punya data kebutuhannya,” tambah Herman.

 

Leave a comment

Lampung Terima Kuota Transmigrasi 100 KK

News Update RSW 96,8 FM
158477_620

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun ini kembali mendapatkan kuota penduduk untuk ditransmigrasikan keluar daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung, Sumiarti Somad mengatakan bahwa kuota warga lampung yang akan ditransmigrasikan berjumlah 100 kepala keluarga (KK).

” Alhamdulilah lampung kembali dipercaya oleh Kemenakertrans dalam program transmigrasi sebesar 100 KK,” ujarnya seperti dilansir lampungprov.go.id, Jumat (14/1).

Namun pihaknya belum bisa memastikan kabupaten mana saja yang akan ikut dalam program transmigrasi tersebut.

“Kita lihat dulu animo dari kabupaten, saat ini sudah ada 5 daerah yang mengusulkan ke Disnakertrans Provinsi yakni Lamsel, Lamteng, Lamtim, Lampura, Way Kanan, dan Pringsewu, ” terangnya.

Dimana nantinya 100 KK warga lampung tersebut akan ditransmigrasikan ke provinsi Kalbar, Kalsel, Sultra dan Aceh.

“Dari 100 KK itu nantinya kita bagi jumlahnya untuk tiap Provinsi” katanya.

Terkait dana sendiri, para transmigrasi tersebut didanai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Mulai dari proses pemberangkatan serta bantuan biaya hidup selama di daerah transmigrasi.

“Program ini sama sepertu tahun 2015 lalu didanai oleh APBN. Jadi dilokasi yang baru warga kita diberikan lahan garapan, uang untuk kebutuhab hidup dan lain2,”bebernya.

Sebelumnya pada tahun 2015 Disnakertrans Lampung sudah memberangkatkan 581 KK atau 2294 Jiwa ke pulau kalimantan dan Sulawesi .

 

Leave a comment

Pemkot Bandar Lampung Perketat Pengelolaan Parkir

News Update RSW 96,8 FM
c8975f5346ddf1455151c45373d9ae28

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, I Kadek Sumarta, mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya telah melakukan beberapa terobosan untuk mendongkrak target pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi dan pajak parkir.

“Untuk pajak parkir telah melakukan pemanggilan terhadap pengusaha di Bandar Lampung. Kami minta jangan membohongi Pemkot (Bandar Lampung) dalam hal setoran pajak parkir. Karena diakui pengawasan pajak parkir di sejumlah perusahaan seperti mal dan hotel itu kurang. Ke depan akan meminta print out-nya,” kata dia di Bandar Lampung, seperti dilansir okezone.com, Senin (18/1/2016).

Di awal 2016, Dishub Bandar Lampung akan meminta semua pengusaha menyerahkan semua bukti pembayarannya setiap bulan.

“Kami hanya minta setoran pajaknya sesuai ketentuan perda yakni 30 persen setor ke Pemkot dan 70 persen diambil pengelola,” katanya.

Ia melanjutkan, telah ada 15 perusahaan yang dipanggil, salah satunya pemilik Mal Chandra yang siap mengikuti aturan baru tersebut. Dishub Bandar Lampung pun akan menaikkan pajak parkir di mal tersebut dari Rp400 juta–Rp500 juta per tahun menjadi Rp1 miliar.

“Mereka menyanggupi permintaan kami dan siap memenuhinya,” kata dia.

Ia mengatakan masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengelola pajak parkir, namun kurang transparan.

“Kendala kami di pihak ketiga ini masih ada yang tidak profesional, mereka ini tidak bisa dipanggil, kami hanya bisa berurusan dengan pengusaha,” tutur Sumarta.

Guna menambah pendapatan dari retribusi parkir, Dishub Bandar Lampung juga telah berupaya menambah sejumlah titik yang berpotensi, setiap koordinator dibebankan storan yang tinggi.

“Setiap koordinator kami naikkan setorannya, yang semula Rp60 ribu dinaikkan menjadi Rp70 ribu setiap juru pakir, siang, dan malam,” katanya.

Dishub Bandar Lampung pun akan memperketat pengawasan juga untuk koordinator parkir dengan membentuk tim khusus.

Leave a comment

Berlakunya Pengelompokan SIM C

News Update RSW 96,8 FM

RADIO SUARA WAJAR – Rencana pembagian kelompok SIM C masih dalam tahap pembahasan. Penerapannya pun belum dipastikan pada tahun ini.

Kasi SIM Subditregident Ditlantas Polda Lampung Komisaris M Reza Chairul, Kamis (14/1/2016) menjelaskan bahwa wacana pengelompokan SIM C tersebut baru hanya sebatas diskusi internal, yang sedang dibahas di Mabes Polri.

Sosialiasi pengelompokan SIM C ke masyarakat Lampung, lanjut Reza, pun belum diketahui kapan akan berlangsung.

Pengelompokan SIM C diisukan akan berlaku pada Mei 2016. Di mana, SIM C akan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu SIM C, SIM C1, dan SIM C2.

Pembagian SIM C berdasarkan kapasitas mesin sepeda motor yang digunakan. Misalnya, SIM C untuk sepeda motor yang menggunakan mesin berkapasitas kurang dari 250 cc. Sementara, SIM C1 sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 cc sampai dengan 500 cc. Terakhir, SIM C2 untuk pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 500 cc. (tribunlampung)

 

Leave a comment

Pantau Kontrakan dan Tempat Kos untuk kemanan

News Update RSW 96,8 FM

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan menjadi siaga, setelah adanya ledakan dan baku tembak di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

Sekertaris Kota (Sekkot) Bandar Lampung, Badri Tamam, Kamis menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan ke satuan kerja dan RT, untuk siaga dan melakukan monitoring langsung. Hal ini juga sesuai instruksi Mendagri.

Dia mengatakan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya camat dan lurah harus turun langsung ke wilayahnya, melakukan pantauan di rumah kontrakan dan tempat kost.

Tempat kost, menurutnya, harus sering dipantau. Sebab, penghuni sering kali berganti tanpa ada laporan.

Pihaknya menghimbau  agar seluruh elemen masyarakat harus ikut siaga, bila perlu 24 jam. Jika ada penduduk yang baru, segera lapor, tidak perlu 2×24 jam.

Ia melanjutkan, setiap wilayah pun harus kembali mengaktifkan siskamling, intinya siaga selama 24 jam. Menurutnya, Bandar Lampung harus tetap aman. (tribunlampung)

 

Leave a comment

Taris Angkutan Umum Lampung turun sebesar 6%

News Update RSW 96,8 FM

RADIO SUARA WAJAR — Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penurunan tarif angkutan penumpang umum sebesar 5 persen dan akan mulai diterapkan pada hari ini Jumat (15/1/2016), mendapat respons yang baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Pada rapat membahas besaran tarif angkutan di kantor dinas perhubungan (dishub) provinsi Lampung Kamis (14/1/2016) disepakati tarif angkutan turun 6 persen.

Seusai rapat yang digelar tertutup ini, Kepala Dishub Provinsi Lampung, Idrus Effendi mengatakan penurunan tarif sebanyak 6 persen ini tak memakan waktu perdebatan yang lama.

Meskipun ada permintaan 10 persen penurunan tarif angkutan namun pihak dishub mengatakan penurunan 6 persen sudah wajar, jika melihat naiknya harga suku cadang dan sepinya jumlah penumpang.

Sementara itu, mengenai mulai berlakunya tarif baru, pihak Dishub mengatakan secepatnya SK Gubernur yang baru akan diterbitkan untuk tarif baru angkutan umum ini. Untuk angkutan kota nanti organda kota yang menentukan karena ada regulasi tapi rekomendasi 6 persen tetap diturunkan ke kota.

Sementara itu Wakil Ketua Organda Provinsi Lampung, I Ketut Pasek mengatakan pihaknya menerima keputusan rapat meskipun jumlah penumpang menurun dan harga spare part naik.

Disisi lain Ketua YLKI, Subandra Yani mengatakan menyetujui hasil tarif ini meskipun YLKI meningingkan penurunan 5-7,5 persen.

Berikut data rencana penurunan tarif angkutan:

Trayek Tarif Dasar Rencana Turun

Rajabasa-Bakaueni Rp18.000 Rp16.920

Rasabasa-Kotabumi Rp19.000 Rp17.860

Rasabasa-Baradatu Rp31.000 Rp29.140

Rajabasa-Menggala Rp21.000 Rp19.740

Rajabasa-Rawajitu Rp49.000 Rp46.060

Rajabasa-Sumberjaya Rp30.000 Rp28.200

Rajabasa-Krui Rp49.000 Rp46.060

Rajabasa-Metro (Terminal Mulyojati) Rp8.000 Rp7.520

Rajabasa-Seputih Surabaya (Lamteng) Rp23.000 Rp21.620

Rajabasa-Bratasena Rp25.000 Rp23.500

Rajabasa-Labuhan Maringgai Rp23.000 Rp21.620

Rajabasa-Jabung Rp25.600 Rp24.064

Rajabasa-Kotaagung Rp18.000 Rp16.920

Rajabasa-Wonosobo Rp20.000 Rp18.800

Rajabasa-Gunangbatu Rp16.000 Rp15.040

(lampost)

 

Leave a comment
1 … 105 106 107 108 109 … 148