Category: Info Sepekan Seputar Gereja

Umat Katolik Diajak Mengenang Dan Berdoa Untuk Para Migran Dan Pengungsi

Info Sepekan Seputar Gereja
Pope Francis prays on April 15, 2014 during his weekly general audience at the Vatican. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO

Paus Fransiskus

RADIO SUARA WAJAR – Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi, hari refleksi dan doa tahunan Gereja Katolik tentang kondisi para  migran dan pengungsi, akan menjadi kesempat bagi umat Katolik untuk refleksi dan doa khusus serta “menyambut orang asing” dengan sikap belarasa.

Untuk peringatan Hari Migran dan Pengungsi Internasional 2016, Paus Fransiskus telah memilih tema: “Migrants and refugees challenge us. The response of the Gospel of mercy,” demikian Vatikan mengumumkan pada 20 Agustus.

Perayaan itu diadakan pada 17 Januari di Vatikan dan digelar selama sepekan  pada bulan tersebut, kata pengumuman itu.

Alasan Bapa Suci memilih tema tersebut, Dewan Kepausan untuk Migran dan Orang Dalam Perjalanan, Vatikan mengatakan bahwa pertama Bapa Suci ingin menarik perhatian umat Katolik untuk merenungkan “situasi dramatis karena banyak saudara-saudari kita dipaksa meninggalkan tanah air mereka”.

Dalam seruan Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi yang dimulai pada 8 Desember, Paus Fransiskus mengatakan tahun tersebut akan menjadi kesempatan untuk mengatasi ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain, kata dewan itu.

“Marilah kita membuka mata kita dan melihat penderitaan dunia, luka-luka saudara-saudara kita yang ditolak martabat mereka, dan mari kita mengakui bahwa kita mengindahkan seruan mereka untuk membantu,” tulis Bapa Suci dalam dokumen itu.

Referensi pada tema tersebut, dewan itu mengatakan, tujuan “secara eksplisit untuk merenungkan fenomena migrasi menjadi respon dunia dan terutama, dari Gereja. Dalam konteks ini, Bapa Suci mengajak orang-orang Kristen merefleksikan selama Tahun Yubileum itu tentang karya-karya jasmani dan rohani dengan sikap belarasa, termasuk menyambut orang asing.”

“Kristus sendiri hadir di tengah ‘orang kecil’, maka di akhir hidup kita akan dinilai bagaimana kita menanggapi dengan kasih,” kata pernyataan dewan kepausan itu.

Dewan itu meminta paroki-paroki dan keuskupan di seluruh dunia membuat upaya khusus selama Tahun Kerahiman Ilahi untuk merayakan Hari Migran dan Pengungsi Internasional dan, khususnya, mengajak para migran dan pengungsi menjadi bagian dari perencanaan dan peringatan itu.(ucanews.com)

 

Leave a comment

Pemuda Katolik Diharapkan Beri Sumbangan Pemikiran Kebangsaan

Info Sepekan Seputar Gereja
0824d

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulfikli Hasan

RADIO SUARA WAJAR – Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulfikli Hasan mengharapkan Pemuda Katolik memberikan sumbangan pemikiran kebangsaan untuk menjaga keberagaman Indonesia.

“Acara Pemuda Katolik bagus. Kami harapkan kongres ini melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual untuk menjaga kebangsaan dan merefleksikan sistem ketatanegaraan kita,” kata Zulfikli saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Kongres Pemuda Katolik XVI, di Pacific Palace Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (22/8).

Pada kesempatan tersebut, Zulfikli mengatakan bangsa Indonesia sudah memilik konsensus yang bagus pada awal kemerdekaan. Sejak 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menghasilkan empat konsensus dasar – Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Dengan konsensus tersebut, para pendiri bangsa berjuang agar tidak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal. Siapapun, tanpa memandang suku, agama, ras semuanya sama karena kita adalah Indonesia. Kita saling menghormati dan tidak ada diskrimansi,” kata Zulfikli, seperti dilansir beritasatu.com.

“Karena itu, saya harapkan Pemuda Katolik harus menjaga keberagaman agar bangsa Indonesia tetap ada,” ujar Ketua Umum PAN ini.

Demokrasi Indonesia harus sesuai tujuan nasional

Zulkifli Hasan mengatakan demokrasi adalah modal politik yang dapat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

”Oleh karena itu, dalam menerapkan demokrasi secara konsisten, kita harus memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan harus benar-benar berorientasi pada tujuan nasional yang telah disepakati,” kata Zulkifli, seperti dilansir republika.co.id.

Menurut Zulkifli, demokrasi dibangun melalui proses yang sangat panjang. Karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi.

Ia menambahkan, demokrasi yang sedang Indonesia jalankan adalah demokrasi yang sedang berproses menemukan tata kehidupan bernegara yang ideal, yang mampu menuntun terwujudnya pemerintahan yang efektif.

”Karena demokrasi menempatkan rakyat pada posisi sentral yang memberikan mandat kepada penentu kebijakan negara,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, Indonesia butuh pemimpin yang berorientasi kepada kepentingan, kemajuan, dan kejayaan bangsa dan negara. Bukan kepada kepentingan pribadi dan golongan, bukan untuk melanggengkan kekuasaan kelompok, dan bukan pula kepemimpinan yang membiarkan hidupnya budaya anarkisme, budaya kekerasan, dan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keragaman merupakan anugerah Tuhan

Zulkifli Hasan juga mengatakan keberagaman suku dan agama patut disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Keragaman merupakan anugerah Tuhan. Tantangan kita bukan lagi soal keberagaman,” kata Zulkifli dalam acara yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu, seperti dilansir antaranews.com.

Perbedaan menurut dia, merupakan sarana untuk saling mengenal dan untuk bisa saling bekerjasama. “Itu yang harus kita kembangkan,” ucapnya melalui siaran pers MPR.

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan bahwa saat Indonesia merdeka 70 tahun yang lalu, pendiri bangsa telah sepakat membangun konsensus bersama bahwa tak boleh ada yang tertinggal dalam soal pembangunan apapun suku dan agama seseorang.

Oleh karena itu, katanya, isu-isu mengenai suku dan agama tak boleh didengungkan kembali. Tugas MPR adalah untuk menyosialisasikan hal ini sebab bangsa ini tak boleh mundur.

 

Leave a comment

Pemimpin Katolik Asia Diminta Mencari ‘Solusi Praktis’ Terkait Krisis Iklim

Info Sepekan Seputar Gereja
0819a

Kardinal Charles Maung Bo (tengah) membawakan homili dalam Misa, 18 Agustus di Bangkok.

RADIO SUARA WAJAR – Kardinal Myanmar Mgr Charles Maung Bo mendesak Gereja-gereja di Asia memimpin untuk memerangi perubahan iklim dengan mencari berbagai solusi praktis.

Seruan itu disampaikan Kardinal Bo  dalam homilinya pada Misa pembukaan seminar dua hari tentang perubahan iklim di Bangkok pada 18 Agustus, yang diselenggarakan oleh Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia (FABC).

Kardinal Bo meminta  para pemimpin Gereja Katolik yang berkumpul pada acara itu untuk mengembangkan “berbagai solusi praktis”.

“Kita perlu bergandengan tangan dengan erat dalam perjuangan demi perlindungan alam,” katanya, mengutip ensiklik Paus Fransiskus, Laudato si’.

“Pesan Bapa Suci adalah sebuah seruan tersebut membangkitkan Gereja di Asia Timur,” kata uskup agung Yangon itu.

Pada Juni, Paus mengeluarkan ensiklik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang lingkungan yang membahas tanggapan global terhadap perubahan iklim dan negara-negara kaya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut yang berdampak pada orang miskin.

Kardinal Bo, yang pada Februari menjadi kardinal pertama Myanmar, berbicara dalam homilinya tentang bencana alam mengerikan  di negaranya dalam beberapa tahun terakhir.

Topan Nargis, katanya, menewaskan lebih dari 150.000 orang tahun 2008 dan  800.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka. Sementara itu, dalam dua pekan terakhir Myanmar telah berjuang mengatasi hujan deras dan banjir yang telah berdampak bagi sekitar 1,7 juta orang.

“Orang miskin kita tidak tahu tentang pemanasan global, tapi mereka telah menjadi korban perubahan iklim selama 10 tahun terakhir,” kata Kardinal Bo, ketua Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia FABC.

“Kita berdiri di persimpangan sejarah. Serangan sporadis pada ekosistem kita sekarang telah berubah menjadi penyakit kronis bagi planet kita. Jadi pertemuan kami di sini perlu memberikan kesan kepada kita semua bahwa urgensinya untuk mengatasi perubahan iklum.”

Berbicara pada pembukaan konferensi, Uskup Ubon Ratchathani Mgr Philip Banchong Chaiyara, ketua Karitas Thailand, memuji pesan Kardinal Bo dan meminta para peserta “mengembangkan strategi memelihara rumah kita masing-masing”.

“Kita semua memiliki peran dalam revolusi ekologi ini yang telah diajak Paus Fransiskus,” kata Uskup Chaiyara.

Pastor Allwyn D’Silva, sekretaris biro perubahan iklim FABC, mengatakan kepada ucanews.com bahwa para pemimpin Katolik di wilayah ini sangat responsif dalam beberapa tahun terakhir.

“(Pada awalnya), banyak orang benar-benar tidak memahami tentang perubahan iklim. Isu ini adalah sesuatu yang baru bagi para uskup,” katanya. “Sekarang ada kesadaran.”

Pastor D’Silva mengakui bahwa Gereja akan berjuang mempengaruhi pemerintah di negara-negara minoritas Katolik di wilayah itu, tetapi tantangan tersebut dapat diatasi melalui persatuan.

“Kita perlu bergabung dengan kelompok sekuler lainnya, maka kita dapat menempatkan tekanan. Kita harus bergandengan tangan dengan orang lain.”(ucanews.com)

Leave a comment

Ulama Deklarasikan Perjuangan Melawan Perubahan Iklim

Info Sepekan Seputar Gereja
150818173747_climate_change_640x360_pa

Negara kaya dan penghasil minyak diminta menghentikan penggunaan bahan bakar fosil tahun 2050.

RADIO SUARA WAJAR – Para pemimpin Islam dari 20 negara menyerukan agar diambil langkah segera untuk mengatasi pemanasan global, sesuai dengan ajaran Islam mengenai hal ini.

Para peserta Simposium Islam Internasional tentang Pemanasan Global di Istanbul, Turki, menyerukan agar negara-negara di dunia membuat kesepakatan yang mengikat dan adil tentang perubahan iklim dalam KTT di Paris bulan Desember mendatang, demikian seperti di lansir bbc.com.

Dalam deklarasinya mereka menyampaikan dukungan moral terhadap hal ini berdasarkan ajaran Islam.

Mereka meminta negara-negara kaya dan produsen minyak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghentikan sama sekali produksi bahan bakar fosil pada tahun 2050.

Selain itu seruan juga disampaikan kepada negara dan pelaku bisnis agar hanya menggunakan energi yang terbarukan.

Kewajiban agama

Deklarasi ini juga menyatakan bahwa 1,6 miliar Muslim punya kewajiban agama untuk berjuang melawan perubahan iklim dan meminta agar Muslim patuh pada perintah dalam Alquran untuk “tidak berlaku sombong di muka bumi”.

Para peserta juga berpendapat mengenai perlunya peningkatan dukungan keuangan bagi komunitas yang rentan menjadi korban perubahan iklim.

Sebelumnya, Paus Fransiskus juga menerbitkan surat mengenai pencegahan perusakan lingkungan.

Mereka menyerukan agar negara kaya mengakui “kewajiban moral untuk mengurangi konsumsi sehingga negara miskin dapat mengambil keuntungan dari apa energi bumi yang bisa terbarukan”.

Menurut situs deklarasi, seruan ini didukung oleh pemimpin agama seperti Mufti Besar Uganda dan Lebanon, mantan Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Ketua MUI, Din Syamsuddin, dan beberapa ulama lain. Namun wartawan BBC melihat bahwa beberapa negara Islam tidak berpartisipasi dalam deklarasi ini.

 

Leave a comment

Potret Toleransi Beragama di Ibukota Dalam 70 Tahun Kemerdekaan RI

Info Sepekan Seputar Gereja

kerukunan-beragamaRADIO SUARA WAJAR – Toleransi keagamaan di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Jakarta, tidak pernah lekang dimakan waktu. Telah 70 tahun Indonesia menikmati kemerdekaannya, sepanjang itu pula banyak agama dan masing-masing penganutnya hidup berdampingan dengan damai.

Gulraj Singh yang merupakan pemimpin kuil kepercayaan Sikh di kawasan Pasar Baru, menjadi salah seorang yang menikmati kemerdekaan beribadah itu. Pria yang sudah 70 tahun hidup di Indonesia, dia merasakan indahnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

“Toleransi di Indonesia itu hebat, dari dahulu keagamaanya beragam tetapi bisa berdampingan. Sudah lebih 70 tahun saya hidup di Indonesia ini, melihat kerukunan, gotong royong dan Pancasila menjadi pemersatu kita.”

“Perbedaan agama tidak dipersoalkan, tidak seperti di negeri lain yang mencampuradukkanya dengan politik sehingga malah runyam,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (12/8/2015).

Di Jakarta, simbol toleransi keagamaan berdiri kokoh di pusat kota. Masjid Istiqlal yang akbar dan Gereja Katedral yang menjulang menjadi saksi bisu harmoni keagamaan masyarakat Ibu Kota. Rumah ibadah 2 agama yang berbeda itu juga menjadi ikon toleransi Indonesia bagi masyarakat Internasional.

Uskup Agung DKI Jakarta, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, mengaku sering mendengar pujian dari teman-temannya yang merupakan negara asing. Menurut mereka, kata Ignatius, meski Indonesia negara muslim terbesar di dunia, namun tidak pernah ada kerusuhan agama yang sampai merusak tatanan negara.

“Mereka juga kagum dengan realitas rumah ibadah seperti Istiqlal dan Katedral yang berdampingan. Simbol di mana kerukunan berada di Indonesia,” kata dia.

Toleransi dan kebersamaan memang sudah ditanamkan para pelopor negeri sejak awal kemerdekaan. Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno bahkan memperlihatkan potret kebersamaan itu saat membangun Istiqlal. Ia tak segan melibatkan arsitek non-Islam untuk mendirikan masjid terbesar di Asia Tenggara itu.

Abu Hurairah, protokoler masjid Istiqlal menceritakan, Frederich Silaban, arsitek yang mendesain Istiqlal itu adalah penganut kristiani. Rancangannya yang bertema “Ketuhanan” dipilih pak Soekarno.

“Meski bukan muslim, pak Silaban itu sengaja menghabiskan waktu mempelajari lebih dalam mengenai cara ibadah orang muslim dan konsep masjid lain di dunia. Itu bukti toleransi ada di sini,” ujarnya.

 

Leave a comment

Timor Leste Merayakan 500 Tahun Kehadiran Gereja Katolik

Info Sepekan Seputar Gereja
0818c

Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento, kiri, dan Sekretaris Negara Vatikan Pietro Kardinal Parolin memimpin Misa untuk merayakan 500 tahun kehadiran Gereja Katolik di negara itu.

RADIO SUARA WAJAR – Misa untuk merayakan 500 tahun kehadiran Gereja Katolik di Timor Leste, diadakan pada tgl 15 Agustus bertepatan  dengan Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga di Tasitolu, sebuah lokasi saat Paus Yohanes Paulus II merayakan Misa tahun 1989 ketika pemuda Timor Timur membentangkan spanduk memprotes pemerintahan Indonesia.

Sekitar 8.000 umat Katolik berkumpul di tempat terbuka di pesisir  barat Dili, ibukota Timor Leste, di negara setengah pulau itu. Umat datang dari seluruh pulau, mengenakan pakaian adat dan membawa poster mewakili keuskupan mereka, komunitas, sekolah dan paroki.

Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin, yang mengunjungi Timor Leste sejak Paus Yohanes Paulus II, menjadi selebran utama Misa itu, yang

Konselebran  lain termasuk Uskup Agung Joseph Marino, duta Vatikan untuk Timor Leste, Uskup Baucau Mgr Basilio do Nascimento, Uskup Maliana Mgr Norberto do Amaral, dan Uskup Agung Leopoldo Girelli, Duta Vatikan untuk Singapura, yang menjabat sebagai Duta Besar Vatikan untuk Timor Leste  (2006 -2013).

Kardinal Parolin mengatakan kepada hadirin bahwa Gereja mengikuti perjuangan negara untuk kemerdekaan dan akan terus membantu negara yang masih muda ini.

Dengan  mengacu pada penandatanganan perjanjian di antara Vatikan dan Timor Leste pada 14 Agustus, kardinal mengatakan kesepakatan itu merupakan sarana Gereja dan negara dapat bekerjasama untuk pengembangan dan kemajuan bangsa.

Uskup Nascimento, ketua presidium Konyarakat Waligereja Timor Leste, menekankan pentingnya penandatanganan perjanjian itu guna meningkatkan kerja sama di antara Gereja dan pemerintah Timor Leste untuk  melayani 1,2 juta orang di negara itu, yang di antaranya 97 persen adalah Katolik.

0818d

Seorang gadis menampilkan bendera Vatikan dan Timor Leste selama Misa 15 Agustus untuk merayakan 500 tahun kehadiran Gereja Katolik di Timor Leste.

 

Leave a comment

Vatikan Dan Timor Leste Tandatangani Perjanjian Bilateral

Info Sepekan Seputar Gereja
0815a

Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin dan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo bertemu dengan para wartawan setelah penandatanganan perjanjian di antara kedua negara.

RADIO SUARA WAJAR – Takhta Suci Vatikan dan Timor Leste telah menandatangani perjanjian yang menetapkan tonggak lain dalam kerjasama bilateral di antara kedua negara.

Sekretaris Negara Vatikan Pietro Kardinal Parolin, yang tiba di Dili pada 12 Agustus untuk merayakan 500 tahun Gereja Katolik di Timor, mengatakan kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan “saling kerjasama untuk pengembangan integral untuk masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.”

Menurut kardinal itu, perjanjian tersebut mencakup dua prinsip dasar – nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait kebebasan beragama dan jaminan kebebasan untuk para penganut dan menjalankan iman Katolik secara publik.

“Ia juga memberikan ruang dan kesempatan bagi Gereja Katolik untuk berperan dalam masyarakat sesuai dengan misi pelayanannya kepada masyarakat dan sesuai norma-norma konstitusi dan undang-undang setempat,” katanya.

Perjanjian tersebut menjelaskan daerah tertentu di mana Gereja dapat melayani umat secara bebas dan terbuka, kata Kardinal Parolin.

Perjanjian ini termasuk memberikan pelayanan rohani di penjara, rumah sakit, klinik dan panti asuhan, melakukan karya amal, mendirikan sekolah di setiap tingkat dan membantu orangtua Katolik dalam pendidikan anak-anak mereka sesuai iman mereka sendiri.

Dalam 500 tahun sejak Portugis datang ke Pulau Timor tahun 1515, Gereja Katolik telah menempatkan dirinya dalam membela hak-hak yang paling dasar dari masyarakat, berperan dalam melayani pengembangan pribadi manusia di bidang – rohani, sosial, budaya dan pendidikan, serta konsolidasi prinsip-prinsip moral dalam masyarakat, katanya.

“Dari awal Gereja Katolik telah  berakar dalam sejarah rakyat Timor yang memeluk agama Katolik, tidak dengan kekuatan pedang, tapi dengan keterbukaan hati mereka,” kata Kardinal Parolin.

Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo mengatakan perjanjian itu menetapkan tonggak lain dalam “hubungan khusus” di antara Vatikan dan Timor Leste.

Dia mengatakan perjanjian itu adalah sesuatu yang spesial karena tidak ditandatangani di Vatikan, tapi di Timor Leste, yang menunjukkan cinta Gereja Universal bagi negara ini.

Timor Leste, kata dia, mengakui kontribusi signifikan Gereja Katolik telah dibuat untuk rakyatnya.

“Orang-orang Timor Leste telah mengetahui bahwa Gereja Katolik telah berperan penting dalam 500 tahun terakhir, jauh lebih lama dari perjuangan kami untuk kemerdekaan. Gereja Katolik telah membantu dalam pendidikan moral dan agama kepada umat,” kata Araujo.

Sementara itu, Pastor Julio Crispim Ximenes Belo, dosen hukum di Universitas Nasional Timor Lorosae dan ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Baucau, mengatakan kepada ucanews.com bahwa perjanjian itu menyediakan kerangka hukum bagi kerjasama di antara Gereja dan Timor Leste.

“Perjanjian ini melindungi masyarakat melaksanakan kebebasan beragama mereka, seperti hak beribadah dan bebas melakukan kegiatan Gereja. Ini akan menjadi sangat penting bagi Gereja Katolik di masa depan,” kata Pastor Belo kepada ucanews.com.

Hal ini juga memperkuat status Gereja Katolik sebagai badan hukum di Timor Leste, tambahnya.(indonesia.ucanews.com)

Leave a comment

KWI: 70 Tahun Merdeka, Jangan Mengeluh Dengan Keadaan, Tapi Menjadi Lilin-Lilin Kecil

Info Sepekan Seputar Gereja
0426a

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo

RADIO SUARA WAJAR – Dalam rangka menandai  70 tahun Indonesia merdeka, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) bersama Komisi Kerasulan Awam KWI menggelar konferensi pers dalam menanggapai  sejumlah permasalahan yang menghambat pemenuhan hakekat kemanusiaan  dan cita-cita kemerdekaan akibat kurangnya komitmen moral para penyelenggara negara.

“Gereja Katolik memandang bahwa salah satu akar permasalahan yang ada adalah karena kurangnya komitmen moral para penyelenggara negara, pemimpin politik, dan warga terdidik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti yang telah diamanatkan para pendiri bangsa,” demikian pernyataan pers yang ditandatangani oleh Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Suharyo, ketua presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang disampaikan dalam konferensi pers di Kantor KWI, Jakarta Pusat, 14 Agustus 2015.

Meskipun Indonesia telah merdeka selama 70 tahun, namun banyak masalah yang dihadapi dalam bidang – politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.

“Hingga kini masih banyak anak bangsa yang belum bisa merasakan cita-cita kemerdekaan, kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, keterbelakangan daerah, ketidakadilan hingga kekerasan,” kata Uskup Agung Suharyo.

Dalam menanggapi persoalan tersebut, Uskup Agung Suharyo mengajak umat Katolik  ”jangan hanya mengeluh saja atau meratap dengan keadaan, tapi menjadi lilin-lilin kecil yang membawa terang untuk membangun kebaikan bersama.”

Menurutnya, “Semangat yang hidup dan dinamis hanya akan tumbuh dari komitmen moral yang kuat di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Selama 70 tahun merdeka, komitmen moral ini masih terasa perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan negara semakin bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan pragmatisme yang telah menempatkan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok di atas kepentingan bangsa.”

Ke depan, lanjutnya, Gereja Katolik mengharapkan Indonesia menjadi sebuah negara yang adil, makmur, tertib dan aman agar cita-cita kehidupan bersama yang berperi kemanusiaan dan berperikeadilan dapat dirasakan oleh semua anak bangsa.

“Dalam perjalanan ke depan, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para pemimpin bangsa harus mulai mengubah mentalitas berkuasa dari yang berorientasi pada proses menjadi yang berorientasi pada hasil.”

Ia mengatakan Gereja Katolik Indonesia sebagai bagian yang integral dari bangsa ini tetap memiliki komitmen yang kuat dan secara terus menerus memberikan kontribusinya bagi perbaikan kehidupan rakyat.

Kasus Gereja St. Clara

Uskup Agung Suharyo mengatakan umat Katolik di wilayah tersebut yang berjumlah sekitar 4.000 orang sudah lama menunggu sebuah gereja. Maka ia mendukung sikap walikota Bekasi yang dengan jelas menyatakan semua warga punya hak yang sama untuk membangun tempat ibadah dan gereja itu telah memenuhi persyaratan  Peraturan Bersama (Perber) Dua Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006.

Menurut Perber tersebut, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

Ia memberikan apresiasi kepada  walikota Bekasi tersebut yang sungguh menjalankan fungsinya yang mengayomi semua masyarakat.

Kunjungan Paus Fransiskus

Pekan ini Sekretaris Negara Vatikan, Pietro Kardinal Parolin, orang nomor dua di Vatikan setelah Paus, berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya ke Kementerian Agama, Menteri Agama  Lukman Hakim Saifuddi mengundang Paus untuk mengunjungi Indonesia.

Menanggapi undangan Menteri Agama tersebut, Mgr Suharyo mengatakan bahwa KWI telah mengajukan undangan kepada  Bapa Suci  sejak November tahun lalu.

Selain Menteri Agama, Kardinal Parolin  bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Kardinal itu menyampaikan kepada Presiden Jokowi bila mengunjungi Eropa, jangan lupa singgah di Vatikan, lanjut Mgr Suharyo, mengutip  Duta Besar Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Agung Antonio Guido Filipazzi.

Kunjungan Bapa Suci bukan hanya kunjungan pastoral sebagai pemimpin Gereja Katolik, tapi juga kunjungan kenegaraan atas posisinya sebagai kepala Negara Vatikan maka  protokoler terkait kunjungan tersebut perlu diatur.

“Wacana untuk mengundang Bapa Suci  sudah mulai sejak bulan November tahun lalu, bapak presiden juga sudah tahu bahwa Gereja Katolik ingin mengundang Bapa Suci ke Indonesia. Dan sekarang rupa-rupanya tinggal mengatur secara protokoler,” kata Mgr Suharyo.(indonesia.ucanews.com)

 

Leave a comment

Kardinal Hong Kong desak otoritas Beijing hentikan pembongkaran salib

Info Sepekan Seputar Gereja
Hong Kong cardinal John Tong Hon attends a mass at the St Peter's basilica before the conclave on March 12, 2013 at the Vatican. Cardinals moved into the Vatican today as the suspense mounted ahead of a secret papal election with no clear frontrunner to steer the Catholic world through troubled waters after Benedict XVI's historic resignation.The 115 cardinal electors who pick the next leader of 1.2 billion Catholics in a conclave in the Sistine Chapel will live inside the Vatican walls completely cut off from the outside world until they have made their choice. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS

Uskup Hong Kong, Kardinal John Tong Hon

Uskup Hong Kong Kardinal John  Tong Hon telah mengeluarkan “seruan dengan mendesak” ketua Partai Komunis di Beijing, menghentikan  kampanye pembongkaran salib yang sedang berlangsung di Provinsi Zhejiang.

“Saya menyerukan pemerintah pusat untuk menghubungi pemerintah Provinsi Zhejiang dan melakukan investigasi terhadap situasi tersebut dan menghentikan pembongkaran salib  ilegal,” kata Kardinal Tong dalam sebuah pernyataan pada 12 Agustus.

Pihak berwenang Tiongkok harus “kembali ke jalan yang benar, pentingnya menempatkan konstitusi pada posisi yang tertinggi,” kata prelatus itu.

Kardinal juga meminta umat Katolik di Hong Kong berdoa dan berpuasa untuk penghargaan terhadap martabat dan kebebasan beragama guna berbagi penderitaan dengan saudara-saudara mereka yang teraniaya di Tiongkok.

Seruannya muncul setelah pemerintah Tiongkok pada 11 Agustus bahwa ada rumor yang beredar di antara para pemimpin Kristen dan di media sosial bahwa kampanye 20 bulan, yang telah menyeksikan  penghapusan lebih dari 1.200 salib, akan dihentikan.

Seruan ini juga terjadi kurang dari seminggu setelah Uskup Agung Anglikan di Hong Kong, Paul Kwong, meminta otoritas Tiongkok untuk menghentikan pembongkaran salib di Provinsi Zhejiang, yang merupakan rumah bagi sekitar 2 juta orang Kristen, termasuk 210.000 umat Katolik.

Pengamat di media sosial mengkritik para pemimpin Kristen di Hong Kong, yang lamban mengeluarkan tanggapan terkait pembongkaran salib.

Segera setelah itu mingguan keuskupan itu, Kung Kao Po, mem-posting pernyataan Kardinal Tong pada halaman Facebook-nya, blogger Anthony Yuen menulis pesan di Facebook tersebut dengan mengatakan seruan Gereja sangat terlambat.

“Mengapa respon muncul sedikit terlambat?” tanyanya.

Sebagai tanggapan, Suster Pauline Yuen mengatakan pernyataan kardinal  ”lebih baik terlambat ketimbang tidak sama sekali”.(indonesia.ucanews.com)

 

Leave a comment

Menpora: Pemuda Katolik Harus Perkuat Warna Kebhinekaan

Info Sepekan Seputar Gereja

0814dRADIO SUARA WAJAR – Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora), Imam Nahrawi berharap Pemuda Katolik dapat memberikan warna bagi penguatan kebhinekaan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan idealisme pemuda Indonesia.

Hal itu disampaikan Menpora RI, Imam Nahrowi saat menerima Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa  bersama jajaran Pengurus Pusat di Kantor Kemenpora RI, Jakarta, Rabu (12/8), seperti dilansir suarapembaruan.com.

Saat audiensi dengan Menpora RI, Tamo Mbapa didampingi Pengurus Pusat Pemuda Katolik yakni Frederikus Lusti Tulis, Frans Sinaga, Hendrik Jauhari dan Friederich Batari.

Menpora juga menyambut baik rencana penyelenggaraan Seminar dan Kongres Nasional XVI Pemuda Katolik di Batam, Propinsi Kepulauan Riau pada 21-23 Agustus 2015.

Pada kesempatan yang sama Menpora juga memberikan ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Kongres XVI Pemuda Katolik di Batam, dia berharap semoga seluruh pikiran, ide, dan gagasan original dari Pemuda Katolik  memberikan warna bagi penguatan kebhinekaan kita, dan tentu cita-cita idealisme pemuda Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Tamo Mbapa mengundang Menpora RI Imam Nahrowi untuk membuka seminar dan Kongres Nasional XVI Pemuda Katolik di Batam sekaligus memberikan pikiran dan pandangan kepada peserta Kongres Pemuda Katolik dari seluruh Indonesia.

Menpora pun langsung menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Kongres Nasional Pemuda Katolik di Batam. Lebih lanjut, Menpora berharap Kongres Pemuda Katolik nantinya membahas materi-materi dan rekomendasi yang memungkinkan bagi penguatan organisasi Pemuda Katolik.

Menpora juga berpesan agar Kongres Pemuda Katolik dapat membahas tentang bagaimana kecenderungan pemuda Indonesia hari ini dalam melihat masa depannya dan masa depan bangsa dan negara Indonesia dengan pilihan-pilihan yang mereka harus tentukan. Sebab, menurut Menpora, sesungguhnya sejarah itu akan terbangun oleh cita-cita hari ini.

Menurutnya, berbagai sumber perbedaan baik antar propinsi maupun antar daerah pasti akan memberikan banyak khazanah. Yang penting menurutnya  adalah bagaimana khazanah itu digagas menjadi komitmen besar nasional.

Lebih lanjut, Menpora mengatakan forum Kongres Pemuda Katolik nantinya harus betul-betul menjamin proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Menpora berharap forum Kongres Pemuda Katolik itu betul-betul mencerminkan nilai, semangat dan tentu cita-cita yang besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan itu, Menpora juga mendukung ide Sumpah Pemuda Jilid II yang digagas Hendrik Jauhari, pemuda asal Propinsi Maluku yang juga Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Dia mengatakan Sumpah Pemuda Jilid II ini adalah sesuatu yang perlu  didorong agar pemuda Indonesi mempunyai semangat yang lebih Indonesia, mempunyai semangat yang lebih juga tentang nasionalisme dan tentang pengakuan kita sebagai bangsa.

Seusai melakukan audiensi dengan dengan Menpora, Tamo Mbapa juga melakukan audiensi dengan para tokoh Katolik – Harry Tjan Silalahi dan J Kristiadi di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan terkait pelaksanaan Kongres Nasional XVI Pemuda Katolik di Batam, Kepri.

Leave a comment
1 … 80 81 82 83