Peletakan Batu Pertama Rumah Biara Suster HK

11219220_393211220877347_2777675114216961289_n

Mgr. Yohanes Harun Yuwono

RADIO SUARA WAJAR – Mgr. Yohanes Harun Yuwono lakukan Peletakan Batu Pertama Rumah Biara Suster-suster Hati Kudus di Unit III, Trimuljaya, Tulangbawang, Sabtu 19/9.

Sebelumnya, diadakan Misa Kudus di Gereja Stasi St. Maria Ratu, Unit III, Trimuljaya yang dipersembahkan oleh Uskup Yuwono didampingi Rm. Ant. Dwi Putranto SCJ dan Rm. Albertus Joni SCJ. Usai misa, diadakan perarakan menuju lokasi.

Agustus 2010 Kongregasi HK hadir di Tulangbawang. Dua suster HK menempati rumah umat. Rumah pertama, mereka tinggal bersama satu keluarga. Tanggal 27 Oktober 2013 mereka pindah ke rumah kosong milik salah satu keluarga hingga saat ini. Sekitar 300 meter dari rumah itu dengan luas tanah 50 m persegi dan 40 meter persegi, para suster akan membangun rumah biara dengan dua lantai 8 kamar. Komunitas Suster HK ini mendapat pelayanan rohani Misa Kudus setiap hari Selasa. “Ada juga umat yang datang, “ ujar Sr. Magdeleine HK.

Rm. Ant. Dwi Putranto SCJ mengucapkan terimakasih kepada Kongregasi HK dan Sr. Theodora, selaku pemimpin umum, yang telah mengutus dua suster untuk hadir di tempat ini. “Kehadiran para suster sangatlah berarti bagi pengembangan iman umat di sini. Kalau bisa jangan hanya dua suster,” mohonnya sambil tersenyum.

Uskup Yuwono berharap kehadiran para suster membawa kedamaian dan kerukunan di masyarakat. “Damai itu indah,” ujar Uskup. Usai peletakan batu pertama, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Di tempat itu pula Uskup beramah tamah dengan FKUB.

Reporter: M. Fransiska FSGM

 

 

Paus Fransiskus Serukan Kebebasan Bagi Gereja di Kuba

150919223236_pope_castro_cuba_640x360_afp_nocredit

Paus Fransiskus disambut Presiden Kuba Raul Castro di bandara Havana.

RADIO SUARA WAJAR – Paus Fransiskus telah mendesak agar Gereja di Kuba untuk mendapatkan kebebasan untuk menjalankan misinya, dalam kunjungan pertamannya ke negara tersebut.

Dia juga menyatakan peningkatan hubungan antara AS dan Kuba sebagai “sebuah contoh rekonsiliasi seluruh dunia” katanya seperti dilansir bbc.com.

Dalam keteranganya di bandara, bersama dengan Presiden Castro, Paus Fransiskus mendesak peningkatan dukungan bagi umat Katolik di Kuba “jadi Gereja dapat melanjutkan dukungan dan mendorong masyarakat Kuba dengan harapan dan kepedulian, dengan kebebasan, makanya dan ruang yang dibutuhkan untuk menyampaikan maklumat bagi masyarakat.

Vatikan menyatakan kunjungan Paus diharapkan akan membantu pelaksanaan kebebasan dan HAM di negara tersebut.

Paus Fransiskus berperan dalam pemulihan hubungan diplomatik antara Kuba dan AS.

Presiden Castro telah berterimakasih kepada Paus atas kontribusinya dalam proses pemulihan hubungan Kuba dengan AS.

150919223413_pope_cubans_624x351_epa_nocredit

Ribuan orang memadati rute yang dilalui Paus Fransiskus.

Ribuan orang memadati rute yang dilalui oleh rombongan Paus menuju ke kediaman duta besar Vatikan di Kuba. Paus akan berada di Kuba selama empat hari sebelum melanjutkan kunjungan ke AS.

Paus akan menggelar misa di kota Holguin Pada Senin (21/09), yang diperkirakan akan dihadiri oleh hampir 1.000 warga Kuba dan wartawan asing.

Tahun 1998 lalu, Paus Yohanes Paulus II merupakan Paus pertama yang berkunjung ke negara tersebut, dengan mengatakan: “Dengan harapan Kuba membuka diri kepada dunia, dan dunia membuka diri kepada Kuba.”

Penggantinya, Paus Benedictus XVI juga berkunjung ke Kuba pada 2012.

 

Paus Fransiskus Tampung Keluarga Katolik Suriah yang Jadi Pengungsi

0844183Paus-ke-Kuba780x390

Paus Fransiskus

RADIO SUARA WAJAR – Paus Fransiskus sudah menampung satu keluarga pengungsi Suriah di sebuah apartemen Vatikan, seperti diungkapkan para pembantu Paus.

Keluarga Katolik dari Damaskus itu merupakan satu dari dua keluarga yang dijanjikan Paus akan mendapat tempat di Vatikan sebagai bagian dari upaya Gereja Katolik untuk membantu para pengungsi.

Mereka tiba di Italia pada tanggal 6 September, pada hari Paus meminta agar setiap paroki Gereja Katolik di Eropa menampung satu keluarga pengungsi. Identitas keluarga yang sudah ditampung Vatikan tersebut masih dirahasiakan sampai pihak berwenang Italia mengambil keputusan atas permohonan suakanya.

Sebagai umat Katolik yang mengungsi dari Suriah yang tercabik-cabik perang saudara dengan aksi penganiayaan atas kaum minoritas, kemungkinan besar mereka akan mendapat izin untuk tinggal di Italia.

Bagaimanapun prosesnya, diperkirakan, hal itu memerlukan waktu berbulan-bulan, kecuali mendapat perlakuan khusus demikian seperti dilansir kompas.com, Sabtu (19/9). Kawasan Eropa barat menghadapi kedatangan gelombang pengungsi yang dalam beberapa pekan belakangan ini jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu jiwa.

Sebagian besar berasal dari Suriah dan mereka mencoba memasuki daratan Eropa barat dengan menggunakan berbagai alat transportasi, mobil, bus, kereta api, maupun berjalan kaki.

 

Pembinaan Kelompok Devosional Oleh Bimas Katolik Kemenag Lampung

Uskup-Tanjungkarang-Mgr-Yohanes-Harun-Yuwono-edit1

Uskup Tanjungkarang Mgr Yohanes Harun Yuwono

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Bimas Katolik Kemenag Lampung mengadakan pembinaan kelompok Devosional yang dimulai pada Jumat, (18/9). Pembinaan ini diadakan di Kompleks UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi Lampung.
Pembinaan Kelompok Devosional Tahun Anggaran 2015 ini mengambil tema “melalui devosi, umat Katolik diajak untuk semakin mencintai Ekaristi”

KA. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Drs. H. Suhaili. M.Ag. membuka acara pembinaan bimas Katolik ini dengan memaparkan visi misi Kebijakan Kementrian Agama di Bidang Keagamaan. Ia mengatakan bahwa visi Kemenag adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin (KMA 2 th. 2010)

Ia menambahkan bahwa misi Kemenag meliputi meningkatkan kualitas pemahaman umat beragama dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Ia berharap bahwa umat beragama di Provinsi Lampung saling membina kerukunan dan kedamaian.
Peserta dalam pembinaan ini adalah utusan-utusan dari beberapa paroki di Keuskupan Tanjungkarang.

Uskup Keuskupan Tanjung Karang, Mgr. Yohanes Harun Yuwono memberikan dasar-dasar teologis-biblis praktek devosional dalam satu sesi pertemuan. Selain bapa uskup, Rm. Tripomo Pr, dan rm Eko, SCJ juga menjadi nara sumber dalam pembinaan ini.

Pembinaan Kelompok Devosional ini akan berlangsung sampai hari Minggu, (20/9). Acara akan ditutup dengan pengarahan dari Bimas Katolik KA.Kanwil Prov. Lampung, Drs. Matheus Yarkoni.

 

PMKRI, GMKI Kalbar Desak Gubernur Turun Tangan Atasi Kabut Asap

gmki-dan-pmkri-bagi-masker_20150917_173334

Aktivis GMKI Kalbar dan PMKRI Kalbar membagikan 5.000 masker kepada pengendara di Bundaran Tugu Digulis Untan, Kamis (17/9/2015) sore.

RADIO SUARA WAJAR – Sekitar 30 mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kalbar dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kalbar membagikan 5.000 masker kepada pengendara di Bundaran Tugu Digulis Untan, Pontianak, Kamis (17/9/2015) sore.

Ketua GMKI Kalbar, Mundus mengungkapkan bahwa dibagikannya sejumlah 5000 masker tersebut sebagai upaya keprihatinan pihaknya terhadap kondisi kabut asap yang dari hari ke hari semakin pekat. “Kondisi kabut asap di Kota Pontianak ini sangat darurat,” ungkapnya

Pihaknya menyayangkan lambannya pemerintah menangani kondisi asap ini sehingga menyebabkan pelajar sekolah harus diliburkan.

“Karena sudah beberapa hari ini anak sekolah libur, bahkan satu minggu kemungkinan dari TK hingga SMA itu diliburkan sampai minggu depan, itukan sangat disayangkan. Karena siswa-siswi ini nantinya akan tertinggal mata pelajaran oleh karena disebabkan kabut asap seperti ini,” jelasnya.

Untuk itu, Mundus menyampaikan bahwa pihaknya mendesak agar pemerintah dapat segera menanggulangi bencana kabut asap tersebut, agar tak menghambat proses belajar mengajar di sekolah.

“Jangan sampai, terutama anak-anak sekolah diliburkan, sangat kita sayangkan. Belum lagi mereka di bulan Oktober akan menghadapi ulangan tengah semester. Dengan tertinggalnya mata pelajaran, akan mempengaruhi pencapaian prestasi anak-anak sekolah tersebut,” terangnya seperti dilansir Tribunnews.com.

Sementara itu, Ketua PMKRI Kalbar, Pius menambahkan bahwa pihaknya mendesak seluruh instansi terkait agar dapat dengan segera mengatasi kebakaran lahan di Kalbar.

“Kita desak gubernur untuk segera turun tangan mengatasi bencana asap ini, dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. Karena kita sangat kasihan melihat tidak hanya di Kota Pontianak ini. Di daerah-daerah pun para pelajar sudah diliburkan akibat bencana asap ini,” tambahnya

Selain mengganggu dunia pendidikan di Kalbar, menurut Pius, bencana kabut asap ini turut mengganggu aktivitas ekonomi dan aktivitas lain masyarakat sehari-hari.

“Kita melihat ini memang tidak ada tindakan dari pemerintah ataupun instansi terkait, untuk menindaklanjuti bencana asap ini. Jika pemerintah sejak awal melaksanakan penanggulangan bencana kabut asap ini, saya rasa tidak akan separah ini,” jelasnya.

Menurutnya, walau pemerintah pernah terlihat menanggulangi bencana kabut asap beberapa waktu lalu, hal tersebut belumlah maksimal. “Percuma saja, setidaknya mereka melakukan penanggulangan itu sampai titik-titik api padam, jadi harus ada keseriusan dari pemerintah,” katanya.

 

Pasangan India Diundang Berpartisipasi Dalam Sinode Uskup di Vatikan

0917dRADIO SUARA WAJAR – Pasangan nikah beda agama dari India berada  di antara lebih dari 360 peserta, termasuk 18 pasangan nikah dari seluruh dunia, diperkirakan akan hadir pada Sinode Para Uskup tentang keluarga di Vatikan  pada Oktober mendatang.

Selain 166 anggota sinode yang dipilih oleh konferensi waligereja nasional, 22 pemimpin Gereja Katolik Timur, 25 pemimpin Kongregasi Vatikan dan dewan kepausan, 10 pemimpin ordo religius pria, Paus Fransiskus menunjuk  45 Bapa Sinode tambahan untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang akan berlangsung 4-25 Oktober itu.

Daftar lengkap peserta sinode telah dikeluarkan Vatikan pada 15 September.

Sinode biasa tahun ini akan melibatkan lebih banyak orang daripada sinode luar biasa tahun lalu, yang bertemu selama 15 hari. Sinode biasa akan mempertemukan sembilan pemimpin  Gereja Katolik Timur dan enam “delegasi persaudaraan” tambahan dari komunitas Ortodoks, Anglikan dan Protestan. Paus juga menunjuk 45 anggota panitia dari sinode itu – lebih banyak dari 26 anggota  tahun lalu – dan ia menunjuk 51 pengamat dan 23 ahli, termasuk  18 pasangan nikah. Pada sinode luar biasa, ada 38 pengamat dan 16 ahli, termasuk 14 pasangan nikah.

Ishwar dan Penny Bajaj, pasangan nikah beda agama (Hindu-Katolik) dari Mumbai, India, berada di antara peserta yang diundang untuk hadir dalam sinode itu.

Hampir setengah dari 45 anggota panitia dari Eropa, 15 dari Amerika, tiga dari Afrika, dua dari Oseania dan satu dari Asia. Pada sinode luar biasa, hampir semua yang ditunjuk berasal dari Eropa, dan tidak ada yang  berasal dari Amerika Utara atau negara-negara berbahasa Inggris lainnya.

Paus Fransiskus memastikan bahwa semua anggota dewan umum sinode akan hadir pada pertemuan Oktober dengan menunjuk Kardinal Donald W. Wuerl dari Washington dan Timothy M. Kardinal Dolan dari New York sebagai anggota voting.

Selain itu, ia mengangkat Uskup Agung Blase J. Cupich dari Chicago; Uskup George V. Murry dari Youngstown, Ohio;  Kardinal Gerald C. Lacroix dari Quebec, Kanada dan Kardinal John A. Dew dari Wellington sebagai anggota.

Beberapa orang ditunjuk Paus termasuk Kardinal Walter Kasper dari Jerman, Kardinal Godfried Danneels dari Mechelen-Brussels, dan Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga dari Honduras, serta Pastor Antonio Spadaro, direktur jurnal La Civilta Cattolica, dan Mgr Pio Pinto, dekan Romawi Rota, sebuah pengadilan yang berhubungan  dengan kasus pernikahan yang berbasis di Vatikan.

Di antara 51 pengamat dan 23 pakar yang ditunjuk oleh Paus, mayoritas adalah pria dan wanita awam, termasuk pasangan menikah. Sebanyak  42 pria dan 32 wanita mewakili dari berbagai kawasan dengan representasi yang cukup sama –  Asia, Afrika, Amerika dan Timur Tengah, dan jumlahnya sedikit lebih tinggi dari Eropa.

Kardinal Marc Ouellet, Prefek Kongregasi Uskup, dan Kardinal George Pell dari Australia, Prefek Sekretariat Ekonomi Vatikan, juga hadir sebagai pejabat Kuria Romawi.

Paus Fransiskus akan menjadi ketua sinode dan akan dibantu oleh Kardinal Andre Vingt-Trois dari Paris; Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina; Kardinal Raymundo Damasceno Assis dari Brazil, dan Kardinal Wilfrid F. Napier dari Afrika Selatan.

Seperti yang ia lakukan dalam sinode luar biasa tahun lalu, Kardinal Peter Erdo dari Esztergom-Budapest, Hungaria, akan menjadi relator untuk memperkenalkan hasil diskusi dan sintesis, dan Uskup Agung Bruno Forte dari Chieti-Vasto, Italia  sebagai sekretaris khusus.

Sidang umum biasa dari Sinode Para Uskup berfokus pada “Panggilan dan Misi Keluarga dalam Gereja dan Dunia Kontemporer.”

Sinode ini akan membuat pedoman pastoral menanggapi diskusi sebelumnya melihat tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Diharapkan Paus kemudian akan menulis seruan apostolik pasca-sinode yang mengambil tema-tema sinode dan dikembangkan  lebih lanjut.

 

Universitas Katolik Asia memperkuat ‘inklusivitas agama’

0304c

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo

RADIO SUARA WAJAR – Para anggota Asosiasi  Sekolah Tinggi dan Universitas Katolik Asia Timur dan Asia Tenggara (ASEACCU) berkumpul di Semarang belum lama ini menyerukan untuk hidup berdampingan dengan agama lain selama  konferensi dan kamp mahasiswa.

Dengan tema “Pendidikan Tinggi Katolik dan inklusivitas agama,” Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, menjadi tuan rumah kamp mahasiswa.

Acara ini dihadiri oleh para rektor, administrator, tamu dan ketua senat mahasiswa dari universitas-universitas Katolik di Australia, Kamboja, Indonesia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand.

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo, ketua presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menggarisbawahi transformasi sosial dalam paradigma pendidikan Katolik untuk membangun inklusifitas agama.

“Universitas-universitas Katolik harus bertanggung jawab dalam pembentukan mahasiswa mereka sehingga selama studi mereka bisa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar,” kata Uskup Agung Suharyo seperti di lansir ucanews.com.

“Lembaga pendidikan tinggi harus mencari cara-cara agar setiap orang terlibat di universitas Katolik, siapa pun dia, mengalami transformasi yang akan membentuk dia untuk menjadi orang yang lebih dewasa ‘dalam iman akan Kristus’,” katanya.

“Saya berharap bahwa konferensi dan kamp mahasiswa ini akan memperkuat keyakinan kita bahwa koeksistensi agama bukan tidak mungkin,” kata Dr Y. Budi Widianarko, profesor dan rektor Unika Soegijapranata.

Sejalan dengan tujuan “menciptakan kembali makna  pendidikan tinggi Katolik dalam masyarakat beragam budaya”, pertemuan itu menyerukan keterbukaan pikiran dan pemahaman iman orang lain.

“Dunia kita memiliki cukup banyak contoh yang menunjukkan bahwa toleransi beragama dan inklusifitas telah menjadi kenyataan hidup. Maka peran  pendidikan tinggi Katolik adalah terus membina koeksistensi antara komunitas agama dan keyakinan berbeda,” tambah Widianarko.

Mengikuti ajaran Paus Fransiskus tentang empati, dialog, keterbukaan dan solidaritas, para pemimpin Gereja percaya bahwa universitas-universitas Katolik dapat membuka jalan menuju keharmonisan dan hidup berdampingan secara damai dan kolaborasi di antara kelompok agama  berbeda.

Kini ASEACCU berusia 23 tahun dan merupakan “asosiasi universitas-universitas Katolik regional di negara-negara dengan berbagai keadaan geografis, namun tujuannya adalah mempromosikan pendidikan tinggi Katolik dan berkontribusi pada dialog pendidikan di tingkat internasional di luar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.”

 

Tiga Tahun Penuh Ancaman Bagi Pembela HAM Indonesia

0916g

Nur Kholis

RADIO SUARA WAJAR – Dalam kurun tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami para pegiat atau pembela HAM (human rights defender) di berbagai daerah di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja melansir Laporan Situasi Pembela HAM di Indonesia. Laporan itu menyebut ada 52 kasus pelanggaran hak pembela HAM yang terjadi sepanjang 2012-2015.

Para pembela HAM yang menjadi sasaran itu umumnya bergiat di isu-isu rentan bahaya seperti lingkungan, agraria, perburuhan, korupsi, jurnalistik, Lesbian Gay Seksual Transgender (LGBT), pendidikan dan kebebasan berpendapat di muka umum.

Dengan kondisi semacam itu, Ketua Komnas HAM Nur Kholis menganggap penting adanya perlindungan bagi para pembela HAM.

“Pembela HAM memiliki arti sangat penting. Sebelum reformasi, pembela HAM berjuang membela korban yang hak asasinya yang terlanggar. Mereka berjuang tanpa reward dan mengorbankan banyak hal. Padahal ini posisi penting di masa transisi. Karenanya, Komnas HAM menilai pembela HAM harus mendapat penguatan,” kata Nur Kholis (15/9/2015).

Melalui laporan itu, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal seperti dibangunnya sistem data base yang dapat memunculkan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM.

Selain itu Komnas HAM juga mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan harmonisasi perundang-undangan untuk memberi jaminan perlindungan HAM, khusus terkait dengan pengakuan dan perlindungan kepada pembela HAM.

 

Sosialisasi Empat Pilar Negara Indonesia Bagi Generasi Muda Papua

Sosialisasi-pilar-kebangsaan-oleh-anggota-MPR-Mervin-S-Komber-di-SMA-Katoik-Villanova-Manokwari-702x336

Sosialisasi Pilar Kebangsaan Berlanjut di Manokwari

RADIO SUARA WAJAR – Anggota MPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI, Mervin Sadipun Komber mendatangi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di wilayah Papua, Minggu (13/9), dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa dan pelajar di Indonesia.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 200 pelajar SMU Katolik Villanova. Mervin membawakan materi denga judul “Nilai Kebangsaan Sebagai Modal Dasar Pelajar Untuk Masa Depan Indonesia”.

Kegiatan ini dibuka dengan doa oleh Kepala SMU Katolik Villanova Manokwari, Pastor Yap OSA.

Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, juga sudah dilakukan di Auditorium SMU Katolik Villanova, Manokwari, Papua Barat, belum lama ini.

“Kedatangan saya di sekolah dan kampus di wilayah Papua dalam rangka membentuk karakter para siswa dan mahasiswa sebagai generasi muda bangsa. Mereka diharapkan menjadi generasi yang cerdas, jujur, berkarakter, dan taat hukum, Ini penting bagi masa depan Tanah Papua,” kata Mervin Sadipun Komber

Setelah menyampaikan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan para siswa tersebut antara lain menyangkut masalah hukum yang mereka nilai hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Mereka juga menyoroti kinerja para penegak hukum, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM di Papua.

Para siswa juga mempertanyakan sanksi yang diberikan kepada para perusak hutan dan lingkungan di wilayah Papua. Selain itu, mereka menanyakan alasan harga barang di Papua lebih mahal dibandingkan di Jawa.

Menurut Mervin, dirinya menjawab semua pertanyaan tersebut sembari memberikan motivasi kepada para siswa agar kelak mereka menjadi generasi muda yang cerdas dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Mervin juga menggalakkan sosialisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan lainnya seperti UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika dihadapan mahasiswa se-Kota Sorong, yang dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Katolik Santo Benedict Sorong, Papua Barat, pada 9 September 2015.

Pada bagian akhir sosialisasi tersebut, Mervin menyerahkan bantuan dana untuk SMU Katolik Villanova Manokwari dan Mudika Manokwari, termasuk menyerahkan buku utuk pengembangan perspustakaan SMU Katolik Villanova Manokwari.

 

Pemerintah Berkomitmen Tinggi Untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

049196100_1432285224-Screen_Shot_2015-05-22_at_3.56.34_PM

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam konteks penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah melalui Kementerian PP dan PA telah mengkoordinasikan berbagai upaya untuk membangun satu sistem perlindungan anak yang holistik dan integratif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait anak.

Upaya tersebut telah dimulai dari tahapan penyiapan kerangka regulasi dan berbagi kebijakan operasional lainnya di tingkat kementerian, lembaga, dan daerah.

Upaya lain yang juga terus didorong oleh pemerintah adalah pelibatan unsur masyarakat termasuk keluarga, dalam rangka perlindungan anak, terutama perlindungan anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.

Isu inilah yang mendasari Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA), untuk menyampaikan berbagai progress yang sudah dilakukan dalam rangka perlindungan anak di pertemuan International Expert Consultation, yang diinisiasi oleh Plan International dan berlangsung di Oslo, Norwegia Kamis (3/9) sampai Jumat (4/9) 2015 seperti dilansir kemenpppa.go.id.

Pertemuan itu dihadiri 28 negara dari Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika yang terdiri atas wakil pemerintah, perwakilan Plan, United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau badan PBB untuk Anak-anak, PBB, dan WHO atau Badan Kesehatan Dunia .

“Perlu dibangun mekanisme yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang peran dan tanggung jawab serta kontribusinya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak,” kata Menteri PP dan PA, Yohana Yembise dalam sambutannya, Kamis (3/9).

Hal lain yang juga disampaikan Menteri Yohana adalah lahirnya beberapa inisiatif dan program pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan mitra lainnya, untuk memperkuat peran masyarakat dalam mempromosikan perlindungan anak.

Mekanisme Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (MPABM) yang dikembangkan oleh Plan International Indonesia adalah salah bentuk inisiatif tersebut. Saat ini telah tercatat ada 280 MPABM yang didukung oleh Plan International Indonesia yang melibatkan sekitar 1 juta anak-anak pada 9 wilayah kerja, yang bekerja sama dengan pemerintah setempat, kabupaten, hingga kecamatan.

Pada tingkat nasional, Kementerian PP dan PA juga tengah menyusun kebijakan teknis, yang akan menjadi panduan bagi provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengembangkan peraturan tentang perlindungan anak, yang mengharuskan setiap desa membangun MPAMB. Di sisi lain, inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak  juga akan memperkuat advokasi untuk membangun MPAMB di wilayah di perkotaan maupun di pinggiran kota.

“Pertemuan konsultasi global ini akan memberi kita kesempatan untuk berbagi pengalaman, dan menunjukkan bukti efektivitas dan fungsi dari MPAMB di negara-negara yang berbeda. Diskusi antara peserta akan menjadi masukan dari kami untuk LSM Internasional, lembaga PBB, dan pemerintah Indonesia sendiri tentang pentingnya MPAMB, dalam sistem perlindungan anak nasional,” kata Yohana.

Pertemuan konsultasi global yang mengangkat tema “Strengthening Communities to Secure Children’s Right to Freedom from Violence” tersebut juga diharapkan dapat membangun komitmen nasional tentang pentingnya peran masyarakat dalam melindungi anak Indonesia.

 

1 … 76 77 78 79 80 … 83