KWI: Hargai LGBT
Ilustrasi
RADIO SUARA WAJAR – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menyusul makin banyaknya pejabat yang menyampaikan pernyataan dengan mendiskreditkan kelompok minoritas tersebut.
Sekertaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, Romo Paulus Christian Siswantoko, mengatakan bahwa pejabat pemerintah harusnya memberi contoh menjadi orang yang bijak. Semua warga negara mestinya dilindungi. Menurutnya, pernyataan-pernyataan pemerintah akan membahayakan keselamatan kaum LGBT.
Sejak akhir Januari lalu hingga kini, pembicaraan soal LGBT memanas. Mulanya dipicu oleh pernyataan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad Nasir yang menyebut LGBT sebagai dosa. Menyusul komentar tersebut, sejumlah pejabat tinggi juga menyatakan kelompok LGBT harus dilawan. Selain itu perintah juga hendak menghentikan program TV yang menampilkan pria yang kewanitaan.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pekan lalu menyatakan, ada kesamaan antara isu LGBT dengan perang modern yang pernah didalaminya. Selain itu, sejumlah kelompok juga mulai melakukan aksi intimidasi. Di Yogyakarta, pada 24 Februari aktivitas pondok pesantren khusus waria Al-Fatah dihentikan sementara.
Meski Gereja Katolik menolak praktek homoseksualitas, namun menurut Romo Siswantoko, semua LGBT memliki hak yang sama untuk dihargai. Pemerintah wajib melindungi mereka. Sikap yang seharunya dilakukan adalah mendekati mereka, bukan justru menjauhi.
Dari persepektif perilaku, Gereja menolak aktivitas dari LGBT, apalagi kalau menuntut legalisasi dari perkawinan sejenis. Gereja Katolik punya satu kosep bahwa perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan, yang tertuju pada adanya keturunan.
Sementara itu, dosen filsafat di Universitas Indonesia, Rocky Gerung, mengatakan dalam sebuah diskusi di Jakarta 2 Maret, bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah melanggar prinsip-prinsip terkait kebebasan individu. (ucannews)
