Ini dia tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun 2016

Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun 2016, di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (18/11/2015).

Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun 2016, di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (18/11/2015).

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung dituntut untuk terus melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan serta akuntabilitas.

Demikian disampaikan dalam Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun 2016, di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (18/11/2015).

Rapat Paripurna yang di pimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, di hadiri juga oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, para wakil ketua dan anggota DPRD serta sejumlah kepala SKPD dan pejabat eselon di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat Paripurna DPRD ini adalah lanjutan Rapat Paripurna DPRD yang telah dilaksanakan pada Selasa (17/11) lalu.

Dalam sidang Paripurna yang lalu Wakil Gubernur Bachtiar Basri telah menyampaikan RAPBD Tahun 2016 dengan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah ‚ÄúPercepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”.

Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung mengharapkan RAPBD Tahun 2016 harus mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di semua sektor pembangunan Provinsi Lampung, baik dalam sektor Sumber Daya Alam, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Infrastruktur, Energi dan lain sebagainya.

“RAPBD merupakan rencana keuangan yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah sehingga harus mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menyentuh hajat hidup orang banyak serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat Lampung”, jelasnya.

Terkait Rencana Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, dalam pandangan umum Fraksi PKB dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus mampu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber selain pajak. Sehingga BUMD yang mengalami kerugian perlu ditinjau ulang sesuai undang-undang yang berlaku.

Juru bicara Fraksi PDIP H.M. Rizal menambahkan, untuk meningkatkan PAD dari kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Lampung dapat memberlakukan pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan cara online dan Samsat Keliling hingga ke pelosok desa.

“Sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan dan memotivasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu”, jelasnya.

Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan bahwa Belanja Daerah Provinsi Lampung lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan pembangunan serta pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

“Sektor-sektor yang perlu dikembangkan adalah sektor yang dapat mendorong pertumbuhan pembangunan seperti pertanian, pendidikan serta kesehatan”, jelasnya.

Dari hasil pandangan umum fraksi ini, DPRD Provinsi Lampung memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana berbagai program dan kebijakan untuk menyiapkan jawaban/penjelasan untuk di sampaikan pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan Kamis (19/11).***

Repoter : Robert

952 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *