Radio Suara Wajar 96.8 FM

PESISIR TENGAH, RADIO SUARA WAJAR – Panitia pengawas kecamatan (panwascam) di Pesisir Barat mengeluhkan transparansi panitia pengawas pemilu (panwaslu) setempat terkait anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Panwascam Lemong Ramzi membeberkan, hingga kini seluruh panwascam belum mendapat biaya operasional dari panwaslu kabupaten. Padahal, dana sudah dianggarkan.

’’Kami belum menerima rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dana operasional panwascam. Hal itu kerap dipertanyakan, namun hingga kini belum juga terealisasi. Padahal, kami selaku panwascam banyak membutuhkan dana operasional untuk kepentingan pelaksanaan kecamatan. Kami akan mogok kerja jika tidak juga digubris dan melakukan mosi tidak percaya,” tandas Ramzi.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Pesisir Barat (Pesbar) Albert Surya Perbasya membenarkan bahwa panwascam di kabupaten setempat protes. Penyebabnya, panwaslu hingga saat ini belum merealisasikan dana operasional panwascam masing-masing kecamatan.

’’Dana itu pada dasarnya memang belum dikucurkan ke panwaslu. Untuk satuan harga saja belum ditandatangani oleh Pemkab Pesisir Barat, dalam hal ini Pj. Bupati Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M. Artinya, dana itu bukan mandek di panwaslu,” jawab Albert.

Dijelaskan, pihaknya baru mengajukan rancangan anggaran belanja (RAB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya panwaslu masih mengerjakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan terkait itu.

’’Kami masih berusaha melengkapi tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebab, kami sangat menginginkan dana itu bisa dikucurkan dan direalisasikan ke panwascam se-Pesisir Barat sehingga bisa memaksimalkan  kinerja panwascam,” katanya seperti dilansir radarlampung.co.id (21/9). .

Dilanjutkan, panwaslu hanya mampu melakukan tindakan sebatas melengkapi tahapan yang harus dipenuhi, dan hingga kini pihaknya masih berusaha.

’’Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sampai sekarang kami terus berusaha. Karena bagaimanapun, bukan kewenangan kami untuk mengucurkan dana itu,” ujarnya.

Albert mengaku sangat menyesalkan sikap panwascam yang protes terhadap dana operasional yang belum dikucurkan itu hingga mengancam akan melakukan mogok kerja.

’’Kami sangat menyesalkan sikap panwascam itu. Sebab, kami pun masih berusaha.  Kami berharap panwascam bisa tetap bekerja optimal meski dana operasional itu belum bisa direalisasikan. Karena bagaimanapun, tahapan Pilkada Pesisir Barat harus berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Kami harap hal ini dipahami panwascam,” pungkasnya.

Kurang Koordinasi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin Togakratu mengatakan, seharusnya Panwaslu Pesbar bisa mengomunikasikan dan memberikan arahan kepada panwascam agar tak terjadi kesalahpahaman mengenai anggaran ini.

Sebab, menurut Nazar, tidak hanya di Pesisir Barat, tetapi di beberapa kabupaten/kota lain seperti Waykanan pun saat ini masih menerima gaji saja panwaslunya dan belum menerima dana operasional.

’’Terlebih, Pesisir Barat memang harus menunggu perubahan. Di induknya kan masih nol. Nah, agar tidak terjadi salah paham, ya seharusnya panwaslu memberikan pengertian kepada panwascam,’’ katanya.

Dilanjutkan, seharusnya panwaslu setempat juga jangan diam saja dan aktif menanyakan kepada pemerintahan mengenai dana ini karena tahapan pilkada sudah mulai dilakukan dan memang mau tidak mau untuk pengawasan dibutuhkan anggaran.

’’Kami juga minta kawan-kawan di kabupaten, dana itu diproses lah agar tidak terjadi keterlambatan. Anggaran pilkada ini kan bisa didahulukan pembahasannya. Kemudian, saya berpesan kepada panwascam setempat agar bersabar karena memang bukan kesengajaan, tetapi kondisinya seperti ini,” katanya.