Freeport Butuh Tambahan 5.000 Karyawan


Freefort

Freeport

Freeport Butuh Tambahan 5.000 Karyawan

TEMBAGAPURA, KOMPAS.com – Executive Vice President dan General Manajer PT Freeport Indonesia Nur Hadi Sabirin mengatakan, untuk pengembangan tambang bawah tanah setelah 2017, perusahaannya membutuhkan 5.000 orang karyawan. Menurut dia, perusahaannya kini tengah menyiapkan sumber daya tersebut agar bisa menyesuaikan diri dengan pengembangan tersebut karena karyawan yang akan disiapkan itu saat ini bekerja di tambang terbuka Grasberg.

Menurut dia, 70 persen biji tembaga yang diproduksi PT Freeport Indonesia berasal dari Grasberg dan 30 persen dari tambang bawah tanah. Untuk pengembangan tambang bawah tanah masih menbutuhkan investasi sekitar 16 miliar-18 miliar dollar AS. “Padahal, kami belum melakukan produksi dari investasi ini. Produksi tambang bawah tanah ditargetkan 80.000 ton per hari dalam bentuk batu yang sudah dipecah menjadi kecil, kemudian jadi konsentrat,” kata Nur.

Remunerasi Pegawai Pajak Rp 4,1 Triliun, Ini Komentar Dirjen Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sadar betul kenaikan target penerimaan pajak membuat jajaran Ditjen Pajak membutuhkan “vitamin”. Oleh karenanya, ia merasa wajar jika Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mendapatkan tambahan remunerasi Rp 4,1 triliun dalam APBN Perubahan 2015. Ketika ditanyakan, adakah unit eselon satu selain Ditjen Pajak Kemenkeu yang mengusulkan tambahan remunerasi, Askolani mengatakan sementara ini belum ada.
Menurut Askolani, ditambahnya remunerasi Ditjen Pajak Kemenkeu tidak akan menimbulkan kesenjangan diantara unit eselon satu.

Dalam RUU APBN Perubahan 2015 yang sudah disahkan Jumat lalu, disepakati Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.489 triliun. Penerimaan Perpajakan ini terdiri dari PPh Non-migas sebesar Rp 629,83 triliun, PPh Migas sebesar Rp 49,5 triliun, PBB sebesar Rp 26,68 triliun, Cukai sebesar Rp 145,7 triliun, Pajak lainnya sebesar Rp 11,7 triliun, Bea masuk sebesar RP 37,2 triliun, serta bea keluar sebesar Rp 12 triliun. Askolani lebih lanjut menuturkan, remunerasi ini akan diberikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan. Saat ini, aturan remunerasi tengah disiapkan oleh Sekjen. Adapun mengenai besaran tunjangan bagi tiap-tiap pegawai DJP Kemenkeu tidak akan sama.
Ada perhitungan dasar yang digunakan, plus insentif sesuai dengan capaian target masing-masing pegawai.

Menteri Ferry: Rumah Kedua Tetap Kena PBB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengklarifikasi, pemerintah bukan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melainkan memberikan keringanan bagi masyarakat yang menempati lahan dan rumahnya sendiri. Sementara itu, PBB untuk rumah komersial tetap berlaku. PBB juga berlaku bagi masyarakat dianggap mampu bayar pajak. Bahkan, Ferry menambahkan PBB juga tetap dikenakan pada rumah kedua.

Lebih lanjut Ferry mengatakan bahwa PBB juga masih berlaku untuk lahan perkebunan, namun untuk lahan pertanian akan dibebaskan. Adapun kawasan industri serta perumahan juga masih dikenai PBB.
Ferry menilai, penghapusan PBB tersebut tidak akan menimbulkan para kartelis lahan.  Dia bilang, yang dilihat pemerintah bukanlah status lahannya saja, melainkan pemilik lahan tersebut.

Peraturan Susi Diterapkan, Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Melonjak

MEDAN, KOMPAS.com – Nelayan tradisional di Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan mengalami lonjakan hasil tangkapan menyusul pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap pukat harimau, tarik, dan hela sebagaimana peraturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
“Pelarangan alat tangkap tersebut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, karena dianggap merusak sumber hayati laut,” kata Sekjen Solidaritas Nelayan Tradisional (Sonar), Ruslan di Labuhan Deli, Sabtu (14/2/2015). Peningkatan hasil tangkapan nelayan kecil itu, menurut dia, antara lain jenis cumi-cumi, udang kelong, ikan kakap, ikan kerapu, dan lainnya.

Dia menyebutkan, biasanya nelayan tradisional menangkap cumi-cumi di perairan Belawan hanya selama satu minggu, setelah itu tangkapan mereka mulai berkurang. Namun, selama hampir satu bulan ini, nelayan terus-menerus memperoleh tangkapan cumi-cumi.  “Pokoknya cumi-cumi yang ditangkap nelayan Labuhan Deli terus membanjir dan tak hentinya mereka bawa dari laut ke darat,” kata tokoh nelayan itu. Ruslan menjelaskan, pendapatan nelayan kecil itu pun meningkat signifikan, dengan harga cumi-cumi mencapai Rp 50.000 per kg. Selain itu, cumi-cumi hasil tangkapan nelayan tersebut berkualitas ekspor. “Cumi-cumi dari Labuhan Deli, dan Belawan sering dikirim ke Malaysia, Jepang, Taiwan, dan beberapa negara lainnya,” ucap dia.

Data yang diperoleh, nelayan yang berada di pesisir Medan Utara, tercatat sekitar 11.000 orang dan 60 persen di antaranya adalah nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil menangkap ikan. Sedangkan 40 persen lagi nelayan modern menggunakan kapal/boat.

Tak Ada Nama Hendropriyono dalam Akta Perusahaan PT Adiperkasa Citra Lestari

JAKARTA,KOMPAS.com – Nama PT Adiperkasa Citra Lestari menjadi perbincangan yang hangat setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Proton Holdings Bhd (Malaysia). Pasalnya, penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan dianggap sebagai proyek pengembangan mobil nasional.

Kerjasama ini menciptakan pro-kontra di setiap lini masyarakat, bahkan ada pula yang berujung perkelahian di depan Istora Senayan beberapa waktu lalu. Lalu, bagaimana sebenarnya kiprah dari PT Adiperkasa Citra Lestari?
Berdasarkan data temuan Kompas.com, PT Adiperkasa Citra Lestari didirikan pada tahun 2012, dengan pembuatan akta tanggal 31 Januari 2012 oleh Notaris Recky Franky Limpele. Dalam akta tersebut, PT Adiperkasa Citra Lestari menempatkan Arief Syafriyansah sebagai direktur dan Eko Edy Santoso sebagai komisaris, dengan modal Rp 1 miliar dan jumlah seluruh saham 6.000 lembar. Mereka berdua membagi sama rata jumlah saham, masing-masing 3.000 lembar. Selain itu PT Adiperkasa Citra Lestari dinyatakan sebagai PT yang umum dan tertutup/non publik.
Alamatnya sendiri pada awal pendirian bertempat di Komp. Rukan Tendean Square 26 Jl. Woltermonginsidi 122-124, Jakarta Selatan. Lalu, pada tahun 2013 tepatnya tanggal 8 Juli 2013, PT Adiperkasa Citra Lestari dengan

Notaris Muhammad Hanafi mengajukan perubahan data perseroan.
Dalam data tersebut, alamat PT Adiperkasa Citra Lestari berpindah ke Ruko Darmawangsa Square No. 18 Jl. Darmawangsa VI, Jakarta Selatan.Lalu ada juga pergantian direksi, dimana Edi Yosfi menggantikan Arief Syafriyansah sebagai Direktur dan Yohanes Chandra Ekajaya sebagai komisaris menggantikan Eko Edy Santoso. Secara nominal modal dasar dan jumlah saham tidak ada perubahan.

Namun, dari kedua data tersebut, Kompas.com tidak menemukan nama mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A. M. Hendropriyono sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Berdasarkan data-data tersebut, Kompas.com menyambangi alamat pertama. Berlokasi di Kompleks Rukan Tendean Square, yang ditempati oleh Notaris Muhammad Hanafi yang juga mengurus perpindahan PT tersebut ke Darmawangsa.

Kepada Kompas.com, Hanafi mengatakan, PT Adiperkasa Citra Lestari memang pernah menyewa ruang kantor di lantai 3 miliknya. Namun, sejak tahun 2013 sudah pindah ke alamat baru di Darmawangsa Square.
Untuk urusan perpindahan tersebut dirinya mengakui bahwa PT Adiperkasa Citra Lestari menggunakan jasanya sebagai notaris. “Dulu tahun 2012 memang sempat di sini tepatnya di lantai 3 yang saya sewakan. Lalu pada 2013 saya yang urus perpindahannya sebagai notaris ke alamat baru di Dharmawangsa Square,” kata Hanafi di Kantornya yang telah ia miliki sejak 2004 tersebut, Jumat (13/2/2015).

Ia mengaku sebagai notaris dirinya pasti kenal dengan jajaran direksi dari PT Adiperkasa Citra Lestari termasuk Hendropriyono. Namun, sebagai notaris dirinya terikat sumpah untuk tidak membeberkan isi dari akta tersebut.
“Kita ini terikat oleh kode etik notaris tidak boleh membuka isi akta atau terikat sumpah, kecuali pengadilan memanggil. Yang jelas, PT Adiperkasa CItra Lestari pernah di sini. Kalau kenal yah pasti kenal dengan Hendropriyono, karena saya kan notarisnya, termasuk semua jajaran direksinya. Soal gak ada namanya Pak Hendropriyono di direksi saya gak mau komentar, coba cek saja ke SISMINBAKUM,” jelas Hanafi.
Dirinya menambahkan saat ini PT Adiperkasa Citra Lestari sudah berpindah tempat lagi ke Menara Kuningan. Namun dirinya tidak bisa memberikan secara detil alamat dan di lantai berapa kantor tersebut berada.

Gerindra dan PKS Tolak Penghapusan Subsidi BBM, Ini Tanggapan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menyatakan menerima baik catatan yang diberikan oleh tiap-tiap fraksi dalam sidang paripurna RUU APBN Perubahan 2015, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, di mana keduanya masih mempersoalkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Namun begitu, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, persoalan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah, dan alasan mengenai penghapusannya sudah dipahami oleh masyarakat.
Askolani menuturkan, dengan adanya penghapusan subsidi BBM tersebut pemerintah memiliki tambahan anggaran untuk belanja infrastruktur. Artinya, sambung dia, jika penghapusan subsidi BBM tidak dilakukan pemerintah tidak akan pernah bisa melakukan perbaikan kualitas belanja.
Disubsidi terbatas

Meski premium sudah tidak disubsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menampik kemungkinan bahwa premium kembali disubsidi, jika harga minyak dunia rebound.
Menanggapi kemungkinan tersebut, Akolani sependapat.
Kalaupun kembali diberikan subsidi, pemerintah tidak akan memberikan sebesar yang lalu yang bisa lebih dari Rp 3.000 -Rp 4.000 per liter.  Dia menambahkan, sementara ini pemerintah masih yakin dengan asumsi harga minyak mentah 60 dollar AS per barel kemungkinan kecil subsidi diberikan. Namun begitu, dia bilang pemerintah sudah memiliki cadangan anggaran jika subsidi kembali diberikan.

Jeruk Impor Banjiri Toko Ritel Jelang Imlek

JAKARTA – Jelang hari raya Tahun Baru Imlek, toko-toko ritel dibanjiri buah jeruk. Namun, jeruk yang membanjiri toko ritel sebagian besar merupakan jeruk impor. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, banjirnya jeruk impor dikarenakan masih minimnya pasokan jeruk lokal. “Sebetulnya pada saat Imlek itu hampir semua jenis jeruk dibeli. Cuma memang pasokan jeruk lokal masih sangat minim,” tuturnya saat dihubungi Okezone di Jakarta, Senin (16/2/2015).

Tutum melanjutkan, ketidaksanggupan pemasok jeruk lokal untuk memenuhi pasokan, membuat para pengusaha ritel lebih memilih jeruk impor untuk memenuhi stoknya. Pasalnya para pengusaha harus memenuhi stok jeruknya dari jauh-jauh hari. “Kita pengusaha harus stok dari jauh-jauh hari. Jeruk impor ini bisa memenuhi,” imbuhnya.
Padahal Tutum mengakui, para konsumen Indonesia jauh lebih memilih jeruk lokal ketimbang jeruk impor jika produknya tersedia. “Karena mereka yang bisa memproduksi jeruk ini tepat waktu, dan bisa memenuhi kebutuhan. Kalau jeruk dalam negeri bisa memenuhi, pasti kita lebih memilih jeruk dalam negeri,” pungkasnya.

Menteri BUMN Akui Harga Beras Sudah Tidak Masuk Akal

Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut harga beras di pasaran saat ini tidak realistis karena cenderung mahal. Rini meminta Perum Badan Urusan Logistik untuk mengoptimalkan dana penyertaan modal negara (PMN) yang sudah disetujui DPR untuk menstabilisasi harga beras. Rini mengatakan, harga beras di kalangan petani berkisar di angka Rp 6.000 per kg. Namun, saat beras tersebut sudah dijual di pasar, harganya melonjak tinggi. Rini menganggapnya tidak ‎realistis.

Rini menuturkan, harga beras yang ideal di pasaran seharusnya berkisar di Rp 7.400/kg. Oleh karena itu, Bulog melakukan operasi pasar di 62 titik di kawasan Jabodetabek untuk menstabilisasi harga beras. Beras yang dijual Bulog pun dipatok Rp 7.400/kg. Masih terkait harga beras, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel pun menduga ada persoalan dalam distribusi beras sehingga di pasaran harganya terhitung mahal. ‎Jika melihat dari ketersediaan beras, Rachmat mengatakan, tak seharusnya harga tersebut mahal.

Pertamina Minta Pemerintah untuk Pindahkan Pelabuhan Cilamaya

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyebut lebih mudah mencari lokasi pembangunan pelabuhan dibandingkan mencari wilayah operasi kerja minyak dan gas bumi (migas). Hal ini tidak terlepas dari sinyal pemerintahan Jokowi-JK yang tetap membangun pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat meskipun akan mengganggu operasi anak usaha Pertamina yakni PHE ONWJ. Namun, pembangunan ini hanya diperbolehkan untuk pihak swasta, sehingga tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang keluar. “Saya enggak tahu, tapi yang jelas dari sisi Pertamina potensi produksi yang ada kenapa harus dihilangkan, padahal masih banyak. Lebih mudah mencari lokasi pelabuhan daripada mencari wilayah kerja migas,” ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dalam keterangan tertulis, Jakarta (15/2/2015).

Ali menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah agar tidak membangun pelabuhan tersebut di wilayah operasi migas yang menjadi objek vital nasional (obvitnas). Pasalnya, jika pelabuhan tersebut dibangun, akan mengganggu produksi migas yang menyebabkan pasokan gas ke pembangkit listrik untuk industri di Jawa Barat terhenti. “Kita Pertamina sudah mengirimkan surat ke Pemerintah supaya jangan bangun pelabuhan di daerah situ, karena itu akan menggangu operasi migas yang ada disitu dan produksi minyak yang ditargetkan 40 ribu barel per hari terganggu dan sekira pasokan gas 200 Million standard cubic feet per day (MMscfd) akan hilang gitu lho. Kondisinya kan banyak pipa-pipa dibawah laut,” tegas Ali.

Pertamina lanjut Ali mengungkapkan, lebih baik pembangunan pelabuhan tersebut dipindahkan ke wilayah Jawa Tengah, terlebih lagi pemerintah daerah (pemda) tersebut mendorong pembangunan pelabuhan.
“Tapi kayanya kita sudah sampaikan semuanya. Lebih baik digeser ke Jawa Tengah, pak Ganjar membutuhkan banyak katanya mau bangun pelabuhan besar, di samping untuk pemerataan pembangunan, saya rasa itu lebih bagus,” tukasnya.

1357 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *