UKM SBI IAIN Raden Intan Lampung Disegel dan Dibekukan
Penyegelan sekretariat UKM SBI IAIN Raden Intan |Foto: Raissa Utami Putri
RADIO SUARA WAJAR – Tak hanya disegel ruangannya, secara keorganisasian UKM SBI juga dibekukan. Kebijakan tersebut berdasar pada SK Rektor No 201 tahun 2016 tentang Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya Islam.
Penyegelan dan pembekuan yang dilakukan pihak rektorat merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua belah pihak pada Selasa kemarin, 26/4/2016. Pertemuan membahas soal tuntutan mahasiswa terkait pungutan liar yang dilakukan rektorat dalam pembangunan masjid. Namun karena tidak ada kesepakatan di antara keduanya terbitlah keputusan penyegelan dan pembekuan UKM SBI.
Pihak kampus membantah telah melakukan pungli. Menurut Pembantu Rektor III Syaiful Anwar, kebijakan tersebut diterapkan secara sukarela.
“Itu kan sedekah. Kami tidak mematok kalau sekiranya ada yang keberatan. Bahkan formulir keberatannya juga ada,” kata Syaiful di ruang kerjanya, seperti dilansir duajurai.com, Rabu 27/4/2016.
Menurutnya frasa ‘pungutan liar’ tidak relevan digunakan dalam konteks sumbangan masjid.
“Menurut saya tidak tepat kata pungutan liar itu digunakan di sini. Itu kan juga sumbangan tidak wajib. Lagian uang yang diberikan juga tidak setimpal dengan amal yang diterima. Siapa yang tidak mau beramal kan?,” ujarnya.
Sementara mahasiswa tetap bersikukuh bahwa rektorat telah melakukan pungli baik dalam pembangunan masjid maupun kegiatan lainnya. Menurut Koordinator Lapangan UKM SBI Pupung, masjid tersebut mulai dibangun tahun 2013 tetapi hinggat saat ini belum ada penyelesaian.
“Awal saya masuk tahun 2013, semua maba (mahasiswa baru) ditarik sumbangan Rp 350 ribu. Terus 2014 naik jadi Rp500 ribu. Tahun 2015 yang terakhir ini ada yang Rp350 ribu ada yang Rp500 ribu tergantung jalur masuknya,” ujar Pupung.
Selain itu, para wisudawan juga ditarik uang Rp500 ribu untuk sumbangan masjid. Masih menurut Pupung ada lagi sumbangan untuk perbaikan perpustakaan dari tahun 2015 tetapi sampai sekarang tidak ada perubahan.
Pupung menambahkan, mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang ingin sidang akhir harus mengeluarkan amplop untuk pembimbing-pembimbing skripsi.
“Hal tersebut bahkan menjadi budaya di sana. Ini kan keluar dari norma Islam,” kata Pupung.
Sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam UKM SBI menggelar aksi unjuk rasa selama dua hari berturut-turut, dari Senin hingga Selasa kemarin.
RADIO SUARA WAJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menghendaki adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur perlindungan anak serta perempuan di daerah setempat.
