RADIO SUARA WAJAR – Pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di delapan kabupaten/kota masih terasa senyap. Dari alat peraga kampanya (APK) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat mengenal sosok pasangan calon pemimpin itu. Namun, mereka sebagian besar belum mengetahui visi misi dan program calon yang diumumkan secara terbuka.
PESISIR TENGAH, RADIO SUARA WAJAR – Panitia pengawas kecamatan (panwascam) di Pesisir Barat mengeluhkan transparansi panitia pengawas pemilu (panwaslu) setempat terkait anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Panwascam Lemong Ramzi membeberkan, hingga kini seluruh panwascam belum mendapat biaya operasional dari panwaslu kabupaten. Padahal, dana sudah dianggarkan.
’’Kami belum menerima rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dana operasional panwascam. Hal itu kerap dipertanyakan, namun hingga kini belum juga terealisasi. Padahal, kami selaku panwascam banyak membutuhkan dana operasional untuk kepentingan pelaksanaan kecamatan. Kami akan mogok kerja jika tidak juga digubris dan melakukan mosi tidak percaya,” tandas Ramzi.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Pesisir Barat (Pesbar) Albert Surya Perbasya membenarkan bahwa panwascam di kabupaten setempat protes. Penyebabnya, panwaslu hingga saat ini belum merealisasikan dana operasional panwascam masing-masing kecamatan.
’’Dana itu pada dasarnya memang belum dikucurkan ke panwaslu. Untuk satuan harga saja belum ditandatangani oleh Pemkab Pesisir Barat, dalam hal ini Pj. Bupati Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M. Artinya, dana itu bukan mandek di panwaslu,” jawab Albert.
Dijelaskan, pihaknya baru mengajukan rancangan anggaran belanja (RAB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya panwaslu masih mengerjakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan terkait itu.
’’Kami masih berusaha melengkapi tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebab, kami sangat menginginkan dana itu bisa dikucurkan dan direalisasikan ke panwascam se-Pesisir Barat sehingga bisa memaksimalkan kinerja panwascam,” katanya seperti dilansir radarlampung.co.id (21/9). .
Dilanjutkan, panwaslu hanya mampu melakukan tindakan sebatas melengkapi tahapan yang harus dipenuhi, dan hingga kini pihaknya masih berusaha.
’’Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sampai sekarang kami terus berusaha. Karena bagaimanapun, bukan kewenangan kami untuk mengucurkan dana itu,” ujarnya.
Albert mengaku sangat menyesalkan sikap panwascam yang protes terhadap dana operasional yang belum dikucurkan itu hingga mengancam akan melakukan mogok kerja.
’’Kami sangat menyesalkan sikap panwascam itu. Sebab, kami pun masih berusaha. Kami berharap panwascam bisa tetap bekerja optimal meski dana operasional itu belum bisa direalisasikan. Karena bagaimanapun, tahapan Pilkada Pesisir Barat harus berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Kami harap hal ini dipahami panwascam,” pungkasnya.
Kurang Koordinasi
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Nazarudin Togakratu mengatakan, seharusnya Panwaslu Pesbar bisa mengomunikasikan dan memberikan arahan kepada panwascam agar tak terjadi kesalahpahaman mengenai anggaran ini.
Sebab, menurut Nazar, tidak hanya di Pesisir Barat, tetapi di beberapa kabupaten/kota lain seperti Waykanan pun saat ini masih menerima gaji saja panwaslunya dan belum menerima dana operasional.
’’Terlebih, Pesisir Barat memang harus menunggu perubahan. Di induknya kan masih nol. Nah, agar tidak terjadi salah paham, ya seharusnya panwaslu memberikan pengertian kepada panwascam,’’ katanya.
Dilanjutkan, seharusnya panwaslu setempat juga jangan diam saja dan aktif menanyakan kepada pemerintahan mengenai dana ini karena tahapan pilkada sudah mulai dilakukan dan memang mau tidak mau untuk pengawasan dibutuhkan anggaran.
’’Kami juga minta kawan-kawan di kabupaten, dana itu diproses lah agar tidak terjadi keterlambatan. Anggaran pilkada ini kan bisa didahulukan pembahasannya. Kemudian, saya berpesan kepada panwascam setempat agar bersabar karena memang bukan kesengajaan, tetapi kondisinya seperti ini,” katanya.
Bandarlampung
BANDARLAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Setelah mengunjungi Darmajaya dan Radar Lampung TV, Konsulat Amerika Serikat Robert Ewing mengunjungi Pemprov Lampung kemarin. Robert menjadi salah satu narasumber pada seminar sehari yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung. Pada seminar yang mengangkat tema Perencanaan Transportasi Terpadu di ruang Sungkai Balai Keratun terungkap bahwa Kota Bandarlampung telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional dan sebagai salah satu kawasan andalan nasional di Sumatera.
Hal ini sesuai kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Dengan Bahasa Indonesia yang terbata-bata Robert menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi alam yang sangat berlimpah dan sangat penting terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
”Jadi provinsi ini memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di ujung Pulau Sumatera dan merupakan pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa. Posisi ini membuat Lampung tumbuh dan berkembang dengan cepat,” pujinya.
Karena itu, lanjut dia, Kota Bandarlampung sebagai ibu kota Lampung, idealnya harus bisa bertranformasi menjadi Kota Cerdas (Smart City). ”Dengan konsep kota modern ini, maka managemen pengelolaan kota akan menjadi sangat efisien, handal dan produktif,” tuturnya.
Sementara, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Lampung Adeham mengatakan, bahwa tugas berat dalam mewujudkan Smart City akan menjadi ringan melalui kerjasama dari seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta, perguruan tingi maupun masyarakat.
”Dengan kerjasama yang saling bersinergi tersebut kita berharap dapat segera mewujudkan Metropolitan Bandarlampung sebagai Smart City. Untuk itu dukungan dari pemerintah Amerika Serikat sangat kami harapkan,” katanya.
Senada disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat, seminar itu sebenarnya bertujuan untuk menjalin kerjasama dan merintis peluang investasi antara pelaku usaha Amerika Serikat dan usaha di Lampung.
”Kerjasama ini akan dimulai hari ini (kemarin, Red) dengan mendengarkan pengalaman dari Amerika Serikat dibidang transportasi,” jelasnya.
BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Semangat disiplin dan rajin latihan, komitmen itulah yang menghantarkan SMA Fransiskus Bandar Lampung merebut juara umum Kejuaraan Renang Rektor Universitas Lampung (Unila) Cup Provinsi Lampung 2015 dalam rangka dies natalis perguruan tinggi tersebut beberapa waktu lalu. Sebuah prestasi luar biasa yang disumbangkan 8 siswanya dengan total meraih 22 piala. Terdiri 19 piala dari kategori umum dan 3 piala sebagai perenang terbaik.
Masing-masing sebagai perenang terbaik untuk kategori putra kelompok umur I atas nama Andreas Jodi, siswa kelas XI, IPA dengan 4 emas. Kemudian terbaik putri kelompok umur satu atas nama Maria Angelina Djohan, siswi kelas XII IPA dengan 4 emas. Kemudian perenang terbaik kelompok umur dua atas nama Danny Fareza, siswa kelas X, IPA. dengan 4 emas.
“Jadi total siswa kami mengantongi 12 emas, 7 perak, dan 3 perunggu,” kata guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) yang juga pembina ekstra kurikuler renang SMA Fransiskus Bandar Lampung Martinus Ryan, baru-baru ini sambil menyebutkan mereka meraih juara renang dalam 4 gaya, yakni gaya kupu-kupu, bebas, punggung, dan dada.
Ia mengakui untuk memperoleh prestasi tersebut tidaklah mudah. Perlu kerjasama yang baik antarpembina dengan sesama atlet, juga disiplin yang tinggi saat latihan. “Jika mau jadi juara, kuncinya adalah terus semangat, berjuang terus dan rajin latihan,” tutur Martinus.
Ia menjelaskan untuk meraih prestasi, siswanya sudah mempersiapkan secara matang dengan latihan rutin dua kali seminggu. Apalagi selain ekskul renang di sekolah, mereka juga belajar sendiri ataupun mengikuti klub. “Anak-anak kami memang sudah terlatih. Jadi sekolah tinggal memantangkan saja. Kami hanya latihan 3 minggu sebelum perlombaan,” ujar dia sambil menjelaskan jika siswanya memang sudah berbakat. Bahkan, salah satu siswanya Andreas Jodi masuk di sekolahnya lewat jalur prestasi renang.
Kepala SMA Fransiskus Bandar Lampung Sr. M. Pauli, F.S.G.M. mengaku bersyukur dengan prestasi yang telah diperoleh siswanya. Ia berharap prestasi tersebut dapat memotivasi siswa lain menggali potensi dan berkarya dengan mengikuti even-even baik lokal maupun nasional.
“Kami akan terus mengoptimalkan dan mengembangkan agar siswa berprestasi lebih baik lagi,” ujarnya sambil mengapresiasi para siswanya yang mampu menggungguli SMA Olahraga di Metro (juara II) dan SMA 4 Bandar Lampung (juara III) dalam lomba renang yang diikuti 284 peserta tersebut.
Ia menjelaskan di sekolahnya memiliki banyak ekskul di bidang olahraga. Di antaranya basket, futsal, voli, atletik, bulu tangkis, dan lain-lain yang telah banyak menorehkan prestasi. Bahkan baru-baru siswanya juga meraih juara wushu tingkat nasional dengan meraih perak dan perunggu yang digelar Sana Wushu Saburai, Agustus lalu.
Ia pun bersyukur para siswanya yang ekskulnya menonjol mayoritas secara akademik prestasinya baik. Mengingat mereka mengikuti ekskul di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu pelajaran. “Tidak masalah anak-anak mayoritas secara akademik prestasinya baik. Sehingga ada keseimbangan antara akademik dan non akademik,” ujarnya.
Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra
RADIO SUARA WAJAR – Pengamat Politik Universitas Lampung, Roby Cahyadi, menilai pernyataan Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra sebagai calon pentahana bisa menyesatkan. Pernyataan Aries Sandi bisa menjadi polemik karena orang akan menganggap bahwa PNS boleh dan legal mendukung pasangan calon. Menurut dia, PNS bertugas melayani negara, bukan melayani pemerintah. Kepala daerah adalah jabatan politis, bukan jabatan struktural, karena di pemerintahan daerah jabatan tertinggi PNS adalah sekretaris daerah, bukan bupati.
Sementara itu anggota Bawaslu Lampung, Ali Sidik juga menyayangkan pernyataan Aries Sandi yang menyebut PNS boleh mendukung salah satu calon kepala daerah. Menurut Ali, status PNS melekat walaupun diluar jam kerja dan tidak menggunakan seragam. Pernyataan Bupati yang juga calon petahana ini menyesatkan kalau ditelan mentah-mentah oleh PNS Pesawaran. Aturan sangat jelas dan terang serta tegas bahwa PNS dilarang terlibat politik praktis.
Pernyataan PNS boleh mendukung salah satu calon disampaikan Bupati Aries Sandi dalam acara ramah tamah di Gedung Serbaguna Pemkab Pesawaran, Kamis (17/9). Sebelumnya, Panwaslu Pesawaran sempat mempermasalahkan sejumlan PNS yang hadir saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU. Panwaslu sempat memanggil beberapa PNS, seperti camat dan kepala satuan kerja perangkat daerah.
Ketua Panwaslu Pesawaran Munzir mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan dan melakukan pengawasan Pemilukada Pesawaran. Sementara itu, Ketua tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran Aries sandi Darma Putra-M Yusuf, Edi Natamanggala, menilai Panwaslu tidak berimbang dalam melakukan pengawasan terhadap pihaknya.
RADIO SUARA WAJAR – Masih banyak warga Lampung Selatan yang membuang air besar sembarangan karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan tempat tinggalnya. Untuk itu masyarakat perlu diberikan informasi tentang program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2).
Ilustrasi PNS
RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan surat edaran tentang netralitas pegawai negeri sipil. Edaran Pemprov ini guna menindaklanjuti edaran mentri dalam negri.
RADIO SUARA WAJAR – Gunawan, pengendara Gojek yang tewas bersama istrinya, Lilis, karena tertabrak Kopaja 612 jurusan Kampung Melayu-Tebet, Rabu (16/9), telah dimakamkan di kampung halamannya di Dusun Warasjaya, Desa Mekarmulya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Kamis (17/9).
RADIO SUARA WAJAR – Badan Pengawas Pemilu Lampung menemukan sejumlah masalah dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang dikeluarkan sejumlah Komisi Pemilihan Umum. Dalam DPS masih ditemukan banyak pemilih ganda, sehingga jumlah pemilih sementara jauh meningkat dibandingkan daftar pemilih tetap pada pemilu presiden tahun lalu.
Lahan Kotabaru
BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Puluhan warga Kora Baru menuntut hak garap kepada pemerintah Provinsi Lampung. Tuntutan tersebut diutarakan didepan anggota DPRD Lampung yang melakukan sidak ke lokasi di Kecamatan Jatiagung, Rabu (16/9/2015). Mayoritas masyarakat yang berasal dari lima desa, yaitu Sindang Anom, Purwotani, Sinar Rejeki, Sidoharjo, dan Srimukti. Mereka menuntut hak garap pada lahan seluas 10.380 hektare.