Pendekatan Kebudayaan Dinilai Tepat Atasi Konflik Papua

pendekatan-kebudayaan-dinilai-tepat-atasi-konflik-papua-nbeMAZnkNmRADIO SUARA WAJAR – Provinsi Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Tapi hal ini berbeda dengan kondisi kesejahteraan rakyatnya. Saat orde baru hingga sekarang, banyak konflik yang terjadi.

“Pendekatan kebudayaan melalui toleransi dalam kehidupan keberagamaan dan penguatan kebangsaan adalah langkah yang tepat sebagai strategi resolusi konflik di Papua,” kata pengamat politik, AS Hikam saat menghadiri seminar bertema “Papua adalah Indonesia” di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (30/10/2015)

Kata dia, hal itu harus dilakukan karena pendekatan keamanan tidak akan efektif. Dan sudah terbukti dalam perkembangan sejarah penanganan konflik di Papua. Mantan Menristek era Gus Dur ini mengatakan, insiden Tolikara tidak bisa dianggap sebagai konflik antar agama.

“Penyebab konflik Tolikara adalah miskomunikasi, polarisasi kaum pendatang dan penduduk asli,”ucapnya seperti dilansir okezone.com, Sabtu (31/10).

Dari insiden Tolikara ini, pelajaran yang dapat diambil adalah, bahwa penanganan represif pada akhirnya tidak selalu efektif sebagai cara mengatasi dan menyelesaikan konflik masyarakat di Papua.

“Melainkan harus menggunakan pendekatan dialog budaya. Nasionalisme dan dialog adalah bagian terpenting dalam pendekatan budaya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, landasan paling utamanya adalah penguatan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. “Tanpa Papua tidak akan ada NKRI,” tegasnya. Dalam seminar tersebut juga dihadiri oleh pembicara lain, yaitu peneliti LIPI Adriana Elisabeth dan aktivis Papua Johni Jonathan Numberi.

 

Umat Kristiani di Tiongkok Tetap Waspada Terkait Pembongkaran Salib

1030bRADIO SUARA WAJAR – Umat Kristiani di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, di mana pemerintah telah melakukan kampanye pembongkaran salib, mengatakan mereka akan tetap berwaspada di tengah tanda-tanda bahwa ada strategi yang lebih keras bisa menyusup melalui peraturan lain.

Meskipun para pemimpin Kristen di provinsi ini mengatakan kampanye penghapusan salib telah mereda sejak September, pemerintah di seluruh Tiongkok baru-baru ini bertemu membahas masalah gedung “ilegal”.

Sekitar 150 pejabat dari departemen perumahan dan departemen penegakan hukum di seluruh Tiongkok menghadiri sebuah konferensi yang digelar Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di kota Yiwu, Zhejiang pada 17 Oktober

Menteri Chen Zhenggao mengatakan pada konferensi itu bahwa pihaknya menentang “gedung-gedung ilegal” dengan belajar dari pengalaman di Zhejiang, menurut Zhejiang Daily.

Berita dari pertemuan itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang Kristen di Tiongkok. Lebih dari 1.500 salib telah dibongkar di Zhejiang sejak kampanye menargetkan gedung-gedung ilegal yang dimulai pada Maret 2013.

Kampanye itu, dijuluki “tiga perbaikan dan satu pembongkaran,” –  perbaikan daerah pemukiman tua, perbaikan daerah industri tua, perbaikan kelurahan di dalam kota, serta pembongkaran semua gedung ilegal.

Para pemimpin Kristen di kota Wenzhou, sering dikenal sebagai “Yerusalem Timur” karena jumlah populasi Kristen yang besar, yakin kampanye pembongkaran salib telah mereda. Namun, sumber Katolik, yang meminta untuk tetap anonim, mengatakan: “Kami akan tetap berwaspada.”

Seorang pendeta Protestan, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Luke, mengatakan dia yakin skala dan dampak penghancuran gereja dan salib di provinsi lain tidak akan serius.

Tanda peringatan

Meskipun pembongkaran salib terjadi di Zhejiang, mungkin bisa berdampak pada kota lain. Pada 9 Oktober, sekitar 100 umat Protestan memprotes di depan sebuah gedung pemerintah di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, mengkritik pembongkaran gereja mereka.

Pejabat lokal telah mengklaim gereja dibangun tanpa izin, sementara demonstran mengklaim bahwa pejabat merobohkan gereja karena akan digunakan pengembang yang mereka sukai, menurut Radio Free Asia.

Di Provinsi Fujian, pejabat pemerintah mengancam akan menghancurkan gereja-gereja ilegal di keuskupan Mindong, di mana 80 persen dari 80.000 umat Katolik milik komunitas “bawah tanah”.

“Pihak berwenang telah memberitahu paroki bahwa mereka akan menghancurkan gereja pada 21 Oktober, tapi tidak ada yang terjadi kemudian. Mereka mengatakan mereka akan mengirim seorang imam dari Asosiasi Patriotik Katolik untuk mengambil alih gereja tersebut,” kata sumber Gereja. Asosiasi Patriotik Katolik adalah badan yang diakui pemerintah yang dirancang untuk mengontrol Gereja Katolik di Tiongkok.

Sementara itu, peraturan baru tentang tempat ibadah  di Zhejiang mulai berlaku pada 10 Juli, meskipun dikritik orang-orang Kristen.

Peraturan pemerintah tentang salib bahwa salib harus menempel pada dinding depan gereja, dan mengatur ukuran tinggi dan lebar salib.

Menggunakan pedoman ini, para pejabat Gereja lokal di Wenzhou menempelkan salib ke dinding gereja baru, dan tidak  dibangun atas gereja. Gerja baru itu diresmikan pada 27 Oktober sebagai pengganti Katedral St. Paulus, yang sedang dalam renovasi.(ucanews.com)

 

Mengirimkan harapan Kristen: Paus Menerima Peserta Kongres Radio Maria se Dunia Yang ke-6

OSSROM84619_LancioGrandeRADIO SUARA WAJAR – Kamis (29/10), Paus Fransiskus menerima peserta Kongress Radio Maria se Dunia yang ke-6 di Sala Clementina, yang bertempat di kompleks Collevallenza, Italia.

Kongress ini dilaksanakan pada 25-30 Oktober dan dihadiri oleh para pimpinan dan imam yang mempimpin 75 stasiun Radio Maria di seluruh dunia. Dalam waktu dekat akan didirikan 6 stasiun Radio Maria lagi. Ribuan relawan berkontribusi untuk menjalankan Radio Maria, yang memiliki sekitar 30 juta pendengar di seluruh dunia.

Paus Fransiskus mulai pidatonya dengan menyatakan bahwa sejak mulai berdirinya, tujuan Radio Maria ialah membantu Gereja dalam tugas penginjilan, dan untuk melakukannya dengan cara tersendiri, dengan kedekatan dengan keprihatinan dan masalah-masalah kemanusiaan, dengan kata-kata penghiburan dan harapan, buah iman dan komitmen untuk solidaritas.

Penyebaran Radio Maria di banyak lingkungan, sangat beragam dalam hal budaya, bahasa dan tradisi, adalah berita baik untuk semua karena menunjukkan bahwa, ketika kita memiliki keberanian untuk menunjukkan standar tinggi dari sikap umat Kristen yang jelas, inisiatif ini diterima dengan baik, melampaui prediksi yang terbaik, dan pada waktunya oleh orang-orang yang mungkin datang bersentuhan dengan pesan Injil untuk pertama kalinya.(news.va)

 

Paus Fransiskus Ungkapkan Kesedihan dan Solidaritas Dengan Para Korban Gempa di Afghanistan-Pakistan

paus1

Paus Fransiskus

RADIO SUARA WAJAR – Setelah gempa dahsyat mengguncang Pakistan dan Afghanistan pada 26 Oktober dan menewaskan ratusan orang, Paus Fransiskus mengungkapkan kesedihan dan solidaritas dengan para korban dan keluarga mereka, serta meneguhkan mereka dengan doa-doanya.

“Paus Fransiskus sangat sedih dengan para korban tewas di Afghanistan dan Pakistan akibat gempa bumi,” katanya dalam sebuah telegram pada 27 Oktober yang ditujukan kepada Uskup Agung Ghaleb Bader, Duta Besar Vatikan untuk Pakistan.

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menyatakan bahwa Paus mengungkapkan rasa solidaritas dengan semua mereka yang terkena dampak bencana ini.”

“Semua orang berdukacita atas kehilangan orang yang dicintai dan kepada para otoritas sipil dan orang yang terlibat dalam upaya bantuan, Paus Fransiskus mengiringi berkat ilahi penghiburan dan kekuatan.”

Gempa berkekuatan 7,5 pada SR menggoncang Afghanistan timur laut pada 26 Oktober. Pusat gempa berada di Provinsi Badakhshan, sekitar 220 mil timur laut Kabul. Gempa sejauh ini telah menewaskan lebih dari 300 orang, 12 di antaranya adalah para siswi yang berusaha melarikan diri dari gedung mereka.

Sebagian besar korban terjadi di daerah pegunungan utara Pakistan, lapor BBC News. Pihak berwenang mengatakan bahwa di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, sebanyak 179 orang tewas dan lebih dari 1.800 orang cedera.

Korban tewas diperkirakan akan meningkat di kedua negara itu karena tempat yang paling berdampak adalah daerah-daerah terpencil di mana komunikasi telah terputus. Goncangan juga dirasakan di negara-negara sekitarnya, termasuk India dan Tajikistan.

Gempa 26 Oktober itu adalah terakhir dalam serangkaian gempa bumi dahsyat di Asia Selatan tahun ini. Pada April gempa berkekuatan 7,8 pada SR melanda Nepal, yang diikuti oleh gempa susulan 7,3 pada Mei. Sekitar 9.000 orang tewas, dan sekitar 900.000 rumah rusak atau hancur.(ucanews.com)

 

Organisasi HAM Tolak Aturan Kebiri Penjahat Seks Anak

2207509-ilustrasi-cabul-780x390RADIO SUARA WAJAR – Muhammad Choirul Anam, Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRWG), mengaku pihaknya menolak keras rencana Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tentang pengebirian kelamin bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau paedofilia.

HRWG berpendapat, hukuman tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM dan semangat reformasi KUHP di Indonesia saat ini.

“Kami kecewa dengan pernyataan Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang mengeluarkan pendapat secara sepihak, tanpa terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap sistem penghukuman dalam perspektif HAM dan melibatkan para ahli pidana dan hak asasi manusia di Indonesia,” ujar Choirul, dalam keterangan persnya, Rabu, 28 Oktober 2015.

Ia mengatakan, pernyataan yang menyebutkan bahwa “pengebirian tidak langgar HAM” adalah pandangan yang picik dan parsial terhadap konsepsi dan merusak prinsip universalisme HAM itu sendiri. Penolakan HRWG dikatakan Choirul memiliki beberapa dasar yang kuat.

“Konvensi Internasional Antipenyiksaan yang disahkan oleh DPR RI menegaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seharusnya tidak menimbulkan kesakitan yang sangat, apalagi permanen. Sehingga siapapun yang melakukan penghukuman ini, baik pemerintah, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam penghukuman, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia,” ucap dia seperti dilansir viva.co.id, Kamis (29/10).

Hal kedua, kata Choirul, hukuman kebiri merupakan hukuman yang berangkat dari emosi balas dendam terhadap pelaku kejahatan dan seakan menjadi titik akhir keputusasaan penegakan hukum yang seringkali masih tebang-pilih.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, hukuman setimpal dalam konsepsi hukum pidana dan HAM bukan diartikan setimpal pada korban, tetapi pada kepentingan publik. Untuk itu, standar nilai publik-lah yang menentukan sampai sejauh mana dampak suatu kejahatan tertentu dan penghukuman seperti apa yang dianggap setimpal dengan kerugian publik muncul.

“Berangkat dari norma dasar kehidupan bernegara di Indonesia yang berpedoman pada Konstitusi, prinsip penegakan hukum dan HAM, model-model penghukuman yang demikian itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hal ini karena politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarahkan penghukuman pada balas dendam, hukuman permanen dan merendahkan martabat manusia tanpa ada batasan yang jelas,” lanjut Choirul.

 

Kisah Pastor Katolik ‘lolos’ dari Penjara ISIS

151028121550_jack_murad_640x360_bbcarabic_nocredit

Pastor Jack Murad mengatakan ISIS pintar meneror tawanan.

RADIO SUARA WAJAR – Seorang pastor di Suriah, Jack Murad, tak pernah membayangkan akan bertahan hidup setelah ditangkap oleh milisi kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) di kotanya, al-Qaryatain, Mei lalu.

Bersama seorang asisten yang bekerja di biara di kota itu, Murad dibawa dengan kendaraan menuju Raqqa, yang dikenal sebagai kubu ISIS. Di sini ia ditempatkan di satu sel, bersama para tawanan lain. Para tawanan di sini diberi makan secara teratur, mendapatkan perawatan medis, dan tak pernah sekali pun disiksa, kata Murad.

Yang terberat selama ditawan adalah “gelombang pelecehan verbal” dari para milisi ISIS yang menyebut tawanan sebagai orang-orang kafir. Yang juga diingat oleh Murad adalah, anggota ISIS mengajak diskusi tentang teologi Kristen seperti konsep Trinitas, Yesus, dan penyaliban.

“Saya tak menjawab diskusi ini karena menurut saya tak akan ada gunanya,” ungkap Murad kepada BBC.

Para anggota ISIS yang ditugasi menjaga penjaga sering mengeluarkan ancaman dengan mengatakan para tawanan akan dibunuh jika tidak berpindah ke agama Islam.

Tawaran kesepakatan

“Mereka menjelaskan secara rinci bagaimana mereka akan membunuh kami jika tidak memeluk agama Islam. Mereka sangat pintar meneror kami,” katanya.

Murad mengatakan dirinya tak bersedia pindah agama dan siap untuk dipenggal.

Setelah 84 hari ditawan, ia ditemui “sejumlah pejabat” ISIS yang menawarkan perjanjian dengannya, yang intinya para pemeluk Kristen di Suriah boleh menetap di wilayah yang dikuasai ISIS dengan syarat membayar pajak.

Dengan kesepakatan ini semua tawanan Kristen dilepas dan dibolehkan kembali ke al-Qaryatain. Namun Murad memutuskan untuk meninggalkan kota ini karena alasan keamanan.

“Ini sudah menjadi daerah pertempuran … sering terjadi pengeboman,” katanya.

Namun tak sedikit pula yang memutuskan untuk bertahan karena tak tahu harus mengungsi ke mana. Ada juga yang pasrah dan siap mati di al-Qaryatain,” katanya.(bbc.com)

 

Romo Magnis: Semua Bupati di Daerah Kebakaran Hutan Harusnya Dipecat

152655420131102-163233780x390RADIO SUARA WAJAR – Budayawan dan filsuf Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa kebakaran hutan harus ditangani secara serius karena telah menimbulkan bencana kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

“Saat ini, korban akibat kabut asap sudah mulai berjatuhan. Setiap minggu, dikalikan 10 (warga), ada yang mati, dan ini bisa menjadi malapetaka buat puluhan juta orang,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/10/2015).

Romo Magnis (panggilan akrab Franz Magnis Suseno) mengatakan hal itu seusai memberikan kuliah umum di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa masalah kebakaran hutan masih kurang diperhatikan.

“Kalau betul, bahwa hujan itu baru turun di bulan Desember, sekarang sudah tidak bisa dipadamkan. Ini bahaya, malapetaka serius,” katanya seperti dilansir kompas.com, Senin (26/10).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas, yakni dengan menghukum pembakar hutan. Selain itu, kata dia, kepala daerah di wilayah kebakaran hutan juga harus bertanggung jawab karena mereka bertugas untuk menjaga kelestarian hutan.

“Menurut saya, semua bupati di wilayah (kebakaran hutan) itu harus dipecat karena itu tugas mereka (menjaga kelestarian hutan),” ujarnya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo juga harus menindak menterinya yang lalai karena, sebelum kebakaran hutan merebak di sejumlah wilayah, pada bulan April sudah ada laporan terkait keberadaan titik-titik panas.

“Menteri Kehutanan juga harus dipecat karena seharusnya itu (kebakaran hutan) tidak terjadi, itu menjadi malapetaka nasional. Saya harap saya keliru, tetapi kemungkinan itu ada. Sekarang, (kebakaran) tidak tahu bagaimana mau ditanggulangi,” katanya.

 

AsIPA ke 7, Bangkok

IMG-20151026-WA0003RADIO SUARA WAJAR – “Pergilah…..Aku selalu menyertaimu”. Sabda Yesus yang dikutip dari Mat 28:19-20 ini menjadi daya dorong Pertemuan Umum AsIPA ke-7. AsIPA, Asia Integral Pastoral Approach (Pendekatan Pastoral Integral Asia) tahun 2015 ini diadakan di Bann Phu Waan Pastoral Training Center, Bangkok, Thailand, 22-28/10.

Pertemuan ini diikuti oleh 118 peserta dari 15 negara Asia ditambah utusan dari Afrika dan Jerman – Missio. Dari 118 peserta tersebut, adalah 34 awam, 58 imam, 13 uskup dan 14 religius. Dari Indonesia (bukan mewakili Indonesia) ada 1 Uskup, 3 imam dari Pangkalpinang, 1 awam (Pangkalpinang) dan 2 imam dari Tanjungkarang (RD. Hariprabowo dan RD. Piet Yoenanto SW).

Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperdalam persekutuan dalam komunitas basis kristiani dengan menimba dari Sabda dan Ekaristi; khususnya syering pengalaman dan menemukan cara-cara kreatif dalam hidup bersama dengan komunitas beriman dan beragama lain, sehingga terwujud damai dan solidaritas yang mendalam.

Pertemuan ini diisi dengan ceramah beberapa materi tentang Komunitas Basis Kristiani, Komunitas Kecil Kristiani, Hidup Dengan Komunitas Beriman dan Beragama Lain, dan lain sebagainya. Selain itu, syering kelompok dan diskusi. Yang paling menarik adalah ketika kunjungan ke komunitas kecil di paroki-paroki dan ke biara Budha. Mereka menyambut para peserta pertemuan dengan antusias.

Pertemuan yang dipimpin oleh Pastor Michael Thinaratana Komkris dari Bangkok ini ditutup pada hari Rabu, 28 Oktober dengan Misa Kudus konselebrasi semua Uskup dan Imam yang hadir.

Kontributor: RD. Piet Yoenanto SW

 

Sinode Gereja Katolik Tolak Pernikahan Gay

151025030305_cn_vatican_synod_pope_francis_640x360_epa_nocredit

Paus Fransiskus meninggalkan ruangan sinode gereja dalam suatu sesi, di Vatikan.

RADIO SUARA WAJAR – Para Uskup Katolik Roma mencapai sebuah kompromi dalam muktamar gereja mengenai isu-isu yang yang bersifat memecah belah. Doktrin mengenai perceraian telah melunak tetapi sikap gereja terhadap homoseksualitas tidak berubah. Setelah pertemuan berakhir Paus Fransiskus muncul untuk mengkritik para uskup konservatif.

Gereja, kata dia, harus menghadapi isu-isu yang sulit “tanpa rasa takut, tanpa menguburkan kepala kita di dalam pasir”.

Dalam muktamar gereja, sebutan untuk pertemuan para pemimpin Katolik Roma, para uskup memberikan suara untuk 94 pasal yang berkaitan dengan bagaimana gereja memperlakukan keluarga.

Yang paling kontroversial, adalah masalah yang berkaitan dengan apakah orang yang bercerai dan menikah kembali dapat diijinkan untuk memainkan peran yang penuh dalam gereja, atau hanya selintas saja.

Naskah itu menyetujui untuk melakukan pendekatan kasus per kasus.

Hasil pertemuan juga menegaskan kembali ajaran gereja bahwa homoseksual tidak seharusnya didiskriminasi tetapi disebutkan “sama sekali tidak ada dasar” untuk pernikahan gay.

151025030509_cn_vatican_synod_bishops_selfie_640x360_ap_nocredit

Para uskup mengambil foto ‘selfie’ di sela muktamar gereja di Vatikan.


Dalam kesimpulannya mengenai pertemuan selama tiga pekan, Paus Fransiskus mengatakan dia ingin muktamar itu dapat “mendengarkan terhadap dan membuat suara dari para keluarga terdengar”.

Tetapi dia mengatakan muktamar telah “secara nyata bersandar pada hati yang tertutup yang seringkali tersembunyi bahkan dibalik ajaran gereja atau niat baik”, keterangan itu tampak sebagai sebuah serangan bagi konservatif.

Dia juga mengakui perbedaan dengan gereja, dan mengatakan “apa yang tampak normal bagi seorang uskup dalam sebuah kontinen dapat dianggap aneh dan hampir merupakan skandal bagi seorang uskup dari tempat lain”.

Naskah yang disetujui dalam muktamar gereja hanya sebagai pedoman dan Paus Fransiskus harus memutuskan apakah akan melanjutkannya atau tidak.

Tahun lalu, muktamar gereja Katolik juga menolak untuk membahas proposal tentang penerimaan gay secara luas meski didukung oleh Paus Fransiskus, keputusan yang disambut kekecewaan dari kelompok HAM gay Katolik.

Dalam pembukaan muktamar gereja tahun ini dibayangi oleh keributan seorang pastor yang mengumumkan bahwa dia memiliki hubungan dengan sesama jenia. Dia kemudian dipecat dari tugasnya di Vatikan.

Vatikan membantah laporan sebuah media Italia selama pertemuan para uskup yang menyatakan bahwa Paus Fransiskus memiliki tumor otak. Vatikan menyebut berita itu “sungguh-sungguh tidak memiliki tanggung jawab”.(bbc.com)

 

Tujuh Alasan Kenapa Majalah Lentera Harus Dibredel

344269_diskusi-publik--menguak-tabir-di-balik-pemberedelan-majalah-lentera_663_382

Diskusi publik ‘Menguak Tabir di Balik Pemberedelan Majalah Lentera

RADIO SUARA WAJAR – Pimpinan Redaksi Majalah Lentera, Bima Satria Putra, menuturkan beberapa persoalan alasan pembredelan majalah ketiganya yang berjudul “Salatiga Kota Merah” yang dilakukan pihak kampus, pemerintah kota setempat dan Kepolisian Salatiga.

Diketahui, “Salatiga Kota Merah” merupakan majalah hasil karya dari Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. Namun, ketika diterbitkan 9 Oktober kemarin, majalah tersebut harus itu ditarik dan dilarang beredar.

Setidaknya, ada tujuh persoalan yang dikeluhkan oleh pihak-pihak yang melakukan pemberedalan, salah satunya yaitu berkaitan dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

“Mereka melakukan pemberedelan, karena Lentera tidak memiliki SIUPP,” ujarnya dalam diskusi “Menguak Tabir di Balik Pembredelan Majalah Lentera” di Cafe deResto, Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2015.

Kemudian, Bima melanjutkan, tidak membayar pajak, gambar sampul terdapat lambang palu arit, judul majalah “Salatiga Kota Merah”. “Mereka juga mempermasalahkan, kalau informasi narasumber di majalah Lentera edisi ini diragukan kebenarannya,” ujar Bima seperti dilansir viva.co.id.

Selain itu juga, Bima menjelaskan, redaksinya dituding menyalahi prosedur penerbitan kampus dan meresahkan warga Kota Salatiga dan itu menjadi persoalan penarikan majalah tersebut.

“Berdasarkan laporan masyarakat yang mereka terima, majalah Lentera ini (edisi Salatiga Kota Merah) dianggap telah menimbulkan keresahan di Salatiga, makanya majalah ini ditarik kembali,” katanya.

 

1 … 69 70 71 72 73 … 83