Radio Suara Wajar 96.8 FM

RADIO SUARA WAJAR – Umat Kristiani di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, di mana pemerintah telah melakukan kampanye pembongkaran salib, mengatakan mereka akan tetap berwaspada di tengah tanda-tanda bahwa ada strategi yang lebih keras bisa menyusup melalui peraturan lain.

Meskipun para pemimpin Kristen di provinsi ini mengatakan kampanye penghapusan salib telah mereda sejak September, pemerintah di seluruh Tiongkok baru-baru ini bertemu membahas masalah gedung “ilegal”.

Sekitar 150 pejabat dari departemen perumahan dan departemen penegakan hukum di seluruh Tiongkok menghadiri sebuah konferensi yang digelar Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di kota Yiwu, Zhejiang pada 17 Oktober

Menteri Chen Zhenggao mengatakan pada konferensi itu bahwa pihaknya menentang “gedung-gedung ilegal” dengan belajar dari pengalaman di Zhejiang, menurut Zhejiang Daily.

Berita dari pertemuan itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang Kristen di Tiongkok. Lebih dari 1.500 salib telah dibongkar di Zhejiang sejak kampanye menargetkan gedung-gedung ilegal yang dimulai pada Maret 2013.

Kampanye itu, dijuluki “tiga perbaikan dan satu pembongkaran,” –  perbaikan daerah pemukiman tua, perbaikan daerah industri tua, perbaikan kelurahan di dalam kota, serta pembongkaran semua gedung ilegal.

Para pemimpin Kristen di kota Wenzhou, sering dikenal sebagai “Yerusalem Timur” karena jumlah populasi Kristen yang besar, yakin kampanye pembongkaran salib telah mereda. Namun, sumber Katolik, yang meminta untuk tetap anonim, mengatakan: “Kami akan tetap berwaspada.”

Seorang pendeta Protestan, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Luke, mengatakan dia yakin skala dan dampak penghancuran gereja dan salib di provinsi lain tidak akan serius.

Tanda peringatan

Meskipun pembongkaran salib terjadi di Zhejiang, mungkin bisa berdampak pada kota lain. Pada 9 Oktober, sekitar 100 umat Protestan memprotes di depan sebuah gedung pemerintah di kota Xiaogan, Provinsi Hubei, mengkritik pembongkaran gereja mereka.

Pejabat lokal telah mengklaim gereja dibangun tanpa izin, sementara demonstran mengklaim bahwa pejabat merobohkan gereja karena akan digunakan pengembang yang mereka sukai, menurut Radio Free Asia.

Di Provinsi Fujian, pejabat pemerintah mengancam akan menghancurkan gereja-gereja ilegal di keuskupan Mindong, di mana 80 persen dari 80.000 umat Katolik milik komunitas “bawah tanah”.

“Pihak berwenang telah memberitahu paroki bahwa mereka akan menghancurkan gereja pada 21 Oktober, tapi tidak ada yang terjadi kemudian. Mereka mengatakan mereka akan mengirim seorang imam dari Asosiasi Patriotik Katolik untuk mengambil alih gereja tersebut,” kata sumber Gereja. Asosiasi Patriotik Katolik adalah badan yang diakui pemerintah yang dirancang untuk mengontrol Gereja Katolik di Tiongkok.

Sementara itu, peraturan baru tentang tempat ibadah  di Zhejiang mulai berlaku pada 10 Juli, meskipun dikritik orang-orang Kristen.

Peraturan pemerintah tentang salib bahwa salib harus menempel pada dinding depan gereja, dan mengatur ukuran tinggi dan lebar salib.

Menggunakan pedoman ini, para pejabat Gereja lokal di Wenzhou menempelkan salib ke dinding gereja baru, dan tidak  dibangun atas gereja. Gerja baru itu diresmikan pada 27 Oktober sebagai pengganti Katedral St. Paulus, yang sedang dalam renovasi.(ucanews.com)