RADIO SUARA WAJAR – Rumah-rumah ibadah yang ada di Lhokseumawe, Aceh diminta untuk memasang kamera pengawas. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi dari rapat koordinasi Kepolisan Resor Lhokseumawe dengan tokoh lintas agama di Mapolres Lhokseumawe, Minggu (18/10/2015).
Dalam pertemuan itu hadir Kepala Polres Lhokseumawe AKBP Anang Triarsono, Wakapolres Isharyadi, Kabag Ops Eko Purwanto, dan Pasi Ops Kodim 0103/Aceh Utara Ikwan Arifin.
Hadir juga Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tgk Asnawi Abdullah, Zainal Juntak (HKBP), Aguslim (Katolik), Bestari Lautani (Vihara Buddha), Betty Isabella (HKBP), dan Shinta Falensya (GMI).
Dalam rapat itu pun disepakati agar seluruh pusat keramaian juga dipasangi kamera pengawas. Selain itu, tokoh lintas agama sepakat menghormati perbedaan keyakinan antarumat beragama.
Tgk Asnawi menyebutkan, pihaknya sepakat agar saling menghormat antarumat beragama. Sehingga peristiwa di Aceh Singkil tidak terjadi di kota itu. Sementara, Kasat Intelkam Polres AKP Ahzan menyarankan tempat-tempat ibadah agar dipasangi kamera CCTV sebagai langkah preventif.
“Kemudian TNI/Polri juga di tingkat kecamatan lebih sering melaksanakan patroli ke tempat-tempat ibadah,” ujar Ahzan seperti dilansir kompas.com, Senin, (19/10).
RADIO SUARA WAJAR – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan hadir ke Aceh Singkil pada 23 Oktober 2015 mendatang. Dia berniat untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang sempat bentrok enam hari lalu. Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusryid, Minggu (18/10/2015), mengaku telah menerima jadwal kedatangan Menag.
“Sejauh ini jadwalnya 23 Oktober. Kalau berubah, nanti akan kami kabari lagi,” kata Dulmusryid seperti dilansir kompas.com, Senin, (19/10).
“Kita sepakati damai antarwarga ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim,” ujar Dulmursyid lagi.
Dia menyebutkan, kondisi keamanan di Aceh Singkil kini sudah sangat kondusif. Warga di Kecamatan Gunung Meria, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suro, dan Kecamatan Suro Baru, Aceh Singkil yang sempat mengungsi pascabentrok telah kembali.
“Mereka juga sudah beraktivitas seperti biasanya. Soal bahwa ada sedikit kekhawatiran, saya pikir itu wajar saja,” kata Wakil Bupati.
“Ya peristiwanya kan baru saja terjadi. Wajarlah kalau sedikit khawatir,” kata dia lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, bentrok antarwarga di Aceh Singkil mengakibatkan satu orang tewas. Selain itu, ada empat warga mengalami luka-luka dan satu gereja terbakar. Penyebabnya diduga karena rumah ibadah tidak memiliki izin.
Gereja di Suka Makmur, Aceh Singkil yang dibakar telah dipasangi garis polisi.
RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah menyebut telah dicapai kesepakatan untuk “membiarkan” 13 gereja di Aceh Singkil, sementara terhadap 10 gereja lain akan dilakukan “penertiban” kendati tak jelas oleh siapa dan bagaimana caranya.
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0109 Aceh Singkil, Letkol. Arif Sjaerozi mengatakan kepada BBC bahwa pada hari Senin (19/10) akan dilakukan “penertiban dan penutupan” terhadap 10 gereja, “sesuai dengan hukum yang berlaku karena bangunan-bangunan itu tidak berizin.”
Ditanyakan, apakah aparat akan membongkar gereja-gereja itu, Arif Sjaerozi mengatakan, “Tidak. Itu akan dibongkar oleh masyarakat (jemaat gereja) sendiri, karena sudah ada kesepakatan.”
Namun Veryanto Sitohang dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB), mengatakan kepada BBC, para jemaat gereja tidak bersedia membongkar gereja mereka sendiri. “Menurut mereka, jika pemerintah mau membongkar gereja-gereja itu, biar mereka sendiri saja yang melakukannya.”
Berdoa di rumah
Pegiat ASB lainnya, Ferry Wira Padang menyebut, kendati warga Kristen sudah hampir seluruhnya kembali dari pengungsian, sebagian jemaat masih dilanda ketakutan.
Sebagian jemaat menggelar kebaktian di penampungan di dekat gereja yang dibakar di Suka Makmur.
“Untuk peribadatan hari Minggu (18/10) ini, sebagian jemaat masih tidak berani berdoa di gereja. Mereka memutuskan untuk berdoa di rumah masing-masing saja,” katanya kepada BBC.
Ferry Wira Padang berusaha menghubungi sejumlah warga berbagai desa untuk berbicara kepada BBC, namun setelah menghubungi banyak warga, katanya, “Maaf sekali tidak ada yang berani. Mereka takut mengeluarkan pernyataan, takut justru menjadi bumerang bagi umat Kristiani di Aceh Singkil.”
Setidaknya 8.000 dari sekitar 20.000 warga Kristen Aceh Singkil sempat mengungsi ke dua desa di Sumatra Utara yang bertetangga, menyusul kerusuhan 13 Oktober lalu, yang menghanguskan tiga gereja, menewaskan seorang warga dan melukai sejumlah orang, termasuk seorang petugas polisi.
Mereka dikembalikan ke desa masing-masing, Jumat (16/10) dengan kendaraan TNI dan kepolisian, dan mendapat bantuan bahan kebutuhan pokok dari Pemda Aceh Singkil untuk sepekan pertama sesudah kembali, kata juru bicara Kabupaten Aceh Singkil, Khaldum Berutu kepada BBC.
Izin 13 gereja diproses
Dikutip Serambi Indonesia, Bupati Aceh Singkil Safriadi, mengatakan warga Muslim dan Kristen mencapai kesepakatan bahwa “sepuluh gereja yang tidak memiliki izin akan segera ditertibkan,” setidaknya mulai Senin ini.
Sementara 13 gereja “tetap dibiarkan, yaitu 12 di daratan dan satu di Ujung Sialit, Pulau Banyak Barat.”
“Rinciannya dari 13 unit tetap dibiarkan, masing-masing lima unit sesuai kesepakatan tahun 1979 yang diperbaharui pada 2001. Enam lagi ditambah satu di Ujung Sialit, merupakan kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak dalam negosiasi beberapa hari ini,” kata Safriadi.
“Rumah ibadah yang disepakati tidak dibongkar, perizinannya diajukan ke pemerintah provinsi,” kata Safriadi pula.
Kesepakatan dicapai melalui perundingan antara kelompok-kelompok Kristen dan Islam yang berlangsung selama tiga hari, difasilitasi Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Agus Kriswanto dan Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi.
Menerima kesepakatan
Ribuan pengungsi di Tapanuli Tengah dan Pakpak Barat mulai kembali ke rumah masing-masing dengan bantuan dari Polisi dan TNI.
Dalam keterangan lebih awal kepada BBC Indonesia, Pendeta Gereja Protestan Pakpak Dairi, Erde Berutu, mengatakan bahwa selain 13 gereja di Kabupaten Aceh Singkil, empat gereja di Kota Subulussalam, yang merupakan pemekaran Aceh Singkil, juga akan diajukan perizinannya.
Ia mengakui, akan ada gereja-gereja yang “ditertibkan.”
“Dari pihak Kristen juga, kami telah menerima kesepakatan ini, dengan catatan bahwa di kemudian hari kalau memang populasi penduduk kita telah memungkinkan untuk didirikan tempat ibadah baru, kita akan ajukan ke pemerintah,” kata Pendeta Erde Berutu pula.
Ia menyebut, nantinya jika akan membangun gereja, pengajuan izin akan dilakukan terlebih dahulu.
“Kami optimislah (pertikaian) itu tak akan terulang lagi. Sebab selama ini izin itu yang membuat, terkadang, pihak-pihak ketiga tidak sepakat dengan itu,” ujarnya.
Kerusuhan hari Selasa (13/10) bermula dari tuntutan sekelompok orang yang menamakan diri Pemuda Aceh Singkil peduli Islam agar sejumlah gereja yang tak berizin dibongkar. Unjuk rasa kelompok ini berlanjut menjadi serangan yang berujung pembakaran tiga gereja, berbuntut bentrokan dengan warga dan aparat keamanan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa satu orang.
Menurut Dandim Aceh Singkil, Letkol. Arif Sjaerozi, kekerasan saat itu dilakukan oleh sekelompok orang jumlahnya bisa mencapai 1.000 orang, “berkumpul dan mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan bom molotov,” dan aparat keamanan jumlahnya tidak seimbang, “tidak mengantisipasi hal itu.”
RADIO SUARA WAJAR – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat tidak menyelesaikan persoalan rumah ibadah melalui cara-cara anarkistis. Semua persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlandaskan Pancasila.
“Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah,” ujar Lukman seperti dirilis kompas.com, Minggu (18/10/2015).
Menurut Lukman, Indonesia adalah negara dan bangsa majemuk yang berdasarkan hukum. Untuk itu, setiap pendirian rumah ibadah seharusnya berdasar pada ketentuan hukum.
Jika ada penolakan atas rencana atau proses pendirian rumah ibadah, ia meminta agar hal itu dilakukan berdasarkan hukum.
Lukman menyayangkan kejadian pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil, Selasa (13/10/2015). Pemerintah daerah, penegak hukum, pemuka agama, dan tokoh setempat diminta mengayomi masyarakat agar rumah ibadah dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
Menurut Lukman, tingginya kualitas kehidupan beragama ditentukan oleh berfungsinya rumah ibadah sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Pendirian rumah ibadah dapat menghilangkan perselisihan dan konflik sosial antarsesama warga negara.
“Perlu direnungkan bahwa konflik tidak akan menguntungkan siapa pun. Lebih baik kita gunakan energi kita untuk membangun dan mencapai kemajuan bersama,” kata Lukman.
RADIO SUARA WAJAR – Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang akan dihapus adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
“Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas,” ujar Musdah pada diskusi Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).
Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang” untuk mendirikan rumah ibadah diskriminatif bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.
Ia menilai, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.
Musdah mengatakan, dalam visi dan misi Jokowi-JK, tertuang salah satu program menghapus regulasi yang melanggar HAM. Dalam perbincangannya dengan Jokowi, kata Musdah, gubernur nonaktif itu setuju soal penghapusan peraturan bersama Menag dan Mendagri itu.(kompas.com)
Konferensi pers Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Minggu (27/9/2015).
RADIO SUARA WAJAR – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyesalkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). PGI juga menilai kepolisian kurang tanggap dalam mencegah aksi massa yang mengancam keselamatan jemaah gereja.
“Adanya pembakaran gereja sehingga menimbulkan korban jiwa, hal ini sebenarnya tidak diharapkan terjadi di negara yang dilindungi undang-undang dalam hal kebebasan beragama,” ujar Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat Lebang, dalam konferensi pers di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).
Menurut Henri, pada dasarnya PGI menyesalkan sikap intoleransi massa yang tidak menghargai satu sama lain, sehingga menyebabkan rasa tidak aman dan menimbulkan korban. Namun, menurut Henri, hal itu dapat terjadi tidak lepas karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kalangan minoritas.
Menurut dia, permasalahan perizinan pembangunan rumah ibadah selalu menjadi hal yang sulit diselesaikan. Akibatnya, banyak bangunan gereja yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah.
Pemerintah sendiri sebenarnya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi warga beribadah, khususnya dalam kondisi objektif yang membuat persyaratan perizinan sulit terpenuhi. Hal itu tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Menurut Henri, peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Singkil, Aceh, seharusnya bisa diantisipasi jika kepolisian tanggap memprediksi timbulnya aksi massa. Protes untuk mendesak pembongkaran gereja tanpa izin sebenarnya sudah terjadi pada Selasa (6/10/2015), sehingga peristiwa pembakaran hari ini seharusnya dapat dicegah.
Meski demikian, PGI mengajak seluruh umat Kristen, khususnya di Aceh Singkil, untuk tidak terpancing melakukan tindakan pembalasan. Begitu juga terhadap umat beragama lainnya, PGI meminta agar masyatakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang beredar.
Wapres selesaikan dengan adil
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar bentrokan antarwarga yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, diselesaikan secara adil. Kalla mengaku telah menghubungi Gubernur Aceh Zaini Abdullah terkait masalah ini.
“Ya semua masalah SARA (suku, agama, ras, antargolongan) harus diselesaikan dengan baik, adil, sesuai aturan supaya jangan timbul masalah,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Menurut informasi yang diperoleh Kalla, bentrokan warga ini berawal dari kesalahpahaman. Kalla pun berharap kesalahpahaman ini bisa segera diselesaikan aparat dan pejabat terkait.
“Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan di situ, panglima, gubernur, Kapolda, dia sudah ke sana,” ucap dia.
Ia juga membenarkan adanya seorang korban dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kalla, korban tersebut tewas karena terkena tembakan angin.
Akibat bentrokan ini, seorang warga dikabarkan tewas dan empat orang lainnya menderita luka-luka. Insiden ini dipicu pembakaran sebuah rumah yang dianggap tak memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
Dikecam Komnas HAM
Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyatakan pihaknya mengutuk keras terjadinya bentrokan yang berbau SARA tersebut. Pasalnya, bentrokan yang berimbas pada pembakaran rumah ibadah adalah peristiwa yang jarang sekali terjadi di Aceh.
“Komnas HAM mengutuk keras terjadinya bentrokan yang mengakibatkan pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil, Aceh. Sependek pengetahuan saya, kasus intoleransi seperti ini jarang sekali terjadi, kira saya ini baru yang pertama kali terjadi di daerah Aceh,” kata Maneger dalam keterangan persnya pada Selasa, (13/10).
Kejadian ini, kata Maneger merupakan suatu tantangan baru bagi pemerintah Daerah (Pemda) Aceh untuk lebih menjaga persatuan, perdamaian, dan kebhinekaan antar sesama warga.
“Peristiwa ini menjadi tantangan bagi negara utamanya Pemerintah Daerah Aceh untuk menjaga persatuan, kedamaian dan kebhinekaan. Adanya insiden ini sungguh menjadi tantangan bagi negara terutama pemerintah daerah Aceh untuk hadir memenuhi hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak beragama,” paparnya. (Kompas/Merdeka)
RADIO SUARA WAJAR – Rapat antara Bupati Aceh Singkil, Safriadi, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), ulama, organisasi masyarakat Islam, serta tokoh masyarakat, hari Senin (12/10), di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Singkil, menyepakati pembongkaran 10 gereja.
Pembongkaran 10 gereja itu akan mulai dilakukan pada hari Senin (19/10) sampai dua pekan ke depan. Selanjutnya, rumah ibadah yang tidak dibongkar harus mengurus izin dengan tenggat waktu selama enam bulan. Kemudian tokoh ulama diminta menenangkan umat agar tidak terjadi hal tak diinginkan.
Poin lainnya dari kesepakatan rapat tersebut adalah pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hasil kesepakatan tersebut, akan disosialisasikan Muspida di Masjid Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, hari Selasa (13/10) malam.
10 Gereja yang Disepakati untuk Dibongkar
1. GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi) Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah
2. GKPPD Pertabas
3. GKPPD Kuta Tinggi
4. GKPPD Tutuhan
5. GKPPD Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan.
6. GKPPD Mandumpang
7. GKPPD Siompin
8. GMII (Gereja Misi Injili Indonesia) Siompin, Kecamatan Suro
9. GKPPD Situbuhtubuh, Kecamatan Danau Paris.
10. Gereja Katolik Lae Balno, Kecamatan Danau Paris.(satuharapan.com)
RADIO SUARA WAJAR – Seorang pemimpin senior Gereja Katolik di Filipina memperingatkan anggota klerus untuk tidak mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah dalam pemilu nasional 2016.
“Para imam harus melayani Gereja. Ada sebuah cara lain melayani masyarakat sebagai seorang imam,” kata Kardinal Gaudencio Rosales, uskup agung emeritus Manila.
“Hukum Gereja melarang itu,” kata Kardinal Rosales, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara itu membuka lamaran untuk para calon pada 12 Oktober.
Prelatus itu mengatakan hukum Gereja menyatakan bahwa imam tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilu atau menerima jabatan yang mencakup kekuasaan awam. Para uskup lainnya yakin bahwa tidak ada imam bergabung dengan politik.
“Tidak ada imam saya yang masuk politik,” kata Uskup Arturo Bastes dari Sorsogon.
“Tidak ada yang tertarik untuk mencalonkan diri. Mereka tahu bahwa itu tidak diperbolehkan,” kata Uskup Marbel Mgr Dinualdo Gutierrez, seraya menambahkan bahwa para imam harus mendorong para pemimpin awam untuk mencalonkan diri.
“Imam hanya membimbing dan memberikan pencerahan kepada orang tentang politik,” kata Uskup Agung Jaro, Mgr Angel Lagdameo.
“Tidak ada imam di keuskupan agung saya ingin mencalonkan diri,” kata Uskup Agung Lipa, Mgr Ramon Arguelles, seraya menambahkan bahwa para imamnya “senang menjadi kekuatan moral untuk mendukung dan membimbing para calon pemimpin yang bersih atau mengecam politisi jahat.”
Uskup Cubao, Mgr Honesto Ongtioco mengatakan larangan mencegah imam dari politisi menjadi jelas bagi para imamnya.
“Ada mandat yang jelas bahwa mereka tidak masuk rana politik karena Gereja adalah non-partisan dalam misinya,” katanya.
Di masa lalu, sejumlah imam Katolik telah mencalonkan diri dan menang menjadi pejabat pemerintah. Tahun 2007, Pastor Eddie Panlilio diskors dari tugas-tugas imamat ketika ia mencalonkan diri dan menang sebagai gubernur Provinsi Pampanga. Pastor Panlilio gagal menyelesaikan masa jabatannya dan ia keluar dari jabatan tersebut pada Februari 2010.
Tahun 2013, Pastor Panlilio mencalonkan diri lagi sebagai gubernur, namun kalah. Pastor Leo Casas mencalonkan diri sebagai gubernur Masbate pada 2013, tetapi ia kalah. Tahun 2007, Pastor Ronilo Omanio mencalonkan diri untuk menjadi gubernur Provinsi Occidental Mindoro, ia namun kalah.
Pastor Diosdado Tabios gagal menjadi gubernur Provinsi Bukidnon serta Pastor Emerson Luego yang mencalonkan diri untuk walikota di Provinsi Davao del Norte. Konferensi Waligereja Filipina mendesak para calon memikirkan secara matang ketika mereka mencalonkan diri.(ucanews.com)
RADIO SUARA WAJAR – Sang Proklamator serta pemimpin besar revolusi yang juga Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, tak hanya “ditinggikan” negara-negara dunia ketiga di Asia dan Afrika. Tiga pemimpin umat Katolik yang bersinggasana di Vatikan bahkan punya kesan yang “megah” nan “mewah” terhadapnya.
Tiga kali berkunjung ke Vatikan, Soekarno bertemu tiga Paus dalam kurun waktu delapan tahun, bahkan menerima tiga medali kehormatan tertinggi pada 1956, 1959 dan 1964.
Pada 13 Juni 1956, Soekarno menerima medali pertama dari Paus Pius XII. Medali kedua diterimanya pada 14 Mei 1959 dari Paus Yohanes XXIII dan kunjungan ketiganya terjadi pada 12 Oktober 1964 atau 51 tahun lampau, di mana Soekarno diterima Paus Paulus VI yang ditemuinya di Vatikan.
Sebelumnya, Soekarno jadi Presiden muslim pertama yang menyambangi Vatikan pada 13 Juni 1956 dan bersua Paus Pius XII.
Selama pertemuan berdurasi 20 menit tersebut, Soekarno dihadiahi medali Grand Cross of the Pian Order. Menyusul kunjungan keduanya ke Vatikan terjadi pada 14 Mei 1959.
Dari Ibu Kota Italia, Roma, Soekarno yang datang dengan iring-iringan sembilan mobil sedan, sempat kembali bikin heboh media asing.
Soekarno yang mengenakan pakaian jas putih, dasi hitam dan peci hitam, bertatap muka dengan Paus Yohanes XXIII. Sebelum pulang, Soekarno kembali dihadiahi medali kehormatan.
Adapun kunjungan ketiga alias hattrick dan kedatangan terakhirnya ke Vatikan, terjadi hari ini 51 tahun lampau, 12 Oktober 1964 untuk bersua Paus Paulus VI.
Medali kehormatan ketiga kembali dikoleksi Soekarno dan bahkan, dibuatkan perangko khusus oleh Vatikan, serta cenderamata lukisan mosaik Castel san Angelo Vatican.
“Orang Belanda memandang kami, orang Islam, sama dengan penyembah berhala. Dalam bahasa injil, kami adalah ‘keturunan yang sesat dan hilang’,” cetus Soekarno dalam ‘Untold Story, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’ karya Cindy Adams.
“Yah, penyembah berhala atau tida, aku seorang Islam yang hingga sekarang telah memperoleh tiga buah medali yang tertinggi dari Vatikan,” tandasnya.(okezone.com)
Beberapa dari imam baru SVD yang ditahbiskan di Maumere, hari ini, Sabtu (10/10/2015). (Foto: Facebook Umberto Verbita)
RADIO SUARA WAJAR – Uskup Agung Ende, Mgr Vincensius Poto Kota menahbiskan 11 imam baru dari Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini, SVD) di Aula Thomas Aquinas Ledalero, Maumere, Sabtu (10/10/2015).
Kesebelas imam baru tersebut adalah Pastor Ferdinandus Nuho SVD, Pastor Firminus Wiryono SVD, Pastor Maximus Abit SVD, Pastor Kristoforus Abayandi SVD, Pastor Robertus Ualaa SVD, Pastor Aloysius R. Men SVD, Pastor Kalixtus Hartono SVD, Pastor Didi Iryanto SVD, Pastor Benni Obon SVD, Pastor Amandus Mare SVD dan Pastor Asyanto Belarminus SVD.
Hadir dalam perayaan ini, Provinsial SVD Ende Pastor Leo Kleden SVD, para imam konselebrates, biarawan-biarawati, sahabat dan kenalan serta segenap anggota keluarga besar Seminari Tinggi St Paulus Ledalero.
Mgr Sensi dalam amanah uskup mengatakan tema perayaan itu, “…Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil” yang direfleksikan oleh para imam baru merupakan sebuah syukur.
“Syukur mereka didorong oleh pengalaman nyata tentang kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Sang Guru kepada orang kecil,” katanya.
“Peristiwa hari ini merupakan berkat termahal karena para imam baru menangkap siapa Allah bagi mereka dengan rahasia dan pikiran yang didorong oleh Roh,” lanjutnya.
Mgr Sensi juga mengatakan, petualangan para imam imam baru untuk mencari kepastian bukanlah suatu petualangan yang gampang.
Mgr Sensi, disampingi sejumlah imam saat memimpin perayaaan tahbisan.
Seorang petualang, kata dia, harus yakin bahwa ia akan sampai pada pelabuhan terakhir dengan aman dan damai. Ia harus percaya bahwa di sanalah pelabuhan kepastian.
Mantan Uskup Maumere ini mengingatkan para imam baru bahwa selalu ada tantangan dari Yesus kepada murid-murid-Nya.
Karena itu, pesannya, jadilah orang kecil dan belajarlah dari orang kecil.
Seorang misionaris, kata dia, harus seperti St Paulus yang membagikan pengalamannya kepada orang miskin dan sederhana bahwa Allah adalah sumber kedamaian dan sukacita.
“Seorang misionaris harus yakin bahwa anda adalah pengharapan terakhir menuju Allah. Katakan pada dunia bahwa Allah kita itu sama. Allah yang sama tersebut mampu mengatasi suka dan duka manusia. Hanya di dalam Allah seseorang menjadi pendamai antara Allah dan manusia dan manusia dengan sesamanya,” urainya.
Sementara itu, Pastor Leo Kleden dalam sambutannya berterima kasih kepada keluarga-keluarga dari para yubilaris yang telah menyediakan putra-putra terbaik untuk Tuhan melalui SVD.
Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Ibu Siti, ibunda dari Pastor Asyanto Belarminus SVD yang meskipun sebagai seorang janda Muslimah, telah mendidik Pater Yanto SVD hingga setia mendampingi dan menghantar putranya ke altar Tuhan.
Dosen Filsafat Manusia dan Filsafat Ketuhanan pada STFK Ledalero ini juga mengingatkan para yubilaris akan rahasia seorang imam.
“Rahasia seorang imam adalah rahasia ekaristi”, lanjutnya.
Dua hal penting rahasia ekaristi, kata dia, antara lain, pertama, mewartakan firman Tuhan.
“Kehidupan seorang imam adalah sebuah proses pewartaan firman Tuhan. Dalam pewartaan tersebut, cinta Tuhan yang diterima diteruskan kepada semua orang agar merekapun turut mendapatkan cinta Tuhan,” jelasnya.
Kedua, kata Pastor Leo, adalah jadikan hidup sebagai roti yang dipecah-pecahkan.
“Kasih Tuhan yang melimpah atas dirimu hendaknya dibagikan kepada semua orang agar di dalam nama Allah semua orang mempunyai hidup kekal,” katanya.
Pastor Didi Iryanto dalam sambutannya mewakili para yubilaris mengatakan syukur kepada Allah yang telah memanggil mereka dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
Ia mengatakan, mereka bukanlah siapa-siapa dan bukan juga sebagai pribadi yang hebat, tetapi mereka hanyalah orang-orang kecil yang dipanggil Allah untuk bersama-sama orang kecil membangun Kerajaan Allah di dunia.
Perayaan pentahbisan imam berjalan lancar dan penuh hikmat dan dimeriahkan oleh koor yang memikat arahan Pastor Yosef Kusi SVD.
Perarakan para yubilaris dan imam konselebrantes dimeriahkan dengan tarian hedung dari umat Paroki Habi dan anak Sekami SDN Gere dibawah koordinasi Frater Asket SVD. (Floreseas.com)
RADIO SUARA WAJAR – Rapat antara Bupati Aceh Singkil, Safriadi, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), ulama, organisasi masyarakat Islam, serta tokoh masyarakat, hari Senin (12/10), di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Singkil, menyepakati pembongkaran 10 gereja.
