KAI : “Grondkaart Sebagai Dasar Hukum Aset Kami”

Manager Humas Divre IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo.

Manager Humas Divre IV Tanjungkarang, Sapto Hartoyo.

KALIANDA, SUARAWAJARFM.com —  PT KAI (Persero) Divre 4 Lampung menyebutkan bahwa “grondkaart” yang dimilikinya merupakan produk atau dasar hukum yang valid yang dimiliki untuk membuktikan kepemilikan lahan atau aset yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Tenaga Ahli PT KAI M.Noer Marzuki dalam pemaparannya saat media gathering di Kalianda Lampung Selatan, Rabu, 29 Agustus 2018 dilansir Antara.

Dia menjelaskan, saat Belanda masuk ke Indonesia, mereka menggunakan hukum tanah Belanda. Dimana saat itu, Belanda membebaskan tanah diperuntukkan kepada masyarakat. Setelah selesai, Belanda juga membebaskan tanah kepada pemerintah.

“Jadi, kalau masyarakat tidak dapat membuktikan bahwa itu milik mereka, berarti itu tanah pemerintah. Nah, PT KAI diberikan tanah dengan pengukuran yang valid. Makanya dibuatkan Grondkaart yang ditandatangani pejabat berwenang,” katanya.

Saat ini, telah banyak warga yang membuat sertifikat di atas tanah milik PT KAI yang ada di dalam data Grondkaart, sehingga PT KAI akan berusaha mengambilnya kembali dengan cara persuasif.

“Kalau persuasif tidak bisa dilakukan. Maka akan kita PTUN kan, karena sudah jelas tanah PT KAI itu yang ada didalam data Grondkaart,” tegasnya.

Sementara, staf ahli Dirjen Aset tanah dan Bangunan PTKAI, Dr Harto menjelaskan, Grondkaart merupakan istilah bahasa Belanda yang artinya suatu produk dari proses hukum, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas.

“Grondkaart itu bukan hanya sekedar foto dan coretan saja, tapi suatu struktur hukum yang jelas, karena ini sebuah produk, di dalamnya ada batasan-batasan tanah,”ujarnya.

Dia mencontohkan, Grondkaart diibaratkan seperti Kartu Keluarga (KK), meskipun sistemnya berubah, data yang ada didalamnya tidak akan berubah, karena hal itu merupakan produk hukum yang menjadi dasar sebuah aset.

“Dalam proses pembuatan Grondkaart ini tidak main-main, yang membuatnya ada ahli ukur maupun pejabat yang berwenang dalam proses keabsahan suatu tanah,” jelasnya.

Sebelum menuju lokasi media gathering, wartawan diajak melihat aset milik PT KAI diantaranya yang berada di srengsem panjang. Dimana, sebuah lahan yang berada di pinggir pantai ini dulunya merupakan pelabuhan milik pelindo, dan tempat pendidikan kilat (diklat).

“Waktu itu disini pelabuhan milik PT.Pelindo. Nah, tahun 1971, tuker guling dengan lahan yang sekarang menjadi kantor Pelindo. Lahan yang sekarang milik PT KAI ini memiliki luas sekitar 27.745 meter,” pungkasnya.***

Reporter : Robert

197 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *