Radio Suara Wajar 96.8 FM

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa penguatan otonomi daerah harus terprogram terutama bertujuan untuk menguntungkan dan memperkuat daerah dan pusat. Demikian disampaikan dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa 05 April 2016.

“Hal tersebut dilakukan dengan membangun penguatan sistem tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat pada hukum dan mempercepat reformasi birokrasi,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menambahkan sejak tahun 2000 s.d 2005, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri sebanyak 2.933 buah. Dari jumlah tersebut telah dicabut sebanyak 175, diubah sebanyak 57 dan akan dicabut/diubah sebanyak 157 untuk memperlancar birokrasi dan investasi dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur M Ridho Ficardo menjelaskan bahwa terdapat beberapa program strategis Provinsi Lampung yang perlu mendapat dukungan penuh,baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam pencapaian target-target pembangunan.

Target pembangunan tersebut diantaranya terkait pembangunan infrastruktur, pertanian, bidang kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan industri dan pariwisata serta pembangunan di bidang energi.

“Diharapkan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah dalam mengembangkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Gubernur, dalam rangka mewujudkan kesinambungan Nawa Cita, pencapaian prioritas pembangunan nasional, dan visi “Lampung Maju dan Sejahtera” maka Pemerintah Provinsi Lampung telah merumuskan tema Pembangunan Tahun 2017. Temanya yaitu “Memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Ekonomi Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera”.

“Untuk itu, maka sasaran pelaksanaan program pembangunan akan diarahkan pada wilayah atau kelompok masyarakat yang memerlukan percepatan dalam hal peningkatan dan perluasan kesejahteraan dan diperlukan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkeadilan,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat baik terkait upaya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan dan kesehatan, defisit energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis, industri, dan pariwisata di Provinsi Lampung.

Orang nomor satu di Bumi Ruwa Jurai ini juga meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, kualitas pendidikan, penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selaiin itu penanggulanagan perbaikan gizi, pengembangan industri pengolahan pada sentra-sentra produksi pertanian, serta pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

Diinformasikan Kabag Humas Heriyansyah, pada acara ini turut hadir jajaran Staf Ahli, para asisten, Anggota Fokorpimda serta Jajaran Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.***

Reporter : Robert