Radio Suara Wajar 96.8 FM

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, perlu adanya komitmen nasional dalam membangun bidang pendidikan. Salah satunya dukungan pemerintah perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dengan memberikan alokasi anggaran pendidikan di daerahnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Hal tersebut menurut Karo Humas dan Protokol Bayana disampaikan ketika menghadiri Pelantikan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Lampung Masa Bhakti 2016-2010, Selasa (2/2) di Kabupaten Pesawaran.

“Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Meski secara khusus pemerintah mendapat mandat untuk menyelenggarakan pendidikan, namun demikian tidak akan mungkin melaksanakan tugas tersebut sendirian, karena lingkup bidang pendidikan sangat kompleks,” ujar Gubernur.

Dikatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.

”Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” urai Gubernur.

Dijelaskan Karo Humas dan Protokol, Gubernur disambut oleh Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat Drs. Suparwanto, M.BA dan Sekretaris Jenderal BMPS Pusat (Drs.Jery Sirait), Ketua Umum BMPS Prov.Lampung (Hamid, SH.,MM) Penjabat Bupati Pesawaran (Drs.Paryanto, MM) dan Ketua DPRD Pesawaran. Acara dihadiri pula Bupati Terpilih Pesawaran Dendi Ramadhona,ST.

Disampaikan oleh Ketua Umum BMPS Pusat Drs. Suparwanto, M.BA, BMPS merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai unsur lembaga pendidikan. ”Kami Mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena tidak membeda-bedakan antara sekolah swasta dan negeri karena sama-sama bertujuan meningkatkan sumber daya manusia. Bahkan perguruan swasta lebih lama unggul. Karena pembentukannya berdasarkan musyawarah masyarakat. Sejarah mencatat bahwa Perguruan Swasta pertama berdiri sebelum Kemerdekaan RI,” ungkap Ketua Umum BMPS Pusat.

Ditambahkan Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, Perguruan Swasta yang terhimpun dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Keberadaan dan peranserta perguruan swasta, tentunya dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam memajukan pendidikan yang berkualitas.

“Melalui Musprov ke-3 Tahun 2016 BMPS Provinsi Lampung, Gubernur mengajak kepada semua pihak, untuk terus berjuang dan membangun manusia Indonesia yang bermutu. Yakni sebagai perwujudan dalam mengemban amanat UUD 1945, guna mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Karo Humas.

Kabag Humas Heriyansyah menambahkan Pemerintah Provinsi sangat berterima kasih atas bantuan Perguruan Swasta yang telah membantu memajukan pendidikan di Provinsi Lampung. “Kita hilangkan dikotomi Perguruan Negeri/Swasta. Mari kita jalin serta tingkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan swasta di Provinsi Lampung,” ujar Kabag Humas.***

Reporter : Robert