Sosialisasi dan Implementasi UMP Lampung

January 14, 2016 News Update RSW 96,8 FM

RADIO SUARA WAJAR— Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), di Balai Keratun, Kompleks kantor Gubernur Lampung Rabu (13/1/2016), Sumiati Somad menjelaskan bahwa Upah minimum provinsi (UMP) Lampung senilai Rp1,763 juta yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 masih dalam tahap sosialisasi dan implementasi di perusahaan.

Mengenai penerapan UMP di perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung, bagi perusahaan yang belum menerapkan UMP yang telah ditetapkan disnakertrans tidak ada sanksinya karena ketentuan ini baru tahap sosialisasi dan implementasi.

Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak kuat atau mampu untuk menggaji karyawan sesuai dengan UMP bisa mengajukan penangguhan. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat pengajuan penangguhan dari perusahaan.

Mengenai UMK yang belum ditandatangani Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, Sumiati memastikan seluruh UMK telah ditandatangani.

Terdapat delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mengajukan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2016. Kedelapan kabupaten kota tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan.

Bagi kabupaten/kota lain yang tidak ikut mengajukan nilai UMK kepada Pemprov Lampung, otomatis akan mengikuti nilai UMP Lampung senilai Rp1,763 juta. Dengan demikian UMK semua kabupaten kota di Lampung tahun 2016 sebagai berikut: