Polisi Pastikan Kematian Tiga Pasien RS Mitra Husada Pringsewu

slider-1RADIO SUARA WAJAR – Kepolisian Daerah Lampung memastikan kematian tiga pasien di Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu akibat penggunaan Bupivacaine Spinal yang diberikan saat pembiusan sebelum proses operasi kepada pasien bersangkutan.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, di Bandarlampung, Kamis (7/4) malam, mengatakan, tiga pasien yang meninggal dunia di RS Mitra Husada itu, adalah Suripto (67) menjalani operasi tumor pada betis kiri pukul 16.30 WIB dan waktu kematian pukul 23.20 WIB.

Selanjutnya, Devi Franita (30) proses melahirkan/caesarean tindakan operasi pukul 22.00 WIB kemudian meninggal dunia Selasa (5/4) sekitar pukul 02.00 WIB, dan Reyhan Mahardika (16) operasi Varicocel Bilateral, pelaksanaan operasi pukul 15.30 WIB dan meninggal dunia pukul 03.35 WIB.

Dikatakan Kabid Humas Polda Lampung bahwa ketiga pasien ini diberikan pembiusan spinal pada tulang punggung oleh dr Edi Pramono dan asisten dokter Mustova sebelum operasi berlangsung.

Menurutnya, keterangan itu merupakan hasil pemeriksaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung yang secara maraton melakukan pengecekan atau penyelidikan di lokasi kejadian tersebut. Sebanyak 10 ampul masih tersisa lima ampul Bupivacaine dalam satu boks, sehingga masih ada dua lagi yang telah dipergunakan kepada pasien.

AKBP Sulistyaningsih berharap mudah-mudahan yang dua itu tidak akan menjadi persoalan, sehingga menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan lagi.

Terkait jenis obat bius Bupivacaine Spinal, Sulistyaningsih menyebutkan, obat bius itu merupakan obat yang diproduksi oleh Bernofarm, dan masih akan didalami serta dikoordinasikan kepada pihak Balai POM dan IDI terkait keberadaannya. Ia melanjutkan, dari hasil pemeriksaan tersebut pihaknya akan segera melakukan gelar perkara serta pembuatan laporan perkara.

Ditegaskan oleh Sulistyaningsih apabila memenuhi unsur pidana, maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter anastesi yang melakukan operasi pada Senin (4/4) lalu.

Pihaknya juga akan melakukan pengecekan ke Balai POM terkait obat tersebut serta mengkoordinasikan dengan IDI terkait standar operasional prosedur (SOP) berjalan tindakan operasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

Berkaitan kasus itu, Kementerian Kesehatan membenarkan beredar imbauan untuk menghentikan sementara penggunaan salah satu produk injeksi obat bius tersebut. Penyelidikan tengah dilakukan terkait kematian pasien yang diduga karena obat tersebut.

Oscar Primadi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan terkait berita meninggalnya tiga pasien pasca-operasi di RS Mitra Husada Pringsewu Lampung, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan edaran penghentian sementara pemakaian obat bius yang digunakan saat operasi kepada pasien tersebut.

Dikatakan olehnya bahwa Kemenkes juga membentuk tim investigasi terpadu untuk menyelidiki penyebab kematian pasien dan membuktikan adanya dugaan kejadian tidak diharapkan (KTD) sentinel. Tim ini terdiri dari BPOM, organisasi profesi, dan asosiasi rumah sakit. KTD sentinel merupakan kejadian tidak diharapkan yang menyebabkan kematian atau dampak serius.

Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menyelidiki KTD di RS Mitra Husada Lampung yang diduga terkait pemberian injeksi anestesi atau obat bius jenis bupivacaine. Selain di Lampung, BPOM juga melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus serupa di Mataram.

Penyelidikan dilakukan `on site` atau di tempat kejadian maupun di sarana distribusi obat di wilayah setempat. Audit menyeluruh juga dilakukan pada 10 perusahaan yang memproduksi bupivacain, baik jenis injeksi biasa maupun injeksi spinal atau heavy.

Terkait kasus ini, Kementerian Kesehatan juga mengimbau rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi pasien sementara masyarakat diharapkan tetap tenang dan dapat memilah informasi yang benar.

 

Alur Korupsi dan Pencucian Uang yang Terjadi di Disdik Lampung

615-557-advokatRADIO SUARA WAJAR – Kasus dugaan korupsi proyek siswa miskin senilai Rp 17,7 miliar di Dinas Pendidikan Lampung, kini telah bergulir di meja hijau. Mantan Kasubag Perencanaan Disdik Lampung, Edwar Hakim dan Aria Sukma S Rizal dari pihak swasta, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Kamis (7/4/2016).

Selama duduk di kursi pesakitan, Edwar dan Aria hanya terdiam mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Kedua terdakwa yang sama-sama terjerat proyek siswa miskin itu, menjalani sidang secara terpisah (split). Banyak kerabat kedua terdakwa yang datang ke PN Tanjungkarang, terutama, kerabat Aria yang datang untuk memberikan dukungan moral.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Yuliansyah Rasyid, terungkap bahwa Edwar berperan sangat aktif dalam pelaksanaan proyek, yang merugikan negara Rp 6,5 miliar tersebut. Edwar bahkan turut merancang pembukaan rekening baru di Bank Lampung sebagai tempat penampungan uang proyek.

Setidaknya, ada lima rekening yang dipakai untuk memuluskan aliran dana proyek itu. Rekening itu merupakan milik tenaga honorer di Disdik Lampung, yakni atas nama Ade Setiawan, Dodi Aryanto, Kusairi, Suhartono, dan Bambang Abimayu.

Dipaparkan JPU di persidangan bahwa terdakwa Edwar Hakim secara sengaja menempatkan uang hasil pembayaran atas pekerjaan proyek di Lampung Barat dan Tanggamus, melalui rekening Ade Setiawan, Dodi Aryanto, Kusairi, Suhartono, dan Bambang Abimayu, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut. Karena itu, selain dijerat tindak Korupsi, Edwar juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa Deddy memaparkan, proyek Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Kurang Mampu SD/MI/SMP/MTs Tahun 2012 di Disdik Lampung, sebanyak 93 paket.

Edwar memerintahkan saksi Dian Catur Kurniawan untuk memberikan file soft copy spesifikasi teknis barang tahun 2011, kepada Ahmad Bastari agar diketik ulang. File spesifikasi itu dipakai untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) proyek pengadaan perlengkapan sekolah tahun 2012.

Edwar pun disebutkan mengoordinasi sejumlah perusahaan yang mengerjakan paket pengadaan tersebut. Edwar mendapat “jatah” untuk Lampung Barat sebanyak 8 paket (5.170 set) dan Tanggamus 8 paket (4.970 set).

Rekanan yang telah menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) untuk proyek di Lambar dan Tanggamus, “dikondisikan” tidak melaksanakan pekerjaan itu. Semua pekerjaan diambil alih oleh Edwar. Edwar pula yang memesan dan melakukan pembelian barang ke Bandung dengan total 10.140 set.

Kasus Kematian Beruntun 3 Pasien di RS Mitra Husada Pringsewu

slider-1RADIO SUARA WAJAR – Kepolisian Daerah Lampung melakukan investigasi atas meninggalnya tiga pasien yang meninggal secara beruntun di Rumah Sakit Mitra Husada (RSMH) Pringsewu, Rabu (6/4).

Keberadaan tim dari Polda Lampung ini dibenarkan oleh Komite Medik RSMH Pringsewu dr Agung Mudapati SpA. Agung juga membenarkan soal adanya tiga pasien yang meninggal secara beruntun paska operasi, Senin (4/4) kemarin.

Menurut Agung, pasien pertama berusia 16 tahun atas nama Rehan, warga Kalirejo, Lampung Tengah, yang menjalani operasi verikokel. Pasien lainnya adalah Suripto (60) warga Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur, yang menjalani operasi tumor di kaki.

Adapun, pasien yang terakhir adalah Devi (29), warga Menggala Kabupaten Tulangbawang yang menjalani operasi caesar.

Sementara itu Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Indonesia menyarankan untuk tidak cepat menyimpulkan peristiwa tiga orang pasien tewas secara beruntun, pascaoperasi sebagai dugaan malapraktik.

Menurut Ketua BPRS Indonesia Selamet Riyadi Yuono, ada syarat tertentu suatu tindakan dokter bisa disebut sebagai malapraktik, seperti, adanya unsur kesengajaan.

BPRS merupakan unit nonstruktural pada Kementerian Kesehatan, yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal, yang bersifat nonteknis perumahsakitan. Mereka melibatkan unsur masyarakat, bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan menjalankan tugas bersifat independen.

Mirip Kasus RS Siloam

Selamet mengakui, kejadian tiga orang pasien tewas beruntun di RSMH Pringsewu, menyerupai kejadian dua orang pasien meninggal akibat obat anastesi (obat bius) buvanest spinal di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang pada 2015 lalu.

“Buvanest di Siloam, kira-kira hampir mirip dengan itu prosesnya. Prosesnya juga sama, tapi apakah itu (obat) penyebabnya kami belum tahu. Kira-kira, prosesnya sama seperti itu, seperti yang ada di Siloam. Tapi kayaknya, merek berbeda,” kata Selamet.

Dia juga mengaku belum tahu apakah obat yang digunakan anastesi untuk tiga pasien dengan penyakit berbeda itu sama. Menurut dia, pihak rumah sakit baru menyampaikan kronologis, terkait bagaimana tiga pasien tersebut meninggal. Urutan kejadiannya, yakni tiga pasien berbeda-beda ini ada yang sexiocaesar, verikokel, dan tumor.

Setelah operasi itu, tambah dia, ketiga pasien mengalami kejang-kejang dan meninggal ketika diupayakan keselamatannya di High Care Unit (HCU). Namun, dia mengatakan, penyebab pastinya belum tahu, karena obat atau human error.

Selamet mengatakan bahwa sampel obat itu telah diambil untuk diperiksa dan dirinya meminta untuk semua pihak menunggu pemeriksaan, diperkirakan satu dua minggu hasilnya dapat lihat .

 

Penutupan Eks Lokalisasi Panjang Perlu Perhatikan Dampak Sosial

0733382Dolly2780x390

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Penutupan secara menyeluruh perlu dilakukan terhadap eks lokalisasi yang masih beroperasi. Meski begitu, kajian-kajian terkait dampak penutupan perlu dilakukan.

Menurut Dosen Sosiologi FISIP Universitas Lampung (Unila) Berthoven Vivit Nurdin, kajian tersebut untuk menemukan solusi setelah penutupan dilakukan. Dilihat dari faktor sosial, lanjut Vivit, di kawasan eks lokalisasi, ada juga masyarakat yang menopang hidup mereka dari keberadaan kawasan tersebut.

Menurutnya tidak bisa serta merta menghabisi begitu saja, dengan tidak memikirkan nasib masyarakat di lingkungan eks lokalisasi ke depan. Pernyataan Vivit ini menyikapi kawasan eks lokalisasi Pemandangan, Panjang, Bandar Lampung yang masih operasional meskipun sudah ditutup.

Ditegaskan olehnya jika benar akan ditutup maka harus dilihat apa dampak sosial yang timbul, siapa nantinya yang dirugikan, dan bagaimana solusi memecahkan persoalannya.

Solusi terhadap masyarakat maupun penghuni eks lokalisasi, menurut Vivit, bisa dilakukan dengan memberikan keterampilan. Sehingga, saat eks lokalisasi ditutup, mereka memiliki pekerjaan baru. Selain itu, sebelum melakukan penutupan, pemerintah daerah setempat pun harus melakukan sosialisasi, yang berjalan beriringan dengan pengkajian dampak.

 

M Ridho Ficardo: Lampung Terbuka Bagi Investor

12Ridho-FicardoRADIO SUARA WAJAR – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan, Provinsi Lampung membuka peluang yang besar untuk para investor yang ingin berinvetasi di daerah itu.

Dikatakan Ridho pada peresmian pabrik biodiesel milik PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia di Bandarlampung, Rabu (7/04) pihaknya terus berupaya menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah yang ramah, aman dan nyaman dalam berinvestasi.
Ia mengatakan berbagai kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Lampung, seperti perizinan serta pelayanan prima dalam pengurusan berbagai hal terkait investasi. Selain itu, pihaknya bersama aparat keamanan seperti TNI/Polri juga menjamin stabilitas keamanan para investor untuk berinvestasi.

Dirinya mengharapkan dengan banyaknya investor yang datang ke Provinsi Lampung dapat membuka peluang kerja, mengurangi penggangguran dan kemiskinan di daerah ini. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menjadikan Lampung sebagai daerah yang ramah energi terbarukan, bersih dan ramah lingkungan.

Gubernur Lampung menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya mineral dan biomassa yang cukup memadai, khususnya komoditas kelapa sawit yang merupakan bahan utama biodiesel.

Menurutnya, saat ini luas areal kelapa sawit di Lampung mencapai 150.990 Ha yang terdiri dari perkebunan besar negara 11.379 Ha, perkebunan besar swasta 60.467 Ha dan perkebunan rakyat 79.114 Ha dengan produksi 367.840 ton CPO per tahun.

Dijelaskan oleh Gubernur sentra kelapa sawit di Provinsi Lampung tersebar di empat kabupaten, yaitu Tulang Bawang, Waykanan, Lampung Tengah dan Lampung Utara.

Direktur Utama PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia Imran Nasrullah menjelaskan pabrik itu merupakan pabrik pertama di Asia dan keempat secara global setelah kesuksesan pembangunan pabrik-pabrik di Argentina, Jerman dan Amerika Serikat.

Pihaknya terus mendukung dan berkeinginan untuk menjadi mitra aktif bagi Indonesia dalam perjalanan menuju kemandirian energi terbarukan serta energi bersih dan ramah lingkungan.

Ditegaskan Imran Nasrullah, LDC tetap memberikan dukungan bagi pertumbuhan berkelanjutan industri kelapa sawit di kedua sektor hulu dan hilir serta memastikan harga tinggi bagi petani, energi bersih dan ramah lingkungan serta kemandirian energi bagi Indonesia.

 

Kabupaten Waykanan Akan Bentuk Bank Sampah

Serba-Serbi-Bank-SampahRADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Kabupaten Waykanan, Lampung, akan membentuk bank sampah untuk dijadikan pupuk kompos sekaligus mengatasi masalah sampah di daerah itu.

Dikatakan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Waykanan, Reinaldi di Blambanganumpu, ibu kota Waykanan pihaknya ingin menciptakan Kabupaten Waykanan yang bersih, sehat dan nyaman. Ditegaskan olehnya bahwa sampah juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos.

Menurut dia, bank sampah itu akan segera diluncurkan dalam waktu bersama Bupati dan Wakil Bupati Waykanan.

Dengan adanya bank sampah itu, sampah yang diberikan masyarakat akan dibayar atau dibeli oleh petugas, sementara untuk menarik minat anak-anak, KLH  Waykanan akan memberikan hadiah kepada setiap anak yang menyerahkan sampah kepada tim bank sampah.

Reinaldi menjelaskan, sampah-sampah yan diserahkan nantinya akan diberli atau ditukar dengan buku bagi anak-anak agar bisa mendorong rasa peduli dan percaya diri.  Masih menurutnya itu semua di akukan agar Kabupaten Waykanan dapat lebih baik, baik dari sisi pemerintahan hingga masyarakat dan pemukimannya..

Sementara itu, Bupati Waykanan Raden Adipati Surya menyatakan mendukung program penerapan bank sampah di daerahnya serta pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk kompos. Adipati menganggap psitif gerakan ini. Dikatakannya selain dapat mengurangi sampah di lingkungan Pemkab Waykanan, ini juga bisa memberikan pemasukan bagi pemda.

Namun Adipati mengharapkan, agar kegiatan ini dapat di kembangkan lagi di tingkat kecamatan agar masing-masing kecamatan dapat memanfaatkan keberadan pengelolaan sampah dan bank sampah.

 

Mendagri Cabut Perda yang Menghambat

RADIO SUARA WAJAR – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan kembali membatalkan 3.000 peraturan daerah (perda) yang bermasalah.

Perda yang bermasalah tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, substansinya tumpang tindih, menghambat investasi dan birokrasi atau bersifat diskriminatif.

Hal itu dilakukan pemerintah yang menginginkan percepatan pembangunan dengan memutus rantai birokrasi rumit. Selain itu perda yang mengatur retribusi dan program yang tidak jelas juga akan dipangkas.

Dalam paparannya mendagri juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga mengetahui bahwa terdapat 42.623 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan 3.000 peraturan daerah yang bermasalah dan harus dilakukan pembatalan.

Selain itu, sejak tahun 2000 sampai dengan 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri sebanyak 2.933 buah.

Dari jumlah tersebut telah dicabut sebanyak 175, diubah sebanyak 57 dan akan dicabut atau diubah sebanyak 157 (hingga 10 februari 2016) untuk memperlancar Birokrasi dan investasi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Mendagri juga mencontohkan kebiasaan presiden yang menggunakan diskresinya (pengecualian). Dari yang biasanya rapat TNI diikuti Panglima saja ini Presiden minta kepala staf diikutsertakan.

Kemendagri juga akan menggulirkan program pembimbingan dan penguatan camat karena diketahui 58 persen camat di Indonesia tidak memahami tata kelola pemerintahan. (lampost)

 

Peradi Bandarlampung Gelar Pendidikan Advokat

615-557-advokatRADIO SUARA WAJAR – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Bandarlampung bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bandarlampung siap menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Ketua Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi Frans Handrajadi, di Bandarlampung, Rabu (6/4), menjelaskan, PKPA ini akan dilaksanakan pada 22 April hingga 11 Juni 2016 di gedung pascasarjana Universitas Bandarlampung (UBL).

“PKPA ini dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 13.30 WIB,” ujar Frans lagi.

PKPA, lanjut Frans, merupakan syarat bagi sarjana yang berlatar pendidikan tinggi ilmu hukum, ilmu syariah, ilmu kepolisian, atau ilmu militer yang ingin berprofesi sebagai advokat.

“Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” kata Frans yang juga Wakil Sekretaris DPC Peradi Bandarlampung itu pula.

Dia menyampaikan, bagi yang ingin mengikuti PKPA dapat mendaftar di kantor DPC Peradi Bandarlampung, Jalan Mawar Indah No. 29A Labuhan Dalam, Bandarlampung atau gedung pascasarjana UBL, Jalan ZA Pagaralam No. 26 Bandarlampung pada 4-21 April 2016.

Seperti dilansir antaranews.com, adapun syarat pendaftaran, yaitu mengisi formulir dengan melampirkan fotokopi KTP dua lembar, fotokopi ijazah pendidikan tinggi ilmu hukum/ilmu syariah/ilmu kepolisian/ilmu militer yang dilegalisir dua lembar, pasfoto terakhir berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar dan 4×6 sebanyak 2 lembar, serta membayar biaya administrasi Rp200 ribu dan biaya PKPA Rp5 juta.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Rustam Aji (085269890872) dan Zaenal (085369430979), kata Frans pula.

 

PNS Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi

tersangka+kriminal+2

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Jajaran Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menangkap oknum pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

“Yuarwan (50) merupakan tersangka yang sebelumnya juga sudah pernah ditangkap dan dipenjara selama delapan bulan di Lembaga Pemasyarakat Way Hui tahun lalu,” kata Kanit Opsnal II Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandarlampung Ipda Andre Try Putra, di Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Selasa (5/4).

Menurutnya, penangkapan oknum PNS ini berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka kurir narkoba bernama Toini (33) warga Jalan Ratudibalau Kelurahan Tanjung Senang, Bandarlampung.

“Dari pengakuan Toini, dirinya kerap melakukan transaksi bersama oknum PNS Dinkes Lampung itu di sekitar kantor dinas tersebut,” kata dia.

Dalam penyelidikan, pihaknya melakukan undercover buy atau penyamaran untuk memastikan kebenaran keterangan tersebut.

“Benar saja, kami berhasil menangkap oknum PNS yang terlibat sebagai perantara atau pengedar sabu-sabu kepada para pembelinya,” kata Andre lagi.

Ia melanjutkan, dari tangan tersangka petugas berhasil mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak satu paket dengan berat lima gram. Pihaknya langsung membawa tersangka ke Mapolresta untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Saat diinterogasi tersangka Yuarman mengaku sabu-sabu itu dibeli dari salah seorang narapidana LP Way Hui berinisial AN. Setelah pesanan dan harga cocok, AN menyuruh seorang kurir untuk mengantar barang yang diminta kepada tersangka.

“Saya nekat kembali mengedarkan narkoba karena uang gaji saya sudah habis untuk membiayai istri yang sakit. Uang saya saat ini hanya tinggal Rp20 ribu,” ujar Yuarman lagi.

Tersangka terbukti sebagai pengedar, karena itu akan dijerat pasal 114 subpasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara.

 

Mentan akan Panen Raya di Lampung Tengah

374700_620

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Menteri Pertanian Amran Sulaiman dijadwalkan akan melakukan panen raya padi di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah pada 10 April 2016.

Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djojosoemarto yang didampingi Staf Ahli Bupati bidang SDM, Kepala Dinas Pertanian Lampung Tengah, Kepala Badan Penyuluhan Pertanian dan Camat Trimurjo, Selasa (5/4) meninjau persiapan lokasi di  Kampung Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo.

Saat meninjau lokasi, Loekman bertemu dengan warga masyarakat Liman Benawi yang sedang bergotong royong untuk mempersiapkan daerah itu untuk menyambut Menteri Pertanian yang akan melakukan penen raya padi.

Kecamatan Trimurjo merupakan kawasan pertanian di Lampung Tengah dan mempunyai lahan sawah dengan produksi padi yang cukup besar.

 

1 … 85 86 87 88 89 … 148