Provinsi Lampung uji coba sistem distribusi pupuk bersubsidi

Wakil Gubernur Bachtiar Basri pada peluncuran uji coba pola billing system penebusan pupuk bersubsidi di kantor Bank Lampung Cabang Kalianda, Lampung Selatan, Rabu 6 April 2016.

Wakil Gubernur Bachtiar Basri pada peluncuran uji coba pola billing system penebusan pupuk bersubsidi di kantor Bank Lampung Cabang Kalianda, Lampung Selatan, Rabu 6 April 2016.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Uji coba sistem distribusi pupuk bersubsidi di Lampung dimulai. Sistem billing ini untuk pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai model, ditetapkan 14 desa, 278 kelompok tani, 3 distributor dan 9 kios pengecer.

Wakil Gubernur Bachtiar Basri menyampaikan, pelaksanaan uji coba sistem distribusi pupuk bersubsidi akan dilakukan secara bertahap. Kemudian hasil uji coba ini akan dijadikan sebagai dasar atau bahan pertimbangan untuk merevisi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 tahun 2015 tentang pola pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.

“Kunci keberhasilan uji coba sistem distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung ini adalah peran aktif dari seluruh stakeholders. Terutama beberapa dinas atau badan lingkup pertanian, khususnya dalam beberapa aspek penting. Yakni mulai dari perencanaan, pengadaan dan penyaluran serta pengendalian pupuk bersubsidi,” ujar Wakil Gubernur.

Lebih lanjut disampaikan Bachtiar, perencanaan yaitu dalam bentuk penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) oleh kelompok petani yang harus dibimbing oleh penyuluh pertanian, petugas teknis, kepala cabang dinas dan didukung oleh kepala desa.

“RDKK yang dihasilkan khususnya yang terkait dengan usulan kebutuhan pupuk harus benar-benar sesuai dengan rekomendasi teknis, tidak berbasis keinginan petani,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Bachtiar, produsen yaitu PT Pusri dan PT Petrokimia Gresik mengadakan pupuk bersubsidi. Adapun penyalurannya ke kelompok tani dilakukan oleh distributor dan pengecer. Mengingat menurutnya, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan, maka diperlukan pengawasan mulai dari proses pengadaan, peredaran maupun penggunaannya.

“Sehingga mencegah terjadinya penyimpangan, pupuk dapat tersedia sampai ditingkat petani secara enam tepat. Untuk itu Pemerintah Provinsi sudah membentuk tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, dan diharapkan semua berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya,” pungkasnya.

Pada tempat yang sama Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, dalam sambutannya menyatakan komitmen bahwa kabupatennya akan setia dan taat kepada Pemerintah Provinsi Lampung, serta mendukung program pembangunan yang diagendakan di Lampung Selatan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung Lana Rekyanti melaporkan, sistem billing pola penyaluran pupuk bersubsidi ini merupakan hasil kerjasama seluruh pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, perbankan dan tingkat lapangan.

Dinformasikan Kabag Humas Pemerintah Provinsi Lampung Heryansyah, acara ini juga dihadiri Direktur Utama PT. Pusri, Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Komandan Korem 043 Gatam, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung dan Direktur Utama PT. Bank Lampung.***

Reporter : Robert

614 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *