M Ridho Ficardo Memastikan SMKN 9 Tidak Ditutup

12Ridho-FicardoRADIO SUARA WAJAR – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo langsung bereaksi atas polemik SMKN 9 Bandar Lampung. Apalagi, sempat berembus isu bahwa SMKN 9 akan alihkan peruntukannnya menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ridho mengatakan, pemerintah tengah menggencarkan program wajib belajar 12 tahun. Di sisi lain jumlah sekolah seperti piramida.

“Jumlah SD banyak, SMP berkurang sedikit, SMA makin sedikit. Artinya, kebijakan pendidikan harus bersinergi. Kalau di Kota Bandar Lampung kekurangan SMP, silakan buat sekolah baru. Tetapi, tidak mengambil piramida sedikit di atasnya. Jangan mengambil SMA atau SMK,” kata Ridho via seluler, Kamis (26/5) malam.

Jika SMA atau SMK ditutup, Ridho menilai akan terjadi ketidakjelasan bagi para lulusan SMP untuk menempuh pendidikan lanjutan. Karena itulah, Ridho menegaskan tak setuju SMKN 9 yang sudah memiliki siswa dan guru memadai, akan ditutup.

“Nanti mereka (siswa SMP) lulus mau sekolah ke mana jika ditutup?” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Suhendar Zuber memastikan tidak akan menututp SMKN 9. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pun akan tetap berjalan. Hal itu dikatakan Suhendar setelah melakukan pertemuan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandar Lampung, Dedi Amrullah, Kamis (26/5).

Pertemuan turut dihadiri Asisten III Pemkot yang juga mantan Kadisdik Bandar Lampung Sukarma Wijaya, Sekretaris Disdik Anisah, dan Kabid Gedung dan Perlengkapan, A Husni Suhendar mengatakan, pihaknya akan mempertahankan eksistensi SMKN 9. Suhendar pun menampik adanya sosialisasi dari Disdik untuk pemindahan guru dan siswa SMKN 9 ke sekolah lain, yang ditenggat sampai 15 Juni mendatang.

“Tidak ada langkah penutupan PPDB di SMKN 9 ini,” ujarnya.

 

Cik Raden Diancam 9 Tahun Penjara

67 detiklampung cik raden resmi ditahanRADIO SUARA WAJAR – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden diancam hukuman pidana penjara selama 9 tahun dalam persidangan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sekitar pukul 09.00, Kamis (26/5/2016). Sementara itu, ratusan anggota Pol PP kota memberikan dukungannya kepada Cik Raden yang sedang disidang.

Dari pantauan dilapangan ratusan Pol PP bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar aksi dukungan kepada Cik Raden. Dalam orasinya di depan PN itu, aksi masa meminta agar Cik Raden dibebaskan atau ditangguhkan dari penahanannya.

Menanggapi tuntutan itu, Humas PN Pastra Joseph dan Akhmad Lakoni menemui ratusan masa. Hakim PN itu berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masa tersebut kepada ketua PN dan perlu adanya pertimbangan dari persidangan perdana.

Di sisi lain, di ruang Garuda PN, Kasat Pol PP Cik Raden didakwa Jaksa Syarief dengan Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP,” kata jaksa dalam dakwaan keduanya.

Di hadapan Majlis Hakim yang dipimpin Yus Enidar, jaksa menjelaskan perbuatan terdakwa Cik Raden berawal ketika memanggil anggotanya Gusti Zaldi dan Dedi untuk diperintahkan memonitor kegiatan di salon kecantikan City Spa.

Hasil monitoring, Gusti melaporkan jika petugas salon itu dapat berbuat asusila. Atas hal itu, terdakwa memberi uang sebesar Rp750 ribu kepada 2 anggotanya untuk dipakai membayat pijat di City Spa, sehingga anggota Pol PP lainnya dapat melakukan penggerebekan.

“Selanjutnya uang itu digunakan untuk membooking teraphis dan Gusti mengusahakan agar kondisi teraphis dalam posisi tanpa busana dan dapat diajak untuk berhubungan badan. Setelah tanpa busana Gusti menghubungi Budi dan Asrin untuk menggerebek ruangan nomor 207 lantai II City Spa bersama terdakwa Cik Raden,” kata Syarief.

Rencana itu dilakukan dengan tujuan agar seolah-olah salon City Spa ditemukan perbuatan asusila sehingga mendapat alasan untuk menutup, mensegel, atau mencabut izin usaha City Spa, karena menyediakan tempat prostitusi.

Diterangkan oleh Syarief ketika petugas terapis dalam keadaan tidak mengenakan baju dan Gusti sedang tidak menggunakan baju dan celananya di dalam bak mandi, tiba-tiba pintu kamar digedor dan Gusti langsung membuka pintu kamar. Setelah itu, terdakwa Cik Raden bersama Asrin dan Budi Ari masuk kamar tersebut.

Atas dakwaan itu, Syarief tetap dalam dakwaannya yang menilai Cik Raden melakukan kesalahan karena memfasilitasi jalannya rekayasa kasus itu, seperti memberi uang kepada anggotanya itu.

Menanggapi dakwaan itu, Cik Raden menilai terdapat hal-hal tidak benar. Namun dirinya enggan menjelaskan poin dalam dakwaan itu. Dirinya menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut.

Meriyantoni, kuasa hukum Cik Raden, mengatakan akan mengajukan eksepsi untuk menolah dakwaan jaksa. Sebab terdapat beberapa poin dalam dakwaan yang memberatkan kliennya.

 

Tanggamus Prioritaskan Penanggulangan Bencana

gunung-tanggamusRADIO SUARA WAJAR – Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Tanah Air yang masuk dalam prioritas penanggulangan bencana alam. Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Samsul Hadi saat dihubungi mengatakan dalam tema pembangunan pulau Sumatera, Kabupaten Tanggamus memiliki risiko bencana tinggi.

Ia menyebutkan, dalam indeks risiko bencana Indonesia, Tanggamus memiliki risiko bencana tinggi dengan nilai 201,2 yang merupakan nilai indeks tertinggi di Sumatera. Menurutnya, untuk mengantisipasi bencana alam sejak dini, Tanggamus saat ini telah melakukan pengembangan pekon (desa) tangguh bencana alam yang berlokasi di Pekon Madang dan Baros.

Selain itu BPBD Provinsi Lampung juga telah mengembangkan pekon tangguh bencana di Tanggamus yaitu di Pekon Way Pring dan Pekon Campang Way Handak di Kecamatan Pugung, Kemudian pekon tangguh bencana yang dikembangan Lembaga Swadaya Masyarakat Mercy Corp, yaitu Pekon Sedayu dan Pekon Semaka, dan pada tahun 2016, BPBD Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan program sekolah aman bencana yang merupakan satu-satunya di Provinsi Lampung.

Deputi Geofisika BMKG Pusat, Masturyono, mengatakan bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan akan gempa bumi, bahkan Indonesia menjadi labotorium bencana di balik posisinya yang sangat strategis di dunia.

Penyebab utama seringnya terjadi gempa bumi di Indonesia karena adanya pergerakan terus-menerus dari lapisan bumi di bawah Samudera Hindia yang mendorong ke arah utara dan masuk ke Indonesia yang membuat lapisan bumi bergeser 6 cm per tahun.

Dijelaskan olehnya meskipun kecil namun dalam konteks bumi hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa, energi yang terkumpul tersebut jika dilepaskan akan menyebabkan gempa bumi. Ia menambahkan dampak dari pergerakan itu, menyebabkan banyak daerah di Indonesia menjadi rawan akan gempa bumi dan juga tsunami. Ada sekitar 496 daerah yang rawan gempa bumi di Indonesia.

 

Sektor Pertanian Lampung Diminati Australia dan Portugal

Tanaman-MenghasilkanRADIO SUARA WAJAR – Pengusaha Australia dan Portugal menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung terutama sektor pertanian dan perdagangan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung, Bayana mengatakan gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada Kamis (26/5) malam bertemu dengan perhimpunan pengusaha Australia dari berbagai pelaku usaha. Ia menyebutkan Gubernur sekitar setengah jam dalam bahas Inggris memaparkan sejumlah keunggulan komparatif-strategis yang dimiliki Lampung.

Dalam kesempatan itu Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menjawab sejumlah pertanyaan pengusaha Australia seputar kebudayaan, pariwisata, pertanian, dan  perdagangan di Provinsi Lampung.

Usai bertemu dengan pengusaha Australia, selanjutnya Gubernur Lampung menemui rombongan  pengusaha Kopi asal Portugal di Rumah Makan Rumah Kayu, Bandarlampung. Pertemuan tersebut merupakan penjajakan sekaligus untuk membuka peluang-peluang kerja sama terutama di bidang kopi.

Masyarakat Portugal terkenal sebagai peminum/penikmat kopi nomor 4 besar di Uni Eropa, sehingga peluang penjajakan kerja sama bidang Kopi Lampung cukup menjanjikan dengan pengusaha Portugal untuk dikembangkan.

 

Pemprov Tolak Ajang Miss Waria

2ilirn9RADIO SUARA WAJAR – Adanya rencana pemilihan Miss Waria se-Lampung tahun 2016 yang akan digelar di Bandar Lampung pada 30 Mei 2016 mendatang memantik reaksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas, Heriyansyah menegaskan pihaknya menentang keras kompetisi kecantikan antarwaria itu digelar di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Ditegaskan oleh pria yang akrab disapa Heri ini, ajang ini merupakan kegiatan negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tradisi ketimuran orang Indonesia khususnya masyarakat Lampung. Selain melanggar, acara tersebut juga tidak berizin, dan pihaknya tidak bersedia memberikan izin.

Normalnya pergelaran kompetisi ini diikuti gender laki laki atau perempuan, namun pada Miss Waria yang ikut sebagai peserta merupakan transgender. Ditegaskan oleh Heri kegiatan ini dapat merusak moral bangsa kita.

Heri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparta keamanan untuk tidak memberikan izin pergelaran acara ini. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak keamanan Polda Lampung supaya acara ini tidak terselenggara. Masyarakat yang resah juga tidak gegabah nantinya.

Heri juga membantah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung diisukan mendukung acara Pemilihan miss Waria se-Provinsi Lampung tahun 2016 ini. Merupakan berita yang tidak benar.

Sebelumnya diberitakan, berdasar pada informasi yang beredar di media sosial, ajang lomba kecantikan itu didukung Rumah Kreatif Gaylam Lampung dan Saburai Support Group Lampung sebagai pihak penyelenggara. Dalam informasi tersebut Kegiatan ini didukung PKNI, Yayasan Spiritia, dan Komisi Penanggulangan AIDS.

 

Cik Radin disidang, Satpol PP demo

67 detiklampung cik raden resmi ditahanRADIO SUARA WAJAR – Anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Bandarlampung berunjuk rasa di areal Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandarlampung, Kamis, untuk menuntut pembebasan pimpinan mereka yang menjadi terdakwa dalam kasus rekayasa “City Spa”.

Berdasarkan pantauan di Bandarlampung, Kamis, puluhan Pol PP memadati Pengadilan Negeri Tanjungkarang mulai pukul 10.29 WIB. Dalam orasinya, para anggota Satpol PP itu menuntut agar terdakwa Cik Raden dibebaskan, karena penutupan City Spa  untuk penegakan peraturan daerah.

Kejaksaan Negeri Bandarlampung menahan Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandarlampung Cik Raden, atas dugaan rekayasa kasus asusila yang terjadi di “City Spa”. Dalam perkara ini, Cik Radin dikenakan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pencabulan atau Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pengancaman, dengan hukuman penjara di atas sembilan tahun.

Kasus City Spa itu disidangkan pada Kamis (26/5) dengan terdakwa Cik Radin. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandarlampung membentuk tim hukum untuk mengupayakan penangguhan penahanan bagi Cik Raden, Kepala Badan Polisi Pamongpraja setempat yang telah ditahan atas kasus rekayasa penggerebekan dugaan tindakan asusila di “City Spa”.

“Kami sedang mengupayakan untuk penangguhan penahanan Cik Raden, hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik Kota Bandarlampung karena apa yang dilakukan itu sebagai bentuk penegakan hukum tapi malah disalahkan,” kata Wali Kota Bandarlampung Herman HN, di Bandarlampung, kemarin.

Sehari sebelumnya, Rabu (25/5), massa GP Ansor Bandarlampung mendatangi Kejaksaan Tinggi Lampung. Mereka meminta Cik Raden dibebaskan dari penahanan lantaran Cik Raden dianggap tak bersalah. Bahkan massa GP Ansor Bandarlampung siap menjamin Cik Raden untuk penangguhan masa penahanan.

“Cik Raden bukan koruptor, bukan teroris atau bandar narkoba. Dia hanya penegak Perda,” kata Bagas, orator GP Ansor Bandarlampung.

 

 

Polisi Tangkap PNS Lampung Cabuli Dua Siswa SMP

084163500_1425231153-borgol

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Jajaran Polsek Sukarame di Bandarlampung menangkap Musrial oknum PNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung karena dugaan telah mencabuli dua siswa SMP. Dikatakan oleh Kapolsek Sukarame Kompol Hari Sutrisno penangkapan tersangka Musrial ini karena yang bersangkutan menabrak mobil patroli polisi, saat dikejar oleh korban WS.

Hari menjelaskan kejadian berawal saat tersangka berkendaraan sepeda motor melintas di Jalan Endro Suratmin Kecamatan Sukarame, dan melihat korban pertama berinisial WS (15) yang mengenakan seragam sekolah. Tersangka pun memanggil korban untuk meminta diantarkan ke lokasi tanah yang dijual di dekat Kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera). Tersangka mengaku sebagai guru meminta ditemani ke lokasi tanah tersebut.

Korban pun menerima tawaran Musrial, awalnya WS dibonceng namun sesampainya di Lapangan Golf Sukarame tersangka menghentikan sepeda motor dengan alasan capek. Korban pun berganti mengendarai motor itu, namun di tengah perjalanan tersangka menjalankan aksinya dengan memegang alat vital korban sebanyak dua kali.

Tiba di kebun singkong, tersangka Musrial meminta WS menghentikan sepeda motor dan kembali ingin berbuat cabul dengan memeluk korban dari belakang, namun melintas seseorang dan langsung membawanya pergi lalu menurunkannya di jalan.

“Tersangka pun melarikan diri usai menurunkan pelaku. Pada hari yang sama pelaku melihat siswa SMP berinisial RA (14) di pinggir jalan. Musrial diduga penasaran dengan aksinya terhadap WS yang gagal, kembali mengulangi aksinya dengan modus yang sama tapi kembali gagal,” katanya lagi.

Oknum PNS ini tertangkap, karena korban WS melihatnya tengah berkendaraan di jalan lalu dikejarnya namun sesampainya di Jalan Urip Sumoharjo tersangka menabrak mobil patroli, beruntung tidak menjadi sasaran amukan massa. Kepada polisi, tersangka mengakui telah berbuat cabul terhadap dua siswa SMP tersebut, dan baru dua kali mencabuli anak laki-laki di bawah umur.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan akibat perbutannya Musrial disangkakan dengan pasal 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ancaman pidana penjara selama lima tahun sampai 15 tahun.

 

Ini Kriteria PNS yang Bisa ‘Dipecat’

353568_04263903102015_PNS-1RADIO SUARA WAJAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa ‘dipecat’ dalam bentuk pemberhentian masa kerja sebelum waktu pensiunnya datang alias pensiun dini. Hal ini bisa terjadi, karena pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah menyiapkan aturan untuk melakukan penataan terhadap PNS.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman menjelaskan, tidak sembarang PNS bisa dipecat. Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan penilaian lalu mengelompokkan PNS baru diberikan penanganan sesuai dengan kelompok kinerjanya.

Kelompok pertama adalah PNS dengan kompetensi dan kinerja tinggi. “Mereka tentu akan dipertahankan bahkan mendapat promosi kenaikan jabatan,” kata Herman seperti dilansir detikFinance, Kamis (26/5/2016).

PNS kelompok kedua adalah mereka yang berkinerja tinggi namun dianggap tidak kompeten di bidangnya. Bisa karena tingkat pendidikan yang kurang, atau karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban.

“PNS yang masuk golongan ini akan diberi diklat dan pelatihan agar kompetensinya sesuai. Bisa juga disekolahkan lagi,” sambung dia.

Kelompok ketiga adalah PNS yang berkompeten di bidangnya namun memiliki kinerja yang buruk. Herman memberi contoh, PNS yang berkompeten tetapi tak pernah mencapai target kerja yang diberikan atasannya.

“Yang seperti ini ada banyak faktor, misalnya tidak cocok dengan atasan atau lingkungan kerjanya. Nah, mereka akan dimutasi atau dipindahkan ke bagian lain,” jelas Herman.

Terakhir adalah PNS yang tak berkompeten dan tak berkinerja. Disadari, longgarnya proses penerimaan PNS di masa lalu memang menjadi celah masuknya tenaga kerja yang tak berkompeten. Seiring berjalannya waktu, tak sedikit yang terus mengasah keterampilan, namun tak sedikit pula PNS yang justru terlena berada di zona nyaman sehingga tak berupaya menunjukkan kinerja terbaik meskipun sadar kompetensinya baik secara pendidikan maupun keterampilannya pun minim.

Ditegaskan oleh Herman kalau sudah diberikan pelatihan dan tetap nggak berkinerja, apa boleh buat. Mereka akan dikenakan rasionalisasi. Bisa sampai pensiun dini,” pungkas Herman.

 

Lampung Peringkat Tujuh Penanganan Konflik Sosial

22

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Provinsi Lampung dalam laporan rencana aksi daerah se-Indonesia, menempati peringkat ketujuh penanganan konflik sosial.

Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Lampung Rifki Wirawan, mengatakan pemerintah Provinsi Lampung dinilai cukup baik dalam rencana aksi daerah terutama dalam hal penanganan konflik sosial dengan melakukan koordinasi bersama.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi bersama masyarakat dalam mencegah berkembangnya paham radikal, yang berdampak buruk bagi stabilitas daerah.

Langkah yang dilakukan dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban daerah diantaranya pendidikan dan pemahaman karakter bangsa, wawasan kebangsaan, pengembangan nilai budaya daerah yang baik, peningkatan peran para tokoh dalam masyarakat, peningkatan peran FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta pengembangan dialog dengan pengelola media.

Ditegaskan olehnya seluruh aparatur sipil negara harus berperan serta dalam menjaga lingkungan agar tetap kondusif, sehingga keamanan dan kenyamanan dapat terwujud

Terkait permasalahan narkoba, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Satgas Antinarkoba se-Provinsi Lampung yang dilantik oleh Kapolri pada Rabu, 18 Mei lalu sebagai bentuk tindakan nyata dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.

Menurutnya, dalam mengatasi masalah narkoba tersebut perlu peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat dan agama, kelompok remaja, dan warga lainnya sehingga pemberantasan narkoba dapat efektif.

“Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah narkoba, potensi membantu generasi muda dalam menghindari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait dapat menyampaikan laporan rencana aksi daerah secara berkala dan tepat waktu dalam rangka menyukseskan program rencana aksi daerah penanganan konflik sosial. Untuk mensukseskan program tersebut, dirinya meminta kepada SKPD terkait agar dapat menyampaikan secara berkala dan tepat waktu laporan tersebut.

 

Pemilihan Muli Mekhanai Bandarlampung Mengecewakan, Seluruh Pemenang Tidak Bisa Menyanyikan Lagu Daerah Lampung

karnaval9

ILustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung Imam Santoso menyatakan pemilihan Muli Mekhanai atau Bujang Gadis Bandarlampung 2016 sangat mengecewakan karena seluruh pemenang tidak bisa menyanyikan lagu daerah Lampung.

“Seharusnya tidak usah dipilih jika tidak bisa menyanyikan lagu daerah Lampung, dan kenapa tidak ada penilaian tentang bahasa Lampung, ini judulnya muli mekhanai tapi tidak ada penilai tentang kekhasan bahasa bila seperti ini mustinya namanya diganti jadi duta atau yang lainnya,” kata dia, di Bandarlampung, Senin (23/5) malam.

Seperti dilansir antaranews.com, masalah terkait muli mekhanai Bandarlampung itu timbul, ketika Wali Kota Bandarlampung Herman HN meminta para finalis muli mekhanai untuk menyanyikan lagu daerah Lampung, namun tidak ada yang bisa menyanyikannya sehingga membuatnya kecewa dan meminta evaluasi serta mencabut gelar juara yang mereka sandang.

Imam juga sangat menyayangkan, kenapa dalam standar penilaian tidak dimasukkan penguasaan bahasa daerah Lampung, padahal kompetisi ini untuk mencari muli mekhanai (bujang gadis) yang judulnya saja memakai bahasa Lampung.

“Jika tidak dimasukkan dalam standar penilaian, diganti saja judulnya jadi duta Bandarlampung,” kata dia pula.

Kritik senada disampaikan anggota DPRD Kota Bandarlampung lainnyam Syarif Hidayat yang mengaku sangat kecewa dengan pelaksanaan muli mekhanai itu, seharusnya ada penilaian tentang penguasaan bahasa Lampung.

“Ini daerah Lampung, seharusnya ada penilaian tentang penguasaan bahasa Lampung dan bisa menyanyikan lagu daerah Sai Bumi Ruwai Jurai,” kata dia pula.

Dia mendorong harus ada evaluasi lebih lanjut dalam pemilihan muli mekhanai Bandarlampung itu, sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandarlampung Yus Amri Agus mengatakan pihaknya akan meningkatkan kemampuan para pemenang muli mekhanai itu.

“Saya tidak mendengar jika pak Wali Kota ingin mencabut gelar juara itu, tapi yang jelas akan kami tingkatkan kemampuan mereka itu di bidang kebudayaan dipoles terus agar bisa menyanyi. Karena tidak semua juara bisa menyanyi,” kata dia lagi.

Terkait penilaian muli mekhanai apakah memuat unsur mampu berbahasa dan tahu adat kebudayaan Lampung, dikatakannya tidak ada.

“Tidak ada standarnya pintar berbahasa Lampung, mengingat ada peserta yang tidak bisa berbahasa Lampung karena memang bukan orang Lampung. Ada juga yang suku asli Lampung tapi tidak bisa berbicara bahasa Lampung,” kata dia lagi.

 

1 … 74 75 76 77 78 … 148