9 Butir Panduan Penceramah Agama: Jangan Mengumpat dan Mencaci

Menag luncurkan PTSP di kantor Kemenag. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Menag luncurkan PTSP di kantor Kemenag. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

JAKARTA, RADIO SUARA WAJAR – Kementerian Agama mengeluarkan 9 butir seruan bagi penceramah di tempat ibadah. Seruan ini dimaksudkan agar penceramah tak memberikan materi bermuatan politis, ujaran kebencian dan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Penceramah juga diminta tidak menyampaikan materi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Seruan yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini sebagai sespons atas maraknya ceramah bernada provokatif di beberapa tempat ibadah, terutama saat Pilkada DKI belum lama ini.

“Dalam rangka menjaga keragaman, kami perlu menyikapi dengan bijak melalui pendekatan terhadap penceramah di rumah ibadah,” ujar Lukman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat 28 April 2017.

Lukman menyarankan, penceramah mengutamakan materi nasihat, motivasi, dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

Menurut Lukman, dikeluarkan seruan sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian rumah ibadah dan kerukunan antarumat beragama. Lukman berharap seruan itu dijalankan oleh para penceramah. Masyarakat pun diminta turut ikut mengingatkan jika ada penceramah yang provokatif. Berikut ini 9 seruan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

1. Penceramah memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.

2. Penyemapaiannya berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.

3. Disampaikan dalam kalimat yang baik, santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan. Terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun.

4.Bernuansa mendidik, pencerahan yang meliputi spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi,dan pengetahuan yang mengarah kepada,kebaikan peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa serta kesejahteraan dan keadilan sosial

5. Materi yang disampaikan tak bertentangan dengan empat konsesnsus Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.

7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif

8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis.

9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.***

Reporter : Robert

Danone AQUA dan PERSI kolaborasi tingkatkan air bersih di rumah sakit di Indonesia

Seremonial Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Danone AQUA dan PERSI untuk program Air Bagi Kesehatan.

Seremonial Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Danone AQUA dan PERSI untuk program Air Bagi Kesehatan.

JAKARTA, RADIO SUARA WAJAR – Danone AQUA dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) hari ini menandatangani nota kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas air bersih rumah sakit di Indonesia melalui program Air Bagi Kesehatan.

Kolaborasi ini sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk memajukan mutu rumah sakit, di mana ketersediaan air bersih berkualitas demi Keselamatan Pasien (Patient Safety) adalah salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan sertifikasi akreditasi bertaraf nasional maupun internasional.

“PERSI memiliki visi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia, dan salah satu poin untuk membantu merealisasikan hal tersebut adalah dengan mengelola serta mengawasi kesehatan lingkungan rumah sakit, khususnya penyehatan dan pengawasan kualitas air bersih sesuai dengan prosedur keamanan yang telah dirumuskan pada persyaratan KARS, Kepmenkes 1204/2004 dan Permenkes 492 tahun 2010,” ujar dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M. Kes, Ketua Umum PERSI.

Dalam kerja sama ini, Danone AQUA sebagai produsen AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) berperan untuk memberikan edukasi mengenai sistem pengelolaan dan pengawasan air bersih berkualitas di rumah sakit guna mendukung pemenuhan kualifikasi nasional maupun internasional.

“Sebagai Perusahaan yang memiliki prinsip memberikan kebaikan hidup pada setiap individu, ini adalah kerja sama yang sinergis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memajukan mutu rumah sakit di Indonesia,” ucap Leila Djafaar, Vice President General Secretary, Danone Indonesia.

“Tidak hanya memberikan edukasi dalam pengelolaan dan pengawasan air bersih di rumah sakit, kami juga akan menyampaikan edukasi seputar pentingnya hidrasi berkualitas bagi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.”

Untuk diketahui, Program Air Bagi Kesehatan akan terlaksana pada roadshow di 200 rumah sakit yang mampu menjangkau 10.000 tenaga medis dan 20.000 pasien serta komunitas pada tahun pertamanya.

Secara keseluruhan, program Air Bagi Kesehatan akan dapat menjangkau 35.000 orang yang terdiri atas 15.100 tenaga medis dan 20.000 komunitas.

Rencananya, rangkaian program edukasi pengelolaan dan pengawasan air berkualitas ini juga akan menjadi program nasional yang diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia melalui 16 asosiasi yang dinaungi oleh PERSI.***

Reporter : Robert

Jelang Puasa dan Lebaran, Kebutuhan Pangan Pokok di Lampung Cukup

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, ir. Kusnardi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Ir. Kusnardi.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung memastikan stok kebutuhan pangan untuk masa puasa hingga lebaran mencukupi. Karenanya, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis harga kebutuhan pokok di pasar tradisional akan relatif stabil hingga lebaran nanti.

“Kita (Lampung) gak ada masalah ya. Ini belum panen raya nih, gudang bulog sudah penuh. Apalagi harga beras kan sudah turun, sekarang kan deflasi ini, bukan inflasi kita,” kata Kepada Dinas Ketahanan Provinsi Lampung Kusnardi di Bandar Lampung, Kamis 13 April 2017.

Kebutuhan pangan yang lain seperti daging, telur, bawang, cabai, dan lain-lain menurut Kusnardi juga tidak mengalami masalah. Semua mencukupi hingga puasa dan lebaran.

“Lampung ini konsumsi daging itu kebanyakan dipenuhi dari ayam, bukan dari sapi, walau pun kita produsen sapi, tapi konsumsi daging sapi kita itu termasuk rendah. Yang paling tinggi itu ayam, telur, setelah itu baru ikan dan daging merah sapi. Jadi intinya kita tidak ada masalah untuk ketersedian pangan,” kata Kusnardi.

Kusnardi memberkan, Provinsi Lampung juga tergabung dalam Mitra Praja Utama (MPU) guna menjaga ketersedian pangan dan kestabilan harga.

“Mitra Praja Utama itu provinsi-provinsi di Jawa, Sumatranya hanya Lampung, kemudian ditambah NNT, NTB dan Bali. Itu saling bekerjasama termasuk dalam ketahanan pangan,” jelasnya.

Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Lampung ini bahkan membeberkan rencana pertemuan MPU pada April 2017 ini yang hendak dibagikan software panen dan harga.

“Mudah-mudahan pertemuan MPU pada April 2017 ini, Jawa Tengah akan membagikan software panen dan harga. Jadi kita bisa tahu, berapa harga bawang di sini, berapa harga cabai di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Kita bisa saling informasi, dan kita bisa saling mengisi di sana. Kalau misalanya cabai di Lampung cukup, di Jawa Tengah kurang, kita bisa langsung kirim ke sana,” terang Kusnardi.

Sebagaiman diketahui, mengutip data ketersedian dan konsumsi bahan pangan Provinsi Lampung (ASEM 2016) untuk komuditas padi tersedia 3.748.879 ton. Beras 2.277.691 ton, cabai merah 34.821 ton, telur ayam 79.782 ton dan daging sapi 12.991 ton.***

Reporter : Robert

Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara di Lampung Dilatih

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni bersama 30 orang penyandang disabilitas tuna rungu wicara, di SLB PKK Bandar Lampung, Selasa 11 April 2017.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni bersama 30 orang penyandang disabilitas tuna rungu wicara, di SLB PKK Bandar Lampung, Selasa 11 April 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – 30 orang penyandang disabilitas tuna rungu wicara di Lampung diberikan pelatihan pada 11-14 April 2017 di Sekolah Luar Biasa (SLB) PKK Bandar Lampung.

Pelatihan ini merupakan kerjasama Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) “Melati” Jakarta.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) “Melati”, Pujiyanto mengatakan pelatihan ini merupakan penjangkauan (outreach) anak-anak disabilitas.

“Harapannya agar penyandang disabilitas ini nantinya kedepan bisa mandiri,” jelas Pujiyanto di SLB PKK Bandar Lampung, Selasa 11 April 2017.

Pujiyanto menerangkan, PSBRW ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yang memiliki tugas mewujudkan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas tuna rungu wicara melalui program khusus outreach.

“Semoga dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas rungu wicara dalam berkomunikasi, melaksankanan kegiatan hidup sehari-hari, wirausaha dan bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya,” kata Pujiyanto.

Setelah mengikuti pelatihan ini, lanjut Pujiyanto masing-masing peserta diberikan bantuan dana sebesar Rp. 2.850.000 dari Kementerian Sosial RI.

Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengatakan Pemprov Lampung selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas melalui berbagai bantuan dan pelatihan yang diberikan.

“Sebagaimana kebijakan Gubernur Lampung, Bapak Muhammad Ridho Ficardo dengan visinya Lampung Maju dan Sejahtera. Artinya apa? Rakyat maju dalam bidang teknologi dan keterampilan. Disamping itu rakyatnya tidak terpilah-pilah dan menjadi sejahtera, termasuk para penyandang disabilitas,” kata Sumarju.

Menurut Sumarju, walaupun mereka ini kekurangan dari fisik, namun diharapkan mandiri dari segi kemampuan.Mantan Karo Humas dan Protokol Provinsi Lampung ini juga berpesan pada masyarakat Lampung untuk tidak memandang sebelah mata pada para penyandang disabilitas.

“Kecacatan itu bukan aib untuk keluarga, bukan juga tidak bermanfaat. Namun disabilitas bukan merupakan hambatan untuk berkarya. Disabilitas jangan pernah dikasihani namun berilah kesempatan. Karena disabilitas punya hak yang sama seperti masyarakat biasa,” pungkas Sumarju.

Ketua Pelaksana Harian SLBPKK Bandar Lampung Ida Mustika Zaeni menyampaikan terima kasihnya pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan PSBRWMelatiatas kesempatan yang diberikan pada anak didiknya.

“SLB PKK ini merupakan SLB yang pertama didirikan di Lampung, tepatnya pada tahun 1982. Saat ini murid kami 252 orang. Yang belajar di sini tuna rungu, tuna grahita, bisu tuli dan terbelakang,” jelas perempuan yang pernah mendapatkan pengharagaanSatyalancana Karya Satya kelas III dari Presiden RI, 1992.

Sebagaimana diketahui, para peserta pelatihan berasal dari empat kabupaten/kota antara lain Bandar Lampung 18 orang, Lampung Utara 5 orang, Pesawaran 6 orang dan Pringsewu 1 orang.***

Reporter : Robert

Yustin Ficardo: Lampung Tuan Rumah Peringatan Hari Keluarga Nasional 2017

Ketua TP PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo saat menyambut Tim Verifikasi Lapangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Nasional di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin 10 April 2017.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo saat menyambut Tim Verifikasi Lapangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Nasional di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin 10 April 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Ketua TP PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo menyambut baik dan sangat mendukung akan diadakannya Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Nasional 2017 di Lampung.

Hal itu diungkapkannya saat menyambut Tim Verifikasi Lapangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Nasional di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin 10 April 2017.

“Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Kesrak PKK-KB-Kes di tingkat nasional dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan dan mensejahterakan masyarakat,” sambut Yustin Ficardo.

“Dari 4 kabupaten dan 2 kota yang diajukan untuk mengikuti lomba di tingkat nasional, ternyata berhasil masuk 3 kabupaten dan 2 kota. Dan mulai hari ini kita menerima tim verifikasi tingkat nasional sampai tanggal 12 April. Insya Allah tim verifikasi akan melihat masing-masing keunggulan di tiap lokasi yang didatangi,” pungkas Yustin Ficardo menjelaskan.***

Reporter : Robert

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung Satria Alam Apresiasi Koperasi Mekar Sai

KSP Kopdit Mekar Sai, Jl. Ir. H. Juanda No.75, Pahoman, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

KSP Kopdit Mekar Sai, Jl. Ir. H. Juanda No.75, Pahoman, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Satria Alam memuji KSP Kopdit Mekar Sai sebagai salah satu koperasi terbaik di Lampung. Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam.

“Dari sisi SHU (sisa hasil usaha), memang ada kenaikan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Di tengah-tengah situasi perekonomian yang melambat, APBD dipotong, APBN diefisiensi, tapi justru dia (Kopdit Mekar Sai) naik SHU-nya,” kata Satria Alam di Ballroom The 7th Hotel Bandar Lampung, Rabu 05 April 2017.

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung ini membeberkan ada sekitar 2.200 koperasi di Lampung yang dibubarkan karena tidak aktif, namun Koperasi Mekar Sai tetap berdiri kokoh.

“Kami berharap tahun ini, dengan situasi ekonomi yang stabil dia (Kopdit Mekar Sai) akan lebih baik lagi. Bahkan ada 2.200 koperasi yang kita bubarkan karena memang enggak aktif. Di tengah-tengah ekonomi yang kurang menguntungkan ini dia (Mekar Sai) justru naik SHUnya, nah ini yang luar biasa,” kata Satria Alam.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyatakan bahwa roda perekonokmian  di Lampung tidak lepas dari peran usaha badan swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha koperasi. Ketiga badan inilah yang mewarnai tata perkenomian daerah dengan karakteristik masing-masing.

“Badan usaha koperasi yang merupakan soko guru perekonomian rakyat telah mampu meningkatkan tarap hidup masyarakat terutama golongan kecil dan menengah,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pengurus Kopdit Mekar Sai, Andreas Muhi Pukai saat dihubungi terpisah menyampaikan terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Satria Alam.

“Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Satria Alam yang telah memberikan apresiasi kepada kami, Kopdit Mekar Sai,” kata Andreas Muhi Pukai di SMP Xaverius Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung, Rabu 05 April 2017.

Andreas Muhi Pukai membeberkan rahasia Kopdit Mekar Sai bisa berdiri kokoh selama 25 tahun pada tahun ini, di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.

“Pertama kami memang menjalankan organisasi ini, kami fokuskan pada semua aturan yang berlaku pada koperasi kredit, terutama dalam gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Jadi prinsip-prinsip harus tegak kita laksanakan,” jelasnya.

Faktor yang kedua menurut Andreas Muhi Pukai ini, yakni jati diri dan nilai-nilai koprasi yang “dilanggengkan” pada Koperasi Mekar Sai.

“Nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, nilai kerja sama. Karena koperasi itu sebenarnya kan pada kata koperatif, kerjasama kan? Jadi kalau pengurus itu tidak bias bekerjasama dengan anggota ya jelas suatu saat pasti akan bangkrut,” kata Andreas.

Yang tidak kalah penting menurut Ketua Dewan Pengurus Kopdit Mekar Sai ini ialah tata kelola dalam koperasi.

“Jadi tata kelola yang harus kita bangun good governance koperasi kredit itu harus kita laksanakan dengan baik. Sehingga bias menjamin kelanggengan koperasi ini bertahan dari tahun ke tahun,” bebernya.

“Terus jangan lupa bahwa fokus dari kegiatan koperasi itu adalah kesejahteraan anggota. Maka anggota itu harus menjadi pokok, menjadi focus pelayanan kita kepada mereka. Itu yang paling penting,” tutup Andreas.***

Reporter : Robert

Penyandang Disabilitas Fisik di Lampung Dilatih Keterampilan

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI Tutiek Haryati (kanan), Kepala Seksi Pelatihan UPTD BLK Bandar Lampung Evie Fatmawaty (tengah) dan perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung saat pembukaan pelatian ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik, di BLK Bandar Lampung, Senin 03 April 2017.

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI Tutiek Haryati (kanan), Kepala Seksi Pelatihan UPTD BLK Bandar Lampung Evie Fatmawaty (tengah) dan perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung (kiri) saat pembukaan pelatian ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik, di BLK Bandar Lampung, Senin 03 April 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Sebanyak 16 penyandang disabilitas di Provinsi Lampung dilatih keterampilan. Pelatihan itu digelar Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI.

Pelatihan berlangsung pada 03 April sampai 02 Juni 2017, di Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung.

Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD) Kementerian Sosial RI Tutiek Haryati mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas.

“Jadi ingin memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tubuh, bahwa mereka sampai saat ini masih ada stigma dari masyarakat.  Pada pelatihan ini peserta diberikan pelatihan dan pembekalan agar mereka dapat mencari pekerjaan atau menciptkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Demikian disampaikan Tutiek Haryati usai membuka pelatian ketrampilan bagi penyandang disabilitas fisik, di Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung, Senin 03 April 2017.

Menurut Tutiek, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan peluang yang luas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pada berbagai sektor, termasuk didalamnya hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

“Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan di BLK Bandar Lampung kali ini merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang tersebut, khususnya pada pasal 45 dan 46,” jelas Tutiek Haryati.

Dijelaskan Kepala BBRVBD Kementerian Sosial ini, berdasarkan UU tentang Disabilitas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban pula untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas.

“Yakni untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang harus bersifat inklusif dan mudah diakses,” katanya.

Dikatakan Tutiek, BBRVBD Kementerian Sosial hadir di Provinsi Lampung ini semata-mata untuk bekerjasama dan memberikan penguatan terhadap implementasi perundang-undangan terkait dengan hak penyandang disabilitas khususnya hak atas pekerjaan.

“Kami mendorong dan mendukung terselenggaranya pelatihan keterampilan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi,” katanya menggebu.

Tutiek Haryati  membeberkan, Lampung merupakan salah satu provinsi yang peduli dengan harkat dan martabat serta nasib para penyandang disabilitas.

“Semoga citra positif ini dapat dipertahankan dan terus berkembang menjadi kegiatan rutin sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kemudahan mewujudkan hak-hak mereka,” pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni memaparkan terobosan yang dilakukan pihaknya dalam penyaluran tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

“Antara lain melalui PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) untuk penyandang disabilitas rungu wicara juga melalui Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesai (PRSSNI) Lampung untuk tenaga penyiar bagi disabilitas netra dan telah diprogramkan pertemuan dengan beberapa pengusaha di Provinsi Lampung,” beber Sumarju.

Menurut Sumarju, diamanatkan dalam Undang Undang Disabilitas bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah karyawannya.

“Kepada para peserta saya berpesan agar dapat mengikuti semua rangkaian pelatihan ini dengan serius. Jaga kekompakan dan kebersamàn dengan sesama peserta ataupun dengan instruktur. Semoga ilmu dan keterampilan yang dikuasai akan bermanfaat sebagai mata pencaharian saudara,” kata Kadis Sosial Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kepala UPTD BLK Bandar Lampung Evie Fatmawaty mengatakan, pembekalan latihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas itu merupakan yang perdana di Lampung.

“Nah alhamdulilah tahun ini dengan adanya satu angkatan, kita sudah masuk pada kelas unggulan. Kebetulan las ini adalah las kelas industri. Industri ini merupakan kelas unggulan untuk pelatihan tenaga kerja di Provinsi Lampung,” kata dia.

Dijelaskan Evie Fatmawaty peserta pelatihan yang berjumlah 16 orang ini berasal dari berbagai kabupaten/kota di Lampung.

“Dari Kabupaten Tanggamus sebanyak 5 orang, Pesawaran 3 orang, Kota Bandar Lampung 2 orang, Kota Metro 2 orang, Kabupaten Lampung Tengah 3 orang dan Kabupaten Lampung Selatan 1 orang,” tutupnya.***

Reporter : Robert

Sumarju Saeni : Penyandang disabilitas, jangan dikasihani, berilah kesempatan!

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni pada acara pertemuan silahturahmi dengan para penyandang disabilitas netra di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Skalabilitas (PRSPS) Indra Kesuma di aula utama PRSPS indra Kesuma di Jalan Pramuka No. 48 Kemiling Bandar Lampung, Kamis 30 Maret 2017.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni di aula utama PRSPS indra Kesuma di Jalan Pramuka No. 48 Kemiling Bandar Lampung, Kamis 30 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengajak para pimpinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Lampung untuk memberi perhatian pada penyandang disabilitas tunanetra.

Perhatian yang dimaksud menurut Sumarju ialah dengan memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas untuk memberdayakan kemampuan mereka di bidang broadcasting atau penyiaran.

“Selama ini, penyandang disabilitas netra ini, kami agak kesulitan untuk bekerjasama dengan instansi maupun badan usaha atau pihak-pihak swasta. Karena image-nya penyandang tunanetra bisanya cuma mijit, ngamen. Namun fakta menunjukan anak-anak kita ini (binaan Dinas Sosial Provinsi Lampung) memiliki banyak ketrampilan,” jelas Sumarju.

Hal itu dikemukakan Sumarju Saeni pada acara pertemuan silahturahmi dengan para penyandang disabilitas netra di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Skalabilitas (PRSPS) Indra Kesuma di aula utama PRSPS indra Kesuma di Jalan Pramuka No. 48 Kemiling Bandar Lampung, Kamis 30 Maret 2017.

Pada acara ini, Dinas Sosial Provisni Lampung mengundang pimpinan beberapa LPS jasa penyiaran Radio di Bandar Lampung seperti; Radio Suara Wajar, Heartline, Rajawali dan SAI. Selain itu  LPP RRI dan PRSSNI Lampung juga turut diundang.

Menurut Sumarju, para penyandang disabilitas binaan dinas yang dipimpinnya itu, memiliki berbagai kemampuan ketrampilan baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, memasak, tarik suara, musik dan lain sebagainya.

“Nyangkul saja bisa kok Pak, tanam-menanam, peternakan, perikanan itu mereka bisa. Masak pun dia mandiri Pak, kita latih mereka agar bisa masak,” jelas mantan Kadis Kominfo Provinsi Lampung ini.

Sumarju mengharapkan kiranya, kemampuan para penyandang disabilitas netra, khususnya Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Skalabilitas (PRSPS) Indra Kesuma ini dapat dilirik oleh LPS dan LPP di Lampung.

“Anak-anak ini kan semua indra dikerahkan kecuali netranya ya, semuanya normal. Dan motto anak-anak ini ialah ‘penyandang disabilitas jangan dikasihani, namun berilah kesempatan,” pungkas Sumarju.

Sementara itu, Kepala UPTD PRSPCTN Affan Erie Erya memaparkan, pantinya saat ini melayani sebanyak 45 penyandang disabilitas, terdiri dari 40 netra dan sisanya tubuh.

Affan berharap pada masyarakat untuk peduli dan “memberikan ruang” kepada penyandang disabilitas khususnya di Lampung.

“Disabilitas ini, kalau kita tidak berdayakan kasihan mereka. Akan semakin banyak nanti mereka yang istilahnya meminta-minta di jalan, karena mereka tidak ada kesempatan. Tapi alhamdulilah kalau anak-anak kami yang dari panti ini tidak ada yang minta-minta, memang kami didik tidak seperti itu,” pungkas Affan.***

Reporter : Robert

Forum Komunikasi LKS Provinsi Lampung Selenggaraan Bimtek NSPA dan Akreditasi LKSA/PSAA

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung pada acara Bimbingan Teknis SNPA dan Akreditasi LKSA/PSAA Provinsi Lampung di Grand Praba Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2017.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung pada acara Bimbingan Teknis SNPA dan Akreditasi LKSA/PSAA Provinsi Lampung di Grand Praba Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) maupun Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) sangat mendesak. Jika tidak, itu artinya membiarkan anak-anak semakin terlantar.

“Bukannya melindungi anak, kita malah sedang membuatnya semakin terlantar,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni. Hal itudiutakrannya  pada acara Bimbingan Teknis SNPA dan Akreditasi LKSA/PSAA Provinsi Lampung di Grand Praba Bandar Lampung, Senin 27 Maret 2017.

Sumarju mengatakan bahwa anak merupakan penerus bangsa, yang akan menentukan nasib NKRI dimasa depan. Namun disatu pihak permasalahan anak dirasakan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

“Permasalahan anak juga sering muncul di LAA yang diharapkan dapat melindunginya atau bahkan akan mendorong tumbuh kembang anak secara wajar dan sehat sehingga dapat sebagai pengganti peran orang tuanya yang hilang,” katanya.

Kasus LKSA Tunas Harapan Pekanbaru yang menyebabkkan satu bayi berusia 18 bulan yang meninggal sangat memilukan menurut Sumarju, juga sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Panti Samuel yang mencuat di tahun 2014.

“Itu merupakan contoh pilu sebuah penyelenggaraan pengasuhan anak jangan sampai terjadi di Provinsi Lampung,” jelanya.

Sementara itu Sekjen Forum Komunikasi Nasional LKS, Jastra Putra mengatakan LKS baik anak, lanjut usia, disabilitas dan penyandang masalah sosial lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat akhir akhir ini jumlahnya semakin meningkat.

“Namun disinyalir dalam penyelenggaraannya kurang profesional bahkan hanya berdasarkan belas kasihan semata,” bebernya.

Namun dari LKSA yang ada menurut Jastra Putr, baru kurang lebih 501 LKSA yang sudah memenuhi akreditasi SNPA.

Menurutnya, SNPA merupakan standar agar sebuah panti layak menjadi tempat pengasuhan sementara anak.

“Mulai dari fasilitas fisik, pola pengasuhan, perlindungan anak sumber daya manusia pengasuh, serta rasio anak asuh dan pengasuh. Jika baru 501 yang memenuhi standar, artinya ada kemungkinan besar ada anak-anak yang berpotensi mengalami ketelantaran,” katanya.

Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Elya Mochtar dalam arahannya menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini.

“Bimtek ini merupakan ujud dari kesadaran penyelenggara LKSA/PSAA terhadap pentingnya akreditasi yang sesuai dengan SNPA yang berlaku sehingga saya optimis bahwa penyelenggaraan asuhan anak di Provinsi Lampung akan lebih profesional sehingga mampu mengantarkan generasi muda yang kurang beruntung dapat berperan dalam pembangunan,” tandas mantan Asisten Bidang Kesra Pemprov Lampung.

Diinformasikan oleh ketua Forum Komunikasi LKS Provinsi Lampung Kartinah, bimtek ini dibiayai secara mandiri oleh peserta dan diikuti oleh 60 orang perwakilan dari LKS/LKSA/PSAA se Provinsi Lampung. Bimtek berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 s/d 29 Maret 2017.***

Reporter : Robert

Aksi Nyata Peringati Earth Hour 2017, Malam ini Selama Satu Jam Radio Suara Wajar Tidak Mengudara

Foto : https://4.bp.blogspot.com

Foto : https://4.bp.blogspot.com

RADIO SUARA WAJAR, BANDAR LAMPUNG — Radio Suara Wajar Bandar Lampung, di frekuensi 96,8 Fm bakal tidak mengudara tepat pada peringatan Earth Hour, malam ini Sabtu 25 Maret 2017.

“Selama satu jam, dari pukul 20.30-21.30 WIB, pemancar siaran, seluruh lampu dan alat elektronik lain yang berhubungan dengan listrik di Radio Suara Wajar kami padamkan,” jelas Direktris PT. Radio Suara Wajar, Maria Ancilla Cucu Lukman Ali, saat ditemui di kantornya pagi tadi, Sabtu 25 Maret 2017.

Menurut Cucu – panggilan akrab Maria Ancilla Cucu Lukman Ali — setelah pukul 21.30 WIB, Radio Suara Wajar akan kembali mengudara menyajikan menu acara seperti biasa.

“Ada program acara Ruwa Jurai pukul 21.30 sampai dengan 22.00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan acara Lambang Sari sampai pukul 24.00 WIB yang dipandu oleh Mas Lois dan Mbah Gaul,” terang Direktris.

Menurut Cucu ini bentuk dukungan dalam menggunakan sumber daya alam untuk menguatkan aspek keberlanjutan dan keadilan dalam proses pembangunan, khusunya di Lampung.

Pada sama, Direktur Oprasional Yohanes Dwi Wicaksono, SCJ mengatakan keselamatan bumi tidak tergantung dari beberapa orang atau negara tetapi perlu dari kita semua.

“Kita perlu berpikir secara global tetapi bertindak secara lokal. Gerakan mematikan listrik selama satu jam biarpun tindakan kecil, jika dilakukan bersama menjadi tindakan yang luar biasa, hasilnya pun luar biasa!,” pungkasnya.

Wicak mengajak seluruh eleman masyarakat untuk peduli dan melakukan Gerakan Earth Hour bersama-sama.

“Kami mengajak individu, komunitas dan siapa saja untuk turut serta mengikuti gerakan Earth Hour sebagai aksi peduli penurunan laju perubahan iklim,” kata Wicak.

Sebagaimana dikutip dari nationalgeographic.co.id, Earth Hour 2017 mengambil tema Shine A Light On Climate Action. WWF Indonesia juga mengajak individu, komunitas, praktisi bisnis dan pemerintah ikut dalam gerakan #SejutaAksi mengurangi penggunaan kantong plastik dan aksi lainnya.

Aksi mematikan lampu selama satu jam pada perayaan Earth Hour sebenarnya hanya merupakan gerakan simbolis. Lebih dalam lagi, kampanye Earth Hour ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik mengenai isu perubahan iklim, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menahan laju perubahan iklim. Di antaranya, dengan menggunakan energi secara bijak dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.***

Reporter : Robert

1 … 63 64 65 66 67 … 148