Ini Reaksi Menteri Agama Soal Penolakan Gereja Santa Clara Bekasi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) menunjukkan buku Ensiklopedia Pemuka Agama Nusantara yang diluncurkan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 19 Desember 2016. Kementerian Agama resmi meluncurkan terjemahan Alquran dalam berbagai bahasa daerah. ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) menunjukkan buku Ensiklopedia Pemuka Agama Nusantara yang diluncurkan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 19 Desember 2016. Kementerian Agama resmi meluncurkan terjemahan Alquran dalam berbagai bahasa daerah. ANTARA/Sigid Kurniawan

JAKARTA, RADIO SUARA WAJAR – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara terkait aksi penolakan terhadap pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi, Jumat siang, 24 Maret 2017, yang berakhir ricuh. Lukman berharap, setiap kasus yang memiliki unsur pelanggaran hukum diselesaikan secara hukum.

“Sebagai negara hukum, harus diselesaikan secara hukum,” kata Lukman dalam keterangan resminya, Jumat, 24 Maret 2017.

Lukman menilai, apabila terdapat masalah terkait izin pendirian rumah ibadah, hal tersebut sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Di sana tertulis bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Selain itu, menurut Lukman, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu meliputi daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah, paling sedikit 90 orang dan disahkan pejabat setempat. Selain itu juga mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah.

Terkait dengan pembangunan Gereja Santa Clara, Lukman menegaskan bahwa izin pendirian rumah ibadah tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pihak gereja sendiri merasa sudah memiliki izin dari pemda. “Pemda yang harus menjelaskan hal tersebut. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan,” ujar Lukman.

Jumat siang, sekitar seribu orang dari Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi berunjuk rasa di depan Gereja Santa Clara, Jalan Lingkar Utara, Bekasi. Mereka menolak keberadaan gereja tersebut karena mereka menganggap bahwa gereja itu dibangun tanpa memiliki izin. Mereka pun menuntut pemerintah mencabut izin pembangunan gereja.

Sekretaris Lembaga Dakwah Asy-Syam Bekasi Imran Nasution berujar, aksi penolakan pembangunan gereja Santa Clara itu berawal dari adanya dugaan bahwa terdapat proses perizinan yang tidak lazim, yakni pemalsuan tanda tangan. Para ulama pun pernah mengingatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenai hal tersebut.

Pihak Gereja Santa Clara mengklaim telah memenuhi semua prosedur untuk pembangunan gereja tersebut. Panitia pembangunan Gereja Santa Clara, Rasnius Pasaribu, menyatakan bahwa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dari Pemerintah Kota Bekasi telah mereka kantongi.***

Editor        : Robert

Sumbet      : Tempo.co

April 2017, Provinsi Lampung Akan Memasok Beras di TTI Wilayah Jabodetabek

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat melaunching Toko Tani Indonesia (TTI), Rabu 11 Mei 2016 di Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat melaunching Toko Tani Indonesia (TTI), pada Rabu 11 Mei 2016 di Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Lampung dipercaya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk memasok beras di Toko Tani Indonesia (TTI) wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Selain Lampung, provinsi pemasok pangan lain yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan NTB.

“Lampung sendiri dipercaya untuk memasok kebutuhan beras ke wilayah Tangerang” kata Kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Bahagiati di Bandar Lampung, Jumat 24 Maret 2017.

Menurut Bahagiati, sebanyak 35 Gapoktan di Lampung yang sudah ditunjuk, masing-masing akan mulai memasok 5 ton beras setiap bulannya.

“35 Gapoktan, berarti Lampung memasok Jabodetabek sebanyak 105 ton per bulan selama sepuluh bulan dimulai April 2017. Ini karena surplusnya beras di Lampung ini luar biasa, jadi salah satu provinsi yang diminta oleh Kementrian Pertanian adalah Lampung dari tujuh provinsi yang lainnya,” jelas Bahagiati.

Bahagiati mengatakan rencananya pada awal April 2017, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo akan meluncurkan TTI tanda dimulainya program memasok beras ke TTI di Jabodetabek.

“Provinsi Lampung mendapat bagian untuk memasok beras ke Tangerang. Isya Allah semuanya dapat terlaksana dengan baik dimulai louncing oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada awal April 2017,” kata Beggy – begitu sapaan akrab Bahagiati – .

Dijelaskan Beggy, Jabodetabek merupakan wilayah non produsen pangan sehingga tingkat konsumsi di wilayah ini cukup tinggi, namun ketersediaan pangan cukup terbatas sehingga harga kerap tak terkendali.

“Fluktuasi pasokan dan harga komoditas pangan tidak hanya merugikan petani,  pengolah pangan, atau pedagang. Konsumen atau warga pun terkena imbasnya,” pungkas Beggy.***

Reporter : Robert

FKLA Akan Lakukan Bakti Sosial Pengobatan Gratis di Tarahan Lampung Selatan

Ketua FKLA Bandar Lampung Hellen bersama Sekretaris Ehipassiko Foundation, Jali di chinese food Khuai Lok Jalan Yos Sudarso Teluk Betung, Bandar Lampung Jumat 24 Maret 2017.

Ketua FKLA Bandar Lampung Hellen bersama Sekretaris Ehipassiko Foundation, Jali di chinese food Khuai Lok Jalan Yos Sudarso Teluk Betung, Bandar Lampung Jumat 24 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) Bandar Lampung akan mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis. Lokasi bakti sosial ini akan dilaksanakan di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Sabtu 25 Maret 2017.

Ketua FKLA Bandar Lampung Hellen membeberkan, pihaknya dalam kegiatan ini menggandeng Kepolian Daerah (Polda) Lampung, Ehipassiko Foundation, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Bandar Lampung, Komisi HAK Keuskupan Tanjungkarang serta sejumlah organisasi keagamaan lainnya.

“Jadi kita membentuk kegiatan ini secara rutin, yang memang setiap tahun kadang dua kali untuk di daerah-daerah yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis,” kata Hellen didampingi Sekretaris Ehipassiko Foundation, Jali saat ditemui di Chinese Food Khuai Lok Jalan Yos Sudarso Teluk Betung, Bandar Lampung Jumat 24 Maret 2017.

Dikatakan Hellen, alasan dipilihnya Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan sebagai lokasi bakti sosial pengobatan gratis, karena masyarakat di sana banyak yang membutuhkan. Karena selain pengobatan gratis, dalam kegiatan tersebut juga akan dilakukan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat di sana.

“Alasan kedua karana masyarakat di sana membutuhkan penyuluhan kesehatan. Karena masih dijumpai beberapa rumah warga di sana, di belakang rumah masih ada kandang ternak, sapi, kambing dan ayam,” jelas Hellen.

Hellen berharap dengan kegiatan ini, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

“Harapnnya bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan FKLA terus berkontribusi membawa perdamaian khususnya di Lampung,” pungkas Hellen.

Sementara itu Sekretaris Ehipassiko Foundation Jali menambahkan pada bakti sosial itu, FKLA akan membawa sekira dua puluh satu tim medis untuk melayani pengobatan gratis masyarakat di Dusun Sebalang.

“Yang terdaftar udah 21, dokter, perawat, apoteker dan tim cek darah untuk meberikan pelayan di desa tersebut, Sabtu 25 Maret 2017 dimulai jam 09.00-12.00 Wib,” jelas Jali.***

Repoerter : Rober

Arif Hartawan : 3 Tahun Terakhir Ekonomi Lampung Selalu Diatas Rata-Rata

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan, Arief Hartawan. Foto : Bayu/Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan, Arief Hartawan. Foto : Bayu/Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur M Ridho Ficardo Hadiri Bankers and Financial Executives Meeting 2017 di Kantor Perwakilan BI Lampung, Bandar Lampung, semalam, Senin 20 Maret 2017.

Kepala OJK provinsi Lampung Untung Nugroho dalam sambutannya menyatakan kondisi keuangan Lampung dalam keadaan stabil dan baik, yaitu meningkat sebesar 5.15% pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya.

“Penyaluran kredit perbankan pada sektor ekonomi produktif, OJK mendorong kredit usaha rakyat, sehingga Provinsi Lampung menempati posisi 10 besar Nasional, dan nomor dua di Sumatera setelah Sumatera Utara,” ucap Untung Nugroho

Sementara Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan dalam sambutannya menyatakan kabar baik, bahwa selama kepemimpinan Gubernur M Ridho Ficardo tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Lampung selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional.

Dalam kesempatan pertemuan itu juga Arief Hartawan menyampaikan beberapa saran dalam mengoptimalkan peluang ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung agar dapat melesat lebih cepat.

Di sisi lain, Gubernur Ridho Ficardo menyatakan, dari sisi geografis Provinsi Lampung memiliki keunggulan dimana Provinsi Lampung berada di gerbang pulau sumatara, sehingga hilirisasi produk-produk pertanian dapat lebih optimal.

Lebih lanjut, menurut Ridho, potensi Lampung tersebutlah yang menjadikan Provinsi Lampung menjadi nomor 4 dalam hal ketahanan pangan Nasional.

“Kemudian, program-program Provinsi Lampung yang berbasis ketahanan pangan, industrialisasi, dan pembangunan pariwisata dari basis pertanian atau agro wisata inilah yang diharapkan dapat mendorong investasi di Provinsi Lampung sehingga mendorong variabel pertumbuhan ekonomi di Lampung,” ujar Ridho.***

Reporter : Robert

Dinsos Lampung Gandeng PSBRW “Melati” dan Alfamart untuk sejahteraan penyandang disabilitas rungu wicara

Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni bersama para penyandang disabilitas rungu wicara Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Bambu Apus di Aula Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kamis 16 Maret 2017.

Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni bersama para penyandang disabilitas rungu wicara Panti Sosial Bina Rungu Wicara “Melati” Bambu Apus di Aula Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kamis 16 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Disabilitas tidak bisa dianggap sekedar masalah kesehatan. Disabilitas adalah fenomena yang kompleks, yang mencerminkan interaksi dari tubuh seseorang dengan masyarakat tempat ia tinggal.

“Mengatasi kesulitan yang dialami orang yang mengalami disabilitas berarti membutuhkan intervensi yang bisa menghilangkan hambatan dengan lingkungan dan kehidupan sosial yang dihadapi,” kata Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni Kamis 16 Maret 2017 di ruang kerjanya.

Selanjutnya menurut Sumarju, istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah different abilities people atau orang dengan kemampuan yang berbeda.

“Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula,” tuturnya.

Dengan pemahaman baru itu, Sumarju mengharapkan kepada masyarakat tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan.

“Namun sebaliknya para difabel, sebagaimana manusia pada umumnya yang juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya,” katanya.

Menurut Sumarju, sebagaimana arahan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo pada setiap kesempatan, bahwa pembangunan Provinsi Lampung pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera.

“Tentu saja yang dimaksud dengan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat kurang betuntung yang mengalami difabel,” jelas Sumarju.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Lampung, Benny Joko mengatakan bekerjasama dengan UPT Kementerian Sosial RI, yakni Panti Sosial Bina Rungu Wicara “Melati” Bambu Apus, Jakarta Timur, melakukan seleksi bagi para penyandang disabilitas rungu wicara di Aula Dinas Sosial Provinsi Lampung.

“Sebanyak 133 penyandang disabilitas rungu wicara hadir dalam seleksi ini namun nantinya hanya 30 orang yang dapat mengukuti pelatihan selama 3 hari. Setelah mengikuti pelatihan para peserta akan menerima bantuan usaha masing-masing secara castransfer sebanyak Rp.2.850.000,” jelasnya.

Benny Joko mengatakan, hadir dalam seleksi tersebut petugas PSBRW “Melati” Johan Sigit, Kokom Komalawati, Susanti Srimulyani dan Parjiyo.

Pada kesempatan itu hadir juga dari Bagian Rekrutmen PT. Alfamart Lampung Oka yang juga akan membantu penyandang disabilitas sebanyak 20 orang untuk dipekerjakan di bagian gudang di wilayah Bandar Lampung dan Kotabumi Lampung Utara.

“Rekrutmen tenaga kerja disabilitas ini sebagai bentuk dari pelaksanaan aturan kuota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas semagaimana amanat UU No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,” katanya.

Disamping itu menurut Oka, mempekerjakan penyandang disabilitas memberikan manfaat tersendiri bagi penyedia kerja.

“Seperti ; penyandang disabilitas merupakan pekerja yang baik dan dapat diandalkan. Banyak dokumen kasus yang menunjukkan perbandingan bahwa pekerja disabilitas lebih baik dalam hal produktivitas, tingkat kecelakaan lebih rendah, dan kemauan yang lebih kuat untuk mempertahankan pekerjaan, dibandingkan dengan tenaga kerja perusahaan pada umumnya,” paparnya.

Menurut Oka, penyandang disabilitas menunjukkan, bahwa mereka memiliki sumber keahlian dan bakat yang belum dimanfaatkan, termasuk keahlian teknis jika mereka memiliki akses ke pelatihan, dan keahlian pemecahan masalah yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Merekrut penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada keberagaman, kreativitas, dan semangat kerja secara menyeluruh, serta meningkatkan reputasi perusahaan dikalangan pekerjanya,” tutup Oka.***

Reporter : Robert

BI Lampung Resmikan Layanan Operasional Kas Titipan di Liwa

Deputi Bank Indonesia Sugeng, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Provinsi Lampung Arief Hartawan, Pimpinan Wilayah Bank BRI Bandar Lampung Yoshua Palti Hutapea dan Anggota Komisi XI DPR RI Isma Yatun saat pelepasan Layanan Operasional Kas Titipan Liwa, di PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Jumat 17 Maret 2017.

Deputi Bank Indonesia Sugeng, bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Provinsi Lampung Arief Hartawan, Pimpinan Wilayah Bank BRI Bandar Lampung Yoshua Palti Hutapea dan Anggota Komisi XI DPR RI Isma Yatun saat pelepasan Layanan Operasional Kas Titipan Liwa, di PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Jumat 17 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung meresmikan operasional kas titipan di Kota Liwa, Lampung Barat guna memastikan ketersediaan uang dan melayani penukaran uang kertas maupun logam di kebupaten itu.

Acara berlangsung di ruang pertemuan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung, Jumat 17 Maret 2017.

Deputi Bank Indonesia Dr. Sugeng mengatakan secara nasional, jumlah lokasi kas titipan Bank Indonesia adalah sebanyak 65 kas titipan.

“Kalau kita lakukan sendiri oleh Bank Indonesia, jelas kurang efisien dan kurang cepat. Oleh karena itu kita (BI) kerjasama dengan BRI. Dengan harapan bisa geraknya lebih cepat (penukaran uang) untuk menyebar ke masyarakat,” kata Sugeng.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Provinsi Lampung Arief Hartawan mengatakan, pembukaan layanan kas titipan di Kota Liwa, Lampung Barat akan memperluas jangkauan layanan kas untuk kegiatan setoran dan pembayaran bank pada kabupaten yang selama ini belum dapat terlayani dengan baik.

“Khususnya yang berbatasan langsung dengan Lampung Barat, yakni Kabupaten Way Kanan, Pesisir Barat, dan Tanggamus,” kata Arief Hartawan.

Menurut Arif, pembukaan kas titipan di Liwa ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran perbankan dalam melaksanakan pengedaran uang rupiah maupun layanan perkasan kepada masyarakat.

Pembukaan layanan kas titipan di Kota Liwa, Lampung Barat menurut Arief Hartawan selain untuk memperluas jangkauan layanan kas, juga didasari oleh beberapa pertimbangan.

“Pertama, Liwa merupakan ibukota Kabupaten Lampung Barat yang letaknya secara geografis cukup strategis yaitu berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat dan merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah, yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung,” jelasnya.

Alasan kedua menurut Arief Hartawan, Kota Liwa merupakan pusat perdaganan di Kabupaten Lampung Barat.

“Kabupaten Lampung Barat sendiri merupakan kabupaten yang sedang berkembang, baik kegiatan ekonomi secara umum maupun kegiatan pariwisatanya,” jelasnya.

Ketiga menurut Arief Hartawan, Kabupaten Lampung Barat berbasis sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan, terutama kopi. Dijelaskannya pada saat-saat tertentu, terutama saat panen kopi, kebutuhan uang tunai sebagai alat pembayaran mengalami permintaan yang cukup tinggi.

“Kondisi tersebut sering menyebabkan ketersediaan uang tunai di perbankan Liwa mengalami kekurangan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Lampung Barat dan sekitarnya, serta menjawab permasalahan kebutuhan uang tunai untuk transaksi perdagangan tersebut, pembukaan kas titipan di Kota Liwa menjadi penting untuk segera diwujudkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Bank BRI Bandar Lampung Yoshua Palti Hutapea menyatakan kesiapan pihaknya dalam kerjasama layanan kas titipan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

“Kami ini (kerjasama) yang kedua, dan kami siap untuk yang berikutnya. Karena kami ada di daerah-daerah, seperti Tulang Bawang, Mesuji, Baradatu. Di Bengkulu pun di paling ujung provinsi itu yakni di Mukomuko, kami ada,” kata Yoshua Palti Hutapea.

“Intinya kami siap supaya tujuan kas titipan ini, melayani peradaran uang yang bagus itu bisa tercapai,” pungkasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Isma Yatun yang hadir pada kesempatan itu sangat mengapresiasi dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama layanan kas titipan antara Kepala Pewakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan Kepala Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Liwa.

“Kami di DPR berharap kepada Bank Indonesia terutama, tidak hanya melayani atau mendekatkan diri, tapi juga mengawal bagimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung bisa lebih cepat berkembang,” kata Isma Yatun.

Sebagai informasi, sebelumnya, layanan kas titipan telah dilakukan di Kotabumi Lampung Utara yang berkerjasama dengan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kotabumi pada tahun 2016.***

Reporter : Robert

Save the Chidren Mengadakan Training Terapi Psikososial Anak dan Keluarga

Training Terapi Psikososial untuk Pekerja Sosial Anak dan Keluarga pada Rabu 8 Maret 2017 di Hotel Horison, Bandar Lampung.

Training Terapi Psikososial untuk Pekerja Sosial Anak dan Keluarga pada Rabu 8 Maret 2017 di Hotel Horison, Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

Secara berlapis, dimulai dari lingkar keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah daerah sampai pusat, hingga masyarakat internasional berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan mengupayakan pemenuhan atas hak anak.

Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik serta mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka anak akan dapat memiliki kehidupan yang berkualitas dan memungkinkannya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni pada acara Training Terapi Psikososial untuk Pekerja Sosial Anak dan Keluarga pada Rabu 8 Maret 2017 di Hotel Horison, Bandar Lampung.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang ditangani oleh Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinsos Provinsi Lampung sebanyak 73 kasus,” katanya.

Menurut Sumarju, berdasarkan wilayah kejadian paling banyak terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yakni sebanyak 20 kasus, disusul Bandar Lampung 19 kasus, selanjutnya Kabupaten Pesawaran 8 kasus, Kabupaten Tanggamus 5 kasus.

“Sedangkan kabupaten/kota lainnya rata-rata antara 1- 4 kasus. Disamping itu hampir setiap hari tindak kekerasan terhadap anak baik di keluarga, sekolah maupun ditempat umum lainnya selalu menghiasi media baik cetak, online maupun elektronik,” ungkapnya.

“Saya harapkan kepada narasumber agar dapat menyampaikan materi baik secara teori maupun praktek kepada pesera dengan sejelas-jelasnya sehingga para peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya di lingkungan Panti maupun luar panti/masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Families First Case Worker Lampung Netti Suryani bahwa training psikososial ini bekerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik partner of Save the Children Indonesia.

“Peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur-unsur Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) wilayah Kota Metro dan Bandar Lampung, Satuan Bhakti Pekerja Sosiak (Sakti Peksos), Pekerja Sosial; staf Dinsos Provinsi Lampung, Kota Metro dan Bandar Lampung,” jelasnya.***

Reporter : Robert

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo buka pameran Wisata Garuda Indonesia Travel Fair

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo buka pameran Wisata Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Phase I 2017 di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Jumat 10 Maret 2017.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo buka pameran Wisata Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Phase I 2017 di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung, Jumat 10 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Gubernur Lampung M Ridho Ficardo buka pameran Wisata Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Phase I 2017 di Mal Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyampaikan sambutannya saat meresmikan pameran wisata Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) phase I tahun 2017 di Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Jumat 10 Maret 2017.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho Ficardo mengatakan dengan adanya Garuda Indonesia travel fair harapannya dapat meningkatkan volume penerbangan dari dan ke Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga mengatakan hal tersebut selaras dengan akan diresmikannya Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional dalam waktu dekat, sehingga terjadinya korelasi positif yang saling mendukung dalam memajukan pariwisata dan industri kreatif di Lampung.

Menanggapi pernyataan Gubernur Ridho, General Manager Garuda Lampung Henny Nurcahyani mengungkapkan pihaknya sudah tidak sabar dengan akan diresmikannya Bandara Radwn Inten II sebagai bandara internasional, dan ingin segera membuka jalur penerbangan internasional serta embarkasi untuk jamaah haji.

Event Travel Fair terbesar yang digagas oleh Garuda Indonesia ini merupakan tahap pertama yang serentak dilaksanakan di 13 kota di Indonesia pada tanggal 10-12 Maret 2017, sedangkan untuk tahap kedua direncanakan akan digelar pada bulan september 2017

GATF 2017 ini diikuti oleh Garuda Indonesia Group dan 50 travel agent, hotel dan theme resort, national park organization, corporate & travel equipment, media partner, pengrajin batik, tenun, perak, kerajinan tangan, dan BRI. Total booth yang mengikuti gelaran GATF sebanyak 100 booth se Indonesia.***

Reporter : Robert

Kadis Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni Terima Audiensi Pengurus IPSM Provinsi Lampung

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni saat menerima Pengurus IPSM Provinsi Lampung periode 2016-2021 di ruang kerjanya, Rabu 6 Maret 2017.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni saat menerima Pengurus IPSM Provinsi Lampung periode 2016-2021 di ruang kerjanya, Rabu 6 Maret 2017.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menerima Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Provinsi Lampung periode 2016-2021 di ruang kerjanya, Rabu 6 Maret 2017.

Ketua IPSM Provinsi Lampung Edi Purwady melaporkan bahwa pada tanggal 20 Februari yang lalu telah dilakukan musyawarah secara mufakat pergantian kepengurusan dengan pengurus.

“Mengingat kepengurusan IPSM telah habis masa tugasnya pada tahun 2016,” kata Edi Purwady.

Menurutnya, dengan telah terbentuknya kepengurusan ini, pihaknya berharap Kepala Dinas Sosial berkenan mengusulkan kepada Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

“Kiranya jika Pak Gubernur berkenan untuk mengukuhkan kepengurusan kami ini dengan Surat Keputusan,” kata Edi Purwady.

Menanggapi itu, Sumarju Saeni mengatakan bahwa Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dalam setiap kesempatan selalu mengajak jajaran dan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membangun Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Termasuk para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga Lampung yang maju dan masyarakatnya sejahtera segera terwujud, “ujarnya.

Dikatakan Sumarju bahwa PSM sebagai “ujung tombak” pembangunan kesejahteraan sosial diharapkan dapat berperan sebagai pendamping masyarakat.

“Baik itu mendapingi kurang beruntung seperti kecacatan, kemiskinan, ketuna sosialan, ketidak berdayaan, korban penyalahgunaan napza, dan korban bencana agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”,” paparnya.

Dikatakan Sumarju, PSM sangat memperhatikan pentingnya partisipasi sosial dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, dan bahkan dalam hampir semua praktek pekerjaan sosial, peranan seorang community worker seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping.

“Bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah atau problem solver secara langsung. PSM sebagai pendampingan sosial berpusat pada tiga visi praktek pekerjaan sosial yaitu; pemungkin atau enabling, pendukung atau supporting, dan pelindung atau protecting,” jelas Sumarju.

Kepala Dinas Sosial Lampung ini berharap dengan terbentuknya kepengurusan IPSM Provinsi Lampung masa bakti 2016-2021 dapat berperan lebih untuk kesejahteraan masyarakat.

“Organisasi ini kiranya sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi PSM di desa/kelurahan dalam kiprah kerjanya yang tanpa pamrih secara tulus ikhlas semata-mata untuk kesejahteraan para penyandang masalah sosial di lingkungannya,” pungkas Sumarju.***

Reporter : Robert

Sarasehan 25 Tahun Mekar Sai Menyongsong Era Emas

Ketua Dewan Pengurus Kopdit Mekar Sai Andreas Muhi Pukai

Ketua Dewan Pengurus Kopdit Mekar Sai Andreas Muhi Pukai

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Rangkaian 25 tahun Koperasi Kredit Mekar Sai, salah satunya ditandai dengan peluncuran buku 25 Tahun Mekar Sai, Menyongsong Era Emas.

Buku berisi tentang sejarah, profil dan impian Mekar Sai ini sudah diluncurkan pada Jumat 27 Januari 2017 bertepatan dengan ulang tahun Mekar Sai yang ke 25.

Buku ini dijadikan salah satu inspirasi untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap koperasi yang saat ini sudah memiliki anggota lebih dari 13 ribu orang dari berbagai tempat di Propinsi Lampung. Cara yang dipilih adalah sarasehan dengan tema sebuah kalimat tanya, ”Masihkah Setia pada Misi Credit Union?”

Tema ini diangkat untuk mengulik tanggapan dari semua elemen yang ada di Mekar Sai yaitu anggota, manajemen, pengurus maupun pengawas. Diharapkan, pada bagian akhir dari sarasehan akan memunculkan rekomendasi yang dikuatkan sebagai warna dalam pekerjaan seluruh pengurus, manajemen, pengawas dan juga seluruh anggota.

Kegiatan yang diadakan pada Sabtu 25 Pebruari 2017 di Hotel Horison ini menghadirkan Cep Harsoyo, penasihat Mekar Sai sekaligus salah seorang pendiri; FX. Siman, Ketua Puskopdit Caraka Utama Lampung yang juga anggota DPRD Propinsi Lampung, Anang Prihantoro, anggota DPD RI dan Suroto, praktisi dan penggiat kopdit yang juga menjadi Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah para pendiri, mantan pengurus/pengawas, perwakilan anggota, mitra kerja dan juga para wartawan yang berjumlah kurang lebih 150 orang.

Ketua Dewan Pengurus Kopdit Mekar Sai Andreas Muhi Pukai dalam wawancaranya dengan Radio Suara Wajar mengatakan pada umur seperempat abad ini, Mekar Sai ingin tetap setia dan konsisten mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi kredit.

“Prinsip-prinsip itu adalah keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi yang terus menerus, kerjasama di antara koperasi dan kepedulian terhadap komunitas/sosial,” kata Andreas Muhi Pukai.

Sebagai informasi, Koperasi Kredit Mekar Sai adalah koperasi simpan pinjam yang berkantor di Jalan Juanda Pahoman, yang sudah berdiri sejak 27 Januari 1992, dirintis oleh para guru dan karyawan Yayasan Xaverius Lampung, yang sekarang ini sudah memiliki 495 unit tersebar di berbagai kota/kabupaten di Lampung.***

Reporter : Robert

1 … 64 65 66 67 68 … 148