Perpanjangan Registrasi E-PUPNS

RADIO SUARA WAJAR — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Zaini Nurman mengungkapkan terdapat tiga PNS di lingkungan Pemprov yang belum melakukan registrasi ulang ulang pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2015 secara elektronik atau E-PUPNS yang berlangsung sejak 1 September hingga ditutup pada 31 Desember 2015.

Konsekuensi akan hal ini adalah ancaman pemecatan karena tidak masuknya data PNS ke dalam sistem data PNS nasional di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Meski demikian, ketiga PNS yang belum melakukan registrasi ini memang masih diberikan waktu hingga 31 Januari 2016. Hal itu berdasarkan surat dari BKN nomor K26-30/V 2-1/99 tertanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Berdasarkan surat BKN tersebut terdapat 106.038 orang yang belum melaksanakan registrasi online, sementara jumlah yang belum melaksanakan verifikasi level I di tingkat satker dan level II di BKD sebanyak 1.630.816 orang.

Sementara untuk registrasi susulan dilakukan dengan mengisi formulir terlampir dan disampaikan dalam softcopy dalam bentuk excel, nantinya pihak BKN akan memberikan akses jika alasan PNS tersebut juga rasional.

Sjachroedin Pastikan Kantor DPD PDIP Tidak Diambil Alih

RADIO SUARA WAJAR — Ketua DPD PDIP Lampung Sjchroedin, Rabu (6/1/2016) mengatakan wacana pengambilan alih kantor Sekretariat DPD hanya isu belaka.

Menurut Sjachroedin, tidak ada satu pun kaderyang bisa mengambil alih kantor yang sudah diresmikan. Saat dikonfirmasi yang berstatmen adalah putranya, mantan Gubernur Lampung itu mengatakan Rycko bukanlah pengurus DPD. Dia berharap semua pihak untuk tidak terpancing dengan apa yang diberitakan.

Secara terpisah Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay, menanggapi dengan santai tentang wacana pengambil alihan kantor DPD, sesuai pemberitaan media. Sebab, seluruh aset partai baik DPD, DPC di Provinsi Lampung terdaftar di DPP.

Pada prinsipnya secara kelembagaan sekaligus kader partai pihaknya bertanggung jawab atas aset tersebut, dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan DPP.

Saat dikonfirmasi legalitas kepemilikan, Mingrum mengatakan yang berkenaan dengan itu silakan dikonfirmasi dengan yang membidangi itu.

Sebelumnya mantan Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza mengatakan kepada awak media satu sampai dua bulan ke depan ini, dia akan mengambil alih kantor DPD PDIP. Bahkan, putra mantan Gubernur itu mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD PDIP Lampung, Sjachroedin terkait pengambilalihan ini. Menurut dia, berdirinya kantor DPD PDIP disana hanya bersifat sementara.

 

Polda Pastikan Semua Tambang Pasir Ilegal Ditutup

RADIO SUARA WAJAR  — Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memastikan akan menutup seluruh tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur dan menindak penambang pasir ilegal yang masih beraktivitas.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara mengatakan sampai saat ini penyidikan terhadap penambang pasir illegal masih berlangsung. “Kalau masih ada yang beroperasi tanpa izin akan kami tindak tegas,” kata Dicky melalui ponsel, Selasa (5/1/2016).

Dicky mengatakan sejauh ini waktu pelaksanaan penutupan tambang tambang tersebut masih dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Jika masih ditemukan penambang pasir ilegal yang beraktivitas, kata Dicky segera dilaporkan. Pihaknya akan mengoordinasikan hal tersebut dengan Polres dan Pemkab Lampung Timur. “Berikan informasi yang pasti, tempat dan lokasinya, jika masih ada yang ilegal. Kami akan koordinasikan dengan Polres dan Pemkab Lampung Timur,” kata Dicky.

 

Ini Rincian Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2016

ini-rincian-hari-libur-dan-cuti-bersama-di-tahun-2016-3SMhogjFMx

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Libur dan cuti bersama di tahun 2016 tetap 19 hari. Rinciannya adalah 15 hari libur dan 4 hari cuti bersama.

Keputusan ini pun telah disetujui oleh tiga menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Surat Keputusan Bersama Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016 pun sudah ditandatangi oleh tiga menteri tersebut, dan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.

Ini rincian libur dan cuti bersama di 2016

Hari libur:

– 1 Januari libur Tahun Baru 2016

– 8 Februari libur Tahun Baru Imlek

– 9 Maret libur Hari Raya Nyepi

– 25 Maret libur Wafat Isa Al-Masih

– 1 Mei libur Hari Buruh Internasional

– 5 Mei libur Kenaikan Yesus Kristus

– 6 Mei libur Isra Miraj

– 22 Mei libur Hari Raya Waisak

– 6 dan 7 Juli libur Hari Raya Idul Fitri

– 17 Agustus libur Hari Kemerdekaan

– 12 September libur Hari Raya Idul Adha

– 2 Oktober libur Tahun Baru Islam

-12 Desember libur Maulid Nabi

-25 Desember libur Hari Natal

Cuti bersama:

-4,5 dan 8 Juli cuti Hari Raya Idul Fitri

-26 Desember curi Hari Raya Natal

 

Lampung Tempati Urutan Ke 10 Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak

1837192780x390

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Badan Pusat Statistik (BPS) telah melansir jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2015 mencapai sebanyak 28,51 juta orang. Kepala BPS, Suryamin menuturkan, angka ini berkurang 80.000 orang dibandingkan kondisi Maret 2015, akan tetapi meningkat 780.000 orang bila dibandingkan kondisi September 2014.

Pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 10,62 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada periode sama mencapai 17,89 juta orang.

Berdasarkan catatan BPS yang dirilis Senin (4/1/2016), dari 34 provinsi yang diamati, ada 10 kota dengan penduduk miskin terbanyak dan lampung menempati urutan ke 10 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 197.940 orang.

Berikut ini adalah daftarnya.

1. Jawa Barat (2,7 juta orang)

2. Jawa Tengah (1,78 juta orang)

3. Jawa Timur (1,57 juta orang)

4. Sumatera Utara (727.760 orang)

5. Banten (418.950 orang)

6. Nusa Tenggara Barat (377.280 orang)

7. DKI Jakarta (368.670 orang)

8. Sumatera Selatan (360.730 orang)

9. DI Yogyakarta (292.640 orang)

10. Lampung (197.940 orang)

 

Waspada, Harga Gabah Sejak Bulan Desember Merangkak Naik

38145336741gabah

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Pemerintah diminta waspadai perkembangan harga gabah dan beras, di tengah musim kering El Nino dan potensi paceklik dua-tiga bulan ke depan. Sebabnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga Gabah Kering Panen (GKP) pada bulan Desember 2015 sudah mulai merangkak naik.

Rata-rata harga GKP di tingkat petani tercatat sebesar Rp 5.117,64 per kilogram (kg) atau naik 0,93 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Ada pun rata-rata harga GKP di tingkat penggilingan tercatat sebesar Rp 5.201,80 per kg atau naik 0,98 persen dibandingkan harga gabah kualitas sama pada November 2015.

“Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan sebesar Rp 9.450,66 per kg, naik 1,93 persen dibandingkan November 2015,” kata Kepala BPS Suryamin dalam paparan di Jakarta, Senin (4/1/2016).

Beras kualitas medium ini merupakan jenis beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Kenaikan harga beras juga terjadi untuk kualitas premium (1,04 persen), dan kualitas rendah (1,9 persen).

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bustanul Arifin menerangkan, meski waspada, dalam kondisi kritis seperti musim paceklik saat ini pemerintah tidak boleh bersikap panik.

“Ekspektasi dan psikologi pasar harus dijaga sebaik-baiknya. Sebaiknya juga para pejabat tidak bantah-bantahan di depan publik,” kata Bustanul kepada Kompas.com, Senin.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyaluran beras sejahtera sebanyak 230.000 ton per bulan, juga jangan sampai terlambat. Setidaknya, kata dia pemerintah perlu mempersiapkan tiga bulan cadangan beras sejahtera.

“Januari, Februari, Maret harus aman dulu. Ini di luar cadangan untuk operasi pasar (buffer stock), yang juga perlu selalu tersedia,” jelas dia lagi.

Sementara itu, terkait rencana pemerintah untuk merealisasikan impor beras lagi dari Vietnam dan Thailand yang besarnya 360.000 ton, Bustanul mengusulkan agar pemerintah tetap memperhatikan panen 2016 yang diprediksikan mundur sebulan.

“Impor beras tidak boleh dilakukan pada periode minus satu dan plus dua bulan. Satu bulan sebelum panen raya dan dua bulan setelah panen raya,” pungkas Bustanul.

 

Oknum TNI Menghajar Warga di Lampung

64Zdgf91zz

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Tanpa alasan jelas, seorang oknum TNI anggota Kodim 0427 Way Kanan, Lampung, SY menganiaya seorang warga Jalan Rawa Sari, Enggal, Bandar Lampung, Lukmannul Hakim, 43, hingga mengalami luka lebam dan jahitan di hidungnya.  Lukman mengaku, telah melaporkan perbuatan SY ke Dentasemen Polisi Militer (Denpom) TNI AD Bandar Lampung.

“Iya sudah saya laporkan ke Denpom,” kata Lukman sembari menunjukan bukti surat lapornya, seperti dilansir metrotvnews.com, Selasa (5/1/2016).

Dia mengatakan, tidak tahu penyebab SY lakukan pemukulan itu. Lukman membeberkan, pemukulan itu dilakukan usai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Musala Al-Amin.

Kala itu, Lukman mengungkap, SY tiba-tiba menantang dirinya untuk berkelahi. Namun, dia mengabaikan tantangan SY. Tidak lama, bogem mentah meluncur ke mukanya. Walhasil, Lukman menderita luka lebam di mata kiri dan hidung korban mendapat lima jahitan akibat pemukulan tersebut.

Ia merasa tidak pernah bermasalah dengan oknum TNI berpangkat kapten itu. Namun diduga ada selisih paham antara SY dan Lukman. Lukman berharap, agar SY mendapat sanksi tegas lantaran telah melakukan penganiayaan terhadapnya.

 

Bandar Lampung Waspada Narkotika

RADIO SUARA WAJAR — Di tengah gencarnya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, kasus yang satu ini cenderung meningkat dibandingkan tahun 2014, yang terungkap 236 kasus narkoba.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Hari Nugroho, Minggu (3/1/2016) mengakui peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2015 sebesar 40,7%. Namun, tingkat kriminalitas di Kota Tapis Berseri mengalami penurunan. Sebab, di tahun 2015, Polresta mengungkap 2.706 tindakan kejahatan konvensional.

Penurunannya sebesar 4,21%. Hal itu dibandingkan dengan kasus di tahun 2014 sebanyak 2.825. Dari 2.706 kasus yang ditangani itu, 65,7%-nya telah diselesaikan atau sebanyak 1.779 perkara telah selesai.

Hari menjelaskan dari keseluruhan kasus, kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi perkara terbanyak yang ditangani sebesar 557 kasus. Hal itu meningkat 60,98% dibanding tahun 2014 yang sebanyak 346.

Kemudian kasus pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 110 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) 413 kasus, penggelapan sebanyak 336 kasus, dan penipuan dengan 347 perkara. (lampost)

 

Fogging Lebih Berbahaya untuk Kesehatan

 

RADIO SUARA WAJAR — Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tidak akan melakukan fogging focus (pengasapan) lantaran lebih berbahaya terhadap kesehatan masyarakat ketimbang membunuh nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD) pada musim pancaroba kini.

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung Edwin Rusli mengatakan jika wabah DBD di suatu tempat tidak pada level berbahaya, Dinkes tidak akan melakukan fogging karena terlalu bahaya untuk kesehatan masyarakat ketimbang membunuh nyamuk.

Edwin ditemui di kantornya, Sabtu (2/1/2015) menjelaskan bahwa langkah-langkah sudah pihaknya siapkan seperti halnya imbauan kepada masyarakat untuk mengambil abate sebagai pembunuh jentik nyamuk di setiap penampungan air dimasing-masing rumah warga.

Selain pemberian abate, Dinkes juga telah memberi arahan kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan berperilaku hidup sehat sebagai hal pertama pencegahaan DBD.

Sebelumnya Diskes Bandar Lampung membantah jika petugas Dinkes menjual abate ke setiap rumah rumah warga di Bandar Lampung.

 

Bawaslu Bersiap Hadapi Pemilukada 2017

RADIO SUARA WAJAR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung bersiap meghadapi pemilukada gelombang kedua yang digelar pada 2017 mendatang.

Anggota Bawaslu Lampung Nazarudin mengatakan pihaknya sedang mempersiapakan rencana anggaran pengawasan di lima kabupaten yang mengikuti pemilukada 2017. Pihaknya juga akan mengevaluasi pemilukada 2015 lalu.

Beberapa poin evaluasi dirasa penting karena akan memengaruhi proses pelaksanaan pemilukada agar lebih baik dari sebelumnya. Pertama, adanya perubahan regulasi yaitu dari sisi sanksi pelanggaran money politics dan pergeseran suara. Kedua, ruang waktu pencocokan dan penelititan (coklit) diperpanjang, tujuannya agar KPU dapat mmpersiapkan DPS dengan baik.

Ketiga, penambabahan Alat Peraga Kampanye (APK), dengan demikian anggaran harus diperbesar untuk melakukan produksi APK.

Dia berharap efisiensi penggunaan anggaran APK harus lebih baik diperbesar dan dioptimalkan, sehingga masyarakat bisa melihat dari implementasi anggaran tersebut.

 

1 … 108 109 110 111 112 … 148