News Update RSW 96,8 FM | Radio Suara Wajar 96.8 FM

Provinsi Lampung Bebas Pasung pada 2019

July 31, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Rakor dalam rangka tindak lanjut Program Nasional “Indonesia Bebas Pasung Tahun 2019” di Dinas Sosial Provinsi Lampung Senin 31 Juli 2017

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Dinas Sosial Provinsi Lampung menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka tindak lanjut Program Nasional “Indonesia Bebas Pasung Tahun 2019”. Rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung ini berlangsung di kantor setempat, Senin 31 Juli 2017.

Rapat diikuti oleh Polda Lampung, Bapeda Lampung, BPJS Lampung, RSJ. Kurungan Nyawa, LKS Sinar Jati, LKS Srikandi, Kadinsos se-Lampung dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (DPD IPSPI) Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam arahannya mengatakan bahwa Rakor tersebut sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik IndonesiaTentang Pencegahan.

Sumarju menjelaskan bahwa pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara.

“Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh penghasilan, hak memperoleh pendidikan/pekerjaan, hak memperoleh kehidupan sosial,” katanya.

Menurut Sumarju, pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan pengisolasian.

“Pasung merupakan semua metode manual yang menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasung atau ditempelkan pada tubuh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau kepala,” jelas Sumarju.

“Pemasungan adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tentu saja melanggar hak azasi manusia,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Sumarju, rapat ini diharapkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antar Instansi dalam upaya pembebasan pasung dari Sai Bumi Ruwa Jurai.

Sebagai informasi, terungkap dalam Rakor bahwa berdasarkan pendataan /penjangkauan oleh Dinsos Lampung jumlah ODGJ sebanyak 619 orang.

Sedangkan yang mengalami pemasungan sebanyak 68 orang di masyarakat maupun yang ada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ODGJ yang dipasung di masyarakat/keluarga sebanyak 50 orang dengan perincian; Kabupaten Way Kanan 10 orang, Lampung Tengah 5 orang, Lampung Timur 34 orang, Tanggamus 1 orang. Sedangkan pemasungan di LKS sebanyak 18 orang.

Peserta Rakor sepakat bahwa permasalahan ODGJ merupakan masalah sosial yang penangannya secara multi disipliner dan lintas sektoral. Dengan kebersamaan dan keterpaduan program secara berkesinambungan harapan Pemerintah Bebas Pasung 2019 segera terwujud.***

Reporter : Robert

Leave a comment

Panglima TNI Ingatkan Peran Ulama dalam Perumusan Pancasila

July 31, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. | Foto : news.detik.com

JAKARTA, SUARAWAJARFM.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, memberikan ceramah kebangsaan di Gedung Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Solo, Jawa Tengah, Minggu 30 Juli. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyerukan seluruh umat Islam untuk ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan dasar negara Pancasila.

Di hadapan ribuan jemaah, Gatot memberikan ceramah terkait wawasan kebangsaan. Dengan tema ‘Tantangan dan Peluang Menjadi Bangsa Pemenang dalam Kompetisi Global’, Panglima TNI mengimbau umat Islam untuk tidak terpecah belah.

Kuncinya, menurut Gatot, adalah Pancasila yang sejarah penyusunannya juga dirumuskan para ulama dengan mengadopsi pada Piagam Madinah. Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengingatkan sebagai generasi penikmat kemerdekaan memiliki tugas untuk memelihara, menjaga dengan tidak mengkhianati para ulama.

Dengan 17.000 lebih pulau yang dihuni sekitar 714 suku, Indonesia akan tetap damai jika penduduknya hidup rukun. Untuk itu menurut Panglima TNI, kunci keberhasilan tersebut hanya satu, yakni dengan menjaga kebinekaan dan kemajemukan.***

Editor : Robert

Sumber : Liputan6.com

Leave a comment

DPD Ikatan Pekerja Sosial Profesional (IPSPI) Lampung lakukan silahturami di UPTD PSAA Budi Asih Bandar Lampung

July 30, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Seumarju Saeni (tengah) pada acara Silaturahmi DPD IPSPI Lampung, di UPTD PSAA “Budi Asih” Bandar Lampung,Sabtu 29 Juli 2017

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Ketua DPD IPSPI Hari Setiadi, MPSSp mengungkapkan bahwa sampai saat ini Provinsi Lampung baru memiliki 15 Peksos tersertifikasi. Diakuinya bahwa jumlah tersebut masih sangat tidak sebanding dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian disampaikan Hari Setiadi dalam kata pengantarnya dalam acara Silaturahmi DPD IPSPI Lampung, Sabtu 29 Juli 2017 di UPTD PSAA “Budi Asih” Bandar Lampung.

Selanjutnya disampaikan oleh Hari bahwa beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan Pelatihan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum dan Uji Kompetensi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) bekerja sama dengan Save The Children yang diikuti oleh 40 orang. Acara tersebut langsung dihadiri oleh Manager Child Protection Technical Unit, Save The Children dari Australia Mrs. Keren Flanagan dan Direktur Of Families First Sinature Program Bapak Tata Sudrajat, serta Pusat Pengembangan Profesi dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI Ibu Eka Patriana.

“Kami yakini bahwa kedepan tantangan peksos semakin kompleks. Oleh karena itu beberapa program kerja prioritas kami diantaranya penguatan internal IPSPI, peningkatan kapasitas peksos tersertifikasi, serta mendorong lebih banyak lagi Peksos dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) tersertifikasi di Provinsi Lampung,” pungkas Hari.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provensi Lampung, Sumarju Saeni dalam arahannya mengatakan bahwa Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada bulan Desember 2016 telah mencangkan “Lampung Kompeten” yakni sebagi jawaban dari kompetisi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menurut Sumarju, pekerja sosial (Peksos) sebagai bidang keahlian tentu juga memiliki pesaing dari Peksos negara ASEAN lainnya. Mengingat Peksos memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.

“Dengan demikian peran Peksos semakin penting mengingat tekanan kehidupan yang semakin berat sehingga banyak diantaranya mengalami disfungsi sosial,” katanya.

Dikatakan Sumarju, pekerja sosial memiliki ciri khusus yakni pemahaman dan keterampilan dalam memanipulasi perilaku manusia sebagai makhluk sosial.

Peksos lanjut Sumarju, dipandang sebagai sebuah bidang keahlian (profesi), yang berarti memiliki landasan keilmuan dan seni dalam praktik (dicirikan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi), sehingga Peksos sebagai profesi yang memiliki peranan paling penting dalam domain pembangunan kesejahteraan sosial.

“Saya berharap peksos dan TKS yang telah tersertifiaksi tersebut dapat berkontribusi lebih untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Lampung,” harapnya.

Menurutnya, semakin banyak peksos yang tersertifikasi, maka penanganan PMKS akan semakin baik dan profesional. Termasuk Pendamping Sosial PKH.

“Kami tunggu kiprah dan kerja nyatanya untuk Lampung”, pungkas Sumarju.***

Reporter : Robert

Leave a comment

Warga Gedung Meneng Tulang Bawang: “Seperti Baru Merdeka Ada Listrik di Desa Kami. Terima Kasih Gubernur”

July 28, 2017 News Update RSW 96,8 FM

PLTS Gedung Meneng, Tulang Bawang

TULANG BAWANG, SUARAWAJARFM.com — “Rasanya seperti baru merdeka ada listrik di desa kami, karena sebelumnya gelap terus. Belum pernah ada listrik dari sejak desa ini ada. Ya dari sebelum Indonesia Merdekalah itulah. Memang sebelumnya warga pernah mengusahakan secara mandiri tapi tidak berhasil. Terus Pak Gubernur membangun PLTS disini. Kami sangat berterimakasih dan mendukung program-program pembangunan Pak Ridho. Ingin jumpa rasanya kami dengan beliau,” ucap Azhar Bambang, salah satu tokoh masyarakat Gedung Meneng, Tulang Bawang, Kamis 27 Juli 2017.

Azhar Bambang, salah satu tokoh masyarakat yang dituakan di desa tersebut, menyatakan sanyat bersyukur dengan adanya PLTS yang dibangun oleh Gubernur Lampung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung.

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyejahterakan masyarakat, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah di Provinsi Lampung yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan listrik PLN karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan.

Guna mengatasi masalah tersebut, Gubernur Ridho melalui Dinas Energi Dan Sumber daya Manusia (ESDM) Provinsi Lampung mengupayakan agar masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat menikmati listrik juga. Yaitu dengan cara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Salah satu Desa yang telah memperoleh manfat dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya ini adalah Desa Gedung Meneng di Kabupaten Tulang bawang.

Pembangunan PLTS di Desa Gedung Meneng telah dimulai pada Tahun Anggaran 2016. Selesai dikerjakan beberapa waktu lalu di tahun 2017. Dalam kegiatan serah-terima PLTS antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat setempat, Kamis 27 Juli 2017 pagi, Gubernur M.Ridho Ficardo yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Prihatono G. Zain, menyatakan bahwa pembangunan PLTS adalah sebagai bentuk perhatian Khusus Pak Gubernur kepada wilayah-wilayah yang belum memungkinkan mendapat jaringan listrik.

“Pembangunan PLTS ini adalah sebagai perhatian khusus Pak Gubernur terhadap wilayah-wilayah yang memang masih belum memungkinkan di jangkau oleh jaringan listrik PLN, maka dengan bantuan PLTS ini diharapkan visi beliau untuk menjadikan Lampung sebagai daerah yang maju dan sejahtera dapat terwujud,” jelas Prihartono.

Lebih lanjut Gubernur Ridho berpesan agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara secara baik aset dan peralatan yang telah dibangun dengan baik agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Adapun PLTS yang dibangun di desa Gedung meneng ini mempunyai kekuatan 50 KWP dan telah salurkan melalui tiang-tiang jaringan listrik yang dibangun secara bergotong royong ke 300 rumah penduduk. Tidak sampai disitu, untuk melatih kemandirian masyarakat desa dalam mengelola PLTS tersebut, Dinas ESDM Lampung telah mengirimkan dua orang warga setempat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis PLTS Terpusat bagi pengelola, ke Jakarta pada tanggal 16 sampai 22 Juli 2017. Dari 16 peserta se-Indonesia yang mengikuti Diklat tersebut, perwakilan dari PLTS Desa Gedung Meneng keluar sebagai peserta terbaik dan memperoleh predikat nilai “Memuaskan”.

Ari Iskandar Aji Putra salah seorang pengelola PLTS desa Gedung Meneng menyatakan sangat berterimakasih atas bantuan Gubernur M. Ridho Ficardo yang telah membangun PLTS di desanya. Terlebih dengan mengutusnya ke diklat pengelola PLTS.

“Terimakasih Pak Ridho, kami sekarang bisa merasakan listrik seperti daerah-daerah yang lainnya, apalagi saya dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat desa dengan menjadi pengelola PLTS ini,” ujarnya.

Nada serupa diucapkan A.Syarifudin selaku Sekdes yang meyatakan sangat terbantu dengan adanya PLTS tersebut.

Sebelum melakukan serah-terima PLTS dengan Masyarakat, Dinas ESDM Lampung telah melakukan sosialisasi penyebarluasan informasi penghematan pemakaian listrik di Desa Gedung Meneng selama 2 hari dari tanggal 26 -27 Juli 2017.

Sebagai informasi, dari seluruh desa di Provinsi Lampung, 16% diantaranya adalah desa yang belum berlistrik. Desa Gedung Meneng adalah desa yang beruntung karena mendapat kesempatan pertama pembangunan PLTS.

Untuk selanjutnya akan ada 3 desa lagi di tahun 2017 yang mendapatkan bantuan pembangunan PLTS, yaitu di Pahawang, Punduh Pidada, dan Lumbok Seminung.***

Reporter : Robert

Leave a comment

Sebanyak 50 Orang Tagana Mengikuti Pemantapan Kemampuan Shelter

July 27, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Kegiatan Pemantapan Kemampuan Shelter bagi 50 orang Tagana di Novotel, Bandar Lampung, Rabu 26 Juli 2017

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Taruna Siaga Bencana (TAGANA) diharapkan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan korban bencana baik alam maupun sosial. Tagana setidaknya memiliki empat) peran yakni logistik, dapur umum, psykososial dan shelter.

Sebagai salah satu upaya peningkatan ketrampilan Tagana khususnya dibidang shelter (pengungsian) dilaksanakan Pemantapan Kemampuan Shelter bagi 50 orang Tagana.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni 26 Juli 2017 di Novotel, Bandar Lampung.

Kegiatan pemantapan kemampuan shelter diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan para Tagana dalam upaya penyelamatan, menciptakan rasa aman dan nyaman suasana dalam pengungsian. imbuhnya.

Masih menurut Sumarju, Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah yang memiliki intensitas bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, gunung meletus, dsb. Oleh karena itu upaya peningkatan ketrampilan Tagana adalah sebuah keniscayaan. Mengingat datangnya bencana tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Provinsi Lampung selain potensi terjadinya bencana alam juga bencana sosial. Berdasarkan data Polda Lampung pada tahun 2015; Provinsi Lampung terdapat 62 titik rawan konflik. Sebagai pemicu konflik yakni Polek Sosbud sebanyak 53 titik; batas wilayah 3 titik dan sumber daya alam terdapat 6 titik. Hampir semua Kabupaten/Kota terdapat titik rawan konflik. Namun yang terbanyak yakni di Kabupaten Lampung Selatan dengan 9 titik. Poleksosbud menempati 6 titik, batas wilayah 1 titik dan sumber daya alam sebanyak 3 titik. Namun yang menggembirakan tidak diketemukan potensi konflik yang disebabkan oleh SARA.

“Dibidang penanganan konflik sosial Gubernur Lampung pada yahin 2016 mendapatkan penghargaan dari Presiden RI sebagai Provinsi yang tercepat dalam penanganan konfik sosial,” katanya.

Sementara itu menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Maria Tamtina pemantapan shelter ini berlangsung selama 3 hari (26 sd 28 Juli 2017 dengan narasumber dari Kemensos RI, Korem 043 Garuda Hitam dan Praktisi dibidang Kebencanaan.

Maria mengatakan pada minggu kemarin juga dilaksanakan pelatihan bagi Tagana Muda sebanyak 60 orang. Dengan demikian jumlah Tagana di Provinsi Lampung sebanyak 568 orang yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Para relawan sosial ini pada setiap kejadian bencana selalu tampil didepan baik pada saat kejadian bencana maupun pasca bencana.***

Reporter : Robert

Leave a comment

Dinsos Lampung Menggelar Bimtek Pengelola Kube Fm di Kabupaten Lampung Utara

July 27, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Kepala Dinas Sosial Provisni Lampung pada acara Kegiatan bimbingan teknis penerima manfaat di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Selasa 25 Juli 2017

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJAR.com — Penanganan fakir miskin perdesaan merupakan salah satu upaya strategi nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui program penanganan fakir miskin melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan model usah ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk mewujudkan keberhasilan program diperlukan bimbingan teknis penerima manfaat dalam menjalankan usaha ekonomi produktif. Kegiatan bimbingan teknis penerima manfaat di Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan pada Selasa 25 Juli 2017 bertempat Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Sumarju Saeni Msc, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara M. Erwinsyah, S, STP, M. Si.

Sumarju dalam sambutannya mengatakan bahwa bantuan KUBE untuk masing kelompok sebanyak Rp.20 juta dan dipergunakan untuk modal usaha sebagaimana proposal yang telah disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Bantuan tersebut disampaikan melalui rekening bank kelompok dengan demikian diterima sesuai jumlahnya.

“Bantuan ini utuh diterima oleh KUBE dan tidak ada pemotongan atau setoran kepada siapapun juga,” katanya.

Selanjutnya Sumarju mengatakan bahwa tujuan pemberian bantuan ini semata mata untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendapatan meningkat maka keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri seperti kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Sementara itu Erwinsyah mengucapkan terimakasihnya kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang telah mengalokasikan kegiatan KUBE di Kabupaten Lampung Utara.

Kepada para pengelola Erwin berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh sungguh sehingga KPM dapat meningkat pendapatannya. Dengan pendapatan meningkat maka akan terwujut keluarga yang bahagia dan sejahtera.

“Saya berharap dengan kelompok ini dapat terjalin hubungan antar keluarga yang kondusif, meningkatnya kepedulian dan gotong royong serta terciptanya desa yang aman, damai serta sejahtera,” katanya.

Diinformasikan oleh Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Haveana peserta bimtek yang berjumlah 60 orang terdiri dari ketua/ sekretaris dan pendamping KUBE. Bimtek ini bermaksud agar anggota kelompok mempunyai kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Haveana juga menginformasikan bahwa alokasi Penanganan Kemiskinan melalui KUBE pada tahun 2017 di Kabupatem Lampung Utara sebanyak 26 KUBE dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 520 juta.

“Adapun sasaran programnya di Kecamatan Blambangan Pagar sebanyak 13 kelompok dan Kecamatan Abung Surakarta sebanyak 13 kelompok,” pungkasnya.***

Reporter : Robert

Leave a comment

TPID Kabupaten Way Kanan, Pemenang TPID Pendatang Baru Berprestasi 2016 Tingkat Nasional

July 27, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta usai menerima penghargaan TPID pendatang baru terbaik 2016

JAKARTA, SUARAWAJARFM.com — Dalam rangka penguatan koordinasi pengendalian inflasi, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Ke-VIII pada Kamis tanggal 27 Juli 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Rakornas TPID tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden RI, Bp. Joko Widodo dan dihadiri oleh para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 524 TPID dari 34 provinsi dan 490 kabupaten/kota. Sebelum acara Rakornas TPID tersebut juga diselenggarakan kegiatan Pra Sarasehan (pagi hari) dan Sarasehan (malam hari) pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.

Seperti dikutip dari release yang diterima suarawajarfm.com malam ini, Kamis 27 Juli 2017, penyelenggaraan Rakornas ke-VIII tahun ini mengangkat tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat”. Tema tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.

Dalam paparannya, Presiden RI kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi beberapa aspek penting dalam pengendalian inflasi.

Pertama, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga berbagai risiko yang dapat meningkatkan inflasi dapat segera direspons.

Kedua, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan sehingga dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat.

Ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat guna mendukung pengelolaan harga, termasuk harga pangan.

Keempat, upaya efisiensi usaha perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi.

Pada awal acara, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam kapasitasnya mewakili Pokjanas TPID, secara ringkas menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi.

Pada akhir 2016, realisasi inflasi IHK tercatat berada pada level 3,02%, terendah sejak 2010 dan berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4,0±1%. Hingga Juli 2017, inflasi juga masih berada pada level rendah yakni sebesar 2,38% (year-to-date), lebih rendah dari sasaran 4,0%±1%.

Pencapaian penting pengendalian inflasi tidak terlepas kontribusi positif sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. Salah satu sinergi kebijakan tersebut ialah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang saat ini berjumlah mencapai 524.

TPID berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keefektifan komunikasi dalam mengelola ekspektasi, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi nasional.

Pada Rakornas kali ini, Presiden RI menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2016. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada TPID Inovatif.

Pada tahun ini, penghargaan diberikan pula kepada TPID Pendatang Baru Berprestasi, yaitu penghargaan bagi TPID yang baru dibentuk tahun 2015 tetapi sudah secara progresif berperan aktif dalam pengendalian inflasi. Penerima penghargaan TPID pendatang baru terbaik 2016 diraih oleh TPID Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

TPID Kabupaten Way Kanan dinobatkan menjadi salah satu pemenang pendatang baru terbaik mengingat upayanya yang cukup baik dan beberapa prestasinya untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung.

Kedepan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi akan terus ditempuh antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditi pangan, serta memperkuat pengembangan dan optimalisasi

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di era ekonomi digital. Selain itu, harapannya agar semakin banyak kabupaten/kota di Lampung yang pengelolaan inflasinya semakin baik sehingga diharapkan inflasi di Provinsi Lampung dapat terus stabil dan terkendali.***

Reporter : Robert

Leave a comment

Pemuda Katolik Komda Lampung Dukung Perpu Nomor 2 Tahun 2017

July 26, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Ketua Pemuda Katolik Komda Lampung Marcus Budi Santoso saat membacakan pernyataan sikap terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 di Bandar Lampung pada Senin 24 Juli 2017 lalu

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Ketua Pemuda Katolik Komda Lampung Marcus Budi Santoso menyatakan dukungannya terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Kami meyakini Perpu ini merupakan payung hukum yang kuat bagi kita untuk menegakan dan keutuhan Bangsa kita di bawah Pancasila. Bahwa Perpu dimaksudkan untuk semua ormas dan latar belakang, dan tidak terkait dengan Agama tertentu dan kelompok tertentu,” kata Marcus Budi Santoso dalam release yang diterima suarawajarfm.com malam ini, Rabu 26 Juli 2017.

Menurut Marcus diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 oleh Pemerintah tujuannya tak lain hanya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mari kita sama-sama memahami, bahwa semangat untuk menjaga keutuhan tegaknya NKRI, dari ancaman-ancaman yang jauh dari nilai-nilai dan semangat Pancasila,” ujar Marcus.

Marcus melanjutkan, Pemuda Katolik Komda Lampung meminta Pemerintah bertindak efisien, arif dan bijaksana dalam melaksanakan Perppu No 2 Tahun 2017.

“Tentu dengan tetap mengedepankan kebebasan dan berkumpul bagi warganya, kebebasan dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab di bawah semangat kebhinekaan, UUD 1945 dan Pancasila,” ujarnya.

“Sekali lagi kami menegaskan, bahwa Perpu ini untuk semua demi dan kepentingan Bangsa dan Negara,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemuda Katolik Komda Lampung bersama 9 organisasi lintas agama lainnya menyatakan sikap terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 di Bandar Lampung pada Senin 24 Juli 2017 lalu. Ke-9 organisasi itu antara lain ; PMKRI Lampung, PW GP Ansor Lampung, Gema Budhis Lampung, Peradah Lampung, Hikma Budhi, PKC PMII Lampung, Repdem, FAPP Lampung dan GMKI Lampung.***

Reporter : Robert

Leave a comment

Hampir 6 Ribu Penduduk Indonesia Daftar Jadi Warga Luar Angkasa

July 26, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Hampir 6.000 Penduduk Indonesia Daftar Jadi Warga Luar Angkasa. | (Doc: Inquisitr)

JAKARTA, SUARAWAJARFM.com – Bulan lalu, ilmuwan Rusia Igor Ahusrbeyli mencetus konsep sebuah negara baru yang berlokasi di luar angkasa, yakni Asgardia.

Sejak diumumkan, sudah ada lebih dari 270 ribu penduduk Bumi mendaftarkan diri menjadi warga pertama di negara Asgardia, termasuk mereka yang tinggal di Indonesia.

Dari pantauan di laman resmi Asgardia, Rabu 26 Juli 2017, setidaknya ada 5.978 warga Indonesia yang mendaftarkan diri mereka menjadi penduduk Asgardia atau Asgardian (julukan calon warga Asgardia).

Lebih lanjut, sebanyak 84 persen warga Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Asgardian adalah laki-laki, dan 16 persennya adalah wanita.

Dari peta yang ada di laman web-nya, tampak persebaran pendaftar di Indonesia tersebar di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, Yogyakarta, Bekasi, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, dan kota-kota lain di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Mengacu dari laman web tersebut, ada 855 orang dari Jakarta yang mendaftarkan diri untuk menjadi Asgardian. Disusul Bandung dengan 343 orang, Surabaya sebanyak 248 orang, Tangerang sebanyak 240 orang, dan Bekasi ada 231 orang.

Sekadar diketahui, mereka yang direkrut menjadi warga negara akan mengantongi sertifikat Asgardia dan resmi menjadi Asgardian, tetapi tetap memiliki status dwikewarganegaraan.

Layaknya negara-negara di Bumi, Asgardia juga akan membentuk pemerintahan demokrasi berdasarkan hukum. Asgardian pun nanti diminta untuk turut andil memberikan suara demi sistem perumusan dasar konstitusi negara tersebut.

Tujuan dibangunnya Asgardia didasari tiga asas utama dari aspek ilmu alam dan teknologi. Pertama, Asgardia didirikan untuk menjamin kehidupan antariksa secara damai. Kedua, Asgardia hadir untuk melindungi Bumi dari ancaman objek luar angkasa, seperti komet, badai matahari, dan masih banyak lagi.***

Editor : Robert

Sumber : Asgardia/Liputan6.com

Leave a comment

Ridho Ficardo Kembalikan Berkas Pendaftaran Penjaringan Balongub ke Kantor PAN

July 25, 2017 News Update RSW 96,8 FM

Ridho Ficardo saat kembalikan berkas pendaftaran penjaringan Balongub ke Kantor PAN di Jalan M.Noer Bandar Lampung, Selasa 25 Juli 2017 sore. | Foto : Yopie Pangkey

BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Bakal calon gubernur Lampung petahana Muhammad Ridho Ficardo mendapatkan sambutan sangat meriah saat mengembalikan berkas pendaftaran di kantor DPW Partai Amanat Nasional(PAN) di Jalan M.Noer Bandar Lampung, Selasa 25 Juli 2017 sore.

Kedatangan Ridho disambut langsung oleh ketua DPW PAN, Bachtiar Basri yang juga wakil gubernur Lampung. Bachtiar Basri menyatakan sangat senang menyambut kedatangan Gubernur Ridho.

“Beliau ini kan masih menjabat sebagai Gubernur Lampung, saya sebagai Ketua DPW PAN sangat senang kantor saya didatangi oleh Gubernur, masih Gubernur kita beliau ini,” katanya

Lebih lanjut, Bachtiar menyatakan siap mendukung M.Ridho Ficardo maju menjadi Gubernur Lampung periode dua.

“Terlepas dari proses mekanisme penjaringan DPW PAN, saya secara pribadi tetap mendukung pak Ridho untuk memimpin Lampung kembali,” pungkasnya

Sementara itu Ridho menyatakan bahwa telah berjuang bersama-sama dengan pak Bachtiar sejak tahun 2011, dan selalu berdiskusi dengan pak Bachtiar.

“Beliau ini seperti sesepuhnya Provinsi Lampung, saya selalu meminta pendapat dari beliau mengenai apapun,” ujar Ridho.***

Reporter : Robert

Leave a comment

« 1 … 59 60 61 62 63 … 148 »