Saat Megawati Bicara soal Ahok dan Keberagaman di Indonesia

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Pelatihan Mubaligh Kebangsaan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Pelatihan Mubaligh Kebangsaan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

JAKARTA, RADIO SUARA WAJAR – Pada Senin 31 Oktober 2016, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berbicara soal keragaman suku, ras, agama, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

Megawati menuturkan, di dalam Islam, Tuhan kali pertama menurunkan Adam dan Hawa ke dunia. Dari Adam dan Hawa-lah keturunan manusia hidup di dunia.

Kemudian, keberagaman di Indonesia juga salah satunya lahir dari banyaknya pernikahan antara pribumi dengan bangsa-bangsa lain pada masa penjajahan.

Hal itu menyebabkan warga Indonesia memiliki perbedaan warna kulit, postur tubuh, bentuk dan warna mata, serta lainnya.

“Lalu kita tidak boleh bilang dia adalah orang Indonesia asli?” ujar Megawati, saat memberi sambutan dalam pembukaan Pelatihan Mubaligh Kebangsaan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 31 Oktober 2016.

Mengawati menyampaikan mengikuti perbincangan di media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Perbincangan itu termasuk soal pemimpin harus Indonesia asli dan beragama Islam.

Dia mempertanyakan siapakah orang Indonesia asli yang dimaksud. Sebabnya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman.

Megawati kemudian menyinggung soal pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2017 yang menuai pro dan kontra.

“Pak Ahok kenapa enggak boleh jadi gubernur? Apakah karena dia matanya sipit, agamanya non-Muslim. Apakah itu Indonesia?” ucap Megawati.

Dia mempertanyakan pikiran yang rasional, logis, dan obyektif apabila masyarakat Indonesia mengotak-kotakkan diri mereka berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan lainnya. Sebab, Indonesia merupakan negara yang pluralis.

Megawati kemudian menyinggung soal aksi demonstrasi 4 November yang dikabarkan berkaitan dengan sosok Ahok. Dia mengaku sudah mendengar informasi tersebut.

Menurut Megawati, demonstrasi merupakan hak politik bagi setiap warga negara dan sudah diizinkan sejak zaman reformasi. Dia menyatakan, aksi demo tersebut boleh saja dilakukan tetapi jangan sampai membuat keonaran dan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Megawati kemudian mencontohkan konflik yang terjadi di Maluku dan Papua pada masa pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid. Dia menyampaikan, masyarakat di sana konflik karena saling mengatakan agama yang mereka anut adalah agama yang terbaik.

Dia tidak ingin hal itu kembali terjadi. Megawati mengaku tidak sedang membela suku, agama, ras, ataupun golongan tertentu.

“Saya belain Republik Indonesia yang saya cintai,” tuturnya.***

Editor        : Robert

Sumber     : Kompas.com

PLN Lampung Janji Listrik Normal Kembali Mulai Senin

pln_20151118_110335RADIO SUARA WAJAR – PT PLN Distribusi Lampung menyatakan terjadi gangguan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan 3 sejak Kamis (25/8) lalu. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir dalam beberapa hari terakhir.

“Ya memang sejak kemarin telah terjadi gangguan pada PLTU Tarahan 3 yang disebabkan ada kerusakaan pada pipa boiler,” ungkap Deputi Manajer Hukum & Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa, seperti dilansir tribunnews.com, Jumat (26/8).

Akibat gangguan tersebut, wilayah Lampung mengalami defisit daya, sehingga terpaksa dilaksanakan pemadaman bergilir. Perkiraan defisit mencapai 70 MW. Namun, semua tergantung besaran pemakaian listrik pada beban puncak.

“Kalau tadi malam saja besaran defisitnya mencapai 50-an MW. Jadi besaran itu fluktuaktif, tergantung besaran beban puncaknya,” terangnya.

Ketut menerangkan, pemadaman listrik biasanya terjadi pada beban puncak, dengan durasi maksimal mencapai hingga tiga jam. Terkait persoalan tersebut, PLN sedang berupaya keras memperbaiki gangguan tersebut sehingga kondisi listrik dapat kembali normal.

“Perkiraan waktu perbaikan selama empat hari. Untuk informasi pemadaman bisa dilihat pada laman www.pln.co.id/lampung dalam info pemeliharaan. jika tidak ada kendala, hari Senin (29/8), kondisi kelistrikan sudah kembali normal,” tandasnya.

Pada tahun 2016, daya mampu pembangkit Lampung dan transfer dari Sumatera Selatan dalam kondisi normal rata-rata sekitar 886,8 MW.

Sementara beban puncak tertinggi yang pernah tercapai sebesar 878 MW, sehingga pada kondisi normal terdapat surplus sebesar 8 MW.

“Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, cadangan daya yang dimiliki Lampung mengalami peningkatan. Meningkatnya cadangan daya sejalan telah beroperasinya PLTMG Sutami 30 MW dan PLTU Sebalang Unit 1 dan 2 masing-masing 55 MW,” tutur Ketut.

Supaya pasokan listrik Lampung baik, sambung Ketut, perlu adanya cadangan minimal sebesar pembangkit terbesar di Lampung, yaitu 100 MW. Untuk mencapai keandalan yang cukup, dibutuhkan cadangan pembangkit sebesar 30 persen dari beban puncak atau sekitar 263 MW.

“Kondisi tersebut sesuai dengan RUPTL yang ditetapkan akan tercapai sekitar tahun 2019,” pungkasnya.

 

Stok Daging Jelang Idul Adha Aman

20141003_093323_pedagang-dagingRADIO SUARA WAJAR – Kepala Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Bandarlampung Agustini menyatakan kebutuhan daging sapi dan kambing di daerah ini masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 2016.

“Dari data yang tercatat dari Agustus 2016 jumlah sapi mencapai 386 ekor, sedangkan kambing 1.217 ekor,” kata dia di Bandarlampung, Kamis.

Dia mengatakan dengan demikian bisa diprediksikan untuk stok daging hingga Hari Raya Idul Adha terjamin, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Masyarakat tidak perlu khawatir untuk stok daging sapi dan kambing kami jamin aman,” kata dia.

Ia mengatakan perhitungan tersebut sudah termasuk perhitungan kenaikan kebutuhan sapi jelang Idul Adha yang diperkirakan mulai terjadi pada tujuh hari menjelang Hari Raya Idul Adha 2016. Angka tersebut berbeda dengan jumlah sapi dan kambing yang siap untuk dikurban yakni, sapi mencapai 1.510 ekor dan kambing 2.820 ekor.

Sedangkan untuk jaminan kesehatannya, akan dilakukan tes kesehatan tujuh hari jelang Hari Raya Idul Adha (H-7). Selain itu akan dilakukan sosialisasi cara pemotongan hewan yang baik dan benar. Ia mengatakan untuk pemeriksaan sapi dan kambing pihaknya membentuk tim dengan jumlah 40 orang dalam tim dibantu dokter hewan dan persatuan sarjana peternakan provinsi.

“Tim tersebut akan dibagi untuk mengecek dan sidak ke pedagang kambing dan sapi yang ada di Bandarlampung,” kata dia.

 

Pemkot Bandarlampung Meminta Warga Segera Buat E-KTP

ktp-el-ukuran-kecil1RADIO RADIO SUARA – Pemerintah Kota Bandarlampung meminta warga segera membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebelum tanggal 30 September 2016 sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

“Saya minta kepada warga Kota Bandarlampung untuk segera membuat e-KTP,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandarlampung Henry Iswandi, di Bandarlampung, seperti dilansir antaranews.com, Kamis (25/8).

Dia mengatakan, dalam beberapa hari terakhir sudah ada lonjakan pembuatan e-KTP, dalam satu hari bisa menerima 800 pemohon dari masyarakat Kota Bandarlampung. Ia melanjutkan, KTP lama tidak akan berlaku lagi karena itu warga diminta untuk segera membuat e-KTP.

Berdasarkan data Disdukcapil Bandarlampung, masyarakat yang wajib memiliki e-KTP di ibu kota provinsi ini mencapai lebih dari 860 ribu orang, dan yang sudah memiliki baru sekitar 760 ribu.

“Data yang kami miliki tiap harinya berubah karena pemohon e-KTP terus bergerak seiring banyak masyarakat yang mengajukan permohonan, mungkin sekarang sekitar 100 ribu yang belum mengurusnya,” kata dia lagi.

Pada saat ini, ada tujuh kecamatan baru yang belum memiliki alat perekam e-KTP, yakni Kecamatan Enggal, Telukbetung Timur, Sukarame, Langkapura, Labuhan Ratu, dan Kedamaian.

“Tapi masyarakat tidak perlu khawatir, karena perekaman bisa dilakukan di seluruh kecamatan tanpa terkecuali, asalkan benar warga Bandarlampung cukup membawa kartu keluarga dan tidak dipungut biaya,” katanya pula.

Pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke seluruh kecamatan di Bandarlampung untuk meminta tidak mempersulit warga yang melakukan perekaman e-KTP meskipun warga dari kecamatan lain.

“Asalkan warga Bandarlampung seluruh kecamatan diwajibkan melayani perekaman e-KTP itu,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa pembuatan e-KTP hanya membutuhkan waktu dua hari meskipun dalam ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri pelayanannya membutuhkan waktu paling lambat 14 hari masa kerja.

 

Pengiriman Ribuan Ekor Burung Digagalkan

RADIO SUARA WAJAR – Aparat gabungan dari Balai Karantina Pertanian dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.500 ekor burung tanpa dokumen lengkap.

Menurut AA Oka Mantara, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Bandarlampung, didampingi Kepala Unit Polhut Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Wilayah 3 Lampung Bengkulu, Karit, Kamis, upaya penyelundupan ribuan burung itu dilakukan dengan menggunakan 3 bus, dengan dikemas dalam bentuk paket dibawa dari Palembang, Sumatera Selatan dan Pringsewu, Lampung. Nilai burung yang diselundupkan itu mencapai puluhan juta rupiah.

Sebanyak 1.500 ekor itu dalam kemasan paket tujuan Jakarta. Paket burung selundupan tersebut dibawa dalam tiga unit bus, yaitu Bus DAMRI asal Pringsewu, Lampung, dan Bus Telaga Indah dan Sinar Dempo dari Sumatera Selatan.

Penyitaan burung-burung itu dilakukan dalam razia aparat pada Rabu (24/8) malam, saat bus hendak melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk menyeberang Selat Sunda ke Pelabuhan Merak Banten menuju ke Pulau Jawa.

Paket burung tersebut disita aparat karena tidak mengantongi izin administrasi serta surat menyurat yang diperlukan. Namun, mengingat ribuan burung itu bukan termasuk jenis satwa dilindungi, pemilik atau penjual harus  mengantongi surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri yang dikeluarkan oleh BKSDA daerah asal pengiriman.

Jumlah burung yang disita adalah sebanyak 1.500-an ekor, berasal dari berbagai jenis di antaranya pleci, prenjak, betet, kutilang, dan perkutut.

Usai disita, burung-burung tersebut diserahkan kepada BKSDA Wilayah 3 Lampung Bengkulu untuk dilepasliarkan antara lain di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Lampung.

Selama ini, jalur lintas penyelundupan hewan dan satwa marak terjadi di sepanjang Jalan Lintas Sumatera dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung. Karena itu, saat ini aparat mengintensifkan pengawasan dengan memperketat razia dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang hendak berlayar melalui Selat Sunda lewat pelabuhan tersebut.

 

Pemkot Bandarlampung Diminta Lunasi Jamkeskot ke RS

20151112Syarief_HidayatRADIO SUARA WAJAR – Pemerintah Kota Bandarlampung diminta segera melunasi tagihan rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat melalui program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot) Bandarlampung 2016.

Dikatakan anggota DPRD Kota Bandarlampung Syarif Hidayat di Bandarlampung seperti dirilis antaranews.com, Pemkot Bandarlampung harus segera melunasi tagihan Jamkeskot yang masih menunggak di rumah sakit pemerintah dan swasta, agar tidak mengganggu operasional.

Dia mengatakan, jangan sampai keterlambatan pembayaran ini mengganggu operasional rumah sakit dan bisa berpengaruh terhadap masyarakat yang ingin berobat. Pelunasan pembayaran ini pun sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit.

“DPRD pun  telah menggelar rapat dengar pendapat terkait masalah itu, bagaimana caranya, itu harus dibayar,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung itu.

Menurutnya, Pemkot Bandarlampung harus segera membayar klaim rumah sakit itu, ketepatan pembayaran klaim itu menyangkut operasional rumah sakit.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung lainnya, Nani Mayasari mengatakan, pelayanan rumah sakit akan terganggu jika klaimnya tak segera dibayar, sebab pelaksanaan Jamkeskot telah menggunakan dana talangan dari rumah sakit.

“Bila hal ini terus dibebankan kepada rumah sakit, biaya operasional rumah sakit akan habis dan bagaimana mereka akan membayar para pegawainya,” kata dia.

Ia mengingatkan, jangan sampai program yang sudah baik menjadi rusak karena masalah biaya, sebab Jamkeskot itu sudah dianggarkan dalam APBD.

Menurut dia, pemkot telah menganggarkan program ini, dan pemkot harus mengutamakan pembayarannya, jangan sampai program ini tercemar oleh masalah kecil yang seharusnya dapat segera dituntaskan.

Ia menjelaskan,  program Jamkeskot diberikan bagi warga yang tidak ikut BPJS Kesehatan, warga peserta Jamkeskot berhak mendapatkan pelayanan di kelas tiga rumah sakit selama lima hari tanpa dikenakan biaya.

Ia menyebutkan Pemerintah Kota Bandarlampung telah dibantu rumah sakit dengan melayani pasien peserta Jamkeskot, sehingga semestinya pemerintah daerah juga meresponsnya dengan tepat waktu membayar klaim rumah sakit.

 

KKP Minta Polisi Amankan Perairan Lampung

14364124848fe67-0f3c-4f75-a46e-525bdff98705780x390RADIO SUARA WAJAR – Pelaksana Tugas Direktur Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan M Zulficar Mochtar meminta kepolisian untuk lebih mengamankan perairan di Provinsi Lampung dari aksi perompakan.

“Koordinasi ini dilakukan agar tidak ada lagi nelayan yang mengeluh akibat ulah para perompak yang selalu mengganggu di perairan Lampung,” ujarnya, saat berkunjung ke Mapolda Lampung, Rabu.

Menurut dia, kedatangannya ke Polda Lampung juga menyikapi aksi ratusan nelayan yang mendatangi Kementerian Kelautan (KKP) terkait maraknya perompakan di perairan laut Lampung.

Pihaknya sangat berharap aparat kepolisian dapat berkoordinasi agar masalah tersebut dapat diatasi dan bisa memberikan keamanan bagi para nelayan. Mungkin, ia melanjutkan, perlu adanya hotline atau nomor yang bisa langsung dihubungi oleh masyarakat terkait adanya indikasi tindak kejahatan di laut lepas.

Diterangkan olehnya dari laporan para nelayan tersebut, bahwa telah terjadi 86 kali perompakan di perairan Lampung. Para perompak tersebut, merampas rajungan milik para nelayan dengan ancaman senjata api rakitan. Akibatnya, ia melanjutkan, dalam 86 kali perompakan itu kerugian yang diderita para nelayan itu sebesar Rp25 juta setiap terjadi perompakan tersebut.

Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin mengatakan, kaget dengan adanya pemberitaan mengenai maraknya perompakan di perairan Lampung.

Memastikan kabar tersebut, pihaknya langsung menerjunkan 22 kapal Polair untuk melakukan patroli. Kapal tersebut, ditempatkan di perbatasan perairan antara Lampung dengan provinsi lain. Menurutnya, dengan diterjunkan kapal-kapal Polair tersebut diharapkan ke depannya tidak terjadi lagi perompakan di perairan Lampung.

 

Atlet Lampung di Kancah Dunia

20160825angkat_besi_1

Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni dua atlet angkat besi asal Lampung jebolan Padepokan Gajah Lampung di Pringsewu yang berprestasi di Olimpiade Brasil 2016. (Foto: Antara Foto/Lucky R)

RADIO SUARA WAJAR – Empat atlet Indonesia peraih medali Olimpiade Brasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah sekembalinya ke Tanah Air.

Indonesia mengumpulkan 3 medali hasil Olimpiade Rio de Janeiro Brasil itu, yaitu satu emas dari ganda campuran bulu tangkis Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir, dan masing-masing satu perak dari cabang angkat besi yaitu Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni, dua atlet asal Lampung yang juga jebolan Padepokan Gajah Lampung binaan Imron Rosadi di Kabupaten Pringsewu  hingga kini terus mencetak atlet angkat besi yang ditempa dengan keras setiap hari.

Penghargaan untuk empat atlet peraih medali Olimpiade Brasil itu diberikan pemerintah, setelah disambut hangat kedatangannya di Tanah Air, melalui arak-arakan ke kantor Kemenpora dan sehari berikutnya diterima Presiden Jokowi di Istana Presiden di Jakarta. Mereka pun mendapatkan bonus masing-masing Rp5 miliar untuk peraih emas (Tontowi dan Liliyana) serta Rp2 miliar untuk peraih perak (Sri Wahyuni dan Eko Yuli) tanpa potongan pajak, selain bonus tambahan rumah tinggal dan tunjangan hidup diberikan setiap bulan seumur hidup mereka.

Atlet asal Lampung kembali berkiprah di kancah kompetisi olahraga dunia, di tengah keterbatasan fasilitas berlatih dan masih minim dukungan pembinaan yang diperlukan mereka. Setidaknya Lampung ikut menyumbang atlet berprestasi untuk beberapa cabang olahraga, selain angkat besi/angkat berat, juga dari panahan dan sedikit cabang olahraga lain yang masih sebatas berprestasi di tingkat nasional.

Sang Merah Putih dikibarkan dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan di Olimpiade Brasil oleh para atlet bulu tangkis dan angkat besi Indonesia

Atlet angkat besi Eko Yuli Irawan meraih medali perak pada kelas 62 kg, hanya terpaut 6 kg dari atlet dari Kolombia Oscar Figueroa yang berhasil meraih medali emas. Sedangkan atlet angkat besi perempuan Sri Wahyuni di kelas 48 kg juga sebelumnya telah meraih medali perak angkat besi Olimpiade Brasil itu. Diketahui Eko dan Sri Wahyuni lahir di Provinsi Lampung dan telah ditempa pada Padepokan Gajah Lampung binaan Imron Rosadi di Kabupaten Pringsewu.

Baik Eko maupun Sri Wahyuni sebelumnya telah pula meraih sejumlah prestasi di tingkat dunia, bahkan Eko dalam beberapa kali olimpiade sebelumnya juga mampu meraih medali untuk kontingen Indonesia, selain berprestasi pula pada ajang SEA Games maupun Asian Games.

Atas keberhasilan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi segera memusatkan pelatihan cabang-cabang olahraga yang dianggap potensial dan mampu mencetak prestasi di olimpiade akan dipusatkan di Cibubur, Jakarta Timur.

“Saya sudah mempercepat pengambilan keputusan, beberapa cabang olahraga seperti angkat besi, panahan, dan cabang olahraga lainnya kami akan memindahkan ke Cibubur karena kami punya ‘olimpic center’, pelatnas di sana,” kata Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir antaranews.com, Rabu (24/8).

Ia mengatakan berbagai fasilitas pelatihan, tempat tinggal, sampai dokter dan fasilitas pendukung lainnya, sudah disiapkan di Olimpic Center Cibubur. Ia mengaku telah menerima perintah dan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan pembinaan terhadap cabang olahraga yang potensial mendapatkan medali di olimpiade. Nahrawi mengatakan hal itu tidak boleh ditunda lagi dan harus sesegera mungkin dilaksanakan.

Dalam perjuangan meraih prestasi olahraga terbaik itu, para atlet asal Lampung juga diharapkan memberikan kontribusinya, sehingga sejak awal perhatian dan pembinaan terhadap para atlet muda di daerah ini, khususnya pada cabang olahraga yang potensial berprestasi dan meraih medali seperti pada Pekan Olahraga Nasional (PON) perlu lebih ditingkatkan lagi.

Berkaitan itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menjelang keberangkatan kontingen Lampung menuju PON XIX di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8) berjanji akan lebih memperhatikan nasib atlet berprestasi dari daerah ini. Pemerintah Provinsi Lampung, menurut Gubernur Ridho, akan memberikan bonus Rp200 juta bagi atlet Lampung peraih medali emas PON Jabar itu, peraih perak diberi bonus Rp75 juta, dan perunggu Rp30 juta. Atlet berprestasi itu juga akan diupayakan bisa diangkat menjadi PNS.

Menurut Ridho, para atlet Lampung itu bertanding membawa nama Provinsi Lampung, sehingga pantas mendapatkan penghargaan yang tinggi, sehingga prestasinya juga ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat Lampung.

Hasil yang dicapai atlet Indonesia, termasuk yang berasal dari Lampung, pada ajang Olimpiade Brasil membuktikan pula bahwa selain penghargaan berupa materi yang akan terus berdatangan, prestasi puncak yang diraih juga layak menerima predikat sebagai “Pahlawan Olahraga Nasional” sebagai penghargaan tak ternilai harganya bagi atlet bersangkutan.

 

75 Napi Lampung bebas saat HUT Kemerdekaan

20160818rido_kunjungi_lapas

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo saat melihat kerajinan tapis hasil karya warga binaan di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung, Rabu, (17/8)(ist)

RADIO SUARA WAJAR – Sebanyak 3.310 dari 6.379 narapidana di Provinsi Lampung mendapatkan remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Dari jumlah itu sebanyak 75 orang mendapatkan remisi bebas, sedangkan 3.235 narapidana lainnya mendapatkan potongan masa hukuman,” kata Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung, Dardiansyah, pada acara pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II Bandarlampung, Wayhui, seperti dilansir lampost.com, Rabu.

Ia mengatakan narapidana yang mendapatkan remisi tersebut berasal dari 10 lembaga pemasyarakan dan enam rumah tahanan negara di seluruh Provinsi Lampung. Menurutnya, hampir 42,65 persen dari 6.379 narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Lampung, tersandung kasus narkoba.

Sisanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 12,2 persen, kasus pencurian (curas-curat) 20 persen, dan kasus lainnya seperti pemerkosaan, korupsi, penipuan sebanyak 26,5 persen.

Dardiansyah menjelaskan, hampir sebagian besar penghuni lapas maupun tahanan di Lampung melebihi kapasitas, Sehingga diperlukan pembangunan lapas maupun rutan baru.

“Hampir seluruh lapas maupun rutan di Lampung over kapasitas,” ujarnya.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo usai acara pemberian remisi dalam rangka HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Lapas Wanita Bandarlampung mengatakaN, pemberian remisi merupakan hak narapidana yang dinilai telah memenuhi syarat dan menjalani masa hukuman tertentu.

“Diharapkan bagi yang telah bebas dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan melakukan hal yang positif,” ujarnya.

Terkait penghuni lapas maupun rutan yang didominasi oleh kasus narkoba, Gubernur Lampung mengatakan, secara nasional Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia saat ini telah darurat narkoba.

“Karena itu perlu peran semua pihak terutama dimulai dari daerah-daerah untuk perang terhadap bahaya narkoba,” ujarnya.

Ke depan, perlu mendapatkan dukungan semua pihak untuk memberantas peredaran narkoba. Karena itu perlu penguatan atau pemahaman tentang bahaya narkoba kepada generasi muda mengingat korban dari penyalahgunaan narkoba adalah kawula muda.

“Pemberantasan narkoba harus terus dilakukan dengan semakin meningkatkan aktivitas peredaran hingga ke akar-akarnya terutama jaringan besar,” tambahnya.

 

Panji Sekala Bkhak Berkibar dalam Kirab Kemerdekaan di Istana

w750_h400px__1471487956RADIO SUARA WAJAR – Bendera Kerajaan Adat Sekala Bkhak berkibar di tengah-tengah kirab kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8). Panji itu bersama pataka kerajaan Nusantara lainnya mendapat kehormatan mengawal pengibaran duplikat bendera pusaka Merah Putih.

Bendera Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bkhak diarak dari lapangan Tugu Monas menuju Istana Merdeka. Paduka Yang Mulia Saibatin Peniakan Dalom Beliau (SPDB) Pangeran Edward Syah Pernong, Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23, membenarkan arak-arakan tersebut.

“Dalam sejarah, ini pertama kali kerajaan adat yang ada di Nusantara diikutsertakan dalam prosesi pengibaran bendera Merah Putih di Istana Merdeka,” kata Sultan Edward Syah Pernong, seperti dilansir lampost.co, kemarin.

Sebagai raja, ia mengapresiasi kepedulian Presiden Joko Widodo memperkenalkan kepada rakyat Indonesia tentang keberadaan kerajaan adat Nusantara. Dalam arakan itu juga, bendera pusaka Merah Putih dibawa oleh Ki Jaga Raksa, kereta kencana yang didatangkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Prosesi yang diwarnai nuansa budaya tersebut ternyata ide dari Presiden Jokowi. Menurut Edward Syah Pernong, peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI sebuah penghormatan bagi kerajaan Nusantara.

“Dulu kerajaan dengan segala kekuatan mengusir penjajah. Sekarang, kerajaan ini merekatkan NKRI,” ujar Edward yang juga mantan Kapolda Lampung itu.

Perdana Menteri Kerajaan Adat Sekala Bkhak Ike Edwin mengatakan tongkat pusaka berumur ratusan tahun dan bendera kerajaan keluar dari Lamban Kuning dibawa hulubalang ke Jakarta, kediaman/istana adat Sultan Edward Syah Pernong.

“Dari kediaman Sultan, bendera kerajaan diserahkan ke pihak Istana Merdeka untuk dikirabkan,” kata Ike yang juga kapolda Lampung.

Dengan begitu, lanjut Ike, pemerintah mengakui secara sah keberadaan kerajaan Nusantara, termasuk Sekala Bkhak yang berada di Lampung. Hal itu juga untuk melestarikan kearifan lokal dan menjaga muruah dalam bingkai NKRI. Muhamad Bukhari dari Kesultanan Ternate juga ikut kirab.

“Kami diundang untuk membawa bendera kesultanan masing-masing, dari Nusantara, untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia sampai penurunan bendera,” kata Bukhari.

 

1 … 67 68 69 70 71 … 148