Dinsos Lampung Gelar Koordinasi Lintas Sektor Soal Undian Berhadiah dan Pengumpulan Uang
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung, M. Risco Irawan (dua dari kanan), saat membuka rapat koordinasi lintas sektor soal undian berhadiah dan pengumpulan uang, di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kamis (22/11).
BANDAR LAMPUNG, SUARAWAJARFM.com — Dinas Sosial Provinsi Lampung menyelenggarakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB) Tahun 2018. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Kamis (22/11).
Secara resmi pelaksanaan kegiatan tersebut, dibuka Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung, M. Risco Irawan.
Sebagai pemateri, Dinsos Lampung menghadirkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung, Ida Yulestinawati, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Lampung, Kompol Irianto, dan dihadiri dari perwakilan berbagai instansi lintas sektoral.
Terkait adanya kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni mengatakan, koordinasi lintas sektor, dalam pengumpulan uang atau barang harus sesuai dengan UU No.9 tahun 1961, dan dijabarkan kembali dalam PP No.29 tahun 1980.
Menurut Sumarju, walaupun UU tersebut sudah cukup lama, namun ternyata masih terjadi kesimpangsiuran dan ketidakpahaman di masyarakat.
“Misalnya terjadi bencana, masyarakat kita timbul empatinya, rasa persaudaraan itu bagus, dan mereka mengumpulkan bantuan berupa uang atau barang, namun itu perlu diimbangi dengan aturan yang berlaku, yakni harus meminta izin,” katanya.
Dijelaskan Kadis Sosial, khusus kejadian bencana, diberikan tenggang waktu selama dua Minggu, sambil menunggu proses izin, penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang bisa dilakukan, namun sebaiknya kegiatan tersebut harusnya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
“Kalau itu sekupnya kabupaten, maka harus ada surat keputusan Bupati/Walikota, kalau provinsi harus ada surat keputusan dari gubernur, dan kalau dua provinsi atau lebih harus ada surat keputusan dari menteri sosial,” ujar Sumarju saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (22/11).
Ia menambahkan, waktu pengumpulan uang dan barang diselenggarakan selama tiga bulan, apabila belum sampai target maka diperpanjang tiga bulan kedepan. Namun panitia pengumpulan barang atau uang, wajib hukumnya untuk melaporkan hasilnya ke publik.
“Banyak kesimpangsiuran tentang biaya operasional, didalam undang-undang disebutkan bahwa maksimal 10 persen, dan selebihnya harus diberikan kepada yang direncanakan,” katanya.
Sumarju berharap, dengan digelarnya rapat koordinasi, ada satu pandangan, satu sikap untuk sama-sama melaksanakan aturan atau undang-undang dengan sebaik baiknya.
“Pada dasarnya bahwa pembangunan kesejahteraan sosial itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, namun ada aturannya, dan itu harus kita patuhi bersama,” tutup Sumarju.***
Reporter : Robert
