Golkar Lampung Tolak Munaslub
Ketua DPD I Golkar Lampung M Alzier Dianis Thabranie
RADIO SUARA WAJAR – Ketua DPD I Golkar Lampung M Alzier Dianis Thabranie menolak rencana penyelenggaraan munas atau munaslub. Sebab hal itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
“Golkar Lampung menolak. Itu tidak sesuai dengan aturan organisasi,” kata Alzier, kemarin.
Meskipun menolak, Alzier tidak mempermasalahkan jika ada DPD Golkar lainnya yang menerima keputusan munas atau munaslub. Sebab kata dia, terkadang ada pertimbangan politik dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyatukan Golkar. Namun, tegas Alzier, selaku kader dia tetap berpegang pada aturan partai.
“Silakan saja kalau DPP atau DPD setuju munaslub. Tapi sebagai kader saya menolak. Dimana-nama saya selalu berpegang pada aturan,” tegasnya seperti dilansir lampost.co, Minggu (24/1).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tidak akan maju lagi menjadi ketua umum dalam munaslub. Sebab, Masih banyak kader muda yang dipandang dapat menempati posisinya. Dia juga meminta kepada Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono untuk tidak maju lagi.
“Saya katakan bahwa kalau Rapimnas memutuskan diselenggarakan Munaslub, maka saya tidak tertarik lagi. Banyak kader yang dapat memimpin partai ini. Saya dan pak Agung Laksono tidak usah lagi,” kata Ical, panggilan akrabnya disela-sela penyelenggaraan Rapimnas Golkar di Jakarta, kemarin.
Munaslub dapat terselenggara apabila dua pertiga DPD I dan DPD II Golkar menghendaki. Keputusan pelaksaan Munaslub menjadi salah satu agenda dalam Rapimnas. Ical disebut-sebut akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar setelah tidak menjabat menjadi Ketum.
Di sisi lain, kubu Agung Laksono tetap tidak menghendaki Munaslub berdasarkan keputusan Rapimnas. Ketua DPP Golkar kubu Agung, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan pihaknya tetap mendorong penyelenggaraan munas melalui tim transisi yang diamanatkan oleh Mahkamah Partai. Tim transisi terdiri dari tokoh senior partai Golkar diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Presiden BJ Habibie, Agung Laksono dan Ical.
“Kalau kepengurusan Riau yang melaksanakan Munaslub, kan sudah kadaluarsa. Juga tidak sejalan dengan UU Partai Politik, tidak akan bersatu Golkar. Kalau Munaslub melalui tim transisi mengakomodir kedua kubu yang bertikai. Itu sejalan dengan UU Parpol, penyelesaian internal didasarkan pada keputusan Mahkamah Partai, ” ujar Agun.
Pada pembukaan Rapimnas pada Sabtu (23/1), hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Ical mengklaim kehadiran mereka merupakan perwakilan dari pemerintah. Ia pun mengatakan di akhir Rapimnas, Golkar akan menyatakan deklarasi politik bahwa akan memberi dukungan pada pemerintah. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Tim Transisi hingga hari kedua Rapimnas terlihat tidak hadir.
