Walhi Desak Pemkab Tutup Tambang Pasir Ilegal

1

Ilustrasi

RADIO SUARA WAJAR – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera menutup secara permanen penambangan pasir ilegal yang beroperasi di daerah ini dan menjadikannya sebagai zona konservasi.

Direktur Eksekutif Walhi Daerah Lampung, Hendrawan, di Bandarlampung, Rabu, menanggapi penutupan tambang pasir ilegal di Lampung Timur oleh pihak kepolisian, mengatakan bahwa Pemkab Lampung Timur harus segera menutup secara permanen tambang pasir ilegal tersebut.

“Dengan penutupan tambang pasir ilegal oleh polisi, Pemkab Lampung Timur seharusnya segera menjadikan zona pertambangan itu sebagai kawasan konservasi, bukan lagi menjadikanya zona pertambangan,” ujarnya pula.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi Pemkab Lampung Timur untuk tidak menutup tambang pasir ilegal tersebut, apalagi tambang pasir itu tidak mengantongi izin dan berdampak merusak lingkungan sekitar.

“Walhi ikut mendorong penutupan tambang pasir ilegal ini, apalagi sedang ada revisi aturan tata ruang yang baru dan nantinya aturan itu bisa menutup secara permanen, sehingga pemerintah daerah setempat dapat membuat kebijakan dalam bentuk kebijakan tata ruang,” ujarnya lagi.

Dia menyatakan kekhawatiran Walhi atas dampak dari penambangan pasir tersebut apabila tidak segera ditutup secara permanen, karena tidak adanya proses reklamasi dan lokasinya yang berdekatan dengan permukiman warga.

“Lokasi penambangan itu `kan tidak ada reklamasi, tidak ada penimbunan ulang, dampaknya terjadi perubahan lingkungan dan bisa mengancam keselamatan warga. Apalagi sudah banyak memakan korban nyawa warga sekitar, itu yang dikhawatirkan,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur, Anthoni Siaga Putra, menegaskan aktivitas penambangan pasir di wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan tambang pasir ilegal.

Anthoni mengungkapkan, akibat pengerukan pasir dalam penambangan pasir ilegal itu Pemkab Lampung Timur menderita kerugian sangat besar.

“Pemkab Lampung Timur sangat dirugikan, kerugiannya bernilai miliaran rupiah. Tapi karena ini penambangan ilegal, tidak ada pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah,” ujarnya pula.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur saat ini tidak memiliki kewenangan memberikan izin kepada para penambang pasir itu yang akan mengurus perizinan pertambangan tersebut.

“Semenjak adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perizinan pertambangan, kabupaten tidak mengeluarkan izin itu lagi, saat ini kewenangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Lampung Timur menutup tambang pasir ilegal yang telah lama beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur sampai pengelolaan penambangan pasir ilegal itu memiliki izin resmi untuk beroperasi.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Juni Duarsyah, di Sukadana, Selasa (24/11), menegaskan Polres Lampung Timur telah menutup tambang pasir ilegal yang beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Timur sejak Senin (23/11).

“Sudah kami tutup kemarin (Senin, 23/11), dan dipasangi police line, dan hari ini juga Dirkrimsus Polda Lampung turun membantu menutup tambang pasir ilegal tersebut,” ujarnya lagi.

Menurutnya, penutupan tambang pasir itu karena para pengusaha pasir tersebut tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Pertambangan setempat. Dia mengatakan, penutupan tambang ilegal itu bersifat sementara sampai para pengusaha penggali pasir ilegal itu memiliki izin resmi dari Dinas Pertambangan setempat.

“Kami hentikan sementara hingga perizinan penambang pasir itu terpenuhi,” paparnya seperti dirilis antaranews.com, Kamis (26/11).

Juni menyatakan, pihaknya akan segera meminta Dinas Pertambangan setempat agar segera mendata para penambang pasir ilegal tersebut dan menyosialisasikan perizinannya.

“Kami sifatnya membantu Dinas Pertambangan agar melakukan pendataan dan menyosialisasikan perizinannya,” kata dia.

Saat ini, beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Timur merupakan kawasan penambangan pasir besar-besaran dan diduga ilegal. Penambangan pasir ilegal ini dilakukan oleh sejumlah pengusaha pasir dari luar daerah Lampung yang membeli lahan dari warga sekitar.

Selain pengusaha pasir dari luar, aktivitas penambangan pasir juga dilakukan oleh penambang sekitar yang dijual kepada para pengusaha pasir. Wilayah penambangan pasir ini tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti, dengan lokasi penambangan pasir tersebar di beberapa desa di kecamatan ini.

Akibat penambangan pasir ini meninggalkan kubangan air besar dan dalam yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar terutama anak-anak, karena lokasinya tidak jauh dari permukiman warga. Selain itu, dampak kerusakan lainya ialah kerusakan jalan akibat muatan besar pengangkut pasir.

 

736 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *