Radio Suara Wajar 96.8 FM

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung menjamin ketersediaan daging ayam untuk Idul Adha. Diperkirakan stok cukup bahkan masih tersisa stok sebesar 13,328 Ton. Sisa stok tersebut akan terus meningkat sampai bulan Desember 2015. Berdasarkan data prognosa maka ketersediaan daging ayam di Provinsi Lampung cukup untuk memenuhi kebutuhan Lampung dan luar Lampung.

Dikatakan Karo Humas dan Protokol Sumarju Saeni Pemprov Lampung diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Kusnardi dalam Rapat Koordinasi mengenai Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Rabu (9/9) di Gedung Pertemuan Bank Indonesia Bandar Lampung.

Rapat dihadiri pula Kapolda Lampung Brigjen Edwarsyah Pernong, Kepala Bank Indonesia Lampung, Perum Bulog Divre Lampung, Tenaga Ahli Gubernur Asrian Hedni Caya dan lainnya.

Dijelaskan, berita kelangkaan daging sapi di pasar tradisional di Bandar Lampung dalam minggu ini yang diikuti aksi mogok pedagang daging dikarenakan tidak adanya pasokan daging dari pensuplai daging.Tingginya harga dolar juga menyebabkan harga bakalan sapi potong ex impor naik sehingga harga jual sapi siap potong juga naik. Sehingga Quota Nasional pada triwulan ketiga menurun menjadi 50.000 ekor.

Adapun ketersediaan beras di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi penduduk dengan surplus rata-rata 700 ton setiap tahunnya. Ketersediaan jagung di Provinsi Lampung juga masih mencukupi kebutuhan untuk konsumsi dengan surplus rata-rata 650 ton setiap tahunnya.

“Sedangkan ketersediaan kedelai di Provinsi Lampung selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dan industri rumah tangga. Rata-rata setiap tahunnya defisit 67 ribu ton setiap tahunnya,” jelas Kaban Ketahanan Pangan.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Mahirsyah Emil Akbar mengatakan, jika terjadi kesenjangan antara supply dengan kebutuhan masyarakat, maka pelaku-pelaku ekonomi akan mengambil alih dan berusaha mengambil keuntungan lebih banyak.

Sebagai contoh permasalahan sapi yang mengalami kelangkaan. Beberapa pihak sengaja menahan distribusi sapi hingga beberapa waktu. Untuk mendapatkan harga tinggi. Padahal ketersediaan sapi banyak di daerah-daerah,” kata Mahirsyah Emil.

Berkenaan dengan kondisi tersebut Perum Bulog Divre Lampung juga berupaya mengantisipasi ketersediaan beras di Lampung. Saat ini banyak produksi padi yang langsung diangkut keluar Lampung. Masalah lain yaitu tata niaga yang relatif panjang dan tingkat konsumsi perkapita yang masih tinggi.

Untuk itu Bulog melakukan berbagai upaya yaitu memperbesar cadangan Pemerintah dengan melibatkan cadangan masyarakat, mengawasi peredaran beras dan membudayakan diversifikasi pangan. Selain itu Bulog juga menyiapkan cadangan beras Pemerintah (CBP) dan mengadakan Operasi Pasar.

Diketahui, berdasarkan paparan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID di Indonesia (data April 2015) telah terbentuk sebanyak 432 TPID di 34 Provinsi dan 398 Kab/Kota. Di Provinsi Lampung, telah terbentuk sebanyak 10 TPID, yaitu 1 TPID Prov. Lampung dan 9 TPID Kab/Kota. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang ada diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Sehingga sasaran inflasi 4% + 1% (2015-2017) dan 3,5%+1% (2018) akan tercapai.

Selain itu pembangunan road map pengendalian inflasi daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan pembenahan berbagai persoalan struktural. Seperti terbatasnya kapasitas produksi di dalam negeri, Nilai tukar rupiah dan Produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi.

Kapolda Lampung Brigjen Edwarsyah Pernong mengatakan Rapat Koordinasi Sinergitas dilaksanakan guna menanggulangi penimbunan dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Penandatanganan Pokok-pokok Kesepahaman Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung.

Kaitannya dengan Penandatanganan pokok-pokok kesepahaman antara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Propinsi Lampung adalah sebagai rangkaian kegiatan kelembagaan, antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Bank Indonesia. Hal ini secara resmi ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas dan kewenangan institusi. Yakni antara Gubernur Bank Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 1 September 2014 lalu.

Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pedoman Kerja antara Bank Indonesia dengan Kepala Badan Reserse Kriminal di Jakarta tentang tata cara pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

“Pedoman kerja ini merupakan momentum awal yang akan memayungi kerjasama serupa di seluruh cabang Bank Indonesia dan Kepolisian Daerah di propinsi masing-masing. Selain itu pedoman kerja ini diharapkan dapat menjadi perekat komunikasi yang baik, koordinasi intensif dan kolaborasi sinergis antara Kepolisian, Bank Indonesia, Pemerintah di pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait. Yakni untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas penegakan hukum di bidang sistem pembayaran baik tunai dan non tunai,” tambah Kapolda.***

Reporter : Robert