Pemprov Lampung Lakukan Rakor APBD 2016

Arinal Djunaidi ketika memimpin Rapat Koordinasi dengan SKPD di  lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (4/9) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung.

Arinal Djunaidi ketika memimpin Rapat Koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (4/9) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung.

BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menuntaskan kewajiban dana bagi hasil kepada pemkab/pemkot pada tahun 2016. Untuk itu Kepala Satuan Kerja (SKPD) diminta melakukan efisiensi untuk operasional perkantoran. Biaya listrik, telepon, internet, pemeliharaan kantor dan kendaraan agar dilakukan secara rasional.

“Tahun depan SKPD hendaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk pembelian mebeulair, komputer, laptop, AC dan televisi. Selain itu Satker juga tidak diperkenankan pembelian kendaraan dinas dan mengurangi belanja perjalanan dinas,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi ketika memimpin Rapat Koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (4/9) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung. Rapat Koordinasi dihadiri oleh seluruh kepala SKPD se Provinsi Lampung dengan didampingi oleh para Eselon III masing-masing.

Dikatakan Sekda, secara total struktur Pendapatan Daerah dalam APBD tahun 2016, diproyeksikan sebesar Rp 4,762 trilyun. Berarti meningkat sekitar 65 Milyar jika dibandingkan dengan dengan penetapan Pendapatan Daerah dalam APBD Murni 2015.

Di sisi PAD, Proyeksi tahun 2016 tidak banyak bergeser dari penetapan jumlah PAD dalam APBD Murni T.A. 2015. Besaran PAD masih dalam kisaran Rp 2,3 trilyun. Yaitu Rp 2,341 trilyun di tahun 2015 menjadi Rp 2,360 trilyun untuk proyesi di tahun 2016.

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU & DAK) dan lain-lain. Pendapatan yang sah secara keseluruhan diperkirakan tidak berubah secara signifikan.

Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 4,7738 trilyun dimana Belanja Tak Langsung (BLT) 2016 diproyeksikan meningkat cukup signifikan dibanding BLT 2015. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2016 tentang gaji ke 14 berupa tunjangan hari raya (THR) bagi PNS sebesar satu bulan gaji sehingga membutuhkan alokasi anggaran Rp 38 Milyar.

Sekda juga meminta SKPD memperhatikan penyusunan program/kegiatan tahun 2016. Yakni program atau kegiatan yang bersikap pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang, prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan amanat atau kebijakan nasional harus dilaksanakan oleh daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas topik hangat tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi global, nasional dan lokal yang terjadi saat ini. Selain berpengaruh terhadap daya beli masyarakat ditenggarai berdampak pula terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

Asisten Bidang Umum Hamartoni Alhadist pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tim telah menyusun matriks rencana kegiatan SP3D. Pada akhir September kabupaten/kota diharapkan telah mengumpulkan laporan. Selanjutnya dibulan Oktober pelaksanaan dan hasil diserahkan ke Biro Otda. Setelah direkapitulasi dilaporkan kepada Sekdaprov.

“Di minggu kedua November dilaksanakan audit hasil inventarisasi aset dan sarana prasarana oleh BPK dan Ditjen Kekayaan Negara. Awal Januari hasil inventarisasi P3D diserahkan pada Mendagri dan diselesaikan maksimal Bulan Maret 2016,” ujarnya.***

Reporter : Robert

 

 

790 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *