Kunjungi Lampung Indroyono Soesilo Diminta Gubernur Kembangkan Potensi Bahari
BANDAR LAMPUNG, RADIO SUARA WAJAR — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Indroyono Soesilo beserta rombongan, Jumat (7/8) mengunjungi PT Daya Radar Utama (DRU) di Srengsem, Bandar Lampung.
Dalam kunjungan tersebut Menteri didampingi Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Presiden Direktur PT Daya Radar Utama Amir Gunawan, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Jamaludin.
Turut Hadir Anggota Komisi IV DPR-RI Sudin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Zaini Nurman, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham, Kadis Perindustrian Toni H.Tobing, serta para para Direktur PT DRU dan perwakilan Bank BNI dan Industri UKM yang hadir dalam acara ini.
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam sambutannya mengatakan, PT DRU Lampung merupakan perusahaan yang dalam negeri mampu memproduksi steel, deck machineries, peralatan listrik dan yang terbaru adalah pembuatan KRI Teluk Bintuni – 520. KRI Teluk Bintuni merupakan kapal jenis landing shift tank (LST) yang didesain mampu mendarat di Pantai. Kapal ini khusus untuk mengangkut tank jenis leopard yang didatangkan dari Jerman.
Keberadaan PT. DRU dinilai berperan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kerja bagi putra daerah Lampung.
Ridho Ficardo mengharapkan dukungan Menko Kemaritiman terhadap pembangunan dan pengembangan potensi bahari di Provinsi Lampung. Disampaikan juga Provinsi Lampung memiliki luas perairan laut ± 24.820 km² dan panjang garis pantai ± 1.105 km. Jumlah pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 132 juga sangat mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Saya berharap agar kiranya berbagai agenda dan program kerja Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan di Lampung demi kemajuan pembangunan di bidang kemaritiman di Provinsi Lampung,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam sambutannya mengatakan; Secara geopolitik, historis dan budaya Indonesia berpotensi menjadi negara maritim karena wilayah darat Indonesia dalam satu kesatuan yang dikelilingi oleh lautan dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut dan jumlah pulau terbanyak di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia dapat membangkitkan kembali era keemasan Indonesia sebagai negara bahari.
Selanjutnya dikatakan sesuai Instruktursi Presiden Jokowi bahwa diwajibkan untuk meningkatkan semaksimal mungkin kebutuhan kapal nasional dalam mendukung kegiatan industri maritim di dalam negeri, khususnya lagi untuk kebutuhuan pemerintah.
Disinggung juga, bahwa dalam proses pembuatan kapal ini kiranya kandungan lokal masih sekitar 40%, dengan rancang bangun oleh orang Indonesia. Kalau rancang bangun diserahkan kepada pihak asing dikahwatirkan bahan-bahannya di impor dari negara lain. Oleh karena itu Pemerintah telah mempersiapkan Pusat Rancang Bangun Perkapalan Nasional di Surabaya. Salah satu kegiatannya adalah menginventarisir dan mempertegas rancang bangun design kapal-kapal untuk memudahkan pemetaan kebutuhan perkapalan nasional.
Pemerintah juga telah melakukan dukungan bagi sektor industri maritim khususnya perkapalan dimana telah dilakukan kebijakan, fiskal dan non fiskal. Kebijakan fiskal, pemerintah telah mempermudah pengadaan kapal melalui APBN yang saat ini sedang berjalan serta dengan mempermudah proses pengadaan kapal dimana pengadaan kapal dalam prosesnya tidak harus melalui proses tender. Harga kapal dengan spesifikasi yang sama dengan harga yang sudah fix telah dimasukan kedalam e-katalog LKPP.
Untuk kebijakan fiskal, pemerintah memberikan kemudahan yakni dengan meniadakan pajak pertambahan nilai bagi industri galangan kapal serta dengan percepatan restitusi, tutup Indroyono Soesilo dalam arahannya.***
Reporter : Robert